BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, menyebutkan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan pembobotan; b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian Alokasi Dana Desa dimaksud perlu adanya pedoman Alokasi Dana Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2010
tentang
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA. 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bulungan. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelengarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. 12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 13. Alokasi Dana Desa selanjutnya dapat disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
3
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan. 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2 (1)
Maksud diberikan ADD untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
(2)
Tujuan diberikannya ADD adalah : a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. BAB III PRINSIP PENGELOLAAN ADD Pasal 3
Prinsip Pengelolaan ADD adalah : a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); b. Pengelolaan kegiatan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, tehnis dan hukum; c. ADD dilaksanakan dengan perinsip hemat, terarah dan terkendali; dan d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakan di desa. BAB IV RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ADD Pasal 4 A. Rumus ADD : 1. Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa. 4
2. Rumusan yang dipergunakan berdasarkan azas merata dan adil : a. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); b. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll) dengan rumus dan Variabel tertentu disebut ADD Proposional (ADDP). 3. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan b adalah besarnya ADDM 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besar ADDP 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD. 4. Perumusan dan perhitungan ADD dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten. 5. Rincian Perhitungan ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6. Sebagai contoh menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : ADDX
= ADDM + ADDPx.
ADDX
: Alokasi Dana Desa untuk desa x.
ADDM
: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.
ADDPx
: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.
ADDPX
= BDx X (ADD - ∑ ADDM).
BDx
: Nilai Bobot Desa untuk desa x.
ADD
: Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten.
∑ ADDM : Jumlah Keseluruhan Alokasi Dana Desa Minimal. B. Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) : 1 Nilai Bobot Desa (BDX) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen. 2 Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDX) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya. 3 Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BDX) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten berdasarkan karakter, budaya dan kesedian data desa. 4 Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktur masyarakat di desa. Variabel independen utama meliputi : a. Rumah Tangga Miskin (RTM); b. Jumlah Penduduk; c. Luas wilayah; dan 5
d. Pendidikan Dasar; 5. Angka yang dimasukkan kedalam rumus adalah angka yang didasarkan oleh data-data yang dimiliki oleh desa dan atau dari SKPD teknis. C. Perhitungan KVX, ...)
masing-masing
Koefisien Variabel
untuk
Desa x (KV1X,
1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel RTM Desa 2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
Angka
3. Besarnya Koefisien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : KV1,2, … x = V 1,2,……..X ∑ Vn KV 1,2……X : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x. Misalnya Nilai variabel RTM Desa x. V1,2, …… ∑ Vn
X
: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya Angka Jumlah RTM Desa x. : Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa.misalnya jumlah RTM kabupaten. BAB V PENGGUNAAN ADD Pasal 5
(1)
Penggunaan ADD adalah : a. Sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai belanja operasional Pemerintahan Desa dan BPD; b. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat; c. Penggunaan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan b, setelah dikurangi untuk Tunjangan BPD, Ketua RT/RW dan LPM.
(2)
30% (tiga puluh persen) dari ADD untuk belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi masing-masing : a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk belanja operasional pemerintah desa; dan b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja operasional BPD.
(3)
Penggunaan belanja operasional Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
Desa
dan
BPD
a. Belanja Oprasional Pemerintah Desa di gunakan untuk ; 1. Belanja Pegawai meliputi : a)
Honorarium TIM Pelaksana kegiatan ADD, dan honor-honor kegiatan lainnya; b) Tunjangan tambahan penghasilan aparatur Pemerintah Desa; dan c) Insentif petugas sosial kemasyarakatan desa. 6
2. Belanja jasa meliputi : a) Rekening Listrik; b) Rekening Air; dan c) Rekening Telepon. 3. Belanja Barang meliputi ; a) b) c) d) e)
Alat Tulis Kantor; Cetak, Foto Copy; Makan/ minum rapat–rapat; Pakaian Dinas Aparatur Desa dan lembaga Desa; dan Pengadaan perlatan kantor.
