￨
￨
BUPAI qmm…
G
′ ヽ
―
A― N― ATI-OA● roHOR 3 TA-20■
UHG 3
TErTAre TA―
TATA CARA―
口 鷹 掏 ∝ 田 劇 翻 出 韻
DE― ︵ ・ ヽ
DEXTGAII
Menimbang:
―
D嗜■ コ咽田日電嘔J菫▲■ WO
8-A― … Ag■ mmm"m
―
A
RAEIAT TI'EA,rYATG IAEAEAA BI'PATI ?OLI'XGAGI'IIG'
I bahwa dalarn rangBa mel,aksanakan ketentuan Pasal Peraturan Menteri lnlarn Negeri Nomor 55 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Penetausallasn dan Pen5rusunan Laporan pertanggungiawaban Bendahara serta knyampeiannya, makz- perlu diatur Tata Cata Penyusunan LaPoran Penatausann dan pertangungiawaban Bendahara serta Penyampa'iannya di
Kabupa.ten Tulungagung kraturan BuPa.ti.
ヘ
Menpgat
yang ditetapkan
dengan
: 1. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Icuangan Negara (Lembaran Negara
Republik
2.
lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 47' Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4285); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
3.
Perbendaharaan Negara fi-mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tenteng
Femeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Kerrangan Negara (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 65, Tambahan l'mbaran 't14OO);
Ｌ ／
Negara Republik lndonesia Nomor
卜 ︶ ヽ し
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2@4 tcntang Pemerintatran Daerah (Iembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2W Nomor L25' Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) kali terakhir sebaggimana telah diubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2fi)8 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Pusat dan Perimbangan Kerrangan Antaxa Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik
Femerintatran
tndonesia Tahrrn 2OCf Nomor 126' Tambshan
6.
4438); Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor tentang Feraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2@5 lGuangan Daerah (Iembaran Negara
Fengelolaan
7.
Tambatran Republik lndonesia Tahrm 2OO5 Nomor lzlo' 4578); kmbaran Negara Republi lndonesia Nomor tentang Feraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 Pemerintah Fel,aporan Keuangan dan Kinerja Instansi 2006 (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahrrn 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Nomor
︵ 一
8.
lndonesia Nomor 4614); Tahun 2OO6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 kngplolaan Ker'rangan Daerah
tcntanS Pedoman keli terakhir sebagaimana telah diubah bcberapa
9.
Nomor 21 dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Tahun 2O11; 55 Tahun 2OO8 Peratufen Menteri pqlem Negeri Nomor Penlnrsunan tsntang Tata Cara Penatausahaan dan
Laporan Pertanggungiawaban Bendahara
serta
PenYamPaiannYa; 10.
Nomor 14 Feraturan Dacrah lGbupaten Tulungagung
Tahun 2OO7 tentang Pokok-Pokok
Pengplolaan
Kerrangan Daerah'
じ ／
2
8
…
Menetapkan:
趨 G TATA CARA 呻 PERATURAN BUPAu RAN PENYUSUNAN PENATAUSAHAAN DAN … BENDAHARA SERrA PERTANGGUNω AWm PENYAMPAIANNYA DI mUPATEN TULUNGAGUNG.
I ref,Iilfl,AX T'XT'I BAB
Drrd f palam Feraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan: ͡
l.BendaharaFenerimaanadalahpejabatfungsionalyarrgditunjukuntuk menefirna, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan' dan
psli daerah 'lelarn ra'181(a mempertanggungiawabkan uang pendapatan pelaksanaan APBD Pada SKPD' Pembantu adalah pejabat fungsional yang
＼
2. Bendahara Fenerimaan
3.
͡
a.
