BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN LISENSI WAJIB MENURUT UNDANG - UNDANG NOVIOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

A

AGNES IVONNE de FRETES

BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN LISENSI WAJIB MENURUT UNDANG - UNDANG NOVIOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A

1991

skripsi

BEBERAPA MASALAH YANG ....

FRETES, AGNES IVONNE de


BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN LISENSI WAJIB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN

SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI 7UGAS DAN HEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MKNCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH AGNES IVONNE de FRETES 038612323

DOSI

DJASADIN SARAGIH, SH., LL.rt.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 1991

skripsi




DIUJI PADA TANGGAL : 18 JUNI 1991

PAN1TIA PENGUJI

KETUA

: AZIS SAFIOEDIN, SH.

SEKRETARIS : SRI HANDAJANI, S H .

skripsi




ABSTRAK BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN LISENSI WAJIB MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN FRETES, AGNES IVONNE de PEMBIMBING : DJASADIN SARAGIH,SH.LLM LICENSE KKB KK-2 DAG 351/92 Fre b Copyrights @ 1992 by Airlangga University Library. Surabaya

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karya intelektual manusia itu kemudian disebut sebagai ilmu pengetahuan, yang kemudian daât diterapkan dalam proses industri. Tentu saja teknologi itu lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga dan pikiran, waktu dan juga biaya yang biasanya sangat besar jumlahnya. Karena kelahirannya yang demikian, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi sehingga teknologi memiliki arti dan peran yang khusus dalam industri. Oleh sebab itu, adalah wajar bilamana terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum.

Keyword : Paten

skripsi




MOTTO: Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. (Roma 8:28) .

Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. (Mazmur 90:12)

skripsi




FATA PENGANTAR Dengan

mengucapkan syukur kehadirat

Allah

Bapa

Yang Maha Kuasa, karena berkat kasihNya saja saya

raampu

menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan

studi

di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Adapun

skripsi

ini saya

beri

judul

"BEBERAPA

MASALAH YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN LISENSI WAJIB MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG

PATEN",

susun dalain rangka melengkapi t.ugas dan memenuhi untuk

meneapai

bidang

gelar Sarjana

Hukum,

hukum perdata, pada Fakultas

syarat

khususnya Hukum

saya

dalam

Universitas

Airlangga Surabaya. Dalam mendapat ini

penyusunan skripsi ini, saya telah

bantuan dari berbagai pihak, sehingga

dapat

terselesaikan dengan baik.

Pada

banyak skripsi

kesempatan

yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati ingin cenyampaikan rasa terimakasih yang

saya

sebesar-besar-

nya kepada: 1. Bapak

R.

Fakultas

Djoko

Sumadijo,

Hukum Universitas

S.H.

selak.u

Airlangga.

2. Bapak Djasadin Saragih, S.H., LL.M. selaku pembimbing

dan

waktu

tenaga untuk

dan

penguji

Dekan

yang

telah

membimbing

dosen

meluangkan saya

dalam

menyusan skripsi ini. 3. Bapak Azis Safioedin, S.H. dan Bapak Moch. Isnae ni, S.H., MS.selaku dosen penguji. 4. Para dosen, serta segenap pimpinan dan staf

skripsi




pengajar

Fakultas

lainnya

yang

Hukum

Universitas

telah memberikan bekal

Airlangga ilmu

pada

saya. 5. Papa

dan

tersayang yang rongan

mama Audy,

telah

tercinta,

serta

Ivan, Yanny, dan

kakak-kakakku Agustinus

memberikan dukungan dalam

semangat, dan materiil selama

T.

doa,

do-

penyusunan

skripsi ini. 6. Teraan-temanku Iwan A., Didik S., dan Yusron yang turut menbantu memberikan sumbangan

Hz.,

pemiki

ran dalam penulisan skripsi ini. 7. Sahabat-sahabatku Yuyun, Tina, Wiwik, dan serta yang yang

Iswari

handai tolan dan rekan-rekan lainnya tidak telah

sempat saya sebutkan memberikan

yang

satu*

persatu,

dan

simpati

perhatian

kepada saya dalam penulisan kripsi ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lepas dari pengetahuan saya sendiri yang masih terbatas. Oleh karena itu,

saya

berharap kepada para pembaca khususnya kalangan mahasiswa

dan para dosen Fakultas Hukum Universtas

Airlangga,

kiranya dapat memberikan saran dan kritik yang membangun demi

perbaikan, dan pada akhirnya saya berharap

semoga

skripsi ini dapat bermanfaat. Surabaya, Juni 1991.

Agnes Ivonne de Fretes 038612323 ii

skripsi




DAFTAR IS!

KATA PENGANTAR...... ................................. DAFTAR 1^1............................................ BAB I

: PENDAHULUAN............................... 1. Permasalahan : Latar Belakang dan

II

iii 1

Ru-

musanannya.............................

BAB

i

1

2. Penjelasan J u d u l .......................

8

3. Alasan Pemilihan Judul................

9

4. Tujuan Penulisan.......................

10

5. Metodologi.............................

10

6. Pertanggungjawaban Sistematika.......

11

: ALASAN TIMBULNYA LISENSI WAJIB........... 1. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban.......

13 13

2. Tanpa Melanggar Paten Lain Tidak Mungkin Dilaksanakan Suatu Paten..........

17

3./Sarana Dalam Alih Teknologi...........

19

4.jProsedur Pengalihan Paten Melalui

BAB

III

Li

sensi Wajib............................

23

: AKIBAT PEMBERIAN LISENSI WAJIB...........

28

1 yHubungan Hukum Para Pihak.............. 28 2 .'/Rewaj iban Dan Hak Pemegang Lisensi Wa j i b ..................................... 3. Persaingan Curang................. . 4. Pengalihan Lisensi Wajib Hanya Pewarisan

32 39

Dengan

.......................... .

41

iii

skripsi




BAB

IV : PENYELESAIAN

'SENGKETA

AKIBAT

PEMBERIAN

LISENSI WAJI B ............................. 1. Tanggung

Gugat Berdasarkan

43

Perbuatan

Melanggar Hukum........................

43

2. Tuntutan Pembatalan Oleh Pemegang Pa

BAB V

ten.....................................

48

: PENUTUP....................................

52

1. Kesimpulan.............................

52

2. Saran...................................

53

DAFTAR BACAAN......................................... LAMPIRAN...............................................

iv

skripsi




BAB I PENDAHULUAN

1. Bermasalahan: Latar B e lakang dan Rumusannva Pada hakikatnya setiap pembangunan selalu juan

untuk

meningkatkan harkat dan

martabat

bertumanusia.

Indonesia sebagai negara berkembang juga bertujuan untuk melaksanakan dan

pembangunannya untuk

martabat manusia Indonesia.

dalam sia, suatu

meningkatkan Sebagaimana

tercantum

Garis-garis Besar Haluan Negara Republik pembangunan

nasional bertujuan

untuk

masyarakat adil dan makmur yang

harkat

Indone

mewujudkan

merata

material

dan spiritual berdasarkan Pancasila.* Sebagai salah satu upaya

untuk

pembangunan

mewujudkan cita-cita yang

dititikberatkan

sedang

kita

itu,

maka

laksanakan

strategi

dewasa

ini

pada pembangunan bidang ekonomi

dengan

sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara

bidang

pertanian dan bidang industri. Dengan memperhatikan arah dan sasaran pembangunan sebagaimana dengan

upaya

disebut di atas, khususnya

yang

membangun kekuatan. industri,

berkaitan salah

faktor penting yang perlu diperhatikan adalah akan teknologi. Faktor ini penting karena pada

1Bandingkan Huruf A.

satu

kebutuhan dasarnya

dengan TAP MPR II/MPR/1988, Bab

II,

2Lihat TAP MPR No. II/MPR/1988, Bab III, Huruf B, Angka 3.

1 skripsi




2

merupakan salah satu kunci yang sifatnya sangat menentukan kehidupan industri. Bahkan lebih dari itu adalah

faktor penentu dalam kehidupan dan

teknologi

perkembangan

industri.® Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelek tual, sebagai karya intelektual manusia. Karya

intelek-

tual manusia itu kemudian disebut sebagai ilmu

pengeta-

huan, yang kemudian daât diterapkan dalam proses indus tri. Tentu saja teknologi itu lahir dari kegiatan litian

dan

pengembangan

yang

melibatkan

pene-

tenaga

dan

pikiran, waktu dan juga biaya yang biasanya sangat besar jumlahnya.

Karena

kelahirannya

yang

demikian,

teknologi

memiliki nilai atau manfaat ekonomi

teknologi

memiliki

arti dan peran

yang

maka

sehingga

khusus

dalam

industri. Oleh sebab itu, adalah wajar bilamana terhadap hak

atas penemuan tersebut diberi

perlindungan

hukum.

Adanya kepastian hukum bahwa hak seseorang akan memperoleh perlindungan hukum itulah yang pada gilirannya

akan

memperkuat iklim yang baik bagi penyelenggaraan kegiatan yang

melahirkan teknologi. Hak atas

tersebut Hak

karya

intelektual

diakui sebagai hak milik yang tidak seperti

inilah

yang

dikenal

berwujud. dengan

p a t e n .4 Guna menunjang perkembangan bidang industri, maka pengembangan

suatu sistem dibidang Hak

Milik

Intelek

3Lihat Penjelasan Umum, UU No. 6/1989. 4 Ibid.

skripsi




3

tual

(Intelectual

paten

harus

Property

Rights),

termasuk

merupakan bagian yang integral

bidang

dari

pem-

bangunan nasional yang sedang kita laksakan dewasa ini.5 Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten di nesia (selanjutnya disingkat UU No. 6 Thn 1989) kinkan

pemberian

paten

kepada

seorang

Indo memung-

penemu

untuk

memberikan perlindungan hukum bagi setiap penemuan baru,

yang

yang

akan dapat

mendorong

serta

menggairahkan

kreativitas

masyarakat

Indonesia

untuk

menghasilkan

penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi. Pemberian paten bagi

juga memberikan kesempatan ruang gerak yang sektor

industri

untuk

menggunakan

dan

teknologi baru sekaligus sebagai sarana untuk nanya

memilih terlaksa-

alih teknologi dengan baik. Dalam bidang

khususnya

di

sektor industri, adanya

luas

ekonomi

pemberian

paten

akan lebih mendorong dunia usaha untuk mengadakan investasi.®

Selanjutnya

pasal 1 angka 1 UU No. 6

Thn

1989

menyatakan: Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

^Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Sambutan pada Loka Karya Keliling di bidang Paten Bagi Para Aparat Penegak Hukum, Surabaya, 28-29 September 1990. ®Slamet Dirham, "Patentability", Makalah dalam National Public Information And Awareness, Seminar For Patent Users, Surabaya, 25-26 September 1990, h.13. 7Pasal 1 UU No. 6 Thn 1989.

skripsi




4 Hak

ini

bersifat

diberikan tadi.

khusus

(eksklusif),

karena

hanya

kepada penerau untuk melaksanakan

penemuannya

Ini berarti orang lain hanya mungkin

menggunakan

penemuan

tersebut kalau ada persetujuan atau izin

penemu selaku pemilik hak. Dengan kata lain,

dari

kekhususan

tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang lain

selain penemu selaku pemilik hak dari

untuk

keraungkinan

menggunakan atau melaksanakan penemuan

Karena

sifat

seperti itulah,

.hak

tersebut

tersebut. dikatakan

eksklusif.® Pemberian paten oleh negara yang sifatnya eksklu sif

ini

jangka

dan

sekaligus

perlindungan

hukumnya

waktu tertentu, mewajibkan kepada

tersebut

untuk

melaksanakan

selama

pemegang

penemuannya

yang

diberi paten itu secara terus menerus. Artinya,

hak telah

ia harus

secara perusahaan menghasilkan produksi atau menggunakan proses

produksi yang diberi hak paten

tersebut,

untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri atau kebutuhan eksport.9 Tidak lakukan

menjadi masalah apakah pelaksanaan dengan

menggunakannya sendiri

tersebut ataukah

dengan

memberikan persetujuan izin (lisensi) kepada orang untuk

menggunakan

paten

tersebut.

Melalui

di-

UU

lain No.

o °Bambang Kesowo, "Undang-undang Paten: Latar Belakang dan Prinsip-prinsip Pokok", Makalah Dalam National Public Information And Awareness Seminar For Patent Users, Surabaya, 25-26 September 1990, h.5. 8Sudargo Gautama, SfiRirSfigi__ Hukum Hak Intelektual. cet I, Eresco, Bandung, 1990, h.42.

skripsi


Milik



5

6

Thn

1989

negara menyediakan

menumbuhkan

perangkat

hukum

teknologi dan melindunginya .* Tetapi

guna kalau

tidak diimbangi dengan menggunakannya, untuk apa perlin dungan

hukum tersebut diberikan? Prinsipnya

hak telah diberikan imbalannya,

sederhana,

kewajiban harus dilaksa

nakan pula.**"1 Prinsip ini merupakan keseimbangan hak

dan kewajiban. Pasal 18 UU No.6 Thn

1989

antara mengatur

secara tegas kewajiban ini. Paten lambatnya

wajib dilaksanakan di Indonesia

selambat-

dalam jangka waktu empat puluh delapan

sejak tanggal pemberian paten. Di samping itu, paten

juga

tahunan

kewajiban

untuk

biaya

ketentuan

tidak dilaksanakan, maka paten dianggap

batal

hukum. Pembatalan paten tersebut dinyatakan

oleh

Kantor Paten. Pasal 94 UU No. 6 Thn 1989 f

pemegang

membayar

dalam jangka waktu tertentu. Apabila

tersebut demi

dibebani

bulan

menegaskan hal

tersebut. Paten pada dasarnya hak yang diterima dari negara untuk

selama

bersangkutan jut, dapat rikannya.**

jangka waktu tertentu,

maka

kalau

yang

tidak menghendaki hak tersebut lebih

lan

saja negara membatalkan hak yang telah dibeTidak

dilaksanakannya

suatu

paten,

pada

dasarnya merupakan pengingkaran kewajiban yang diberikan oleh

negara

sebagai

imbalan

wajar terhadap

hak yang

1^Bambang Kesowo, q p .c i t . . h.22. ^ L i h a t Penjelasan Pasal 96 UU No.6 Thn 1989.

skripsi




6

diterimanya’. Oleh karenanya, bilamana negara

mengetahui

pengingkaran tersebut berdasarkan laporan yang diterima nya, maka paten dapat dinyatakan Jika

batal demi hukum.12

paten telah diterima tetapi dalam waktu

36

bulan sejak tanggal paten diberikan, pelaksanaanya hanya sekedar dalam

formalitas, jumlah

menggunakan telah

atau paten

yang

kurang,

itu

digunakan

padahal

tetapi

kesempatan

untuk

secara komersial telah tersedia, maka

lewat

masa

itu, orang

lain

yang

bila

melihat

ke

mungkinan pelaksanaanya secara komersial. bisa mengajukan permintaan lisensi wajib terhadap paten tersebut, lui

Pengadilan

Negri.

Hal ini diatur dalam

mela-

pasal

82

ayat 3 UU No.6 Thn 1989. Orang tersebut juga harus mampu menunjukkan kemampuannya untuk melakukan paten serta

mempunyai

fasilitas yang tersedia

tersebut

untuk

it u .13

Begitu pula pelaksanaan suatu paten oleh pemegang

paten

yang

tanpa

bersangkutan

melanggar

paten

tidak akan mungkin

dilakukan

lain yang telah ada

terlebih

dahulu,

masalah yang terakhir ini diatur dalam pasal 88 UU No. 6 Thn

1989.

umumnya,

Seperti halnya lisensi

praktek

wajib diberikan

tertentu dan disertai

dengan

perlisensian untuk

kewajiban

jangka

pada waktu

untuk membayar

royalti yang wajar kepada pemegang paten.14

12Bambang Kesowo,

o p

.c i t

.. h.22.

13Lihat Pasal 82 UU No.6 Thn 1989. 14Lihat Pasal 88 UU No.6 Thn 1989.

skripsi




8

a. Apakah alasan timbulnya lisensi wajib? b. Akibat-akibat apa saja yang mungkin timbul dengan adanya mekanisme lisensi wajib? c. Bagaimanakah sehubungan

penyelesaian dengan

akibat

pemberian

yang

timbul

lisensi wajib

tersebut?

2. Pen.ielasan Judul Skripsi Timbul

Dari

ini diberi judul “Beberapa Masalah Pemberian Lisensi

Wajib

Menurut

Yang

Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1989". Judul ini mengandung pengertian, bahwa pemberian lisensi wajib menurut UU No. 6 Thn 1989 itu, timbul dari keadaan-keadaan tertentu, disebabkan

karena alasan-alasan tertentu, oleh karena itu

me

nimbulkan beberapa masalah atau akibat-akibat tertentu. Yang dimaksud dengan lisensi wajib di sini adalah suatu

mekanisme, yang dalam keadaan tertentu

dan

dasar

syarat tertentu sebagaimana ditetapkan

dalam

No.

6 Thn 1989, suatu lisensi dapat

dimintakan

atas UU

kepada

dan diberikan oleh Pengadilan Negeri. Mekanisme demikian ini

tujuanya adalah untuk menjaga keseimbangan hak

kewajiban

antara

pemegang paten dan

orang

lain

dan yang

menerima hak dari pemegang paten. UU No. 6 Thn 1989 yang relatif baru ini, kan

ketentuan

terdepan dalam

mengatur

masalah

merupa paten

diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan dapat

skripsi

mendorong

serta

menggairahkan

Indonesia

untuk

menghasilkan

kreativitas

masyarakat

penemuan-penemuan


baru



9

dalam

bidang

perumusan ini

mekanisme lisensi wajib

perlu

memang

teknologi. Namun, menurut

ditinjau

kerabali.

pendapat

dalam

saya

undang-undang

Pembahasan

ditujukan untuk raengkaji beberapa

skripsi masalah

ini yang

timbul sehubungan dengan pemberian lisensi wajib

menu

rut UU No. 6 Thn 1989.

3. Alasan Pemilihan Judul Pemilihan

judul

"Beberapa Masalah

Yang

Timbul

Dari Pemberian Lisensi Wajib Menurut UU No. 6 Thn sebagai saya

topik

gang

atas

pengamatan

terhadap UU No. 6 Thn 1989 yang relatif baru

ternyata wajib

pembahasan, didasarkan

1989"

menganut suatu paham bahwa

selalu bersifat non eksklusif. paten

masih

diberi

pemberian

ini,

lisensi

Ini berarti

kebabasan

untuk

peme

memberikan

lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Persoalan-persoalan itulah dalam

yang skripsi

kebutuhan

menarik perhatian saya

untuk

membahasnya

ini, terutama bila ditinjau

untuk mencegah timbulnya

dari

praktek

persaingan

yang

tidak wajar. Padahal diundangkannya UU No.

1989

salah satu tujuannya adalah untuk memberikan

lindungan

dan

kepastian

hukum

dalam

Melalui skripsi ini saya berharap pembaca oleh

gambaran yang jelas tentang

sudut

masalah

6

Thn per

paten.

dapat memper-

masalah-masalah

yang

timbul di sekitar pemberian lisensi wajib dari pemberian paten menurut UU No. 6 Thn 1989.

skripsi




10

4. Tu.iuan Permlisan Untuk

melengkapi dan memenuhi persyaratan

dalam

memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap masalah-masalah yang timbul disekitar pemberian wajib

lisensi

menurut UU No. 6 Thn 1989, serta memberikan

bangan pemikiran untuk kebutuhan ilrau hukum dan

sum-

praktek

hukum. 5. Metodologi a. Pendekatan Masalah Sangat

disadari bahwa permasalahan yang

meling-

kupi Paten ini sangat bervariasi dan komplek. Untuk pembahasan . masalah

dalam skripsi ini

hanya

itu

ditujukan

pada beberapa masalah yang erat kaitannya dengan kaidahkaidah

hukum

perdata.