4. Belanja Perjalan Dinas. 5. Belanja perawatan/pemeliharaan meliputi ; a) Kendaraan Dinas; b) Peralatan Kantor; dan c) Kantor/Balai Desa. 6. Belanja Oprasional LPM, RT, RW yang digunakan untuk ; a) Alat tulis kantor; b) Poto copy/ cetak; dan c) Makan/ minum rapat-rapat. 7. Pembuatan buku dan penyempurnaan data Pemerintahan Desa/Profil Desa, RPJMDesa, RKPDesa dan laporan liannya; 8. Belanja Bantuan Pilkades, Penjaringan Perangkat Desa, dan Permbentukan BPD; 9. Tali Asih Pemerintah Desa dan/atau kompensasi sekdes yang tidak diangkat menjadi PNS; 10. Untuk bantuan kegiatan Tim/Panitia Pemekaran Desa bagi desa yang mengusulkan pemekaran Desa; dan 11. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. b. Belanja Oprasional BPD digunakan untuk ; 1. Belanja Pegawai meliputi : Honorarium sidang/ rapat. 2. Belanja barang meliputi : a) b) c) d)
Alat tulis kantor; Foto copy /cetak ; Makan/minum rapat-rapat; dan Pakaian dinas BPD.
3. Perjalanan dinas. 4. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. (4) Penggunaan biaya pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh persen) dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pembangunan fisik sekala desa; b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pembangunan non fisik.
7
BAB VI PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD Pasal 6 (1) ADD dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja tidak langsung, dan dapat dialokasikan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan. (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke Badan Pemberdayaan Masyakarat dan Desa Kabupaten Bulungan setelah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan. (4) BPMD dapat meneruskan Permohonan beserta lampirannya kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan / Bendahara Umum Daerah atau Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. (5) Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan/Bendahara Umum Daerah dapat menyalurkan (mentransfer) ADD langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah desa. Pasal 7 (1) Pencairan Tahap Pertama 15 % (lima belas persen) dari ADD adalah untuk Tunjangan BPD, Tunjangan Ketua RT dan RW, Tunjangan Ketua LPM Desa serta untuk kegiatan Operasional Pemerintahan Desa, setelah ADD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Permohonan dari Kepala BPMD. (2) Pencairan Tahap II (dua) 50 % (lima puluh persen) dari ADD adalah untuk pemberdayaan dengan syarat-syarat : a. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK); b. Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa; c. Surat Persetujuan Pencairan ADD dari Camat; d. Laporan Realisasi Perkembangan fisik dan Keuangan ADD Tahun sebelumnya; e. Laporan realisasi pembayaran tunjangan BPD, RT/RW, LPM bulan berjalan; f. Foto copy rekening Bank Kas Pemerintah Desa. (3) Pencairan Tahap III (tiga) 35 % (tiga puluh lima persen) dengan syaratsyarat : a. Surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa; b. Surat Persetujuan Pencairan ADD dari Camat; c. Laporan Realisasi Perkembangan fisik dan Keuangan ADD Tahap II (dua); d. Foto copy rekening Bank Kas Pemerintah Desa; e. Minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) realisasi penggunaan ADD tahap II (dua).
8
BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 8 (1)
Pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik yang bersumber dari ADD, dapat dilaksanakan dengan cara :
pendanaannya
a. Swakelola; dan/atau b. Menggunakan penyedia barang/jasa. Pasal 9 (1)
Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pemerintah desa.
(2)
Kegiatan yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar pemerintah desa seperti tenaga ahli dibidangnya, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi masyarakat setempat, kelompok masyarakat setempat dan pihak ketiga lainnya.
(3)
Kegiatan berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. pelatihan; b. penyuluhan; dan c. kegiatan lainnya yang dibutuhkan desa. Pasal 10
Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan cara pelelangan umum dan pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pemilihan langsung, pengadaan langsung, atau Kontes/sayembara. BAB VIII PENGELOLA ADD Pasal 11 Pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk memfasilitasi di Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten, di Tingkat Kecamatan disebut Tim Pembina Kecamatan, dan di Tingkat Desa disebut Tim Pelaksana Desa dan Pihak Ketiga. Pasal 12 Tim Pembina ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari : unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, serta SKPD lainnya yang membidangi
9
Pasal 13 (1) Tim Pembina terdiri dari : a. b. c. d.