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan' menatausahakan' dan mempertangungiawabkan uang pendapatan daerah dslam rangka pelaksanaan APtsD pada unit kcrja SKPD' Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fun$ional yang ditur{uk untuk menerima, oenyimpan, menyetorkan, menatausabakan dan mempertarrygungiarrabkan penerimaan uang yang bersumber dsri transaksi PPKD. Bendahara Fengehearan adalah pejabat frrngsional
yary ditunjuk
menerirla, menyimpafl' membayarkan, menatausahakan'
dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangla pelaksanaan APtsD pada SXPD' Fengeluaran Fembantu adalah pejabat fungsional yang
5. Bendahara
6.
ditunjuk meneriloa, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan memPertanggungiawabkan uang untuk keperhran belanja 6ss66 delern rangka pelaksanaan APtsD pada unit kerja SKPD' Bendahara Fengeluaran PPKD adalah pejabat fungSional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, memba5rarkan, menatausahakan dan
7.
mempertangungiawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD' I(as Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan daerah dan digunatan untuk memba5rar selunrh pengeluaran daerah' “眺 ¨ ′
8.
Rekening I(as Umum Daerah adalah rekening tempa.t penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh peneri&aan daerah dan digunakan untuk membayar sehrruh pengeluaran daerah pada bankyang ditetapkan.
9. Surat Fenyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
Surat Permintaan Pembalraran yang selanjutnya disingkat SPF adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran urtuk menpjukan permintaan pembayaran. 11. SPP Uang Persediaan yang selanjutrrya disingkat SPP-UP adalah dokumen l/ang rliajukan oleh bendahara pengehraran untuk pemintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali Oewluing) yang tidak 10.
︵ ヽ
dapat dilakukan deagan peobayaran langsung. 12. SPP Ganti Uang Fersediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang.li4jukan oleh bendahara pengeluaran untrrk permintaan
pengganti uang Persdiasn yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Tambahan Uang Perscdiaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adal,ah dokumen yang diaiukan oleh bendahara pengehraran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tamb€han uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak darn tidak dapat digunakan untuk pembayaran lanSpung dan uang
13. SPP
͡ ゝ
persdiaan.
untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-IS r:ntuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara
14. SPP Langsung
pengeluaran pembantu untuk
perrnintaan
langsung kePada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat klaksana Teknis Kegatan (PPTIQ. 15. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang setranjutnya disinakat SPP-LS untuk pemba5raran Gaji dan Ttrnjangan adalah dokumen yang diaiukan oleh bendahara penpluaran untuk permintaart pemba5raran gaji dan tunjangen dengan jumlah, penerisra, peruntukan, dan waktu pembayaran tert€nhr. ｈη ′
Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-IS PPKD adqlah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilalrukan PPKD
16. SPP
dengan jumlah, penerfuna, peruntukan,
dan walfir
pembayaran
tertentu. 17.
Surat Perintah Memba5rar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Ferintah Pencairan Dana yang sel,anjutnya disingkat SP2D adal,ah
dokumen yang aigunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
PtErl 2 (1) Bcndahara Penerimaan SKPD bertugas rurtuk menerina, menyimpan,
dan
menyetorkan, menatausahakan, penerimaan pendapa.tan dalern (2)
p1g[s
mempertanggunSiawabkan
petaksanaan APtsD pada SKPD,
Untuk melaksanakan tugas sebaSaimana dirnaksud pada ayat (f) Bendahara Feneriraan SKPD bem,enang;
a. menerina penerimaan yang bersumber dari Pendapa.tan Asli Daerah; b. menyimpan scluruh penerimaan; c. menyetorka.n penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke r€kening I(as Umum Daerah paling lambat
f
(satu) hari kerja;
d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapa.tan yang diterima melalui Bank. (3) Dalaa hal obyek pendapaan Daerah tersebar secara geografis
trlajib Fqiak dan/atau Wajib Retribusi mengalami kesulitan datrarn kewajihnnya dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara peneriuraan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Fenerioaan SKPD. (4)
Tata cara pe,ratausahaan dan penlrusunan
traporan
pertangungiawaban Bendahara Fenerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan Fembantu SKPD serta penyampaiannya sebagaimana tercantum dalqrn r arnpiran I Peraturan Bupati ini.