Pendekatan

masalah

dilakukan

dengan meninjau azas-azas umum hukum perdata dan bebera pa pasal yang ada dalam UU No. 6 Thn 1989. Untuk luan

ini juga digunakan pendekatan dari beberapa

plin

ilmu,

yaitu dari segi

yuridis,

keper-

sosiologis,

disidan

ekonomis. b. Sumber Data Sumber

data

penulisan skripsi ini

adalah

data

kepustakaan. c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data Untuk

menyusun

skripsi

ini,

dikumpulkan

data

melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai tulisan

skripsi




11

ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang ditulis. d . Analisis Data Setelah deskriptif

data terkumpul,

dengan

saya melakukan

landasan berbagai teori

analisis

yang

telah

saya pelajari.

6. Pertanggung.iawaban_.Sistematika Pertama-tama latar

saya menguraikan

permasalahan

belakang yang mendorong saya untuk merailih

penulisan judul

skripsi ini. Saya juga memberikan

atas

judul

yang saya

pilih,

dan topik

penjelasan

alasan

pemilihan

judul, tujuan penulisan, metodologi yang digunakan serta pertanggungjawaban uraikan

dalam

sistematikanya. Kesemuanya itu

bab pendahuluan sebagai

bab

I,

saya dengan

maksud sebagai pengantar bab-bab pembahasan. Dalam merabahas

bab selanjutnya yaitu bab II,

masalah

lisensi wajib menurut UU

1989,

yang

berkenaan dengan alasan

wajib

yang

meliputi keseimbanmgan hak

tanpa

melanggar paten lain tidak

saya No.

timbulnya dan

mungkin

mulai 6

lisensi

kewajiban, dilaksanakan

suatu paten, pengembangan teknologi dan prosedur patkan hal

Thn

menda-

lisensi wajib. Agar pembaca dapat memahami

apa saja yang menyebabkan timbulnya lisensi

halwajib,

maka bab II ini saya beri judul "Alasan Timbulnya Lisen si Waj ib" . Dalam bab selanjutnya yaitu bab III, saya laskan

skripsi

akibat

pemberian lisensi wajib


bagi

menjepemegang



12

paten maupun pemegang lisensi wajib. Oleh karenanya III

ini

saya

beri

judul

"Akibat

Pemberian

bab

Lisensi

Waj i b " . Bab IV yang saya beri judul "Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberian Lisensi Wajib" merupakan dari

pembahasan

penyelesaian

saya

sengketa

dalam bab antara

III,

kelanjutan

berisi

pemegang

tentang

paten

dengan

pemegang lisensi wajib berdasarkan ketentuan dalam UU No 6 Thn 1989, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan seluruh bab dalam penulisan skrip si

ini,

dan saran yang berkenaan

keseluruhan

bab

terdahulu yang

dengan

topik

berlandasan

pada

dalam ke-

simpulan.

skripsi




BAB II ALASAN TIMBULNYA LISENSI WAJIB

1. Keseimbangan Hak Dan^KeHa.i iban Masalah peroleh

keseimbangan hak dan kewajiban ini

mem-

perhatian yang sangat besar dalam UU No. 6

Thn

1989. Di situ dapat kita saksikan, bahwa prinsip seluruh perlindungan

hukum

untuk paten

ini

ialah

keseimbangan

atara kepentingan pribadi dan

memelihara kepentingan f

umum.

Karena kepada penemu selaku pemilik

paten,

atau

orang lain yang menerima hak dari pemilik (dalam UU 6

Thn

1989 semuanya disebut

pemegang

paten),

No.

negara

telah memberikan hak yang bersifat khusus atau eksklusif untuk melaksanakan patennya, dan sekaligus hukum

perlindungan

selama jangka waktu tertentu. Pemberian hak

demikian

ini merupakan penghargaan yang diberikan

yang oleh

negara kepada seorang atau sekelompok penemu atas

karya

intelektualnya

disa-

yang berupa teknologi. Dan sangat

dari, oleh karena lahirnya karya intelektual yang berupa teknologi itu telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya, maka

teknologi itu memiliki nilai ekonomi.

itu,

adalah wajar bilamana terhadap hak

diberi semacam

perlindungan ini,

hukum. Dengan

pemegang

paten

tidak

Oleh

atas

penemuan

perlindungan hanya

sebab

hukum

memperoleh

jaminan, tetapi juga memiliki dasar hukum untuk

memper-

tahankan haknya.

13 skripsi




14

Setelah

memperoleh perlindungan hukum

paten

yang

dimilikinya, pemilik

paten

berkewajiban

paten

melaksanakan

atau

patennya

Republik Indonesia.1^ Paten tersebut harus secara haan

atas

pemegang

di

wilayah

dilaksanakan

penuh dan terus-menerus, artinya secara memproduksi suatu barang atau

barang

yang

hak

perusa-

menghasilkan

dibuat dengan proses produksi

yang

diberi paten. Kewajiban pelaksanaan paten ini

suatu telah

merupakan

upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan

dalam negeri ataupun kebutuhan

ekspor.

Pelaksanaan

kewajiban tersebut tidak menjadi masalah, apakah

dilak

sanakan sendiri ataukah dengan memberi persetujuan/izin/ lisensi

kepada orang lain untuk

Apabila

paten

paten

menggunakan

itu dilaksanakan sendiri,

maka

itu dapat secara langsung menikmati

payahnya.

Tetapi

kalau pelaksanaannya

patennya. pemilik

hasil

dengan

jerih memberi

persetujuan/izin/lisensi kepada orang lain untuk menggu nakan

patennya,

berarti pemilik paten

akan

menikmati

hasil jerih payahnya secara tidak langsung, yaitu lui

royalti

imbalan sesuai Pada

yang dibayarkan

kepadanya

atau

imbalan-

lain yang harus diberikan kepada pemilik dengan

isi perjanjian yang telah

intinya, harus ada keseimbangan

mereka

atau

mela-

paten buat.

keselarasan

antara hak dan kewajiban atau antara hak tersebut dengan kepentingan yang lebih luas.

^ Bandingkan pasal 18 UU No. 6 Thn 1989

skripsi




15

pemberian tidak

paten, pemegang paten atau

penerima

lisensi

melaksanakan penemuan yang bersangkutan di

negeri,

padahal kebutuhan masyarakat akan

bersangkutan mengajukan

sangat

besar, maka

Pengadilan Negeri . ^

produk

setiap

lisensi wajib (compulsory

dalam yang

orang

licence),

boleh kepada

Menurut pasal 83 ayat 1 UU No.6 Thn

1989, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila: a. Orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia: 1). mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh. 2). mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksana kan paten yang bersangkutan secepatnya. b. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa paten terse but dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat. Menurut

ketentuan di atas, diperlukan bukti yang

kinkan

bahwa orang yang meminta lisensi wajib itu

meya mem

punyai kemampuan finansial dan teknis untuk melaksanakan paten tersebut. Maksudnya, adalah untuk mencegah lah dapat

gunaan

hak paten itu sendiri

yang

merusak sistem paten. Dan menggunakan

tersebut

untuk tujuan antara lain, sekadar

perlindungan

hukum atas penemuannya agar

orang

atau dengan maksud

lain,

monopoli tuan

pada

akhirnya hak

paten

mendapatkan tidak

ditiru

mempertahankan

posisi

yang dimilikinya terhadap

selanjutnya, yaitu

penya-

persaingan.

Pengadilan Negeri

Keten

harus dapat

18Bandingkan pasal 81 dan pasal 82 ayat 1 UU 6 Thn 1989.

No.

19Lihat pasal 83 ayat 1 UU No. 6 Thn 1989.

skripsi




16

meneliti apakah lisensi wajib tersebut dapat kan

dilaksana

di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak.

Arti-

nya, apakah paten tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan

barang dalam jumlah dan tingkat harga

banding dengan kebutuhan Ketentuan Konvensi

yang

se-

dan kondisi pasar.

serupa dengan ini dikenal

juga

dalam

Paris. Pasal 5 Act of London menyatakan

dalam

ayat 2, bahwa: Nevertheless, each of the countries of the Union shall have the right to take the necessary legisla tive measures to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, failure to use.20 Ketentuan anggauta

di

atas

berhak

menyebutkan,

menentukan

nasionalnya

bahwa

melaksanakan

hak

bahwa

dalam

setiap

negara

perundang-undangan

penyalahgunaan hak

pemegang

paten,

dihindarkan

dengan

memberikan compulsory licence kepada pihak lain.

Kemud

patennya,

dapat

ian diatur juga bahwa pemberian lisensi wajib ini

tidak

boleh lebih cepat dari pada 3 tahun sejak tanggal pembe rian

paten, dan pemegang paten tidak

dapat

memberikan

alasan yang sah tidak dilaksanakannya p a t e n . U U Thn

1989

tentang Paten yang dimiliki

bagsa

No.

6

Indonesia

ini, ternyata tidak bertentangan dengan Konvensi Paris.

^Lihat

pasal 5 Act ayat 2 Konvensi Paris

versi

London o1 * ASudargo Gautama, o p .c i t .. h .34.

skripsi




17

2. Tanpa Melanggar Paten Lain Tidak Mungkin Dilaksanakan Suatu Paten Keadaan

lain yang menyebabkan timbulnya

lisensi

wajib, yaitu dalam hal pelaksanaan paten merupakan hasil penyempurnaan terdahulu

atau

pengembangan dari

suatu

teknologi

yang telah dipatenkan. Apabila pemilik

paten

terdahulu selaku pemilik basis teknologi yang sudah patennya, paten

bersedia memberikan lisensi bagi

ada

pelaksanaan

yang merupakan hasil penyempurnaan atau

pengem

bangan berikutnya , maka tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak

diberikan,

hal ini menjadi masalah. Di satu

sisi

ada ketentuan bahwa pemegang paten diwajibkan melaksana kan

patennya,

dapat lain

di sisi lain pemegang

melaksanakan yang

pemegang

patennya tanpa

merupakan basis

paten

ini

menggunakan

teknologi.

Agar

paten ini dapat dipenuhi, menurut

tidak paten

kewajiban UU

No.

6

Thn 1989 sebagaimana ditentukan dalam pasal 88 ayat 1: “Lisensi wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan pemegang

paten

patennya

tidak mungkin dapat dilakukan tanpa

paten

atas

dasar

alasan

bahwa

lainnya yang telah ada".22 Tentu

lisensi wajib semacam ini akan diberikan,

pelaksanaan

saja

melanggar mekanisme

apabila

rut penelitian Pengadilan Negeri paten yang akan sanakan

ini

benar-benar mengandung

teknologi, yang

unsur

nyata-nyata lebih maju

oleh

menu dilak

pembaharuan

daripada paten

22Lihat pasal 88 ayat 1 UU No. 6 Thn 1989.

skripsi




18

yang telah ada terlebih dahulu. Dan lisensi wajib jenis ini

dapat diberikan tanpa menunggu

berakhirnya

pemba-

tasan waktu. Ketentuan

seperti itu juga diatur dalam pasal

Konvensi Paris (ketetapan Stockholm), sebagaimana laskan

dalam

Industrial dibuat

"The Paris Convention For

oleh

The International Bureau

dalam bab II tentang si

Paris

(ketetapan

dije-

Protection

Property: Main Features and Revision", of

WIPO.

5

Of yang

Yaitu

"Aturan-aturan Pokok Dalam Konven Stockholm),

sub bab

4

(c)

(ii)

tentang tidak dilaksanakannya paten: There are also cases where a compulsory license is provided for to protect the public, interest in unhampered technological progress. This is the case of the compulsory licese in favor of the so-called riftpftnrient patents. If a patented invention cannot be worked without using an earlier patent for invention granted to another person, then the owner of the dependent patent, under certain circumtances, may have the right to request a compulsory license to enable the use of that invention. If the owner of the dependent patent for invention obtains the compulsory license, he may be obliged to grant a license to the owner of the earlier patent for invention.23 Ketentuan dalam Konvensi Paris tersebut kan

kemungkinan

rangka

wajib

melindungi kepentingan masyarakat dan

terlaksananya dengan

untuk memperoleh lisensi

kemajuan teknologi.

memberi dalam

mendukung

Sebagai contoh, yaitu

menggunakan apa yang disebut paten turunan

(de

23The International Bureau of WIPO, "The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property: Main Features And Revision", Makalah Dalam National Public Information And Awareness Seminar For Patent Users, Surabaya, 25-26eptember 1990, h.11-12.

skripsi




19

pendent

patent) yang tidak mungkin

dilaksanakan

menggunakan paten terdahulu yang telah diberikan orang

lain.

Ternyata UU No. 6 Thn 1989

tanpa kepada

tentang

paten

yang kita miliki, juga tidak bertentangan dengan Konvensi Paris.

3. Sarana Dalam Alih Teknologi Dalam bidang

rangka

pembangunan ekonomi

khususnya

industri, perkembangan teknologi memegang

penting, langkah

dan

hal ini dapat kita

kebijaksanan

yang

lihat

telah

pada

di

peran

langkah-

ditentukan,

yaitu

antara lain: (1) Teknologi baru perlu dimanfaatkan terutama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang industri. (2) Teknologi baru perlu dihasilkan di negara sen diri dan yang sudah ada perlu dimanfaatkan dan ditingkatkan. (3) Teknologi asing hendaknya dapat dialihkan. 4 UU fasilitas

No. yang

6 Thn 1989 tentang paten

dengan

ada di dalamnya, merupakan

salah

segala satu

kondisi pokok untuk menghasilkan teknologi baru di dalam negeri,

dan untuk menerapkan teknologi yang ada

sesuai

dengan kebutuhan negara Indonesia, serta untuk mengguna kan

teknologi

dari

luar

negeri.

Untuk

mengalihkan

teknologi-teknologi tersebut ada beberapa cara yaitu:

24Wuryati Martosewoyo, "Sistem Paten Dalam Pengalihan Teknologi", Kertas -kertas Kerja Dalam Seminar Aspek-aspek Hukum Dalam Pengalihan Teknologi yang Diselenggarakan oleh BPHN dan FH UNSRAT, Manado 2-4 Nopember, 1978, h. 53.

skripsi




20 a. pengiriman tenaga ke luar negeri. b. bantuan teknisi asing yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan di dalam negeri. c. penanaman modal asing. d. perjanjian lisensi. 5 Dari beberapa cara di atas, menurut studi mengenai teknologi pengalihan

yang

dianggap sebagai

major

alih

avenues

untuk

teknologi, adalah penanaman modal asing

dan

perjanjian lisensi. Pengaturan . penanaman dalam

modal

asing

terdapat

undang-undang penanaman modal asing yaitu UU

1/1967 yang memuat rumusan yang mengatur alih

di No.

teknologi

dalam pasal 2 tentang pengertian modal asing yaitu: a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia,yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuanpenemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang diraasukkan dari luar ke dalam wilayah Indo nesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.^ Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa pengalihan teknologi

adalah

dalam bentuk investasi

langsung

dan

melalui perjanjian lisensi. Pengaturan pengalihan teknologi melalui perjanji an

lisensi terdapat di dalam Undang-undang Paten

yaitu

2^Mahmud Mz, "Arti Penting UU Paten Dalam Alih Teknologi", Surabava Po s t . 11 September 1990, h. VIII. 26Ibid. 27Lihat

skripsi

Pasal 2 UU No.

1 Thn 1967.




21

UU No. 6 Thn 1989. Di dalam UU No. 6 Thn 1989 terdapat beberapa

hal

yang

memungkinkan

Undang-undang

Paten

tersebut sebagai sarana efektif dalam pengalihan

tekno

logi, yaitu: Kesatu, adanya Undang-undang Paten memungkinkan pembangunan R & D oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Mengingat Undang-undang Paten ditujukan untuk melindungi invensi, undang-undang tersebut dapat mendorong perusahaan-perusahaan transnasional untuk membangun R & D di negara-negara sedang berkembang yang mengundangkan undang-undang tersebut... Kedua, Undang-undang Paten mengandung ketentuan mengenai disclosure of technical knowledge. Berdasarkan ketentuan tersebut, inventor yang mengajukan permohonan paten harus mendeskripsikan invensinya balk secara teknis maupun ilmiah dalam mendaftarkan invensinya ke kantor paten di negara tempat ia mengajukan permohonan... Ketiga, Undang-undang Paten juga melindungi inovasi. Sedangkan inovasi dapat terjadi akibat perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi, teknologi asing dapat didayagunakan di negara pemegang lisensi... Keempat, Undang-undang Paten memungkinkan dilakukannya lisensi wajib. Dalam hal-hal tertentu, seorang pemilik paten dapat diwajibkan oleh suatu negara tempat paten tersebut dimohonkan untuk memberikan lisensi kepada seseorang guna melaksanakan paten tersebut. Apabila pemilik paten tersebut perusahaan asing, dengan lisensi wajib tersebut terjadilah alih teknologi...28 Apabila

ketentuan di dalam

Undang-undang

Paten

tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kemungkinannya sangat besar untuk dapat terjadi alih teknologi di

Indonesia.

Karena semua paten yang

didaftarkan

Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia pula. paten tersebut tidak

dilaksanakan, maka

paten

di

Apabila terse

but dapat dibatalkan. Di samping itu berdasarkan Undangundang

Paten tersebut, pemerintah

^^Mahmud H z ,

skripsi

Indonesia

mempunyai

loc.c i t .




22

kewenangan yang cukup besar untuk mengontrol klausula perjanjian lisensi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 78 DU No.6 Thn 1989 perjanjian lisensi tidak boleh dung

klausula-klausula

ekonomi

Indonesia.

yang

Dalam

menghambat

penjelasan

mengan-

pertumbuhan

pasal

tersebut

meraang tidak disebutkan klausula-klausula yang bagaimana yang

dapat

tetapi

menghambat pertumbuhan

kiranya

membantu

melalui

menjelaskan

penulisan

klausula yang

ekonomi

Indonesia,

skripsi

ini

dapat

dimaksudkan

dalam

pasal 78 UU No. 6 Th 1989. Klausula-klausula

dalam perjanjian lisensi

yang

dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya perjanjian lisensi yang mengandung yang

sifatnya

strictive licensee

mengikat (restrictive

conditions

persyaratan

conditions).

itu antara lain,

keharusan

Re bagi

untuk membeli bahan baku, komponen, dan

mesin

dari licensor dengan harga yang terlampau tinggi, pembatasan

oleh

licensor terhadap

penjualan

barang-barang

yang dihasilkan dengan lisensi hanya untuk pasaran dalam negeri. Adanya grant-back provisions yang memberikan hak kepada

licensor

atas segala

perbaikan

licensee' dalam pembuatan barang atau Bahkan,

adanya perjanjian lisensi yang

yang

proses

diadakan produksi.

melarang

mengadakan perubahan besar atau modifikasi dalam barang . ^

untuk disain

Ini berarti perjanjian lisensi yang mengandung

oq *°Thee Kian Wie, Industrialisasi .Indonesia. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, h. 190.

skripsi


cet.