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang
Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota
: : : :
Camat Setempat; Sekretaris Camat setempat; Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa; Kasi-Kasi / Staf lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari : a. Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris
: : :
d. Bendahara e. Anggota
: :
Kepala Desa; Sekretaris Desa; Kaur Pembangunan / Perekonomian dan Pembangunan; Kaur Keuangan/Keuangan dan Umum; Kaur / staf lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)
Apabila personil Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada dan/atau berhalangan tetap dapat ditunjuk dari staf yang lain.
(4)
Petugas Pendamping Desa : a. Untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan ADD, maka desa dapat diberikan Pendamping Desa dengan kriteria pendidikan minimal diploma III yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil; b. Pendamping Desa akan ditempatkan di Kecamatan atau di Desa setempat. c.
Pendamping Desa dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerja dalam rangka pengawasan dan pengambilan keputusan lebih lanjut;
d. Pendamping Desa dapat dilakukan penangguhan pembayaran gaji dan/atau diberhentikan secara sepihak apabila tidak melaksanakan tugas 1 (satu) bulan berturut-turut berdasarkan hasil laporan Kepala Desa yang dibenarkan oleh Camat setempat; e.
Kepala Desa dapat mengusulkan pendamping Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Desa dan/atau dari luar desa berdasarkan hasil musyawarah desa, kepada Bupati melalui Camat setempat, jika pendamping yang ada tidak aktif/telah diberhentikan;
f.
Pendamping Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
g.
Petugas pendamping Desa diberikan honor dan biaya lainnya yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Bulungan melalui anggaran BPMD yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. BAB IX
TUGAS TIM PEMBINA KABUPATEN, TIM PEMBINA KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA DESA SERTA PENDAMPING DESA Pasal 14 (1)
Tugas Tim Pembina Kabupaten :
10
a. Pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, Suverfisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan/pengelolaan/ penggunaan, dan pelaporan ADD; b. Menentukan besarnya ADD yang akan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
diterima
oleh
Desa
c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD; d. Membantu Tim Pembina Kecamatan untuk memberikan pelatihan / orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa; e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Bulungan; f. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya. (2) Tugas Tim Pembina Kecamatan : a. melakukan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD; b. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan; c. mengumpulkan data dan menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan; d. membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya; e. memfasilitasi Tim Pelaksana pertanggungjawaban ADD;
Desa
dalam
mengelola
dan
f. melakukan (verifikasi) dokumen usulan pencairan ADD dan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dari ADD; g. merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Kepala BPMD; h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD; i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD dan melaporkan secara periodik kepada Tim Pembina Kabupaten. j. Memberikan pembinaan pendamping di Desa. (3)
dan
pengawasan
terhadap
petugas
Tugas Tim Pelaksana Desa : a. menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; b. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya; 11
c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan DURK Desa; d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD; e. bertanggungjawab secara pelaksanaan kegiatan ADD;
teknis
dan
f. melaporkan perkembangan pelaksanaan periodik kepada Tim Pembina Kecamatan. (4)
administrasi kegiatan
terhadap
ADD
secara
Tugas Pendamping Desa : a. Mambantu kegiatan musrembang desa, penyusunan / penyempurnaan RPJMDesa, RKPDesa, penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa, dan APBDes; b. Membantu membuat harga satuan bahan dan upah dengan melakukan survey lapangan dengan tetap berpedoman pada standar harga bagunan dan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; c. Membantu menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB); d. Membantu Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Swakelola; e. Membantu / memfasilitasi dan/atau menjadi panitia lelang di desa bagi yang memiliki keahlian dibidang pengadaan barang/jasa f.