力Ч ／
５
Frr I3 bertt4as untuk menatausahakan dan mempertangungiawabkan seluruh penerimaan pendapa.tan PPI(D
(1) Bendahara Penerimaan PFKD
dalam rangka pelaksanaan APtsD. (2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana rlilnqksud pada ayat (1) Bendahara Fenerimqan PPKD berwenang untuk mendapat&eq buhi transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
(3)
Atas
efisiensi dan efektiEtas, tugas dan wewenang Bendahara Fenerimaan PFKD sebagaimana dirnalrsud pada ayat (f) dan
ayat (2) dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah. (4) Tata cara penatausahaan dan penSrusunan laporan pertansungiawaban
^\
Bendahara Fenerimaan PPKD serta penyampaiannya sebagaimana tercantum dalam I -vnFiran tr Feraturan Bupati ini.
Purl 4 (1) Bendahara Fengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, uangdalam
rangka
dan
mempertangungiawabkan APtsD padaSKPD.
(2) Datam melaksanakan tugas sebagaimana rlirneksud pada
ayat
(1)
Bendahara Pengehuran SKPD berwenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-IS;
''
b.
menerima dan menyimpan uang persdiaan;
c.
melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; merrolak perintah bayar dari Fenguna Angaran/Kuasa Penguna
d.
Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan;
e.
meneliti kelengkapan doktrmen pendukung SPP-I,SI yang diberikan oleh PPTK;
f.
mengembalikan dokumen pendukung SPp-LSi yang diberikan oleh PfrIX, apa.bila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau
tidak lengkap. (3) Dafam hal Fengguna engggran melimpahkan sebagian kewenangannya kepa.da Kuasa Fengguna Angaran, ditunjuk Bendahara pengeluaran
kmbantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan
wewenang
Bendahara Fengeluaran SKPD.
／ “い・
6
(a) Unhrk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) Bendahara Pengeluaran Fembantu SKPD berwenang:
a.
mengajukan permintaan pembayaran mengunakan Spp-TU dan SPP.IS;
b. menerima dan merryimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari Bendahara Fengeluaran;
c. d.
melaksanakan pembayaran dari uang persediaan 5rang dikelolanya; menolak perintah bayar dari Kuasa Fengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan/peratunan;
e. meneliti
kelengkapan
dokumen
SPP-IS yang diberitan
oleh PFIK;
f.
mengembalikqn dokumen pendukung Spp-I.S yang diberikan oleh PPII(, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
(5) Tata cara penatausahaan dan pen5rusunan laporan pertanggundawaban
Bcndahara Fengehraran SKPD dan Bendahara Fengeluaran Fembantu SKPD serta sebaaaimana tercantum delarn I qrnpiran Itr Feraturan Bupati ini.
hrrf
5
(1) Bendahara Fengeluaran PPKD berhryas untuk menatausahakan dan awabkan scluruh pengeluaran ppl(p rlelern rangka pelaksanaan APBD. (2)
Untuk melaksana&an tugas sebogainana rlirnaksud peda ayat (f) Bendahara Fengehramn nnKD bcrrrenang:
* b. c.
mengajukan
p€r:mintaan
mcngunatan SPF-IS
PFKD;
meneliti keleogf,apon dokumcn pendukung SPP-III PFKD; mengembalikan dokumelr peodukung SPP-HI PFI(D kepada Fejabat
yang tert
Bendahara Fengeluaran PFKD scrta tercantum rtalarn I ornFirn W kraturan Bupati ini.