23

klausula-klausula seperti disebut di atas, harus ditolak oleh

kantor paten. Demikian halnya dalam

sensi

wajib,

disebut

di

menurut atas perlu

saya

pemberian li

klausula-klausula

dihindarkan,

seperti

lebih-lebih

pemberian lisensi wajib itu merupakan pengalihan logi

dari negara-negara maju. Karena

dalam

bangsa

rangka membangun ekonominya khususnya

industri,

di .negara sendiri

dan

tekno

Indonesia di

sangat membutuhkan teknologi baru, baik

dihasilkan

bila

memanfaatkan

bidang yang serta

meningkatkan teknologi yang sudah ada, maupun

mengalih-

kannya

klausula-

dari

negara asing.

Oleh

karenanya,

klausula seperti itu dapat menghambat pertumbuhan ekono mi

Indonesia, bahkan akan menghambat terjadinya

proses

alih teknologi itu sendiri. Selanjutnya,

apabila

Undang-undang

Paten

ini

dilaksanakan secara konsisten bersama-sama Undang-undang Penanaman

Modal

Asing,

akan

terjadi

alih

teknologi

secara besar-besaran.

4 . Prosedur Pengalihan Paten Melalui Lisen.sl_fca.i-ih Prosedur berdasarkan

pengalihan paten melalui lisensi

keputusan

Pengadilan

Negeri

wajib

sebagaimana

diatur dalam Bab V UU No. 6 thn 1989 ada dua cara: a. beralih kerena tidak dilaksanakannya suatu

paten

dalam jangka waktu tertentu; b. beralih

karena suatu paten tidak

dilaksanakan

mungkin

tanpa menggunakan paten

lain

dapat yang

telah ada.

skripsi




24

a.

Prosedur

berdasarkan

beralihnya keputusan

paten

melalui

lisensi

wajib

karena

tidak

Pengadilan Negeri

dilaksanakannya suatu paten dalam jangka waktu tertentu: (1) Setelah jangka waktu tiga puluh enam bulan lampaui,

pemegang paten masih juga

patennya

di

belum

Indonesia, maka siapa saja

ter-

melaksanakan boleh

lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri untuk

meminta

melaksana

kan paten yang bersangkutan. (2) Peminat taan

lisensi

mendengar

lisensi wajib dapat mengajukan wajib kepada Pengadilan

penjelasan

dari

pemegang

permin-

Negeri, paten

setelah di

depan

sidang Pengadilan Negeri raengenai hal-hal yang berkaitan dengan

alasan

diajukannya

lisensi

wajib

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 82 ayat 2, sehingga permintaan pemberian lisensi wajib itu berlangsung dengan

dan

sepenge-

tahuan pemegang paten (pasal 81 ). (3) Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh peminta

wajib

dengan

mendengarkan

paten

dan

pendapat ahli

lisensi

dari

pemegang paten yang bersangkutan

kantor

(pasal

83

ayat 2). (4) Apabila

tidak memenuhi syarat,.maka

permintaan

lisensi wajib ditolak. Tetapi kalau'memenuhi syarat maka Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Keputusan

Pemberian

lisensi wajib yang di dalamnya tercantum hal-hal sebagai berikut: a. alasan pemberian lisensi wajib; b. bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang

skripsi




26

paten tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa menggunakan paten lain yang telah ada: (1) Dalam dapat

hal seorang pemegang paten tidak

melaksanakan

patennya

tanpa

mungkin

menggunakan

paten

terdahulu yang merupakan basis teknologinya, maka

peme

gang paten yang baru dapat mengadakan perjanjian lisensi paten biasa dengan pemegang paten terdahulu. (2) Perjanjian

lisensi antara pemegang

dengan pemegang paten terdahulu

paten

isinya bisa

kan sebagian atau seluruh penemuan yang

baru

melaksana

telah

dipaten-

kan. (3) Apabila

lisensi untuk itu tidak diberikan

pemegang paten terdahulu, dapat

oleh

maka pemegang paten yang baru

meminta lisensi wajib melalui putusan

Pengadilan

Negeri (pasal 88). (4) Untuk selanjutnya, didaftarkan Umum

di

lisensi wajib tersebut

Kantor Paten dan dicatat

harus

dalam

Paten dengan membayar biaya pendaftaran,

Daftar memenuhi

syarat dan tata cara pendaftaran. Apabila tidak dipenuhi maka lisensi wajib dapat dibatalkan. (5) Pemegang lisensinya lisensi

dalam

lisensi

wajib,

wajib

melaksanakan

bentuk industri apabila

tidak,

wajib menjadi batal. Pelaksanaan lisensi

disertai pembayaran royalti apabila tidak, maka

maka wajib

lisensi

wajib dapat dibatalkan. Untuk prosedur

memberikan

mendapatkan

gambaran lebih

lisensi

wajib

jelas

ini,

tentang

dapat

saya

gambarkan melalui diagram alir pada halaman berikutnya.

skripsi




BAB III

AKIBAT PEMBERIAN LISENSI WAJIB

1. Hubungan Hukum Para Pihak Telah disebutkan di atas, bahwa istilah lisensi / tidak menunjukkan suatu jenis lisensi tertentu.

wajib Tetapi

lebih mengacu pada suatu mekanisme,

yang

dalam

keadaan tertentu dan atas dasar syarat tertentu sebagaimana

ditetapkan dalam UU No.6 Thn 1989,

dapat

dimintakan kepada dan diberikan

suatu oleh

lisensi

Pengadilan

Negeri. Apabila kita bandingkan mekanisme lisensi

wajib

ini dengan perjanjian lisensi paten biasa, menurut sebenarnya

saya

ada perbedaan prinsip antara kedua mekanisme

ini. Di dalam suatu perjanjian lisensi paten, dilaksanakannya

suatu hak paten oleh orang lain selaku

lisensi

(licensee),

dibangun

atas

dasar

penerima

kesepakatan

bersama antara pemberi lisensi (licensor) dengan peneri ma lisensi. Kesepakatan bersama itu dalam

suatu

perjanjian

lisensi,

kemudian dituangkan yang

akan

mengikat

secara hukum bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian,

perjanjian

kebebasan 1338 wajib selaku dasar

ayat

lisensi

berkontrak,

tersebut

dikuasai

sebagaimana diatur

1 BW. Sedangkan di dalam

dalam

mekanisme

ini dilaksanakannya suatu paten oleh peraegang

oleh

lisensi wajib, tidak

wajib, tetapi lisensi

pasal lisensi

orang

lain

dibangun

atas

kesepakatan bersama antara pemegang paten

pemegang lisensi

asas

untuk

dengan melaksa-

28 skripsi




29

nakan

suatu

hak paten, dimintakan dan

diberikan

oleh

Pengadilan Negeri setelah mendengar pemegang paten

yang

bersangkutan.

Yang dimaksud dengan

mendengar

paten

adalah

mendengar penjelasan

pemegang

depan

sidang

Pengadilan Negeri mengenai

berkaitan

pemegang paten

hal-hal

dengan alasan diajukannya permintaan

di yang

lisensi

wajib, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 UU No. 6

Thn 1989.^

Dengan demikian permintaan dan

pemberian

lisensi wajib berlangsung dengan sepengetahuan

pemegang

paten. Atas dasar itu, saya beranggapan bahwa Pengadilan Negeri

dalam hal ini selaku pemberi lisensi yang

pemegang diri

paten. Sedangkan bagi pemegang paten itu

dapat

miliknya itu,

dikatakan,

bahwa

dialihkannya

itu tidak atas kerelaan hatinya.

istilah

kurang

bukan

compulsary

licensing

saat

sen-

hak Oleh

paten karena

ini

semakin

disukai, dan mulai digunakan istilah baru

yaitu

"non voluntary licensing".^ Apabila bangun

atas

mekanisme

lisensi wajib itu

tidak

di-

asas

ke-

dasar kesepakatan bersama, maka

bebasan

berkontrak

lisensi

paten biasa tidak berlaku dalam lisensi

Karena di

skripsi

di

dalam

perjanjian wajib.

di dalam asas kebebasan berkontrak yang

dalam

pasal 1338 ayat 1 BW disebutkan

perjanjian yang

X,

yang berlaku

dibuat secara sah

diatur

bahwa

semua

akan mengikat secara

31C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektua^L, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 53. oo ^Bambang Kesowo, o p .c i t .. h. 26.


cet.



30

hukum

bagi

untuk

sahnya

syarat,

mereka yang membuatnya suatu

perjanjian

sendiri.

harus

Sedangkan

dipenuhi

empat

seperti diatur dalam pasal 1320 BW yaitu:

a.Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang raembuat perjanj ian. b.Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. c.Ada suatu hal tertentu. OO d.Ada suatu sebab yang halal. Dengan

melihat

ke empat syarat itu,

dapat

diketahui

bahwa lisensi wajib tidak memenuhi syarat yang Untuk

itu mengenai asas kebebasan

pertama.

berkontrakpun

tidak

berlaku dalam lisensi wajib. >/ Tetapi dalam sistim lisensi wajib ini, kannya oleh

suatu putusan mengenai pemberian Pengadilan Negeri,

honan

untuk.

akibat

itu.

lisensi

disebabkan karena

Permohonan lisensi

36 bulan, padahal teknologi yang

sangat

dalam

jangka

Apabila

suatu teori dalam hukum acara perdata

perkara

volunter dan putusan yang bersifat ada kecocokan antara teori

ada,

dipatenkan

dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

akan

permo

itu

melihat

maka

wajib

ada

wajib

tidak dilaksanakannya suatu paten

waktu

dikeluar-

itu kita

mengenai

deklarator,

tersebut

permasalahan lisensi wajib. Suatu perkara dapat

dengan dikata-

kan berbentuk volunter, apabila perkara tersebut berbentuk

permohonan secara sepihak agar

pemohon

ditetapkan

mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan

tertentu.

Permohonan itu diajukan tidak atas dasar sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itu, dalam perkara yang

berben-

33Pasal 1320 BW.

skripsi




31

tuk

volunter, putusan perkaranya akan bersifat deklara

tor, yaitu putusan dung

yang diktum putusannya hanya mengan

pernyataan hukum saja. Sehingga, putusan

yang bersifat deklarator,

volunter

hanya mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat pada diri pemohon itu sendiri.34 Kembali

kepada

permasalahan

lisensi

wajib,

permohonan pemberian lisensi wajib itu juga tidak sari oleh suatu sengketa dengan pihak lain, oleh itu

perkaranya berbentuk volunter.

Putusan

didakarena

Pengadilan

Negeri mengenai pemberian lisensi wajib adalah

putusan

yang bersifat deklarator,

merupa-

kan

pernyataan

karena isi putusannya

hukum saja,

yaitu

memberikan

lisensi

wajib

kepada pemohon agar dapat melaksanakan hak

orang

lain,

demikian

setelah mendengar pemegang

putusan Pengadilan Negeri

lisensi wajib tersebut, yang

mengikat

pemegang

hanya

paten.

mengenai

Dengan

pemberian

mempunyai kekuatan

pada diri pemohon

itu

paten

sendiri,

hukum yaitu

lisensi wajib.

Kalau pada saat diadakan pemeriksaan atas permin taan pemegang lisensi wajib, juga didengarkan pemegang Negeri obyektif

paten, dapat dan

dikeluarkan

itu tidak

mempertimbangkan benar. Jadi,

lain dan

walaupun

agar

Pengadilan

memutuskan putusan

oleh Pengadilan Negeri, setelah

34M.Yahya Eksekusi Bidang 1989, h. 12.

skripsi

hal

pendapat

secara tersebut

mendengar

Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Predata, cet. II, Gramedia, Jakarta,




32

pemegang kekuatan

Paten namun putusan tersebut tidak

mempunyai

hukum yang mengikat bagi pemegang paten.

dangkan pemegang paten hanya mempunyai hak untuk jukan pembatalan lisensi wajib tersebut kepada lan

Negeri.

Pembatalan lisensi wajib

mengaPengadi-

tersebut

dapat diajukan oleh pemegang paten dengan tertentu

Se-

hanya

alasan-alasan

sebagaimana diatur dalam pasal 89 UU No 6

Thn

1989.

2. Kewa.i ib_an._D.an H a k P e m e g a n g Lisepsi-Wa.iib .

Perjanjian bersifat perjanjian

lisensi adalah suatu perjanjian

timbal balik. Perjanjian timbal

balik

yang adalah

memberikan hak dan kewajiban kepada oc kedua belah pihak. ^ Untuk itu, di dalam suatu perjanji

an

yang

lisensi tentang paten,

akan

menjadi

perjanjian

jelas

hak dan kewajiban para

karena sudah

lisensinya.

tercantum

Sedangkan lisensi

pihak

di

dalam

wajib

bukan

perjanjian yang bersifat timbal balik, sehingga hak kewajiban

pemegang paten dan pemegang dalam suatu

akta

lisensi

tidak

tertuang

perjanjian.

telah

dijelaskan di atas, bahwa isi putusan

Negeri mengenai pemberian lisensi wajib hanya

dan

wajib, Seperti

Pengadilan merupakan

suatu pernyataan hukum bahwa Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan permintaan lisensi Wajib, yang oleh

seseorang

(perseorangan atau badan

dilakukan

hukum).

oc °°Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan. cet. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 86.

skripsi


Dari

II,



33

sini,

pertanyaan yang mungkin timbul,

caranya

pemegang

lisensi

wajib

ialah

dapat

bagaimana

melaksanakan

secara perusahaan lisensi wajib yang diperolehnya itu? Pemegang

lisensi wajib dapat melaksanakan lisen

si wajibnya berdasarkan dokumen paten. Dengan

dikeluar-

kannya putusan oleh Pengadilan Negeri mengenai pemberian lisensi

wajib,

kepada

maka Pengadilan Negeri

pemegang

lisensi wajib untuk

memberikan

hak

menggunakan

isi

dokumen paten yang tersimpan di Kantor Paten. pemegang wajib

lisensi

wajib, adalah

Kewajiban

melaksanakan

yang diperolehnya itu sesuai dengan

lisensi

isi

dokumen

paten. Kewajiban utama pemegang dikeluarkan mendaftarkan

putusan lisensi

oleh wajib

lisensi wajib

Pengadilan yang

setelah

Negeri,

telah

adalah

diterimanya.

Pendaftaran dilakukan di Kantor Paten, kemudian dalam Daftar Umum Paten,

serta membayar biaya

ran. Tanpa mendaftarkan dan membayar biaya lisensi

pendafta

pendaftaran,

wajib tidak dapat dilaksanakan. Memasuki

pelaksanaan dipenuhi sama

dicatat

paten, maka pemegang

lisensi

wajib

dengan kewajiban-kewajiban yang pada

mulai

dasarnya

dengan kewajiban pelaksanaan paten lainnya,

harus

tahap

namun

sesuai dengan isi putusan Pengadilan Negeri

yang

telah diatur dalam pasal 86 UU No. 6 Thn 1989 dan sesuai dengan ketentuan operatif dalam Dokumen Paten. Kewaj iban-kewaj iban tersebut adalah: a) melaksanakan lisensi wajib secara perusahaan,

di

wilayah Republik Indonesia;

skripsi




34

b) memakai dokumen paten sebagai acuan dalam

pelak-

sanaan lisensi wajibnya. Bagian dokumentasi paten yang

harus diperhatikan khususnya adalah

bagian

uraian, karena di dalamnya diuraikan tentang: a. nama penemu dan perinci.an bidang

teknis

yang

berkaitan dengan penemuan tersebut; b. latar

belakang

ketrampilan

oleh pemegang paten

yang

diketahui

yang berguna bagi pemaha

man, penelitian, dan penyelidikan penemuan; c. ungkapan penemuan dengan istilah-istilah mudah

dipahami

cukup

jelas dan lengkap, agar penemuan

dinilai

dan

dan dengan

suatu

cara

dilakukan oleh orang

yang dapat

lain

mampu untuk itu. Menyatakan segala

yang

yang

hasi-hasil

yang bermanfat dari penemuan tersebut; d. angka-angka dalam gambar, jika ada; e. cara yang terbaik untuk melaksanakan disertai

dengan

contoh-contoh

penemuan

dan

gambar-

gambar; f. cara

di mana penemuan dapat digunakan

industri dapat muan

dan cara di mana

penemuan

dibuat atau digunakan,

secara tersebut

atau jika

pene

tersebut hanya dapat digunakan, cara

di

mana penemuan tersebut dapat dilakukan.

. Bogaerts, "The Process For ents", makalah dalam National Public Awareness Seminar For Patent Users, September, 1990, h. 4-5.

skripsi


the Grant of Pat Information And Surabaya, 25-26



35

Dalam hal lisensi wajib tersebut dimintakan dasar

alasan,

mungkin

dapat

lainnya wajib atau harus

bahwa

yang

pelaksanaan

dilakukan telah ada,

hanya

tanpa kewajiban

patennya

tidak

melanggar

paten

pemegang

terbatas pada melaksanakan

lisensi

sebagian

saja

seluruh paten yang telah ada. Kewajiban lain

yang

dipenuhi, yaitu membayar royalti kepada

pemegang

paten yang besarnya dan cara pembayarannya telah tukan,

atas

serta

mematuhi ketentuan tentang

diten-

jangka

waktu

lisensi wajib. Sedangkan hak-hak yang diberikan kepada

pemegang

lisensi wajib yaitu: a) melaksanakan cara

hak paten secara perusahaan

membuat, menjual, menyewakan,

dengan

menyerahkan,

memakai, menyediakan untuk dijual atau

disewakan

atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten; b) menggunakan untuk

proses

produksi yang

diberi

paten

membuat barang dan tindakan lainnya

seba-

gaimana dimaksud di atas;37 c) menikmati

keuntungan yang diperoleh

dari

hasil

pelaksanaan paten tersebut. d) memperoleh

perlindungan hukum dalam hal

terjadi

claim atas penggunaan paten tersebut. Salah satu isi putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian

lisensi wajib yang dirumuskan dalam

pasal 86 Undang Undang Paten, berbunyi;

37Pasal

skripsi

17

UU No. 6 Thn

huruf

f

"lain-lain yang

1989




36

diperlukan

untuk

bersangkutan

menjaga kepentingan para

pihak

yang

secara adil". Berdasarkan rumusan huruf

f

tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian lisensi wajib. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut umuranya biasa.

berlaku dalam perjanjian lisensi paten

Tetapi karena pada prinsipnya lisensi wajib

bukan jenis suatu lisensi tertentu, raaka hal-hal but

juga

perlu diperhatikan

wajib khususnya oleh pemegang Beberapa

dalam

itu

terse

pemberian

lisensi

lisensi wajib.

hal yang perlu diperhatikan oleh

peme

gang lisensi wajib dalam pemberian lisensi wajib, yaitu: a. Mutu. Dalam

hal mutu ini, perlu

diperhatikan

spesifikasi

produk yang dibuat dengan teknologi yang telah tenkan.