Membantu tugas-tugas pemerintahan desa dalam : 1. Pembuatan frofil desa; 2. Pengisian buku-buku administrasi pemerintah desa.
g. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan ADD; dan
tugas,
laporan
perkembangan
h. Membantu membuatkan laporan akhir tahun pelaksanaan APBDesa. BAB X PELAPORAN Pasal 15 (1)
Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi : Laporan Berkala atau bulanan dan Laporan Hasil Akhir Penggunaan ADD.
(2)
Laporan Berkala atau bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan yang memuat perkembangan pelaksanaan penyerapan dana dan masalah yang dihadapi.
(3)
Laporan Hasil Akhir adalah laporan akhir tahun yang merupakan laporan pelaksanaan APBdesa yang didalamnya termasuk ADD.
(4)
Laporan berkala tersebut dilaksanakan melalui jalur stuktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa disampaikan ke Tim Pembina Kecamatan, selanjutnya Tim pembina Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap dan dilaporkan kepada Tim Pembina ADD Kabupaten dan selanjutnya Tim Pembina ADD Kabupaten kepada Bupati Bulungan.
(5)
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa termasuk ADD diadministrasikan oleh bendaharawan Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional lainnya. 12
(6)
Surat Pertanggujawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikirim ke Bupati melalui BPMD dan Camat setempat sebagai bahan evaluasi dan Pembinaan.
(7)
Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkan. BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 16
(1)
Pertanggungjawaban Pengelolaan alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD) disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat setiap akhir tahun anggaran.
(2)
Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) kepada BPD melalui Musyawarah BPD.
(3)
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. BAB XII PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 17
(1)
Pemerintah Daerah memberikan berprestasi dalam mengelola ADD.
penghargaan kepada desa yang
(2)
Bagi desa yang mengelola ADD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3)
Bagi desa yang tidak dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan ADD pada tahun yang bersangkutan, maka untuk tahun berikutnya dapat diberikan sanksi berupa pengurangan ADD.
(4)
Kriteria penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dirumuskan oleh Tim Pembina ADD Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati. BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18
(1)
BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa.
(2)
Pengawasan Fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Bentuk-bentuk format dan petunjuk pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Januari 2012 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 01. Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001
14
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DANA DESA
I. ALUR PROSES PENCAIRAN ADD : A. Alur Pencairan Tahap Pertama sbb : BPMD
BESARAN ADD DITETAPKAN OLEH BUPATI
Membuat Usulan / Permohonan Pencairan ADD Tahap Pertama
Tidak KADES MEMBUAT SURAT TUGAS, KEPADA BENDAHARA DESA UNTUK MENCAIRKAN ADD KE BANK
Alternatif Keputusan Menyetujui
Ya
KESRA / DPKD/BUD Proses SPM dan SP2D
REKENING DESA REKENING DESA REKENING DESA
Tidak
Ya
Alternatif Keputusan Menyetujui
15
B. Alur Pencairan Tahap Kedua dan Tahap Ketiga : PROSES DURK DITETAPKAN OLEH BPD DAN KADES
Permohonan Kepada Bupati
CAMAT Proses Verifikasi & Merekomendasikan
Tidak
Alternatif Keputusan Menyetujui
KADES MEMBUAT SURAT TUGAS, KEPADA BENDAHARA DESA UNTUK MENCAIRKAN ADD KE BANK
Ya
BPMD Sesuai Kep ttg ADD Proses / Dapat - MENERUSKAN KE KESRA/DPKD/BUD
REKENING DESA REKENING DESA REKENING DESA
Tidak
Alternatif Keputusan Menyetujui Ya
Alternatif Keputusan Menyetujui
Ya
Tidak
DPKD/BUD Proses SPM dan SP2D
16
II. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK) DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DURK) ALOKASI DANA DESA..................................................... KECAMATAN ....................................................... KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 20 Alokasi Dana Desa sebesar Rp. .............................................................. (dengan huruf).
NO.
RENCANA KEGIATAN
1
2
VOLUME ORANG/KALI UNIT BUAH DLL. 3
SUMBER DAYA HARGA SATUAN (Rp.)
JUMLAH BIAYA (Rp.)
BANTUAN (Rp.)