7じ
Per.l 6 (1)
Bendahara Umum Daerah
wajib menyampaikan laporan atas
pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Laporan Posisi Kas Harian; b. Rekonsiliasi Bank. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap hari keda. (4) Tata cara penyusunan laporan Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
Paral 7
͡ ヽ
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati T\:lungagung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Kabupaten Ttrlungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Parcl 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah I(abupaten T\rlungagung. ︵υ
Ditetapkan di Tulungagung
Diundangkan di Tulungagung pada 3」 anuaH 2013
HDRU TJAHJONO
DAERAH
Pcmbina Utama Muda
NIP.195909191990031006 BcHta Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 3
8
h ′
∪
V
L
LAMP=
)
LAMPIRAN I :PERATURAN BUPAT!TULUNGACUNG NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL :2」 ANUAR:2013
TATACARA PENATAuSAHAAN DAN PENYuSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENER:MAAN SKPD DAN BENDAHARA PENER:皿 N PEMBANTu SKPD SERTA PENYAMPAIANNYA l.A.BENDAHARA PENERIMAAN SKPD
l. PENATAuSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN ︵ヽ
Bendahara penerimaan sKPD menerima pembayaran selumlah uang yang tertera pada surat Ketetapan Pttak(SKP)daerah danratau surat
Ketetapan Ret"busi(sKR)daerah danratau dokumen iain yang dipersamakan dengan SKP′ SKR da‖ 腱、 ib paiak danratau waiib ret‖ busi dan′aね u pihak ketiga yang berada da!am pengurusannya. Bendahara
penerimaan sKPD mempunyai kewaり iban untuk meiakukan pemerlksaan kesesualan antaralumiah uang dengan iumiah yang telah ditetapkan,
Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat surat Tanda Bukti Pembayaran/buktilain yang sah untuk dibe‖ kan kepada waiib paiamaiib
retr:busl.
・
Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan sKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah pa‖ ng iambat l(satu)han
kela benkutnya dengan menggunakan fonnu‖ r surat Tanda setoran (STS).
Da:am hal wi:ayah yang karena kondisi geogransnya
su:n diiangkau
dengan komunikasi dan transpo■ asi sehingga me:ebihi batas waktu penyetoran diatur tersendiri daiam Peraturan Bupati.
Forrnat dokumen Surat Ketetapan Pttak(SKP)Daerah,Surat Ketetapan RetFibuSi(SKR)Daerah dan Surat Tanda Seto「 an(STS)dibuat sesual dengan ketentuan peraturan perundangan yang beriaku.
2. PEMBUKUAN PENERlmAAN PENDAPATAN Pembukuan pendapatan oieh bendahara penerimaan rnenggunakan Buku Pene‖ maan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.
”Ч ′
9
Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara
penerimaan
menggunakan dokumendokumen tertentu sebagai dasar pencatatan antara lain:
1.
Surat Tanda Bukti Pembayaran
2. Nota Kredit 3. Buki Penerimaan Yang Sah, dan 4. Surat Tanda Setoran
srs
Daftar
yang dibuat oreh bendarrara penerimaan didokumentasikan
dalam Register STS.
Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam
3
(tiga) prosedur,
antara lain:
a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai. b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui ͡
rekening
bendahara penerimaan.
c.
Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.
Bagian ini akan menjelaskan tata cara pembukuan atas ketiga prosedur tersebut. PEMER:NTAH KABUPATEN.… ...・・“ ・・ 3UKU PENERIMAAN DAN PE‖ YETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD
:
Po"od●
:
T響
い
2
Jumlsh
―
C‐ P ●
￨
●m
4
Poncrlmaan dllGtorksn Ponorimean
Jumlah yang Ssldo Kes di B€nd8hsm
¨ “
N-7
￨
udan
Ju“ oh
￨
ア
No Ste
マ中 0
0
●h
J“
r_00n
“
: : :
T€dirletss:
L b. c.
Tun6l eab63er ,................ Benk
leb€3ar ...,,....,,......
LaInnya...............,.......,...
i/i,engrt.hui/Many6tuiul Ponoguns Anogarsn (Tsnd8 Tsngan) (Nem. Jclss'l NIP-
........., ten9081.,...,..,...,..
B€nd8l'8r8 Ponorlmsan
ffeodr
Tanean)
(Nim8 JclaE) NIP.