Mutunya harus sama dengan standar mutu

dipayang

telah ditentukan oleh licensor. b. Pembayaran. Pembayaran royalti dapat dilakukan setiap tahun waktu-waktu tertentu,

atau

sesuai dengan yang telah diatur

dalam putusan. c . Cross-licensing. Jika

ada

dilakukan

pembaharuan/penyerapurnaan *. teknologi oleh

licensor

ataupun

oleh

licensee,

masing-masing harus memberikannya kepada pihak nya

(cross-licensing). Biasanya

yan^f

ketentuan

lain-

mengenai

cross-licensing dimasukkan ke dalam perjanjian lisen si,

skripsi

tetapi dalam pemberian lisensi


wajib

ketentuan



37

cross-licensing apabila perlu dapat juga dicantumkan. d. Pemakaian Merek. Pemakaian

suatu merek harus didaftarkan,

agar

dianggap sebagai "pemakai pertama” dan harus dalam

jangka

waktu tertentu. Di

dapat dipakai

Indonesia,

dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, merek telah didaftar jika tidak dipakai dalam jangka

sesuai yang waktu

6 (enam) bulan, dianggap batal. e. Teritorial. Penjualan

dari produk lisensi,

harus

memperhatikan

batas-batas teritorial yang diharuskan oleh licensor. Dalam hal pemberian lisensi wajib, pelaksanaan

paten

harus di dalam wilayah Republik Indonesia. f. Royalti. Dalam

perjanjian lisensi, pembayaran royalti

adalah

suatu

hal

adalah

yang

lumrah. Yang

perlu

dikaji

berapa besarnya royalti yang harus dibayar dan bagaimana cara menghitungnya. Pada pemberian lisensi wajib masalah berapa besarnya royalti dan cara nya

telah

ditetapkan

oleh

pembayaran-

Pengadilan.

Penetapan

berapa besarnya royalti, dilakukan dengan memperhati kan

tata cara yang lazira digunakan

dalam

perjajian

lisensi paten atau yang lainnya yang sejenis.

Besar

nya royalti yang harus dibayarkan, dapat dinilai dari paten

tersebut,

yaitu

ditaksir

berdasarkan

nilai

penjualan atau nilai pemakaian paten tersebut. g. Force majeure. Satu pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap

skripsi




38

suatu tindakan dalam keadaan memaksa. Tindakan terse but dapat berupa keterlambatan pekerjaan atau

supply

dari yang telah diperjanjikan atau penghentian peker jaan

sama sekali atau tidak menyerahkan barang

sekali,

atau lain-lain tindakan. Force majeure

umumnya

berupa keadaan yang timbul.dari luar

saan

manusia, misalnya banjir,

sedang

topan di

pada kekua-

laut

mengangkut barang dengan kapal dan

sama

(jika

barangnya

rusak kena topan)-, gempa bumi, perang, dan lain-lain. h. Arbitrase. Ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase umumnya dicantumkan di dalam suatu Kontrak Lisensi, yang dimaksudkan

untuk

timbul

menyelesaikan

perjanjian

yang kedua

belah pihak, di luar Pengadilan. Tetapi khusus

untuk

timbul

pelaksanaan

perselisihan antara

masalah

dalam

suatu

lisensi wajib ini, semua harus diselesaikan di

perselisihan

Pengadilan

Indonesia.

Karena dalam mekanisme ini, suatu lisensi di tidak

atas

dasar perjanjian,

tetapi

yang

berikan

melalui

suatu

dicantumkan

bahwa

putusan Pengadilan Negeri di Indonesia. i. Hukum yamg diberlakukan. Dalam

perjanjian diusahakan agar

terhadap berlakunya serta interpretasi dari perjanji an tersebut diberlakukan hukum yang berlaku di nesia.

Sehingga

kuasa/jurisdiksi

negara untuk

Indonesia

akan

menyelesaikan

mempunyai perselisihan

yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian.

skripsi


Indo

Tetapi



39

untuk

masalah lisensi wajib ini, semua

yang

perselisihan

timbul harus diselesaikan dengan hukum

Indone-

sia.38

3. Persaingan Curang

Satu

diperhatikan

dalam

Undang-undang

Paten

Indonesia

yaitu UU No. 6 Thn 1989 menganut paham

bahwa

pemberian

lisensi wajib selalu bersifat

sistim

hal penting yang perlu

lisensi

Konsekuensi

wajib

ini

yaitu

non-eksklusif.

paham yang demikian ini yaitu tidak

rangnya hak pemegang paten untuk tetap dapat kan

sendiri

paten

yang

bersangkutan,

lisensi wajib. Sifat non eksklusif itu tetap

berku-

melaksana-

sekalipun

ada

juga tampak dari

adanya kebebasan untuk memberikan lisensi

kepada

pihak ketiga lainnya, oleh pemegang paten. Lisensi wajib berakhir sesuai dengan jangka waktu yang

diberikan

pemegang

paten

oleh Pengadilan Negeri. dapat

menunjukan

bukti

Namun

apabila

bahwa

selama

jangka waktu lisensi wajib tersebut, pemegang paten juga telah ia

melaksanakan sendiri patennya secara cukup,

maka

dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk

memba-

talkan lisensi wajib tadi. Tentu saja dasar yang

dipa-

kai untuk

mengajukan

pasal

ayat

89

pembatalan

lisensi wajib

1 huruf a UU No. 6

Thn

1989.

adalah Keadaan

qq °°Ita Gambiro, "Perjanjian Lisensi Dan Perjanjian Bantuan Tehnik (Tehcnical Assistance)” , makalah dalam Seminar Beberapa Permasalahan di Sekitar Penanaman Modal, Jakarta, 18-20 Juni 1990, h. 86-90.

skripsi




40

seperti

ini dapat saja menimbulkan kemungkinan

kannya

mekanisme

saingan

curang

lisensi wajib ini untuk atau

persaingan

Hisalnya

pemegang

patennya

secara tidak cukup, dengan

pesaingnya lisensi

akan

paten

yang

minta

semula

lisensi

tujuan

melaksanakan

suatu

wajib.

perhitungan

Tetapi

begitu

dilakukan,

baru beberapa saat mulai melaksanakan lisensi

sendiri

produk

secara

penuh. Sehingga

akan

yang sama tetapi dari pabrik yang

atau

wajibnya,

pemegang paten tersebut langsung menggunakan hak nya

per-

39 sehat. °

tidak

sengaja

wajib diberikan dan persiapan

diguna-

paten

muncul

dua

berbeda,

dan

dengan munculnya produk yang terakhir ini akan menimbul kan

kekacauan

lisensi

wajib

mengeluarkan lisensi secara

dalam

masyarakat.

akan mengalami

Akibatnya,

kerugian,

biaya yang cukup banyak

wajib, penuh,

tetapi

belum


karena

untuk

sempat

pemegang telah

memperoleh

melaksanakannya telah

dibatalkan

oleh pemegang patennya. Upaya untuk mencegah adanya kemungkinan di ialah

apabila ada permintaan pembatalan lisensi

hendaknya

pembatalan tersebut dilakukan setelah

waktu tertentu.^ lisensi wajib

Dalam

seharusnya

jangka waktu tersebut memperoleh

pihak pemegang paten sendiri.

wajib, jangka pemegang

perlindungan dari

setiap persaingan yang tidak sehat, termasuk dari

atas,

persaingan

Ketentuan

demikian

oq

°°Bambang Kesowo, o p .c i t . h.25 40Ibid.

skripsi

h.26.




41

ini

tidak

timbulnya

diatur

di dalam UU No.

kemungkinan

sebagaimana

6 di

Thn

1989,

atas

dan

merupakan

kelemahan dalam penggunaan mekanisme lisensi wajib.

4. Pengalihan Lisensi Wa.iib Hanva Dengan Pewarisan Lisensi

wajib

tidak

dapat

dialihkan

karena pewarisan.41 Pada prinsipnya, dapat

dialihkan.

berikan

Sebab,

kecuali

lisensi wajib tidak

lisensi seperti ini

hanya

dalam keadaan khusus, dan terikat pada

di-

syarat-

syarat yang khusus pula dalam pelaksanaannya. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah dalam hal

pewarisan,

yaitu orang perorangan yang memperoleh lisensi

tersebut

meninggal dunia. Bagi badan hukum, tidak berlaku

keten

tuan tentang pewarisan ini. Agak dimintakan paten,

berlainan halnya dengan lisensi wajib dalam

kaitannya

dengan

pelaksanaan

yang suatu

seperti yang diatur dalam pasal 88 UU No. 6

thn

1989. Dalam hal ini, pengalihan tetap dapat berlangsung. Sebab yang dialihkan adalah paten yang baru, yang pelak sanaannya tidak raungkin dapat berlangsung tanpa

melang-

gar

dimintakan

lisensi

ketentuan

tentang

paten

yang lama dan untuk itu

wajib.Bagi

paten yang baru tadi,

dapat berlakunya paten sebagaimana diatur dalam pasal 73 berlaku sepenuhnya.

41Pasal 92 UU No. 6 Thn 1989. 4^C.S.T.

skripsi

Kansil,

op

.c i t .

h.


61



42

Lisensi wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat

oleh syarat pemberiannya dan ketentuan

terutama kepada

mengenai Kantor

jangka waktu

dan

Paten untuk dicatat

harus dalam

lainnya

dilaporkan Daftar

Umum

Paten. Dalam karena

hal beralihnya lisensi wajib

berlangsung

pewarisan, maka pelaksanaannya oleh

ahli

waris

tetap terikat pada syarat-syarat pemberiannya dan keten tuan lainnya, serta berlangsung untuk sisa jangka yang

masih

ada. Selain itu, beralihnya

waktu

lisensi wajib

karena pewarisan tersebut harus dilaporkan kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat.

skripsi




BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PEMBERIAN LISENSI WAJIB

1. langgung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum. Pada Bab III sub bab " Persaingan Curang",

telah

dijelaskan bahwa kelemahan yang ada pada lisensi adalah

kemungkinan

timbulnya

persaingan

wajib,

curang

persaingan yang tidak sehat. Apabila pada saat

atau

berlaku-

nya UU Paten tanggal 1 Agustus 1991, hal tersebut benarbenar terjadi, maka pihak yang dirugikan dapat kan

gugatan berdasarkan

perbuatan melawan

mengaju-

hukum

(on-

rechmatige daad). Dengan adanya putusan H.R dalam Lindebaum-Cohen

Arrest yang menafsirkan ajaran

onrechmatige

daad secara luas, maka sejak itu putusan tersebut tapkan

sebagai

jurisprudensi yang

mempunyai

dite-

kekuatan

tetap. Sejalan dengan itu, ajaran onrechtmatigheid luas

telah

ditetapkan

juga

dalam

bidang

yang

persaingan

curang. Persaingan curang sebagai perbuatan melawan hukum antara lain menyangkut a. Iklan yang sama. Suatu

reklame

yang

hampir

sama

pada

asasnya

diperbolehkan, tetapi hal itu dapat segera menjadi onrechtmatig, dimaksudkan

Pohan, 14.

karena reklame itu pada

untuk membangkitkan

umumnya

sugesti-sugesti

43R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Qnrechtmatige d a a d . Djumali, Surabaya, 1979, h.

43 skripsi




44

tertentu . b. Meniru produk orang lain. Meniru

produk milik orang lain

dapat

dilarang,

apabila ia telah membuat pelanggaran atau rangan

terhadap

tertentu

atau

dengan jalan lain telah berbuat sedemikian

rupa,

sehingga

telah

bagian-bagian

pengu-

menimbulkan

kekacauan

terhadap

masyarakat.44 Sedangkan pemberian

persaingan

yang

timbul

lisensi wajib ini, tidak termasuk

kedua hal tersebut. Karena, dari

curang

di

timbulnya persaingan

lisensi wajib ini disebabkan adanya hak

dari dalam curang

eksklusif

yang dimiliki oleh pemegang paten, dan kewenangan mengajukan tuntutan pembatalan lisensi wajib, yang

untuk juga

hanya dimiliki oleh pemegang paten. Seperti paten

telah dijelaskan dalam Bab

I,

pemegang

atau pemilik hak paten mempunyai hak yang

(eksklusif),

yaitu

pemegangnya

untuk

hak

yang

dalam

hanya

waktu

diberikan

tertentu

khusus kepada

melaksanakan

sendiri penemuan tersebut, atau untuk memberi kewenangan kepada

Ini

berarti,

orang

lain hanya mungkin menggunakan penemuan

tersebut

kalau

ada

pemilik paten

orang

lain guna melaksanakannya.

persetujuan

hak. Dengan masih

atau izin

hak yang

tetap berhak

dari

demikian

melaksanakan

penemu ini, hak

selaku pemegang

patennya,

4 4 Ibid .. h. 15-16.

skripsi




45

sekalipun ada lisensi wajib. Bahkan, dengan memanfaatkan lisensi wajib ini pemegang paten dapat menjatuhkan lawan saingannya yaitu

seperti

"Persaingan dapat

dengan

atau

curang,

telah dijelaskan dalam bab III

sub

curang"). Untuk itu pemegang lisensi

sebagai

berikut,

menimbulkan

karena

perbuatan melanggar hukum. Dan

gugatannya,

adalah pasal 1365 BW "tiap perbuatan

sebagai

yang

melawan

bab wajib

mengajukan gugatan kepada pemegang paten,

telah melakukan dasar

cara yang tidak sehat

mengatur

hukum

yang

kerugian pada orang lain, mewajibkan

orang

yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti

keru

gian tersebut” .4 ^ Dari rumusan pasal tersebut dapat kita lihat, bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik melakukan

gugatan berdasarkan perbuatan melawan

dalam hukum,

harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur: a. ' perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum); b. kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal); c. pelaku tersebut bersalah; dan d. norma yang dilanggar mempunyai "strekking" untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas). ® Persaingan

curang

yang

timbul

dari

mekanisme

lisensi wajib, harus sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 B W . Hal itu dapat

saya

uraikan sebagai berikut a. Perbuatan melanggar hukum.

4 ^Pasal 1365 Burgerlijk Wet Boek. 46J.H Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum__ Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 118.

skripsi




46

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum ialah: berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. 7 Unsur

perbuatan melawan hukum dalam

melalui

mekanisme

perbuatan yang

lisensi

wajib

persaingan ini,

terletak

pemegang paten yang dilakukan secara

akibat

pemegang

perbuatan itu

menimbulkan

curang

sengaja

kerugian

lisensi wajib. Perbuatan pemegang

pada

paten

bagi yang

telah menimbulkan kerugian bagi Pemegang lisensi

wajib,

tergolong

dengan

sebagai perbuatan

kecermatan

yang

bermasyarakat. melarang

harus Yaitu,

yang bertentangan

diindahkan melanggar

dalam

lalu

aturan-aturan

merugikan kepentingan orang lain, ketika

lintas yang kita

raenyelenggarakan kepentingan kita sendiri. b. Kerugian

itu

timbul

sebagai

akibat

perbuatan

tersebut (hubungan kausal). Untuk menetukan apakah antara perbuatan melanggar hukum

dan

kerugian ada syarat hubungan

kausal,

dapat

dilakukan: penyelidikan apakah perbuatan dalam hubungannya dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul (conditio sine qua non);harus dipastikan apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melanggar hukum (hubungan adequat). 8

48L h M . ,

skripsi

h.

131.




47

Ternyata, perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh

pemegang paten, merupakan syarat timbulnya kerugian yang diderita wajib

oleh pemegang lisensi wajib. Pemegang

lisensi

tidak akan menderita kerugian, apabila tidak

perbuatan

melanggar

hukum

dari

pemegang

ada

paten.

Dan

kerugian yang timbul itu, merupakan akibat yang langsung dan meliputi keuntungan-keuntungan yang diharapkan

dari

pelaksanaan paten tersebut. c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan). Syarat kesalahan dalam pasal 1365 BW bahwa

di

samping

sifat

tercelanya

menghendaki

perbuatan

(sifat

melanggar hukum), dapat disesalinya pelaku perbuatan itu (kesalahan)

merupakan

syarat

untuk

tanggung

gugat,

Terhadap perbuatan itu, pemegang paten dapat disesalkan, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang seharusnya dapat dihindarkan dapat

atau dapat dikira-kirakan.

dikira-kirakan,

mengira-ngirakan seharusnya dapat

artinya

manusia

Perbuatan normal

yang dapat

dalam keadaan tertentu, perbuatan

tidak dilakukan. Pemegang

mengira-ngirakan,

bahwa

paten

itu

seharusnya

perbuatannya

itu

akan

menimbulkan kerugian bagi Pemegang lisensi wajib. d. Norma yang dilanggar mempunyai "strekking"

untuk

mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas). Dalam gugat

hukum perdata, untuk menghindari

keperdataan tidak cukup dengan

tanggung

mematuhi

aturan tingkah laku dalam undang-undang saja,

aturanmelainkan

harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang

skripsi


tidak



48 tertulis.

Dasar

putusan hakim

perdata

untuk

apakah suatu tingkah laku merupakan perbuatan hukum,

jarang

semakin laku

bertumpu

pada

kesusilaan.

sering hakim mengkualifikasikan

sebagai

perbuatan melaggar hukum

menilai melanggar

Sebaliknya

suatu

tingkah

karena

berten

tangan dengan kecermatan dalam masyarakat. Aturan-aturan

kecermatan ini secara global

ter-

diri atas dua kelompok, yaitu: a. aturan

yang

mencegah orang lain

terjeruraus

ke

dalam bahaya; b. aturan yang melarang merugikan kepentingan lain

ketika

kita

menyelenggarakan

orang

kepentingan

kita sendiri. Persaingan wajib

curang

yang timbul dari

pemberian

ini, tergolong sebagai perbuatan

yang

lisensi melanggar

aturan yang melarang orang lain ketika kita menyelengga rakan

kepentingan

kita.

Seharusnya,

pada

saat

tenggang waktu lisensi wajib tersebut, pemegang wajib

dilindungi dari setiap persaingan,

masa

lisensi

termasuk

per

saingan dengan pemegang patennya sendiri.

2 . Tuntutan__ Pembatalan __ Lisensi__ Wa.iib

Oleh___ Pemegang

Paten. Seperti "Hubungan punyai

hak

telah disinggung dalam Bab III, sub

Hukum Para Pihak", pemegang paten hanya untuk mengajukan pembatalan

lisensi

bab mem wajib

kepada Pengadilan Negeri. Henurut pasal 89 ayat 1 UU No. 6

skripsi

Thn

1989, pembatalan lisensi

wajib


tersebut

hanya



49

dapat diajukan oleh pemegang paten dengan

alasan-alasan

tertentu: a. Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisen si Wajib tidak ada lagi; b. penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksana kan Lisensi tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya; c. penerima lisensi wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk kewajiban pembayaran royalti Yang ditetapkan dalam pemberian lisensi wajib. 9 Untuk ini dapat saya uraikan sebagai berikut: a. Alasan

yang

dijadikan

dasar

bagi

pemberian

lisensi wajib tidak ada lagi. Alasan

yang

dijadikan dasar

wajib adalah seperti

pemberian

lisensi

yang diatur dalam pasal 82 ayat

& 2 UU No. 6 Thn 1989, yaitu setelah lewat jangka tiga puluh enam bulan terhitung sejak tanggal paten,

paten

yang bersangkutan tidak

Indonesia oleh pemegang paten. Padahal,

1

waktu

pemberian

dilaksanakan

di

kesempatan untuk

melaksanakannya secara komersial sepatutnya dapat ditempuh. Maka setiap orang setelah lewat jangka waktu terse but

dapat

mengajukan permintaan lisensi

wajib

kepada

Pengadilan Negeri untuk melaksanakan paten yang bersang kutan . Apabila pada saat masih berada dalam jangka waktu lisensi

wajib,

melaksanakan

ternyata sendiri

pemegang patennya

paten

sudah

secara

mampu

komersial,

makapemegang paten berhak mengajukan tuntutan pembatalan

49Pasal

skripsi

89 ayat 1 UU No. 6 Thn


1989.