SWADAYA (Rp.)
4
5
6
7
JUMLAH Mengetahui: CAMAT ...................................... ................................................ Pangkat .......................... NIP. ...............................
III.
SEKRETARIS DESA, ...................
KEPALA DESA, .............................
.................................
.................................
REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN ( RPFK ) ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20...... Keadaan Bulan : ............................................................ Desa : ............................................................ Kecamatan : ............................................................ Kabupaten : Bulungan Propinsi : Kalimantan Timur Alokasi Dana Desa sebesar Rp. ............................................................. (dengan huruf)
NO
URAIAN
1
2
TARGET DURK Volume Harga Jumlah Satuan Biaya Org/kali Unit Buah dll 3 4 5
Volume Org/kali Unit Buah dll 6
REALISASI Harga Satuan
Jumlah Biaya
SISA
7
8
9
TOTAL PENGELUARAN SISA DI BENDAHARA SISA PADA BANK Mengetahui: KEPALA DESA ...........................
SEKRETARIS DESA, ...................
BENDAHARA DESA .................
................................................
.................................
.................................
MENGETAHUI, CAMAT ...................................... ...................................... Pangkat ............................ NIP. .................................
17
IV.
BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ADD / Operasional KE PKK, RT/RW, BPD DAN LPM BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ADD / OPERASIONAL KE PKK, RT/RW, BPD DAN LPM
Pada hari ini,............. Tanggal,............. Bulan,.................. Tahun ............., bertempat di
................. dilaksanakan penyerahan Dana ADD untuk kegiatan Tim
Penggerak PKK, RT/RW/BPD/LPM tahap ...... dari Kepala Desa ............. sebesar Rp. ................. ( ...... Juta Rupiah) Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagimana mestinya. Desa .................., tanggal bulan tahun Yang menyerahkan,
Yang menerima,
Bendahara Desa .......................,
Tim Penggerak PKK/RT/RW/BPD/LPM Desa.......
....................................... ....................................... Mengetahui, Kepala Desa,.......
................................
V.
KWITANSI PKK,RT/RW/BPD/LPM SURAT BUKTI Lembar Ke ……..
Dibukui Posno : Kode Rekening :
Sudah Terima Dari
:
Bendahara Desa
Uang Banyaknya
:
………………………………………………………………………………………….
Buat Bayar
:
………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
Terbilang Rp.
: Lunas bayar pada Tanjung Selor ………………………
Mengetahui :
Bendahara Desa,
Yang menerima,
……………………….
…………………………………..
Kepala Desa ………… ………………………….
18
VI. KWITANSI DESA : SURAT BUKTI Lembar Ke ……..
Dibukui Posno : Kode Rekening :
Sudah Terima Dari
:
Uang Banyaknya
:
Buat Bayar
:
Terbilang Rp.
:
Bendahara Desa
Lunas bayar pada,…………. Desa ……………………… Mengetahui :
Bendahara Desa,
Yang menerima,
……………………….
…………………………………..
Kepala Desa ………… …………………………..
VII. BERITA ACARA PENYERAHAN FISIK BERITA ACARA PENYERAHAN FISIK Pada hari ini,............. Tanggal,............. Bulan,.................. Tahun ............., bertempat di
................. Kecamatan ......................
telah dilaksanakan penyerahan
hasil pelaksanaan kegiatan proyek fisik dari Tim Pelaksana ................ kepada Pemerintah Desa berupa : 1. Bangunan gedung balai desa senilai Rp. ...................... yang berasal dari dana ADD sebesar Rp. ............. dan swadaya masyarakat sebesar Rp. ........... 2. Bangunan semenisasi gang/jalan sepanjang ..... dengan biaya sebesar Rp. ............... yang berasal dari dana ADD sebesar Rp. ................
dan swadaya
masyarakat sebesar Rp..................,Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagimana mestinya. Desa .................., tanggal bulan tahun Yang menerima, Kepala Desa .......................,
Yang menyerahkan, Ketua Tim Pelaksana Proyek Desa.......