Cera Ponoisien:
1. 2. 3. 4.
Judul diisl d6ngan nama KABUPATEN, nama SKPO yang b€rssngkutan den Pertodo Kolom 'l dilsi dongan nomor urut Kolom 2 diilid€ngan tanggal pgnadmaan Kolom 3 diisi dengan nomor buktl penerlmaan Kolom 4 diisi denian cara pembaiaran: melalui kas bondahara penerimaan, benk, ateu molalui ka8 umum daorah
O.
Kolom 5 dilst dengan detall kodo rokening pondapatan asll dagrah
O.
10 し ヽ ′
7. 8. 9.
Kolom 6 diigidengan urgian pendapatan sgslrai dengan kodg rgkenlng Kolom 7 diisi dengan iumlah pendapalan asli daeralr Kolom 8 diisi d€ng6n tanggal p€nyatoran 10, Kolom I diisidengan Nomor STS 11. Kolom 10 diisi dengan.iumlah uang yang disetor 12. Kolom 11 dii6i dengan Keterangan jika diperlukan 13. Jumlah penerimaan diisi dengan totial jumlah pendapatan selama .1 bulsn. 14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyotoran pondapatan Belama I bulsn,
15. saldo Kas dl Bendahara ponerimaan. diisi dengan sisa kes yang meslh di p€gang oleh bondahara penerimaan baik dalam bentuk ka8 tunai, simpanah di bank, at€u-purilainnya.
10. Kolom tanda tang€n dilandalangani oleh Bendahara Pen6rima6n dan Pengguna Anggaran dlsertai nama jelas'
'
Diisi hanya. pada
penutupan
di
Pertanggungia$€ban -Baat Bendahara ponerimaan
akhir buran untuk keporruan p€nyusunan
Laporan
PEMER!NTAH KABUPATEN REG:STER STS SKPD.… …
TAHUN ANGGARAN B€ndrhara Pgnerimaan
︵‘ ヽ
No
No
Tanggal
Кodo R● [onlng
Urelan
Jumiah
0
4
Penllotor
Keterangan
￨
6
7
3
¨ ｎ ¨ ａ ａ ¨
０ ¨ ¨Ｂ
Mengotahui/M6nyetujui: Psngguna Ang0aran
Oanda Tangan) (Nama Jelas) NIP, Cera Penoisian:
'1,
Judul diisi dongan nama KABUPATEN, nama sKpo yang bersangkutan, tahun snggaran den Nam€
２ ３ ４ ５ ６
Bendahara Penerimeen Kolom '1 diisi dgngan nomor urut Kolom 2 diisi dengan nomor STS Kolom 3 dlisi dangan tanggal STS Kolom 4 dlisi Kode Rsk6nin0 pendapatan yang disotoftan ke r€koning Ka8 umum Daorah. Dallm oatu STS bi3s lerdlri dari beberapa pendapatan,
７ ８ ９
Kolom Kolom Kolom Kolom
5 dllsi 6 diisi 7 diisi 8 dlisl
dengan uraian pandapatan dongan jumlah p€ndapalan yang diseto.kan dsngan name penyetor dengan Keterangan jika dip€rtukan
０ １
Kolom tanda tangan ditandatangani olgh Bendahara Penedmaan den Pongguna Anggaran dis€rtai nemo
ielas'
Diisl hanya pada saat penutupan
dl
akhlr bulan untuk kepeduan ponyusunan
Laporan
Portanggundawaban Bondah€ra P6norimaan
Pembukuan atas Pondapatan Secara Tunai Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila pembayaran menggunakan ceugiro, maka pencatatan dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima.
Ｌ ﹁ ′
selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran. Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai berikut:
1. Berdasarken BuKi penerimaan/Buhi Lain yang sah, bendahara penerimaan mengisi Buku penerimaan dan penyetoran pada bagian
'
2.
penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan pembayaran tunai. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode rekening
3.
pendapatan. Lalu bendahara penerimaan mengisi korom kode rekening. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom jumrah.