50

lisensi wajib tersebut. Untuk alasan wajib

pembatalan lisensi

yang demikian ini, hendaknya .pemegang paten

perhitungkan terlampaui, curang

jangka

waktu

lisensi

untuk menghindarkan

wajib

yang

terjadinya

memtelah

persaingan

atau persaingan yang tidak sehat, seperti

telah

dijelaskan dalam bab sebelumnya. b. Penerima

lisensi wajib

melaksanakan

ternyata


tidak atau

tidak

melakukan usaha persiapan yang sepantasnya

untuk

segera melaksanakannya. Sedangkan

salah

satu

tujuan

diadakan

lisensi

wajib, adalah agar suatu penemuan tidak dibiarkan begitu saja karena pemegang patennya tidak mampu nya.

Padahal, masyarakat Indonesia

penemuan

tersebut.

paten

dapat

wajib

tersebut

sangat

Mengetahui hal

membutuhkan

demikian,

mengajukan permintaan kepada

melaksanakan

pemegang

pembatalan

Pengadilan

Negeri

lisensi

yang

telah

memberikannya. c. Penerima lisensi wajib tidak lagi mentaati dan

ketentuan

bayaran pembe

lainnya termasuk

royalti

yang

telah

syarat

kewajiban

ditetapkan

pem dalam

rian lisensi wajib. Apabila hal yang demikian ini terjadi dalam suatu

perjanjian dapat

mengajukan

Pemegang karena

skripsi

lisensi

Lisensi lisensi

paten biasa,

maka

pemegang

paten

dengan

dalih

tuntutan ke Pengadilan

telah melakukan wanprestasi. wajib ini diberikan kepada


Tetapi,

orang

lain



BAB V PENUTUP

1 .

K e s im p u la n

Dari

uraian

bab-bab

terdahulu,

dapat

diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Mekanisme Thn

lisensi wajib yang diatur dalam UU

1989 tentang paten timbul

tertentu,

karena

yaitu: untuk menjaga

No.

6

alasan-alasan

keseimbangan

antara

hak paten yang sifatnya eksklusif yang diberikan oleh negara

kepada pemegang paten untuk melaksanakan

tersebut

demi

kepentingan yang

lebih

luas;

melaksanakan paten lain yang merupakan hasil

hak untuk

penyem-

purnaan atau pengembangan dari suatu teknologi terdahulu yang telah dipatenkan; sebagai salah satu sarana yang

efektif dalam pengalihan teknologi;

dan

untuk

memperjelas bagaimana memperoleh lisensi wajib terse but dapat diketahui dari b. Aikibat-akibat

yang

prosedur perolehannya.

mungkin timbu-l

dari

pemberian

lisensi wajib, yaitu: hubungan hukum para pihak tidak dikuasai

oleh

asas kebebasan

berkontrak,

sehingga

putusan Pengadil'an Negeri mengenai pemberian wajib bagi

hanya mempunyai kekuatan hukum pemegang lisensi saja; hak dan

yang

dilaksanakan sesuai dengan isi putusan

dilan

Negeri dan ketentuan operatif serta

memperhatikan

mengikat

kewajiban

pihak

paten,

lisensi

dalam

beberapa

hal

para Penga

dokumen penting

52 skripsi




53

lainnya;

adanya persaingan curang yang dilakukan oleh

pemegang paten merupakan suatu kelemahan dalam nisme

lisensi wajib;

meka

lisensi wajib tidak dapat

dia

lihkan kecuali karena pewarisan. c. Penyelesaian akibat yang timbul dari pemberian lisen si

wajib

dapat dilakukan dengan

dua

cara,

yaitu:

apabila timbul persaingan curang yang dilakukan pemegang perbuatan dan

paten,

dapat diajukan gugatan

atas

melanggar hukum kepada Pengadilan

untuk sebab-sebab tertentu

seperti

oleh dasar

Negeri;

dicantumkan

dalam pasal 89 ayat 1 UU No. 6 Thn 1989, dapat diaju kan

tuntutan pembatalan lisensi wajib oleh

pemegang

paten kepada Pengadilan Negeri.

2. Saran Bertumpu pada tiap-tiap butir kesimpulan di dan guna memberikan sumbangan.pemikiran untuk ilmu

hukum serta praktek hukum, saya

atas

kebutuhan

memberikan

saran

sebagai berikut: a. Hendaknya di dalam pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian

lisensi wajib disebutkan, bahwa lisensi wajib harus sesuai

dan

ketentuan permohonan mendukung

alasan-alasan timbulnya lisensi wajib. b. Untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan yang

skripsi

mungkin

timbul dari

pemberian

lisensi

wajib

hendaknya di dalam pengaturan lebih lanjut

ketentuan

mengenai

diuraikan

lisensi

wajib

dicantumkan


dan



54

secara jelas hal-hal sebagai berikut: sampai seberapa jauh

sifat

kekuatan mengikat secara

Pengadilan bagi

Negeri mengenai pemberian

putusan

lisensi

wajib

para pihak; hak dan kewajiban para pihak

dalam

pelaksanaan dari

hukum

lisensi

wajib;

pemberian

segala macam persaingan bagi

perlindungan

pemegang

lisensi

wajib selama jangka waktu pelaksanaan lisensi nya;

dan

bagi pemegang

paten,

baru

wajib-

diperkenankan

mengajukan permintaan pembatalan lisensi wajib

sete-

lah melewati jangka waktu tertetu. c. Dalam oleh

hal timbul pemegang

mengajukan hukum;

pemegang lisensi

atas dasar

untuk sebab-sebab dalam

dilakukan

wajib

perbuatan

sebagaimana

pasal 89 ayat 1 UU No. 6 gugatan

kepada Pengadilan Negeri

dapat

melanggar

tertentu

paten dapat mengajukan wajib

yang

paten, pemegang lisensi

gugatan

dan

tercantum

persaingan curang

Thn

1989

pembatalan yang

telah

memberinya.

skripsi




DAFTAR BACAAN

BuJiii Kansil, C.S.T., Hak Milik Intelektual. cet. Aksara, Jakarta, 1990.

I,

Bumi

Gautama, Sudargo, Segi-Segj_Hu_kum Hak Mili_k_In±e_lgk-tiial. cet. I, Eresco, Bandung, 1990. Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. cet. II, Gramedia, Jakarta, 1989. Nieuwenhuis, J.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan. terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan. cet. Aditya Bakti, Bandung, 1990.

II,

Soetojo Prawirohamidjoyo, R dan Marthalena Pohan, rechtmatige d a a d . Djumali, Surabaya, 1979.

Citra

On -

Thee Kian Wie, Industrialisasi Indonesia, cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Perundang-undangan Subekti, R dan R. Toitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. terjemahan B W , Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negera Nomor 1 Tahun 1967. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1989. Makalah Bambang Kesowo, "Undang-Undang Paten: Latar Belakang Dan Prinsip-Prinsip Pokok" Disampaikan dalam Nationanal Public Information And Awareness Seminar For Patent Users, Surabaya, 25-26 September 1990. Ita Gambiro, ’'Perjanjian Lisensi Dan Perjanjian Bantuan Teknik (tehcnical assistance)", Disampaikan dalam Seminar Beberapa Permasalahan di Sekitar Penanaman Modal, Jakarta, 18-20 Juni 1990. Bogaerts,' M., "The Process For The Grant of Patents", Disampaikan dalam National Public Information And

skripsi




Awareness Seminar For Patent Users, Surabaya, September, 1990.

25-26

Slamet Dirham, "Patentability", Disampaikan dalam Na tional Public Information And Awareness, Seminar For Patent Users, Surabaya, 25-26 September 1990. The International Bureau of WIP0, "The Paris Concention For The Protection Of Industrial Property: Main Features And Revision",Disampaikan dalam National Public Information And Awareness Seminar For Patents Users, Surabaya, 25-26 September 1990. Wuryati Martosewoyo, "Sistem Paten Dalam Pengalihan Teknologi", Kertas-kertas Kerja Dalam Seminar AspekAspek Hukum Dalam Pengalihan Teknologi yang Diselenggarakan Oleh BPHN dan FH UNSRAT, Manado 2-4 Nopember, 1978. Harian Snrahava Post. 11 September 1990.

skripsi




z r

2 <* — 00

s LU

*

O sO tf 2 O <0 O 2

z 1 o

< o z D

o z < H

Z

Z LU

f-

< 12 a.

<

C

4*

a

z

LU H < Cu o

£

1

0

Q

4> s

£2

| S

s S3 M >- s

z ^ < £ 3 £ H

< < * o

5

fiu

s

©\ 00

FRETES, AGNES IVONNE de BEBERAPA MASALAH YANG .... skripsi


re

c

3

X eO

E

o X &

3

M 13 §8

c

cO +->

M CO

Crt

"5?

co

x

3 Xi «

oo

.5 •3 «

c

X

« 05

-

2,

co 60

1|

*£

<0

c CO

6 0

*

CO

C

c

O

3 6 0

■O 4)

•E j :

4> *-*

*-

« *o

CO

.5

g O P X* « CO « E <-» c c

•m i

E

«

TD

i.

D

r a

3

« C

_ 3

«

CO

03

0-

^

E

a

aj «0

C3

•O

CO

P

X co

T3 co

IS

60

E

CO

e CO

3

e

g?

^

s

g

c

-s

co 60 X

X

E S'

CO

p- ;c 60 *P

c CO

£ o

60 i

3

« >*

g

D-

cw cG ^ •O 60

CO

,;3 i

E w cO

oo C s
c CO

t/)

w X

-

o a.

E w C/i * 60 •o M

c

co

£

-o

g

C

CM r”« 8 0h

D X c

co

u.

JS w3 TO o re co ^

c

CO 55 1) *0>

s o

O60 > .

CO

3

c

CO

^

5 *c g c E 0)

60 3

11

■o
E o

*

4J

n£

0)

co

yy

re X 0 •£T o> C E co co eo £: w 3 <0

E *O.

CO

«

•o p

3

73

~ 60 E c o i» CO

8.S

1-1x

E .-£

c *- 5 re c iS c

3 v> 3 C/3

«

CO

«

O.

o

2 3 &

S

2

c

co

*->

CO

*co V) 0.

o. c

« o

rv

c

T3

= OJ G.

3

ia>

z < a. t:

CO

c «

E

B

> Z .2 £

3

CO

3

D Q.

4>

a.

P

CO

c

X «o X

3

!s ■o (0 co X

*-•

*« o> x

s-

CO

C

D.

CO

1 18 e.

£; E a>

a. CO

3

c 1)

CO

■•-* Om

E CO

re

CU

a .

E u (L>

c

CO «_•

co

X 3

CO

P ■o s

60

X

CO

S3 ■» 5

.S

3

re

C

V)

JO ’S

E

X

co

JO

E

X

CO

C

co

c k*

3

D a

3 CO

co

C

c

O

In l> a ^ s> CO

O . -o

re

>, P D

60

I* a CQ c

c 5

c

u a.

“ i 60 < o 2 w a.

«

trt

S e

CO

8

E

o r~

"re •a co >> c 4-> CO

60 4—>

o. 5 cO p co *° co

3 t 5 CO W.

«

•c ^

C

w

C c cO CO £ >» b. 0> cx

x

CO

E JO

«

3 cre re •°

P E CO o >>

O. 3

3 a>

«

c S .E

«

•o

> ,6

.2

_ re

—

c-i

<

re 3

3 = 0.

o> E co X c bo 13 re o> fS « re ^4> co3 x U re ^ v C. CO

60 c E
c CO CO

X

co

oo c •o c

"O

TO ^

C co

£ •3

a

c JS

E

a>

C

3 CE 60

co ■3

Ov

re c

4>

so

co

•E c

<0

•5 c

co

a>

60

Oh .E

•5 c CO

CQ

E

o CO

o 60 i ss 60 C X co V

co ^

u'l

X ^ x

Z>

■g »■ 3 ^ 10 r- S ^ tt C

3

3 S ° >-v 5 § J2 E M ^ « O

60 5

2

«

.S « ^ ■o w E

T3

a

is a> O fll k«* (/> co x

*ri

60 c

60 2

^

5 3 <

CL 4)

S c C C « >% 'c CO 5^ X 3 w CO X CO O a> ^ p c ^ C 60 *D . . 2 , S co c CO cO g s•a u E eo V C T3 [a . !> CO X c 'C • 5 QJ CO u . CO S X CO

"« •o

CO

c 4>

«-• co

Oh

60 2 T34) 60

CO

e Q,

c

CO *co

8

u

S 3

2

°

•E ^

r- ■o c CO

o

E

£ S CQ

w

^ 5

-> « -• >> 5L c

a c re u 60 * 60 re c Q.2 u_ O -w C re < 0

P

M ^

(0 (0 r u

X «

O *S « O .^

°

8

f> “

•— c ' ‘-S CO " 3 (/)

=s 1

TJ 3 CO 4—* L_ a>

•5 4-<

C

CO

«

3 w«

4->

r) CO

>> CO E (L> CO 4->

CO

«

<—

(L)

a re

*3 CO

X

OJ c a>

-w re a

*re CO 3 ■a Oh re e +re ■» TD 3 P c C/3 t/j

«-> c> . « _

•r - * e o 60 T3 W <0

n «

a •*—»

■C

u

co o c

*-

E

i! co

“o

to X

g ’ l - S « P CO > . O a .

Q

3

c

« C

J2

CO

co

O C TO

C

.TO

OJ

a
^ *JS COCO

2 CO CO o « «

= g I flj 2 60 ^ « - 5 g 73 >• ^ M 3 >>

3 c 'S ' -CO i 2 w •C co

a *? -1 CL c 3 co c S -o ' -= E ro E ■^5 Q. v

60

•c EP C •S

C

CO c .E

C co x

,5

fN

o- E CQ ^

CO1 .93 -o !0 . 5 60 £ 60 •O w (1 c c 3 n •rr w <0

Q - (A.

C -3 w i_

CO co

^

CO

CO *«, co — i ’ co *3 60 CO co C c c cO 4) "O ~ co 60 3 4>> C vi 60 C C

DO

•5

CO

C

X

co

TD

CO

C l

cO * rt

Urn

CO >

£

oo

VO s CO

a.

— .

00 & § 8 . E Q. c E 3 co 3 6 ■•-* Q . g £X a CO a. ■3 3 c £ C JS n , 5 f; e: cj Q3 e s S g « ^ *o £ ^r «3 C C CO 3 c .E «• c o . i3 E « _ o TO 3CO oc -X

P

~

u

co

n

(Q a . ^«

3

J2

U M Q, C

n

“

O' c c <0 _ « 60 C — . c re ••— <0 s s E co

3 — 7?

~

^ §f

c CO CO ** c

CQ

re

00 c

£ !<

co

a E 4) 24

P

re s CQ v«

■ » Oh c CO

c •5

X c

c

co co +*

C E C i— l0) Om O .



a

9

% £

C

-O

’C5 J

C .B .9 CO

•tf

trz

'O r a (4

CU

o * o

v

(N

™

C CO

p fl W £ r-v •— 4)

C

« 00

CO .

T J

c> dO O r(: S x4> c eo VJ — -I

A>

JO

-C

a «OO3 C

•Oc

w

.Q > > 4 ) " c <0 . — CO

CO

r -

r*w

Pu

-O

M M 3 - fl * C 1- ^ 00 « J 3 u, QU« £3 £« WO >> *3 & m cj

o .o

V

•c ft ji -2?

c CO

'S.

a CO M *-> CO u .e *->

fit (0 00 cO

X>

■e

"flj

<0

CA

c « .

ca

u a c

eO *-* eO

« — 4) M •£ e c § .52 c —

2 (0

3

6

eg • £

Oh

S

(0

C * *0

c .5 «0

4>

tA

t -^

3 —

^

*E* C E &

*—o c CO m

c -a

.3

S55 cs 5 « —» C 3 8 =23 •s* eo ^ 6 E 0)

3 .3

u

CO

£1 E 3

U

cu cu

00 r—

73 8 cu

r -

S CO Cu

c CO

3

*

co co

<0 « -* -• cx

s: ■a js

X co « !2 •o x> * c C/3 3

6

4>

— «

£

a 5 -| 00 « "co C ^ «e

CO

€

«

"eo

c

•—

•a CO

T3

4»

c

3

J3 .C CO •o

’ co . — «0

«

00 00

c

CO •“

(—

•*

b. 1) O V3 -5 CO

Q.

U !0S

c v £ CO >»

C

3

* -!

‘c* — bO

~9>

c

00 CO >* c a>

^ t-

<0

«-

0

CO

CO

c

^ 13

® <0

5 co C3

a 3 3 s <0

■S Cl

= -5 J3 00

C C CO

c

CO E eo

c

Cu

w eo

00 0 < /i

CO x>
l l

<0

w n

c O

CO c a> CO *-» CO CO C U > » 1-

■a

i 3

I-tS £ I i * a 6 I I Si £ | -3 *

<0 *-< u .

JC

% Q

ajC _ CO

■o co

« eo <0 u

c —

Q,

. •a w

«

«

*

M

<0

«

•S c

c

n -2 ■ “

£

X

CO

^

^

S

c

«

2P

•a

CO

.*

3

C ■ ° S ^ c co c J ro O C j= CO

(/)

•<0c

u a

"co S

.C

CO

CD

a . m *0 cu

"co c S « C O CO •a |TD 5 S"S * 5 • 3 J = « a CO C O 3 ^ c« X ) 3 0 0 5 3 • •— O c> * 55J . a- < Su*«0* a id

rM

os r* 1/3

73

ca CU

wo r -

h

<0 O

3

4 ->

JS p « c

S 03

•* £P

a

E (0

«0

3 00

.*

£2

co

C >. 3 c

I

12

a>

c

c c

CO >>

*«0 •o

Icuj£2 eo x :

3 a CO

■i c o £

eo •o

a>

c CO c T3 CO Q.

c c

l

T3

«-• c <0 o

£

CO

eo

3

c

£ 4>

a. c CO x :

C

3

>o



e

c

C

c

rvj

w _o W) .■=

c2 g c .0 0^ ca H

oo

c

ca J

ca c
ca •l? V 2X

«

*o

.2

ca oo c t> T> k. 3 M

23 §

c O 00

1

Cl.

o

£

•p x:

CO

00 oo

c e ca « >V 00

{3

S ■ <-> £ o ca ft, Cl 3

1 g c c ca 4> E

" •a

i |

00

o

in TO | % ^ a 3 ca

a.

c ca c ca •3 4 ca -> oo 3 c > c o 4>

-> X) * ca Cu

oo c C ^ ca C ca ca 3 >. 03 «a >» 3 x» £ C £ ‘3 ! <S ji ca C E ca c 4J U c 0 0 T3 a x: ■O ca ^3 03 z v3> x£: *3 ffl C a a ca c> • O 5 X ca £ oo , *5 c I • ■3 ca ♦s j c ca £ da c ca v c oo C4 * .s ■§ -a c: 00 ££, a> ■s 0 S0 P -o •O ^ u . c D ca CU ca a£ 'ca* 3 ca is o PfQ ca i JS ca c(A - "K "O c 4> ca 1 ) a «u -• v> .5 2 a V) c « • .£ 0/3 ) C L < ca i_J c ca ca 00 x> c s •* cg a ca ca ca v OO ea c c c .5 V- ca ca 3 jSj i-i *■ Ei__ ca
c e u. < ca 5 5 4> « -* s -u < 44) -> a X) x> T3 O g> 03 ^ a> ca ca >» a> S X > CL J3 •a D f- 63 P-i co w oo c £ *o DO i 5 3 c c ca S c C ea .2 Xi s M C Z D >» "So 00 S3 ca = i 4 co ) c cd J2 •-N X > M "= ca JS c C £ o V) *u-■ £ v c oo < L> «? _ o > c •o §o 2 c c >» 03 ja c P4> o 03 - >■> .o u C 4-> T3 S JS o « ca .* *s 3 £ CL 1) a C ■X 5 I I •o 0) C 9 (D CO ca * c« c CL 3 J 03 oo 13 ^2 * *-> -> ^ a ... c «0 X 3 ca 3 C td G 2 2 < 0 f c J % d C c) • *— o a. X> C o x> £ w 4 : % <0 c C 3 ~rA (Q . 2 2 2 O CO SS-fl 5/5 w W « * ■§ .cd i-J W c C ^ a. cl o * .2 oo Cd £ ~ ca ^ C 3 c 3 ^3 lw ‘«g *c3 « co ~ £ CO co i>» cia— ■3a «-« V ■8£2 ‘B w ti 3 •C 4) a< c o 0 3 C S r t 3 Cu 0S * c c .t: c a •o T3 2 > O a £ • c g H c u 5 k5 a c 3 £t TJ 1 I OO c J= J5 ._ 2 -3S 2 u, —' c 03 3) 4 X> M * > .— 03 £ *3 1 2 3 oo <0 >% '< >, c * Cs5 tf-O <5 -c ^ s £ . a. 2 I - s <—> e co c e «_> S ' « « 3 3 >. 3 « z s « §? 3 a c §.-° j-a 5 ■«* t oi 3 co X) C c X> C OO « ffl o. 15 c ^ 4 > £ ^ 00 m w e p. « •5 co 03 < c u *—< 0 3 o s a S. 0 0M *5 w C eg CL, T3 ■3 £ s s O, 00 S w• 3 «—k £ c C C V V > J S iS

c

■« * fS 0

« -r •n? S E. € C

c o« «

- cd c a l. ^ 3 C *CQ

& fc «

^ cu

•o c oo ca c

uS~. 43

c .2,

X>

C ca ■2 ^

n>

ca ca X) C

c ct 03 c 3 r

5

£ £ ^

3

c 4-> ca .2 ■O •5 j= c « 4) >.
1 3 S1S a>

ca

>. c c ca

ca

c

lO co ca 0k

■§

"ra

C CL ca ca

C

s

&

«

s

w ca ^ CL 6i a ca c ca C

ca ca

'C JS

u.

e ea ea * o

«•§> * -2 ca "O

“ c & !