....................................... Saksi-saksi : BPD Desa,........
.......................................
........................................
.......................................
Anggota Tim Pelaksana,
19
VIII. KEGIATAN FISIK : Kegiatan fisik dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan dilengkapi dengan :
Gambar Proyek
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Foto Proyek 0%, 50%, 100%.
Setelah pelaksanaan pembangunan selesai agar dipasang papan nama proyek dan berita acara penyerahan proyek dari tim pelaksana Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan.
NAMA PROYEK
:
VOLUME / UKURAN
:
LOKASI
:
BIAYA SELURUHNYA
: Rp.
ADD
: Rp.
SWADAY MASYARAKAT
: Rp. ......................................... : Rp.
IX.
CONTOH COVER / SAMPUL
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA
:
..................
KECAMATAN
:
...................
KABUPATEN
:
...................
TAHUN ANGGARAN 2012
20
X.
CONTOH COVER / SAMPUL
DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA
:
..................
KECAMATAN
:
...................
KABUPATEN
:
...................
TAHUN ANGGARAN 2012 XI.
CONTOH COVER / SAMPUL
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ADD
DESA
:
..................
KECAMATAN
:
...................
KABUPATEN
:
...................
TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 01. Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001
21
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DANA DESA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADD SEBAGAI BERIKUT : I. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sedapat mungkin memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan Pemerintahan Desa yang disertai dengan proyeksi pendapatan desa dan alokasi belanja desa. Setiap desa agar mengerahkan segala sumber daya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB Desa benar-benar memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. II. Sasaran Penggunaan ADD : 1. Penggunaan Dana 75 % dari 30 % ADD setelah dikurangi Tunjangan RT dan RW untuk operasional Pemerintah Desa digunakan untuk : a. Honorarium Tim pelaksana ADD besarannya disesuaikan dengan standarisasi yang berlaku, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; b. Tunjangan tambahan penghasilan aparatur pemerintahan desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa; c. Insentif petugas sosial kemasyarakatan desa adalah petugas yang benarbenar dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan belum mendapat honor atau insentif dari pihak lain yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. d. Belanja jasa meliputi : Rekening Air, Rekening Listrik, dan Rekening Telepon yang dibayar untu kebutuhan Kantor Pemerintahan Desa. e. Belanja alat tulis kantor serta photo copy / cetak kebutuhan.
sesuai dengan
f. Makan / minum rapat- rapat (untuk pelaksanaannya dapat di tunjuk lembaga kemasyarakatan seperti PKK Desa). g. Pakaian dinas aparatur desa dan lembaga desa antara lain; - Pakaian Dinas Kades dan staf; - Pakaian Dinas Hansip; - Lembaga lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. h. Pengadaan peralatan kantor antara lain ; -
Komputer/ Laptop; Meja dan kursi; Kalkulator; Mesin Tik ; Lainya sesuai kebutuhan kantor.
i.
Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah.
j.
Belanja perawatan kantor/ pemeliharaan kantor ; - Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas; - Perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor seperti perbaikan komputer dll; - Perbaikan/ pemeliharaan gedung kantor bukan perbaikan konci pintu,pengecatan kantor desa dll.
rehap,
seperti
22
k. Belanja oprasional LPM, RT dan RW masing – masing paling tinggi sebesar Rp. 500.000 bagi desa yang berpenduduk sampai dengan 500 KK, dan paling tinggi Rp. 1.000.000,- bagi desa yang berpenduduk lebih dari 500 KK; l.