Langkah-rangkah pembukuan pada saat penyetoran adarah sebagai berikut:
1. Bendehara penerimaan membuat srs dan merakukan
2.
penyetoran
pendapatan yang diterimanya k6 rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum
daerah pada penerimaan buku dan penyetoran bendahara penerimaan pada bagian p€ny€toran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah penyetoran.
Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan penyetoran Bendahara penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.
Berikut adarah bagan arir yang menggambarkan
pro'e'
pembukuan
Penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Secara Tunai
い
12
′
4.1. Pencatstan Psnedmaan Tunai
・ 譴脚
l￡
an suは 酬肥T摺 路理腎 ・
nda Bu団
Eerdr!8rk8n Ookumon BuRi pombaysrary Bukti L8ln Ysng Sah Tcrlabul, Bcndehare pcnaimeon molakuksn Pcnobhn Buku pcnarimrio (,3n ponyatofrn &ndahlra Ponrnmaan peds bagisn pcncdmaen. Kolom ysng dlbt
lelah no. bukd, ienggsl tnn!8k!|, cere pcnioaiaran, kodo rrlcnlng, uraian d8n lumlah.
P鰐 鵠駅
n出脚 l』 用 鳳躍
mlぷ 躍 “
'1, Bcndahara panarlmean m€nylapken buk lurat tandr lctorsn ka d(cnlng ke! urum d$rah.
Badardran STS trEcbut, Bandehsrs
Suret Tand!
8abrln
pooodmaan
mangid Buku Panarln.sn dan prnyctoran Bandaharr
l,lncnmatn
p&! brghn
panydor.n Kobm Tlnggtt,
No. STS dan Jumlsh Pcnyatoran
KcmudLn Bandahsra Panorimasn mongbl llgbtar STS
i STS
［¨
,3t●
¨ ¨ ¨
“ ︱︱ ︱︱ ︱
Ha3ll darl pan8l8us€h8an lnl adslah Buku panorlllraan drn Panyrlonn Bcndahere pcncnmaan dan rogEtcr STS yang sudsh tcr updato
Pone■ m● ●n
レｕ ／
b.
Pembukuen et
3
pendapeten f,elelul Rekenlng Benk Bendehare
Penerlmaan
wajib pajak ,vajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui
rekening
bendahara penerimaan. Daram kondisi tersebut, pencatatan dirakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi dari bank mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening bendahara penerimaan hingga
penyetorannya.
Pencatatan dirakukan pada Buku penerimaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saal penyetoran. Langkah-langkah daram membukukan penerimaan yang diterima di rekening bank bcndahara penerimaan adalah sebagai berikut:
l
Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank (pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan) mengenai adanya penerimaan
͡
di rekening bendahara penerimaan.
2'
Berdasarken info tersebut dan info pembayaran dari wajib pajauretribusi (bisa berupa srip setoran atau bukti rain yang sah), bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan tersebut. 3' setelah merakukan verifikasi dan mengetahui asar penerimaan, bendahara penerimaan mencatat penerimaan di penerimaan Buku dan penyetoran pada bagian penerimaan kolom nomor buhi, kolom tanggal dan kolom cara pembayaran. pada kolom cara pembayaran diisi dengan pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan. 4' Kemudian bendahara penerimaan mengisi korom kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima. setelah itu bendahara mengisi jumlah kolom sesuai dengan jumlah penerimaan yang didapet.
LangkahJangkah daram membukukan penyetoran k€ rekoning kag umum daerah atas penerimaan pendapatan merarui rekEning bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan membuat
srs
dan merakukan
penyetoran
pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer melalui rekening bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum daerah.
2.
Bendahara penerimaan mencatat p€nyetoran ke kas umum daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada bagian penyetoran pada kolom Tanggal, Nomor STS dan Jumlah penyetoran.
Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.
膊い
14
／
Berikut adalah bagan arir yang menggambarkan proses pembukuan Penerimaan dan Penyetoran atas penerimaan melarui rekening bendahara penerimaan.