D S c Q"
I I

£1 5=3

I s?

S ca £> c ca c c *ca "SJ a> 4> £ | *& CL ^ +-* u ca •Cr— a> 4-* §. e 4> 3-> £ C eo 4 c . ca «> 3 JZ £ E 3 D 4-. ca CL C g* S E « « CL •-

£ ca « si

t; w. C 8 4->c x: JiC 4> ’C 3 f t& __■ £ « ca x: cl £, E £ ^ « •coa « «

a .2 C /5 £ « c
ro oo s ca a. ca :s,

o\

ao



so 3

03

ca ca 4-> G (N "1

■*-»

2 ca £ ca ■a c
a*

ca & >% ca g c 3 ca ’ca* •o 00 , G y~s 4> •-M a. w 'w ' CQ >> CO
ca >« ca <■* c — la •a

Os 00 8

*W 0-

®

*e 8 *3 a

J

£

£

£

9 £

3

ca

>» E

8i H

ji i s

■S 6'g

(N

ro

^ S

c

~ y c <0 m •o •w 4-» c *- ca a ca rM

£ i

S?

ca •o ea ^ *3 J3 •C •a *5 a ca •a ca

3

•a .o o CO a ca

§8 C G

.2

•a

ca x> o o ca •—» « o ^ trt X>

£

ca c ca w <s G ca ca ca a ca T3

iS 3

rt* ?

£ g

3 « C ca >» u x> ca m C

S

c £ * G G ca > > * ca 5 D I ._ ca a> .* ^ £ c h. crt ^ O. 9* 'K ca w 2 c ca ^ ■* r2 ea 4S > V .£ «/l :2 *w •S Q J o < •5 — 3 •o a.

00 2 ‘i? o 43

^

£ x> c S 0 0 ca « .2 ■3 § cq T3 ca >» e >* cd d « <3 >* .2 c ■" (X c 'Jo u G a> 4> o o ♦; c E 4-» q> « ca ca c Cu ca .o - o 'ca* a r- £ « o o u Utf C9 B % £ 8 4> <9 •a *C ca ca x> •o ca - & S* fta ca ^ frt M 03 >» a) .2 a> c . £ 2 c ~Ofl * .a i-J c e _ •C C ~(Q ca o £ 4V-< -* « c « CU >» ■ c*a «« .—
c (Q 00 £

4)

4> CU

oo

G 4O-> ca o.

§8

4ca ->

G

a

ca

£

G

ca

u*

X ca ca 4> >% >> G o G G C V c 2 « 'M ca ca ca c ca0 0 ja *5 M o. ca ca * 2 * §

oo » « G M 2 ca *ca c/i ca 13 ja ,_ 3 CU ca T3

«->

3 O - 03 •S

* I

4-1 c c ca > . ca ca ca E oo •£ C3 «

£

g &

-

ca la •a ^

*o 3

G

■3 ” ja

G

§

CO a sV5

E

c 2 i £ c

ca ca ‘ca M 00 00 ca 00 G

•a oo ca *« D. G G 3 ca ca •o

X>

v. 2 O C

.a - ■?

V Xa> (A jO £ •U« •3 ‘ca1 < D

G

ca ^4 ca ca

G

ca

s i *f>

ca >% G ca

•O

«a

ajs

‘w ■° (5 4-i C

ca % Cm

M

ca G •o a> G CO J.2 2 ■o OO ca G G JG ca 3 ja ■«-> £ 13 4»> C 00 G ca G

ca ca o. ca a, ca ca *° c

00 ^

a ta 'ca* flu *£ M vi c

cu

.22 g nJ

04

o

fS



Os

TJ C

■*-<

cu

e c a * JS
3 3

x:

<0

CO

CO

c

oj

CO

CO

*■* _

Cu x:

-—

•- SIJ CO O -O •o C C 4>

C *'■

CO

l l

co _.

C C Ow to CO Q. c •g c 3 £ x: 3 Si CO .« cd 00 c D.

4> 0)

3 §8 S

•a I S » -S « •2 & E ~CN ' •K c >> co _ op JO s <0 c X> «C C *S >* eo co —I 0> Ev a c So ‘O I « ! .2 c T3 < 0 — CO " C JO *t3 <0 3 •* 3 ■CO => 00 r~ CU £ •* £ (l> E .2,1 93 C « ^

££

>%

CO

> ,

ft )

<0

•O si

<0 ^ JS >. *co « C 5 J2

.C O

co M 2co a« DO C

33

CO

C cO

*-*

to

C

« “ •c £ j* eo E .!? > CO «/5 eg C eo co •O 8 b&

v? CO

C

.

«

(-0

£ £ Q E
i

-«->

*a

CO . . CO

s^«

co " 3

c CO >.

eo

Cu 3 h £ > c I CO 2 3 -1

c g I

CJj

«a rj < c to

si O

.22 c -J 2 g ^ « . 2,

eo ST o > ^3 4> f t- j| M

« £ •o

c c eo

3

Si

3 E 3 4>

c

•*

X * co co s *2 a •o 8 CO

£ CU

5JO w«

S eoj

■*w —• C C l.

•*—

fc .

^

E ^4>c h (y •o

u

s

eo •o 3 eo

■S

C

o

—3 Tco3 TO

T3

3 CU « (A

co

■S E £ 3 "’B E CO D 2

E « eo i j

C

eo O C 3 «0 I>s> E n cu

o . to

co

CO u

c 4) a c

co

-E- Ea> S8 co > .

s

• a ft* CO C <0 X

E

§

X

xco> x5 (D t/l

fz

CO

£

6

<0

g1! CO

2

£ a-

os c?

co

•3

CU

CO u 4>

X) Os

CO

^ C

1 $ to V

«o

to

CO

1 5

00

^«

&1 * CO

co 2e:* ca cu *-•

V) +~" CO

3 "° c c w to5 2 Os -t->

^

CO ftH

co

c

>, E 1) >.On E c £ 3 5 _ To 2c £ co eo E « 52 eo « « § co co .2 CO ^ a. a CQ Ah •5

CO

CO ^5 h C ft> ■• 8 4- a: e T8 2 CO to 5 s c o ^ eo ^3 V c "VCQ c "c/j y / «o I* ■O 2 £ JEO C c *- To 4*->* n ■a co ■ co >>

co «g 33 -« -» •c cS e m H) eo co O w> N :2 c *_, •= *5 *« aeo E a)

3 3

4> £CO 34>* g3 4>eo la <— CO 4-) E ^ Z Xl ■_ 3 c ca c JS rs co T x: D to “ « w- CO a ft, » ceo eo E E a.u 3 e co E E D c cO a * c4> CO -> ^ C c 4 CO ■h Q co CU oo JJ e ^£ = 3 CU co a J 3* sC 00 c a> co ^ g *- c Oh E '5 co E £ 2 "5 5 —co wco 01 O Cd *- « I ■s S. £ CO « & £ G c>» E c X 33 .52 3 a>

.b

>

CO c *C 3 *c 4J 5 c + • 3 T * -2 g L> CQ 3 <5 £ 2 | •> ^ *2 *-< >> 73 « ^ - J ! | .£ Cu _* « G <0 js co o o CO •— ■5 D *o C 3 -O .. '•£ *o 'S •2, u 2

x>

<0 E o> T3

CU

o Os

c co c c eo C c co CO •c v cu T3 D X)

E

CO

0> X 5 a. CO co k_ a J2 g

^ u >. C « ep x: D <”> m CO 2S' a> 1U S a> E .ti •O CU

(N

— o

so Os eo

CU

O

2 . 2?2 co

T3

4> 3 s 2 - %

(N

vj eo

3 3 «U

£

2

o

«

r

c ft.

ea

4>

>

i? c

a 2? CQ ea

.2

c Ai2

4) ft.

E

a ♦-

s

£

S

CQ

5

z

C0

< ft.

.*

co

c V eo c

£

T3

.2

c a> •a

3 «2 « 2 01 0 * ea m a .

os CO ft-

4)

E

c

‘C

c x CO CO «-• ■S

4)

Su s E —

3

3 § c

o -

" 52 « ^

m CM FRETES, AGNES IVONNE de BEBERAPA MASALAH YANG .... skripsi


g * H-t CTi u M

>

-P

0

a>

o o

U I

a> •H

01

■P

§ I

03 0) •H •B

1 *pR> o * 1 •A

73

©

§

£ £

*

•3SS +» e© & 5» *Ort f©j *P o a m4 ID D*« S f e g S & © rH CJ c>

•rt > O CQ *H 0) -P -P ^

•H g O *H |4 j3 © © g-S 2 s3

P

0) fl

§

!>.+?

fl ©
ni**3 ^ *« j> fe» “« S'S bo

R & ra£| •H 4> & © d ©

•3t$ 8

H

A O ^ Q ■p -m -p ra O -P O -P S©

. ° & S fi fil-P

•p ^ P.J5

$

•H

o

O •ri ■P 0 53

fl

a

&■

o ilJ .n & -p c o fl * hJ3 k

a

a. a

LJ UJ 5 x cl n

to : £ k

cr o

2H H

o a: h-

►H v- z =) 3

Z CO UJ O 2 J Z O er H C J

z a u. z h-( a

a tD e a)•p o 2 *h $

§*£

p* o

*-*-} -p

K

o

j

a: z tr UJ

* . c; (D *P 5 .G J J * 4* >

S8



t *

A

cj

m

CO

3 3 t O

4> ^ t n -P

fri •rt r-H

8)00

Pi o C

.*A-d
o£ Jtj 3 s c ai > rt
W «H

o

C G , OH O O .8 "S'«c *■£ *3 5


8



>5 £

C XJ

-P O O 3

0 p

U fi

•H -H -r-a O

skripsi


g

O w Pi

to C .C

O ‘w CD .H

c M to -H
C! fd0•d O
n 3

-H Vj 43 r -i 'O c

1$

Cl

£3

H

*& 'Ed fl)• H

0 0 +» H Pi *H $ o••p co rt 3 fj 'O ■COP «H PJ +»

f

a ■H 4* o • •J3 (3 O •ni > *H n - p fl q £ S' o 0 ^ 0 ) H O O 0 ' O ' er tO Tri £ O -H ^ O -P * ° < 1 ) P* M *H O -P +» 4^ VS S3 *P.+> ^d h ‘ HJ C2 Pj O rt -P*H o, O fH d _, ^ . 55 g c P. Mp(+-' 5 t3 O • 3 2 0 W r d ffl j H Q C 0 •HO A 0-H M 'd rH O rH •K d tj m -p ^ !j0 0 ri -Q ? CQ d ft-P (DO) 0 43 C o {, h q o T3 "ra ,ci rt h a « -p fc 4 * <* ft a) c 3 3 .E +» ,S *rt ra O.rfCOi G H ^ fao >> Cl cl <j> tH •r| -rl to g fj (1) o * +» O H o C -ri ^ *rt C

CO S

S n

O -P O P« rH 5 *

§ 's ! rt.C O & 4-1 PJ f3 O £■< n -p a o Pt O ^ 0 S'§ o O R © ... ^ p*£i £ O rJ H ^+>-P . . ! 4» •H -P O T O P H Q> •H *H d Vi 'Hi X 'H •S & O R O Pi 4* O

m -P m

o

rt

rt

4>

V

o

•m

*rl in

ft

.‘4 3



gji ^ •o

o> 1c ta

l +» w o

U-t

uu

3

,c

§

>»
3 ° »d
S

Q> c & *H
+> c (0 0>

-P

8

4* P«

•3 P s,t<* ~ aH P -H o

< y 'd •H <w £ o

o

§ 3 K ii -c o

TJ 0)

-as s: o

03

+>

r:

■p

<1>

s

g

o

o > o

X -p

rt

d )* o o n

- a> h *H c u 0) U Q) xz •+•» O
■s I

s

o ■s o

<0 .. .. f j •H J4 rj *4 cd CD a x as XX 6 w y 4* H -P E O ro *H a> C •oH xz OA +> •H« c•

o + » .h U o j 3 d £
£ £

rt o

-p

c •H

§ £
£

fl *d (1) M

•

^

O

- a -d

fa M t£)-H O -r { U a H o H O & p<

O
<M

o

O 0

XI

-p a>

t*

7i ■

© tJ <1) /3 rH *8 60 C

13

O

M i t t «

3

2

F2

ca x l *3

o n *H

,C

+>

«

TO

P, a) a)

M

o *rt n)

•rH O 4* rH

O

*§ • | o o _ S h P c ° g S-'d-p

•£ T» 2

f3 ta n c O 5» cti P

S

“3 c ** a t§ *5 ^3«i 5.5
*9 ** 8



fQ

1.8 skripsi




ill"

?>v*H

»cJ4» O


3

"■a*


Cj O

'

°d 3

s.f i 8

TJ 3 ,c5 Q) o ~ -P Ot3 11) 0)£ W 06

skripsi

0

*§ & o © o o

a s£ §

.1

•P +» O -P flj U 10
fa

o s?m g £

* RK

O

ro Ch ,

S,|l. •P 6 o

a> o

'd
•p t>»+ > •O -H 4 O o u +» 3 M b O SB. 8 h U


ON



*•*•** -a

-H

81 3^3

«H

<1> O £ l! i +> O o3

01

£

£ °S-SE »o w ,>>-H o +>

•p CM m oW

I

H t * t-

iao

° ' A 'A skripsi




H



(H OI Ofl •>© O S H + 3 ft O

S5

ft

skripsi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga “Jj*

CM

cc tr M

CL S cr

rt

cn z

a

.

1

UJ >

a

cn

UJ £ H 2 =3

a LD C3

/

HH CL a

_j LJ r» UJ Q

a: o

3

et

UJ O o 2:

0

0

•fll5 3 m •H

03 0

1

f t TO

Cfl m

t o rH ' d 0 ft € H CQ

cfl ■p co *H CO

«, T~* 0 A 0 O f*-l CO •rH O rH f t P 0J •ri O H

0

U

s 3

0) 4-» C QJ ■P tD

a •• M +* fH (a a

0 C2 0 P

0

-p

0 a

-P

,

M

u CL

QJ +J to

0)

c

0 ■H O •H > O

U

CL

(0

H

co 0 o

JC u QJ

C QJ

^

ID

CQ «h c i0 o <M

O

§

0 ^

•H ON

§ o
CO

0

8

O

_

•3

«H

0 u

CQ

a

V

"S

•.•p

tu

“

cd

CQ

* 'S

Et3

CQ

T3

■a •P n5 '3

0

W

I

0

•3

0 -P t ,c

-p 0

1 o

-p ca

0 ■H

§

is O O

0

§-

•3 ^

a

x

O_

o

ca
0

cfl

81 f t

"5- -§ g

ca <>{

H

0 +3 10 to

O

J4

*£ 0

- P 10 Cm f-t CQ 0 tH X . •H 0 C CQ O 0 •H •H ca -P O

fl

-p 0 0 si & ca - p ■P

,0

0

B .9 - a

Jh m

1 0

w

o c X *H

•§• 3 6 1 •H p ° &) 0

.n -p .g 03

S ^ •* 5? CO p

+9

0 •H G

O
.p O

0

»ri __ T3

CO •- *H

G r-J 03 O f t 0 -H f t H + f rt

& I o

S •* o

g

> o

h

0 ca *rl

* “

CV/ *P

On

•s

H

*3

•S p , «

c l - S

^ 10*H

§s °£

0

CQ

•P CQ

0 s UB a 0

0 09

W W W

g5 §§ g o > -p

*0 a

CD jj - P 43

o o

•© -p

SS

, 0 »d 'cJ

£ $

«P O a)

co

6 *» -P

.

0

t

|

<5

f t

l a "o o v

H

•H'rt ■ S ’3

+» +» m © ©

, »

0

s s^s *

^

§

efl o

+>

0 “ 4s ^3 3C _

s * S" -3 S U. -. S. § T* ■P ©©

H H

tv l ,51. ©

o 3 j? -p 2 8

+> 0 *P c *h

©

O

©

f l-H

Ch

M

O

©

t)

i— t <M

O

•' H

s£a& H

u 3 H n'd © > > th a j co 0 -O h a. 43 « ■P .

O O O O 4* 0 C *H *r|*H h H gg f t«O a rh -i <5 h H H

o

C

d +> 1

O

Ih

a) a) -h

f jw ii*

4*

to

M (3

§J

•H O »H O Q <m 4» +> J3 J3 3 0 ^ ■ H3

O -H

s*gi.sg*s« -H O ^ * . . 2 3 ^

^ SS S 0 « S



31/08 '90 18 08

04122 733 54 28 _ _

O H P U ,gjP0 CH

---------- -------

B 884/038 '

T H E P A R I S C O N V E N T I O N TOR Till P R O T E C T I O N O P I N D U S T R I A L PROPERTY: MAIN FEATURES A N D REVISION

I.