Belanja operasional RT/RW masing-masing paling tinggi Rp.500.000,-
m. Pembuatan buku data pemerintahan desa/ propil desa dan laporan, anatara lain seperti : - Data aparatur Pemerintahan Desa, data From desa, dan data lainnya; - Penyusunan buku propil desa; - Pembuatan/penyempurnaan RPJMDesa, RKPDesa; - Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan laporan lainnya. n. Belanja bantuan pilkades, Penjaringan Perangkat Desa, dan Pembentukan BPD, adalah bantuan yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut yang dianggarkan setiap tahun dan dimasukan dalam rekening desa yang diberikan kepada Panitia pada saat pelaksanaan kegiatan; o. Tali Asih aparatur pemerintah desa, diberikan bagi yang sudah menjabat 1 (satu) periode jabatan atau 6 tahun. 2. Belanja oprasional BPD diberikan sebesar dipergunakan untuk :
25 % dari besaran 30 % ADD
a. Honorarium sidang / rapat yang besarnya disesuaikan; b. Tunjangan penghasilan tambahan anggota BPD besarnya didasarkan pada luas wilayah desa,jumlah penduduk,keterjangkauan desa dengan ibu kota kecamatan, status desa, Tingkat pendidikan anggota BPD; c. Alat Tulis kantor disesuaikan dengan kebutuhan; d. Photo copy / cetak; e. Makan / minum rapat-rapat ; f. Pakaian dinas anggota BPD; g. Perjalanan Dinas dalam Daerah. III.
a. Untuk Tunjangan BPD masing-masing Desa Se Kabupaten Bulungan setiap bulan ditetapkan dengan rincian sbb : 1. Ketua BPD sebesar
Rp.600.000,00
2. Wakil ketua sebesar Rp.500.000,00 3. Sekretaris sebesar
Rp.400.000,00
4. Anggot a sebesar
Rp.300.000,00
b. Untuk Tunjangan Ketua RT/RW, dan Ketua LPM setiap bulan ditetapkan sebesar Rp.300.000,00. c. Tunjangan BPD, Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; IV.
Pengunaan biaya 70 % (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk : 1. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pembangunan fisik sekala desa antara lain Biaya pembangunan atau perbaikan sarana publik dalam skala desa seperti :
23
a. pembangunan, rehab atau perbaikan sarana dan prasarana desa, prasarana perhubungan, pertanian dan perkebunan, pemasaran, pendidikan dan kebudayaan,kesehatan dan desa siaga, kepemudaan keolahragaan; b. pembangunan perbaikan lingkungan dan pemukiman; c. lain-lain sesuai kebutuhan sekal prioritas desa. 2. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk pembangunan Non fisik sekala desa antara lain: a. Bantuan usaha dan atau penguatan BUM Desa, seperti; pembinaan atau pengembangan usaha ekonomi produktik, serta penambahan modal BUM desa. b. Pengembangan, Penggunaan / pemanfaatan, pelatihan TTG seperti pelatihan kelompok masyarakat tentang TTG, pengadaan TTG dan pembuatan TTG lokal dll berkaitan dengan TTG. yang dianggap penting; c. Penanggulangan kemiskinan seperti bantuan keluarga miskin untuk berobat,berusaha,bantuan penddikan bagi keluarga tidak mampu dan lainnya sesuai dengan kondisi desa; d. Pemberdayaan RT. Seperti bantuan keuangan kepada ketua RT dalam rangka kegiatan Gotong royong di wilayah RT, kebersihan lingkungan, pembuatan pos kamling, beli alat-alat kebersihan dan lainya yang dianggap penting; e. Peningkatan Sumberdaya manusia (SDM) yang dilaksanakan di dalam daerah antara lain digunakan untuk : 1) Peningkatan Kesehatan dan pendidikan masyarakat desa; 2) Pengembangan nilai-nilai agama dan sosial buadaya; 3) Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa dan kelembagaan desa dan sebagainya yang dianggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. IV.
TATA CARA PENYUSUNAN PENARIKAN ADD.