81 ,ombukuan Penedmaan Melalul Rekening Bank Bendahara Ponedmaan
Prcaaa Panodmaan dt
Brnk bordah.E
・開1濡 k職 場
剛瀾 性
Nota Krod“ ′ Inbi￢ ●11
penedm● an
10inny●
ヘ
Bcndshsra Pcnodmaan matekukan psngisien guku Pancrinaan dsn Panyctoran psda baglan p;mdm.sn.
Molakukln P.ngirtsn
&ku Panarharn dan Panydoarn
Hosil ded penrtsusaheen ini ad8l8h Buku ,,onortunasn dan Ponyotoran yang sudah torupdsto
BuК u
Palolmaan dan,OnyO10ran
＾ ｉ／ ′＝ｖ
15
B2 Penyetoran Ponerlmaan di R● kening Bendahara Penolmaan ko K88 Umum Daerah
Prca68 P66yltofan Panoimaan ka kar
1. Bcndshare poncrimean mrnyiepk8n bukti surst SalorSn kr Ekoning kes umum daerEh dan nots yeng dlkoluar*8n ot€h benk
2. Bcrdata*an STS drn nda kradli torsobut,
tanda krod
Surat Tanda sotOran
NoL К民劇t
b€ndahars
pcmimeen mcngili Buku pcnrrimeen dan psnystoran peds b.gian Pcnyetoran
3, Kcmudlrn
bond8hara pcnarimssn mcngbi Buku Rcglster
STS
4. Hedl dsri p€netausahsan inl adslah
Buku ponorknaan dan Panyatoren larts Rogiltor STS yeng sudeh t€rupdats Buku Pcnadmaan dan PcnylioEn
Rogllt . STS
Pembukuan atae Pendapatan Melalui Rekenlng Ke! Umum Daerah
wajib
pajakArvajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung
melalui rekening kas umum daerah. pencatatan dilakukan eaat bendahara penerimaan menerima informasi BUD mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah.
Pencatatan dilakukan pada Buku Penerrmaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan.
Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima langsung di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:
1.
Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajaUretribusi atas pembayaran yang mereka lakukan ke kas umum daerah.
2.
Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan mencatat
penerimaan pada Buku Penerimaan
dan Penyetoran pada
baglan
penerimaan.
仏
16
′
3. Lalu berdasarkan srip setoran/bukti rainnya,
bendahara penerimaan juga mencatat penyetoran pada Buku penerimaan dan penyetoran pada bagian
penyetoran.
Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan prosos pembukuan Penerimaan dan penyetoran pendapatan melalui rekening kas umum daerah.
Prcdoo Ponorifi!.0 dl ka8 umum dlorrh
・
熙 讐 棚 器肝 臨 懲器 ぽ棚
欄r審 測1靱。
3輔 4 1増 lサ:は
︱︱︱︱ ︱︱←
2輛
Slh S.tondBukt l-rln ylm adr
蛛 [郡緊
高 f臨IⅧ誡
Buku P° nenm● an d.。
め ｒ′ “ 囮
17
3.
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA
A. Pertanggunglrwaban Admlnistratif Bendahara penerimaan SKPD
wajib
mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui ppK SKpD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban (LpJ) bendahara penerimaan merupakan penggabungan dengan LpJ bendahara penerimaan pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:
a.
Buku Kas Umum
b. Buku Penerimaan dan
penyetoran yang terah ditutup pada akhir buran
berkenaan
c.
Register STS
d. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap e. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKpD adalah sebagai berikut:
1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paring rambat tanggar s buran berikutnya.
2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi,
evaruasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oreh bendahara penerimaan pembentu.
3. Bendahara penerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban
bendahara penerimaan pembantu yang terah drverifikasi daram proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.
4.
Bendahare penerimaan memberikan Laporan pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.
5. Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
bendahara
penerimaan, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
鮨い
18
′