INTRODUCTION

H i s t o r y of

the P a r l e C o n v e n t i o n

1. Dur i n g the l a d century. b e f o r e the e x i s t e n c e uC a n y I n t e r n a t i o n a l c o n v e n t i o n In the fi eld of I n d u s t r i a l prop ert y, it w aa rat h e r d i f f i c u l t co o b t a i n p r o t e c t i o n £or i ndu str ial p r o p e r t y r ights in the v a r i o u s c o u n t r i e s Of tha w o r l d b c c a u s e the laws were v e r y dif f e r e n t . Mor e o v e r , pat e n t a p p l i c a t i o n s had to be m a d e r o u o h l y At the e *m« time in all c o u n t r i e e in o r d e r to a v o i d that a p u b l i c a t i o n In one c o u n t r y d o u t c o y e d the n o v e l t y of the i n v e n t i o n In the o t h e r c o u n t r i e s . These p r a c t i c a l p r o b l e m s c r e a t e d a str o n g d e s i r e to overcome

suc h

di f f i c u l t i e s .

2.

In a d d i t i o n to those p r a c t i c a l c o n s i d e r a t l o n e , there was, as m o r e an d c o u n t r i o c d e v e l o p e d a e y a t e m t o e the p r o t e c t i o n Ol i n v e n t i o n s d u r i n g the c e c o n d half o£ the laet c c n iur y, a gen era l desire, a b w i t h o t h e r f i e l d s of m ore

law, for the h « r n o n l c o t i o n ot the iaw> of i n dus tri al p r o p e r t y on an j n l o r n a t 1onal and e v e n w o r l d w i d e basis. Tnifi w a s du e 10 the d e v e l o p m e n t Of A ror ® ]n t « t n « t ioneLly cniwiited f l o w of t e c n n o l o g y an a to the i n c r e a s e of in te r n a t i o n a l trade, w h i c h m a d e such h a r m o n i z a t i o n urg e n t in b o t h the p a t e n t and tha t r a d e m a r k Cield. Th e

lock

of a d e q u a t e p r o i e c L i o n of f o r e i g n

a p pa ren t

3.

when

the G o v e r n m e n t

other held

c o u n t tic* in 1873

at

or

to p a r t i c i p a t e Vi enn a.

inventions

became p a r t i c u l a r l y

the E mpi r e of A u s t r i a - H u n g a r y in an

invited

i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n of

P a r t i c i p a t i o n was

hampered by

the fact

the

inventions that

many

f o r e i g n v i s i t o r s w e r e not w i l l i n g to exhibit t he ir inv e n t i o n s at that e x n l o n i o n in v i o v or the i n a d e q u a t e legal p r o t e c t i o n o f f e r e d to e x h i b i t e d 1n v e n t i o n s . 4. m i s led to two d e v e l o p m e n t s i firstly, a s p e c i a l A u s t r i a n la v s e c u r e d t e m p o r a r y p r o t e c t i o n to all f o r e i g n e r s p a r t i c i p a t i n g in the e x h i b i t i o n for t h o i r inven tio ns, t r n d t r a r k o and in d u s t r i a l design s. Sec ond ly, the C o n g r e s s of V i e n n a for P otent R e f o r n was c o n v e n e d d u r i n g the sane y e a r 1873. Th e c o n g r e s s Cor Pa t e n t R e f o r m p a s s e d several re sol u t i o n s , s e t t i n g f o r t h a n u m b e r of p r i n c i p l e s on w h i c h an e f f e c t i v e a n d usef ul pate nt s y G t e m s h o u l d be ba s e d * a n d u r g i n g g o v e r n m e n t s ’ to b r i n g a b o u t an pate n t p r o t e c t i o n as soon as p o s s i b l e . "

I nte r n a t i o n a l u n d e r s t a n d i n g u p o n

5. As a f o l i o w - u p to the V i e n n a C o n g r e s s / an I nte r n a t i o n a l c o n g r e s s on i n d u o i r i & l Prap£i
skripsi




90

That

04122 733 JX U Z!L __

18 08

C o n f e r o n c e ad o p t e d a draft

0WI/_Wlf°,CH

_________________ 0805^038

convention which contained

s u b s t a n t i v e p r o v i s i o n s w hi ch er e still

t o d a y the n a l n

in e a a e n c * t h o s e Of

f e a t u r e s of the P a r i s

Convent ion. /.

A now Diplomatic Conference

convened

in P a r l e

in 1 6 0 3 r w h i c h e n d e d

w i t h fi nal a p p r o v a l and si gna t u r e o t the i>arie C o n v e n t i o n for the P r o t e c t i o n of I n d u s t r i a l P rop e r t y . The Paris C o n v e n t i o n wa s s i g n e d by 11 States: B e l g i u m , Draz il, El Salvador, Fra noe , C u a t e m a l a , Italy* the netfterlan<3S» P o r t u g a l , Se rbi a. S p a i n and S w i t z e r l a n d . W h e n the P a r l e C o n v e n t i o n c a m o Int o e f f e c t on J u l y 7. 1884, Croat. B r i tai n, T u n i a a n d E c u a d o r had a d h e r e d as w e l l * b r i n g i n g tho initial numb©*1 of m e m b e r o o u n t r l e a to 14. At the find Of the n i n e t e e n t h c e n tur y, the numbor o£ m e m b e r c o u n t r i e s ha d r i s e n to 19. It w a s o n l y d u r i n g the f i m t q u a r t e r of thle c e n t u r y and then in p a r t i c u l a r a f t e r W o r l d Wa r 11 that the Paris C o n v e n t i o n i n c r e a s e d Its m e m b e r s h i p m o r e s i q n i £ i c a n t l y . Tod a y , the P a d * C o n v e n t i o n c o m p r i s e s (see list c o n t a i n e d in the A n n e x of t h i s . d o c u m e n t ).

100 m e m b e r c o u n t r i e s

B. 'Tho Pk cic C o n v e n t i o n has b e e n r e v i s e d t r o o time to l i m e a f t e r its s i g n a t u r e in 1883. R e v i s i o n C o n f e r e n c e s w e r e hel d in R o n e in 1B0$» in M a d r i d in 189 0 Hague

And

in

1001,

192b,

in B r u s sel s

in L o n d o n

in 1897 a n d

in 19 3 4*

in W a s h i n g t o n In 1911,

In L i s b o n

In 1958 an d

in S t o c k h o l m

in T h e

in 1967*

g. » * o h o £ the r t v i o i o n co nfe r e n c e s , s t a r t i n g w i t h the B r u s s e l s C o n f e r e n c e in Icoo, e nde d w i t h the a d o p t i o n oE a re v i s e d Act of the P ari s C o n v e n t i o n , tfieh th« e x c e p t i o n of the Acts c o n c l u d e d at the r e v i s i o n c o n f e r e n c e s of B r u s s e l s and w ^ . h i n g c o n , w n ich are no longer in force, all t hos e e a r l i e r A c t s »r« s t i l l of s i g n i f i c a n c e , a l t h o u g h the great m a j o r i t y of the c o u n t r i e s la n o w a p a r t y to the la test Act, that or S t o c k h o l m of 1967.

IX .

THE MAIN rCATURTS OF THE P A M S

(i }

General

io. r ne p r o v i s i o n s of categories. n.

a

( S T O C K H O L M ACT)

the P a r i u C o n v e n t i o n may be s u b d i v i d e d

first c a t e g o r y of p r o v i s i o n s c o n t a i n s

g u a r a n t e e a b a s i c right the m e m b e r c o unt rie s. 12. the

CONVgNTION

k no wn as t he right

i n t o four

rules of s u b s t a n t i v e

to nat ional t r e a t m e n t

A s e c o n d c a t e g o r y of p r o v i s i o n s e s t a b l i s h e s a n o t h e r r j ght of p r i o r i t y .

main

la w w h i c h In e a c h of

basic eight known

ae

13. A th ird c a t e g o r y of p r o v i s i o n s d e f i n e s a c e r t a i n n u m b e r oC c o m m o n r ule s in the f iel d of s u b s t a n t i v e la w w h i c h c o n t a i n e i t h e r r u les e s t a b l i s h i n g r i g h t * an d o b l i g a t i o n s of n a t u r a l p e r s o n s a n d leo al e n t i t i e s or r u l e c r e q u i r i n g or pe::nitting the c t m b e r c o u n t r i e s to e na ct l e g i s l a t i o n f o l l o w i n g t h o s e rules. 14. A fo u r t h c a t e g o r y of p r o v i s i o n s d e a l s w i t h the a d m i n i s t r a t i v e f r a m e w o r k , w h i c h has bee n 6et up to implement the C o n v e n t i o n , a nd I n c lud es the f i n a l c l a u s e s of the C o n v e n t i o n ,

skripsi




31/08 ’90

(">■)

16:09

04122 733 84 28

Natio nal

15.

Th e

an d

3 of

Treatment

OMPI / WlPO CH

0006/038

Princ ipl e

p r o v i s i o n s c o n c e r n i n g national

tre at m e n t

are c o n t a i n e d

in A r t i c l e s

2

the C o n v e n t i o n

16. N a t i o n a l t r e a t m e n t aeans that# a« r e g a r d s the p r o t e c t i o n o f i n d u s t r i a l p r o p e r t y , e a c h c o u n t r y p A r t y to th« Paris C o n v e n t i o n m u s t g r a n t the same protection

to n a t i o n a l s of

the o t h e r m e m b e r c o u n t r i e s as

it g r a n t s to

its o w n

nationals. 17. Th e s ame n a t i o n a l trea tme nt m ust be g r a n t e d to n a t i o n a l s o C c o u n t r i e s w h i c h ar e noL p a r t y to the Paris C o n v e n t i o n , 1C they a r e d o m i c i l e d in a m e m b e r c o u n t r y or If t h e y h a v e a "real and e f f e c t i v e " i nd u s t r i a l or c o m m e r c i a l e s t a b l i s h m e n t in s u c h a count ry. H o wev er, n o r e q u i r e m e n t as to d o m i c i l e or e s t a b l i s h m e n t In th e c o u n t r y w h e r e p r o t e c t i o n is c l a i m e d ma y be i m p o s e d u p o n n a t i o n a l s of m e m b e r c o u n t r i e s as a o o n d i t l o n for b e n e f i t t i n g f r o m an I nd ust rie ) p r o p e r t y right. 10. T h i s n a t ion al tr ea t m e n t rul e la o ne of the c o r n e r s t o n e s of thw s y s t v n o£ i n t e r n a t i o n a l p r o t e c t i o n e s t a b l i s h e d under the P a r i s C o n v e n t i o n . It g u a r a n t e e not o n l y that f o r e i g n e r s will be p r o t e c t e d , but a l s o that they w i l l not be d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t in a n y way. W i t h o u t that rule, it w o u l d f r e q u e n t l y be v e c y d i f f i c u l t a n d so me t i m e s e v e n i m p o s s i b l e to o b t a i n a d e q u a t e protection of

in f o r e i g n c o u n t r i e s

Industrial

19.

for

i nventions,

tradenarka And other

subjects

p rop e r t y .

The n a t i o n a l

treatment

rule sp p l l e a

f ir st of all

to the

" n a t i o n a l s " of

tho n u m b e r o o u n u U s . T h © tern " n a t i o n a l 1* I n c lud es b o t h n a t u r a l p o r e o n c a n d legal e nti t l e s . w i t h rocpeot to legal enti tie s, the q u a l i t y of b e i n g a of a p a r t i c u l a r cou ntr y m a y be d i f f i c u l t to d et erm ine . G e n e r a l l y , no n a t i o n a l i t y aa e uoh ie g r a n t e d to legal e n t i t i e s by the v a r i o u a n a t i o n a l laws.

There

ia of

o o y n t c y or o t h e r

c o u r s e no doubt' that

e n t i t i e s o rea ted

under

C l a l e o w n e d e n t e r p r i s e s of a m e m b e r the p u b l i c

law of

auoh c o u n t r y ar e

as n a t i o n a l s of the n e m b e r

created

the private* low of a neither c o u n t r y v«ill u s u a l l y be c o n s i d e r e d a

u nde /

country concerned.

to

be c o n s i d e r e d

Legal entltieo

n a t i o n a l of that country . If they har e their a ctu a l h e a d q u a r t e r s In a n o t h e r m e m b e r c o u nt ry, they reay a l s o be c o n s i d e r e d s n a t i o n a l of the h e a d q u a r t e r o co unt r y . 20. A c c o r d i n g to A r t i c l e 2(1)* the n a t i o n a l t r e a t m e n t r u l e a p p l i e s to all a d v a n t a g e s that the v a r i o u s n a t i o n a l laws g r ant to n at i o n a l s . T h i s m e a n s that the n a t i o n a l law, as it is a p p l i e d to the n a t i o n a l s of a p a r t i c u l a r m e m b e r c o u n t r y , mus t a l s o be a p p l i e d to the n a t i o n a l s oC oth er m e m b e r c o u n t r i e s , in this r espect, the nat ional tre atm ent rule e x c l u d e s a n y p o s s i b i l i t y ot d i s c r i m i n a I Ion to the d e t r i m e n t of n a t i o n a l s of o t h e r n e a b e r c o u n t r i e s . 21.

This means

furthermore,

that an y

r e q u i r e m e n t of r e c i p r o c i t y of p r o t e c t i o n

is e x c l u d e d . S u p p o s e that a g i v e n n em b e r c o u n t r y has a lo nger term of p a t e n t p r o t e c t i o n than a n o t h e r m e m b e r c o unt ry: the f or m e r c o u n t r y w i l l not h a v e the r ig ht to p r o v i d e that n a t i o n a l s of the l att e r c o u n t r y w i l l e n j o y a t e r m of p r o t e c t i o n of the uarae len g t h as the t erm of p r o t e c t i o n is in the l a w of t h e latter country. T h i s p r i n c i p l e a p p l i e s not o n l y to c o d i f i e d lew, b u t a l s o to the p r a c t i c e of the c o u r t s ( j u r i s p r u d e n c e ) a nd to the p r a c t i c e of the P a t e n t O f f i c e or o t h e r a d m i n i s t r a t i v e g o v e r n m e n t a l the n a t i o n a l s of the country.

skripsi

i nst i t u t i o n s ,


as

It

is a p p l i e d

to



31/68 *90

18-1©

®«07/«36

0HP1 / fliPO CH

TJ4122 733 54 28

22. The application of the national law to tha national of another member country does not, however, prevent him from Invoking moro beneficial rights specially provided in the Pails Convention. These rights Are expressly reserved. The national treatment principle must be applied without prejudice to such rights. 23. Article 2(3) states an exception to the national treatment rule. The national law relating to judicial and administrative procedure* to jurisdiction and to requirements oC representation is expressly "reserved." This means that certain requirements of * m e r e procedural nature which impose special conditions on foreigners for purposes of judicial and administrative procedure, may also validly be Invoked againwt foreigners who Are nationals of member countries. An example is a requirement for foreigners to deposit a certain sun as security or bail for the costs of litigation. Another example is expressly stated] the requirement on foreigners to either designate an address for service ur to appoint an agent in the country in which prote c t i o n is requested. This latter is perhaps the most common special requirement imposed on foreigners, and is a permitted exception from the national .treatment rule. 24. At> indicated initially, the application of the national treatment rule extends also to nationals of non-member countries, provided they are d o m l c l l e d or have an industrial or commercial establishment in a member country. This provision Is contained In Article 3. 2b. The term "domiciled* is vener&lly interpreted not to require a domicile in the strict legal sense of the term. A person Is alao "domiciled" in the sense of Article 3 If he lives more or less permanently in a particular place, without having hi a leQal residence there. In other worde, a mere residence, *■

distinct

domiciled

at

from the

m ltga] place

domicil*.

of

their

I*

actual

sufficient.

Legal

entltiea

ere

headquarter*.

' 16. ic ihoio lc no dcre.lcllo, there may otlll be an induetclal Of commercial v c t a b 1 ishniont whicli givow * percdn the right to national treatment. The '■‘Ol ion of the industrial or comaoroial o*tabl 1 ehnenk in a rombor country o£ a national o£ a /*on-m®mber oountry ia further qualified by the te*t of the Convention itwelf. It requires that the establishment be real and effective. TK*« ai«an* that there muet be eotual industrial or commercial activity. A mere letter bo* or the renting of a small office vith no real dativlty la not 3uf f ic ient. (3)

Tnc Right of Priority

27. The provision* concerning the right of priority are contained in Article 4 of the Convention. 28. T h e right of priority neena that, on Che basis of a regular application for an industrial property right filed by a given applicant in one of cne member countries, the same applicant (or its or his successor in title) nay, witnin a spcciru-d period ot time (6 or 12 months), apply for protection in all tiiy other mender countries. These later applications will then be regarded au if they had been filed on the same day as the first (or earlier) application. In other words, these latoe applications enjoy a priority status with respect to all applications relating to the same Invention filed after the date of the first application. They also enjoy a priority status wi t h ce6pect to all acts accomplished after that date which would normally be apt to destroy the rights of the applicant oc the patentability of his Invention.

skripsi




31/08 *90

18:10

P4122 733 54 28

@008/038

OHPI / WIPO-.CH

39. T-ho right, of p r i o r i t y o f f v m g r e at p r a c t i c a l a d V A n t s Q o a to the a p p l i o a n t d e s i r i n g p r o t o c t i c m in covoral c o u n t r i e s . T h e a p p l i c a n t i* n o t r e q u i r e d to p.’c v o n t all a p p l i c a t i o n s ai homo a n d in f o r ei gn c o u n t r i e s at the s a n e tine* u i n c o h<* ‘\*c 4» ©<: 13 n o n t h u At h f » diwpoae'l Co d e c i d e if) w h i c h C O U H t l l c B tO ro-jije^t Tli« applicant can us* that period to organise with due :a»e the stepa to ..be taken to eoouco protection In the vitciou* countries of ntcf'.jl: In thi.t oas*> 20. ihc t*e.>ef ioi sry of the right of priority i« any person entitled to benefit from the n
The

right of p r i o r i t y n a y be t r a n s f e r r e d

to a s u c c e s s o r

in t i t l e

w i t h o u t t r a n s f e r r i n g at the came i i m t the first a p p l i c a t i o n itseir* Thlt a l l o w s in p a r t i c u l a r a l s o the tranuft/r of the right of p r i o r i t y to d i f f e r e n t persons C3.

fur d i f f e r e n t

Tli* later

countries!

a practice which

a p p l i c a t i o n rust c o n c e r n

la q u i t e c o m m o n .

the same S u b j e c t

as

the first

a p p l i c a t i o n the p r i o r i t y of w h i c h is cl aimed* In o t h e r w o r d s # t h e s a n e i n d e n t i o n , u t i l i t y nodel, tra de m a r k or I n dus tri al d e s i g n m u s t be the s u b j e c t of

both

applications.

II

Is,

h o w ev er,

possible

a p a t e n t foe i n v e n t i o n as p r i o r i t y b asi s a n d v i c e versa. 34.

The

C l cst a p p l i c a t i o n fiuat b *

right o f filing, neans

priority.