USULAN
KEGIATAN,PENYEDIAAN,DAN
1. Tata cara penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) adalah sebagai berikut ; a. Setelah ditetapkan APB Desa, maka Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga kemasyarakatan lainnya dan dibantu oleh Pendamping ADD segera menyusun penggunaan ADD untuk kegiatan Oprasional pemerintahan desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang di tuangkan dalam Daftar Usulan Rencaa Kegiatan DURK-ADD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang telah di tuangkan dalam Rencana Kerja Pembengunan Desa (RKP Desa) dari hasil musrenbang Desa yang telah dilakukan dan ditetapkan dalam berita acara yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, LPMD, Organisasi kemasyarakatan yang ada di desa,disertai dengan daftar hadir musyawarah; b. DURK – ADD yang telah disusun oleh desa diajukan kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi kesesuaian dengan berbagai ketentuan yang berlaku oleh Tim Pembina Kecamatan, serta ditanda tangani lembaran hasil verifikasi; c. Hasil verifikasi yang telah dilakukan kecamatan terhadap DURK – ADD dicatat dalam buku hasil pemeriksaan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa (DURK-ADD); d. Setelah mendapat verifikasi dari Tim pembina ADD kecamatan, DURKADD ditanda tangani oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat.
24
2. Penetapan dan pelaksanaan ADD : a. Dalam rangka pengelolaan ADD, Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana ADD terdiri dari : Penanggungjawab : Kepala Desa; Ketua
: Sekretaris Desa;
Sekretaris
: Kaur Pembangunan Pembangunan;
Bendahara
: Kaur Keuangan/Keuangan dan Umum;
Anggota
: Kaur/staf lain yang dengan kebutuhan.
/
Perekonomian dan
jumlahnya disesuaikan
b. Bagi Sekdes yang kosong, maka Kepala Desa dapat mengangkat PJS Sekdes dari salah satu staf yang dianggap terampil; c. Apabila Tim Pelaksana ADD yang ditunjuk berhalangan tetap, maka dapat ditunjuk staf lain yang dipandang mampu. 3. Sesuai dengan tujuan murni ADD adalah pemberdayaan, maka pelaksanaan kegiatan baik swakelola maupun melalui pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. V. Penatausahaan Keuangan ADD : Guna kepentingan pengawasan, Bendahara/pemegang Kas Desa dalam melaksanakan Pengelolaan ADD harus dibukukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari : a. Buku Kas Umum; b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; c. Buku kas harian pembantu. VI. Standar perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga dengan penjelasan sebagai berikut : a. Besaran uang harian Perjalanan dinas Kepala Desa dan Ketua BPD disamakan dengan PNS golongan III (tiga); b. Besaran uang harian Perjalanan dinas Perangkat Desa, Anggota BPD, Kelembagaan Desa dan Organisasi kemasyarakatan disamakan dengan PNS golongan II (dua); c. Jumlah hari perjalanan dinas diluar Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas maksimal 3 (tiga) hari dan disesuikan dengan urusan perjalanan dinas, sedangkan Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan tanjung Palas maksimal 2 (dua) hari hanya diberikan uang saku dan biaya transportasi; d. Transportasi perjalanan dinas dari Desa ke Kecamatan dan dari Desa ke Kabupaten ditetapkan oleh Desa masing-masing sesuai dengan kondisi Desa; e. Yang menandatangani Surat Tugas Perjalanan Dinas/Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD adalah Camat/Sekcam/Kasi Kecamatan, sedangkan untuk Perangkat Desa, Anggota BPD, Kelembagaan Desa dan Organisasi kemasyarakatan ditanda tangani oleh Kepala Desa.
25
VII. PAJAK ADD : Pajak yang dikenakan dalam pelaksanaan ADD yaitu pajak atas barang/jasa (PPN dan PPh) yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak tersebut dibayarkan oleh Desa masing-masing dengan menggunakan NPWP Pemerintah Desa. VIII. Guna kepentingan pengawasan, pemegang kas desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD harus sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang ada antara lain terdiri dari: a. Buku Kas Umum; b. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan; dan c. Buku kas harian pembantu.
BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 01. Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001
26
NO
NAMA
JABATAN
1
Drs.Liet Ingai, Msi
Wakil Bupati
2
H. Sudjati, SH
Sekda
3
Drs. H. Alwi Aljufri
Asisten Bidang Pemerintahan
4
Hj. Indriyati ,SH, MSi
Kabag. Hukum
5
Hj. Asnah Heriyani, SE
Kepala BPMD
6
Ibramsyah, S.Sos
Sekretaris BPMD
PARAF
27