Any

1s a v a l i d b a s i s

a ny

filing

that

filing, for

" d u l y filed*

which

to us e o first a p p l i c a t i o n

in o r d e r t o g i v e

Jg e qu i v a l e n t

the r i ght of pri o r i t y ,

is a d e q u a t e

for

for a r e g i s t r a t i o n of a u t i l i t y m o d e l

to e s t a b l i s h

r i s e to th v

lo a r e g u l a r n a t i o n a l & . regular national filing

the d a t e o n w h i c h

the

a p p l i c a t i o n w a s filed in the c o u n t r y c o n c e r n e d . Th e n o t i o n o f "national'* f i l i n g 1 b q u a l i f i e d by inc lud ing a l s o a p p l i c a t i o n s f i l e d u n d e r b i l a t e r a l or nultilateral treaties concluded between nenber countries* 35. w i t h d r a w a l , a b a n d o n m e n t or r e j e c t i o n of the first a p p l i c a t i o n d o e s not d e s t r o y its c a p a c i t y to s er ve as a p r i o r i t y ba sis. T h e r i ght of p r i o r i t y s u b s i s t s e v e n w h e r e the first a p p l i c a t i o n g e n e r a t i n g that r i g h t is n o l o n g e r e x i ct e n t .

36. The effect of the righL of priority la regulated In Article 4B. One c a n »umm»rite thiu effect by saying that, as a consequence of the priority claim# tho later application nuflt be treated ac If It had been filed already at the tine of the filing, in another member country, of the first application the prio rity of which It claimed. By virtue of the right of priority, all thft

skripsi




05/09 '90

acta

16:09

accomplished during

0003/034

OMP! / WIPO CH

04122 733 54 28

the time b e t w e e n

the

filing d a t e * o£

the later a p p l i c a t i o n s , the s o - c a l l e d p r i o r i t y period, ri g h t s w h i c h are the subject of t h e later app lication.

c annot

the Cleat destroy

a nd

the

I d terms of c o n c r e t e examp les , thia m ean s that a patent a p p l i c a t i o n for the sam e I n v e n t i o n filed by a t hir d p a r t y d u r i n g the p r i o r i t y p e r i o d will not g i v e a p r ior rigtit, a l t h o u g h it w a s filed b efore the later a p p l i c a t i o n . 37.

Li kew i s e , a p u b l i c a t i o n or p u b l i c use of the invention, w hi ch is the su bje ct of the later a p p l i c a t i o n , d u r i n g t h e p r i o r i t y pe r i o d w o uld not d e 6 t * o y the n o v e l t y or i nve n t i v e ch ara c t e r of that invention. It le i n s i g n i f i c a n t for Dial p u r p o s e wh e t h e r that p u b l i c a t i o n is m ade by the a p p l i c a n t or the i n v e n t o r hinself 30.

Th e

or by a third party. lengt h o£

the p r i o r i t y per i o d

is di ffe r e n t

according

to the

various

k in ds of Industrial pro perty rights. F o r pa t e n t s for inve nti on end u t i l i t y m o d e j s the p r i o r i t y period is 12 months, for induetrial d e s i g n s and t r a d e m a r k s It Is six months. in d e t e r m i n i n g the length of the p r i o r i t y period, the P a r i u C o n v e n t i o n had to take Jnto a c c o u n t the c o n f l i c t i n g in ter est s of the a p p l i c a n t a n d of th ird p a r t i e s . The p r i o r i t y p e r i o d s now p r o s c r i b e d by the Paris Convention

seem

Lo stri ke on a d e q u a t e b a l a n c e

be t w e e n

these

conflicting

interest's. 39. T h e right of p r i o r i t y as r e c o g n i s e d b y the C o n v e n t i o n p e r m i t s the c l a i m i n g of "multiple* p r i o r i t i e s " and of “p ar t ia l p r i o r i t i e s . " T h e r e f o r e , the l a t e r a p p l i c a t i o n may not o n l y c l a i m the p r i o r i t y of on e e a r l i e r a p p l i c a t i o n , b u t it may a l s o c o m b i n e the p r i o r i t y of s e ve r al e a rl i er a p p l i c a t i o n s , e a c h of w h i c h p e r t a i n i n g to di f f e r e n t f ea tures of the subject n a t t e r of the later application. Pu r cho I'mo rc , in the later ap p li c a t i o n , e l e n n n t u for w h i c h p r i o r i t y in clwiiiwid ir,.iy bo contained w i t h e l e m e n t s for w h i c h no p r i o r i t y Ifi cl ftirt*J . in nil these c«t»>, the later a p p l i c a t i o n muat o£ c o u c u e c o n p l y w i t h the

rotûirwmsnt

of- u n i ty of

invent! <>«"».

JO. T h * * v p o « c i b i1 i 1 1ec c o r r e s p o n d t o « p r a c t i c a l n««d. F r e q u e n t l y sifter a tirct fiii ng fu r t h e r i n p r o v « m » n t « m*<3 a d d i t i o n s t o t h o i n v e n t i o n a r e t h e s u b j e c t of fu r th e r a p p l i c a t i o n s i n t h e c o u n t r y o f o r i g i n . In s u c h o a a a c , it io v ery pr a ct i c a l t o b e a b l e t o c o m b i n e t h e e e v « r J o u e e a r l i e r a p p l i c a t i o n s into o n e later a p p l i c a t i o n , w h e n f i l i n g b e f o r e t h e e n d o f t h e p r i o r i t y y e a r i n a n o t h e r n e n b o c country. T h i s c o m b i n a t i o n is e v e n p o s s i b l e p r i o r i t i c o conic from d i f f e r e n t n e n b e r c o u n t r i e s . ( -1 )

Provisions

(a) 41.

Concerning

if

the

multiple

Patents

I n d e p e n d e n c e of Patente m e

contained

r ule

concerning

in A r t i c l e

the

«ois.

•independence*’ of pa ten ts This

rule m e ans

Cor

that p a t e n t s

Invention

for

io

inv en t i o n

granted

in m e n b o r c o u n t r i e s to n a t i o n a l s or re si d e n t s of aeraber c o u n t r i e s rauat be t r e a t e d as i n d e pe nde nt Ql p a t e n t s Cor inve nti on o b t a i n e d cor the same i n v e n t i o n In o t h e r c o u n t r i e s , including n o n - m e m b e r c o unt rie s. 42. T n l s p r i n c i p l e Is to be u n d e r s t o o d Jn Jta b c o a d e n t aenit. it o « * n 8 that the g r a n t of a p at e n t Cor inv en t i o n in o ne co u n t r y for a g i v e n •invention d o e s not o b l i g e any o t h e r m e n b e r co u n t r y to grant a pa te n t Cor i nve n t i o n Cor the same i n v e n t i o n , rutthortnore , the p r i n c i p l e m ean s that a pa tent Cor i n v e n t i o n cannot

skripsi

oe

refusea,

i n v a l ida ted or o t n o r w l s c

te r m i n a t e d


in a ny memfcer c o u n t r y



'08 '90

18-11

04122 733 54 28

OHPI / I?IPO CH

©O09/O38

on the g r o u n d r.hat a patent for invention cor cn* •*m« i n v e n t i o n h*« b«*n r e f u s e d or invai i d a t e d , or that It is n o lonyex realncained or h*» in Any o t h e r c o u n t r y . In this respect* the fate of a p a r t i c u l a r p a t e n t for invention pa te n t

in an y g i v e n c oun try has no

for

the Eatne invention

Influence w h a t s o e v e r on thn fato of

a

in an y of the o th er co untrleo.

43, Th e u n d e r l y i n g r eason and w a i n arg ument in favor of the p r i n c i p l e of i n d e p e n d e n c e of p a t e n t s for I nve n t i o n is that the n a t ion al laws and a d a ! n i s t r a t i v e pi.acticeu are u s u a l l y q u i t e d iff e r e n t f rom c o u n t r y to c o u n t r y . A d e c i s i o n not to g ran t or to I n v a l i d a t e a patent for inv en t i o n in a p a r t i c u l a r c o u n t r y on the basin of Its law will f r e q u e n t l y n ot have any b e a r i n g on the d i f f e r e n t legal s i t u a t i o n in the o the r c ou n t r i o s . It w o u l d not be j u s t i f i e d to rr.ake the owner l o s e the pate nt for inven tio n in other c o u n t r i e s on the gr ou n d that it or he loot a patent in a g i v e n c o u n t r y as a c o n s e q u e n c e of not having paid an a n n u a l fee in that co u n t r y or as a c o n s e q u e n c e of the p a t e n t ' s i n v a l i d a t i o n in that co u n t r y on a g r o u n d w h i c h doe s

not

exist

in the laws of t h e o t h e r cou ntries.

p a t e n t 5 are d e p e n d e n t national

tre atm ent

fron foreign patents

would

M ore o v e r ,

not be

a systen where

in c o n f o r m i t y w i t h the

rule.

4 4. a spec ial feat ure of the p r i n c i p l e of ind epe nde nce of p a t e n t s for i n v e n t 'on ic c o n t a i n e d In A r t i c l e 4b l s (5). This p r o v i s i o n r e q u i r e s that a p a t e n t g r a n t e d o n an a p p l i c a t i o n w h i c h c l a i m e d the p r i o r i t y of on e or m o r e t o r e l g n a p p l i c a t i o n s must be g i v e n the same d u r a t i o n w h i c h it w o u l d h a v e a c c o r d i n g to the n a t i o n a l low if n o p r i o r i t y had b een claimed, In o t h e r wcrdc, it is not p e r m i t t e d to d e d u c t the p r i o r i t y per i o d frori the terra of a pA toiu i n vok ing the p r i o r i t y of a first ap pli cat ion . For inotance, a p r o v i s i o n in a n a t i o n a l law e t a r t i n u the tern of the pa t e n t for i n v e n t i o n £ro n t ho (Toro ign ) p r i o r i t y date, a nd not from the : r. die countr y, uoulc’ be in v i o l a t i o n of this (L>)

Tho n i ght

of

the

Inv entor

filing date of rule.

the a p p l i c a t i o n

to be M e n t i o n e d

‘

«

4$ a no t ho r irr.po r t «nc c om m o n ruls i< Ar t i c l e 4 ter w h i c h d e a l s w i t h the ru-ntioning of *.h® inventor. The P*rle C o n v e n t i o n p r o v i d e s for thii queafcion o n l y a ge n e r a l r u l « . It elates that th* Uiver.toi must hav e the riflht to be nc n 1 10110 J ns ouo h in the patent for invention.

10. the

National inventor

Order

laws only

have

Jmpltre jr. t »<J t h l * Cot’ ci.vil

n«oi«

tho

v&ys.

lt> l h a pjitont

applicant

Some

for

or

give

CX

hie

againot

p»vaial

that t e nd enc y seeroo to be i n c r e a s i n g — enfo rce the n a m i n g o f the d u r i n g the p r o c e d u r e for the grant of * p atent for i n v o n t i o n o n on

i n c l u s i o n o*

Aotion

in

in

the

right

provision

owner

to o b t a i n

the

invention.

0 1 here*— and

Inventor

DC C 1C IU basis. In a ome c o u n t r i e s for I n o tan co tho U n i l e d S t a t i c of A m e r i c a , It is even r e q u i r e d that the a p p ) i c a n t foe a patent ba tho i n ve nto r h i m c o l f . (c)

Importation;

railure

to work

and C o m p u l s o r y L i c c n o c a

•5/, T h e C o n v e n t i o n a e a l s in A r t i c l e 3A w i t h the ( j u c a U o m o£ f a i l u r e to w o r k tne p a t e n t e d inverilion, of i m p o r t a t i o n of a r t l d c s c o v e r e d by p a i e n t o , *n d of c o m p u l s o r y lic ens es.

skripsi




31/0ft '90

}A•19

(i) 40.

f*4199 7
C?l

OHPi / tflPO CH

lnportac;on

With

re spe ct

to i mportation ths p r o v i s i o n states

that

l a p o r t a t i o n by

the

pa ten t ® * , Jnio the c o u n t r y where the patent has b e e n granted , 0 1 a r t i c l e s c o v e r e d by the pa t e n t an d n a n u r a e t u r e d in an y of the c o u n t r i e s of the U n i o n win

not

e n t a i l f o r f e i t u r e of the patent. This p r o v i s i o n is q u l t t n a r r o w l y henc e o n l y applies w h e n several c o n d i t i o n s are met. Consequently th e c o u n t r i e s of the u n i o n have c o n s i d e r a b l e lee w a y to leg isl ate w i t h r e s p e c t to i m p o r t a t i o n of p a t e n t e d goo<36 u nde r any of the c i r c u m s t a n c e s w h i c h arc d i f f e r e n t to those f o r e s e e n in this provision, worded,

and

■59. T h i s A r t i c l e n p p l i e c to p a t e n t e e s w h i c h nee e n t i t l e d to b e n e f i t £ r c « the l\'i: u C o n v e n t i o n and who, ha ving a p atent in one of the c o u n t r i e s of the P a ris un ion, import to this c o u n t r y go ods (covered by the patent) w h i c h vece m a n u f a c t u r e d in a n o t h e r c o u n t r y of the Union. In suc h a Case# the patent g r a n t e d in the c o u n t r y of s u c h im por tation.

i m p o rta tio n may not

be

forf eit ed as a s a n c t i o n

for

50. in thin c o ntc xt, the term " p a t e n t e e ” w o u l d also cover the r e p r e s e n t a t i v e oL the p a t e n t e e , or any p erson wh o e f f e c t s the Impor tat ion in the nane of s u c h pa t ent ee < bl. W i t h r e o p e c t to the yoodu that are rr.Anufoctufcd in a c o u n t r y of the U ni o n .

imported, T he fact

it s u f f i c e s that t hey be that the g oods, h a v i n g b e e n

m a n u f a c t u r e d in a c o u n t r y of the Union, ate t h ere aft er c i r c u l a t e d th r o u g h ot h e r c o u n t r i e s a nd e v e n t u a l l y iropoi'Led tco«* a co u n t c y w h i c h in not a r»nt>or ct the Union, w o u l d not prevent this A r t i c l e f r o m being applic abl e. finally, it m ay be m e n t i o n e d -that thfc i*in». * fui f«■! I u l . " 1j. A r t i c l e 5A ( 1 ) jri<: J u d e a any racA5 Ut<* w h i c h ha s th e e f f e c t o f d e f i n i t i v e l y t o v m l n a t i n g t ho patent. T h e r e f o r e it w ou ld c o v e r t h e c o n c e p t s of i n v a l i d a t i o n , c e v o o a i l o n . <m nuJrn&nt, repeal* etc. W h e t h v r “ f o r f e Ituc*" o n y , i t h e l i g h t o f the p u r p u a e bl.

Of

this

Article or

the

spirit

of

C O v e c ip.q a l s o O t h e r

ttenaurat

importation

(finec,

eucpeneion

legislation

»nd

(ii) S3.

courtn

to

thut of

the

Pat'ifc C o n v e n t i o n ,

would

hava

rights,

t ho

otc.)

«ff©ct i«

loft

be

construed

of

ah

preventing

for

t he

national

decide.

JP* I1.u r & to * O rh and oor>pu 1 ©or y liccnoco

'fii x.h r«p poo t

to

the wo rki ng of

palci'ito arid c o m p u l s o r y

licences,

tne

iiOBflnco of the p r o v i o i o n s co nta i n e d in A r t l c l c 5A Is that e a c h C O U D t t y Play '.fiUo l e g i s l a t i v e racojures p rov i d i n g for the grant of c o m p u l s o r y licenses. I’hcic c o m p u l s o r y liccrfisco tie in tended to p r e v e n t the a bu s e s w h i c h might fs s'ju (to ™ ihe c u c H m i v e rights c o n f e r r e d Dy a patent, for Inv ention, ror runinpi" f a i l u r e to work or I nsu fficient working. •m .

CcT.puiaory

working io

trc

pruvan;

are S3 .

the

licensee most

abuses

expresaly

•/*»*.e m a i n

of

dealt

on

the g r o u n d uf

fail ure

co worK

in suf f i c i e n t

or

c o m m o n Kind of c o e r c i v e m e a s u r e a g a i n s t tne rights c o n f e r r e d by tlie pa te n t with by Article

argument

for

the pa te n t i nve nti on.

o-^ner They

5A,

for e n f o r c i n g w o r k i n g of

the i n v e n t i o n

In a p a r t i c u l a r

is the c o n s i d e r a t i o n that, In o r d e r to p r o m o t e the 1n d u a 1 1 i a l i z a t i o n of. t he c o u n t r y , p a t e n t s for Inv ent ion sh o u l d not be u s e d m e r e l y to bl ock the w o r k i n g o r t he inve nti on in the c o u n t r y or to m o n o p o l i z e i m p o r t a t i o n of the • p i u c n u o a r t i c l e by the patent owner. T h e y should rather b« used to i n t r o d u c e t h e u ? e of the n e w t ec hnology into the country. W h e t h e r t he p a t e n t o w n e r can country

skripsi




•03’90

18:13

l&Oi1/038

OHPl / w ipu i.h

04122 733 64 26

r e a l l y be exptetofl to d o eo, l« first of nil an oc onomic cona Iderat 1on and tiicin o i u w o qg*t,.tlon of t ‘m*. W o r k i n g In ell c oun t r t o a Iff 9 « n j i a l l y not economical. Mo reo ver , it is g e n e r a l l y recogniz-ed that inm ed i a t e w o r k i n g in a)1 countrleo '• impossible. Ar t i c l c Sa therefore trl«* to st rike a b a l a n c e between theee c o n f l i c t i n g interests. ,

Compoloory

lo work or insufficient w o r V i n y of the * c^tt'.ln period of tin© Of n o n - w o r k i n g oc insufficient, w o r k i n g e l a ps ed, T h l e time llm.'t expire*- e it h e r fou r yeftcs Ccom the date of tiling of the pai-ent a p p l i c a t i o n oc tbre? y e a r ? f r o m i ht% ilflfr of tlu* Qir.r nf thr pnf-pnt for Invent, ion. The a p p l i c a b l e lima Is Iho i n v e n t io.i m a y

one

whic^,

lic ences

in the

b7. Tiie cirae paten'.- o wn er muse

for

fa ilu re

rsqoêt- od b c J o r *

n ov

:.;.d ivid-ja). c u e t , */tpir\ 2

cE tn.ee or Cojr yffti'S Is a min imu m time limit. Th e bt. e v ' e n a longer 'irrse H i n t , if he ca n g i v * l e g i t i m a t e

ret,sons for hifc inaction. In o th er vords, tht pa'.ent ownec ca n pro-Juc? e v i d e n c e t Ka ; . legn.1.- e c o n o m i c or fc^f.hr. icftl o.;rtac3«8 p r e v e n t vrorklng, or wot:*, ino mete in* ?r.t» ive Iy , tne inêr -Mo n in the country. If t.hal is pro ven , the req.test for a c o m p u l s o r y lice.nc; u u s t be rejected, at lea*t for the time being. The t {ma 3imii of t h ree or fou> years is f t ftiin?rtiun tine linit a l o o in that

stjnse that

b8.

The c ompulse »:y license

non-exclusive

national

license

le.w c a n p r o v i d e

for a longer time

fo.T n o n - w o r x i n g or

ar.c ttn or.J.y be

1/n.it.

Insufficient w o r k i n g rust

t r a n s f e r r e d together w i l h

the pari

be a of

t ho e n t e r p r i s e b e n e f i t t i n g ?ro.n the cotsp.; iaorv License. T h e p a t e n t o w n e r muo t retain the right to g can t O ’ c har ?.on-*'X'.vueJv*» licensee a n d Lo work the I n v e n t i o n h i ^ G elf . rioreove ■ ao tPe roiopul so.v.y license has b e e n g r a n t e d to a D» t l i c u i a r e n t e r p r i s e on the- bos Is of its K no wn capacities. it ia b o u n d Lo that e n t e r p r i s e and cannj c be tronefcrrr-d ser>ar*lfly from th'it • n t o r p i l w o Th*? c o u n try. -b 9 .

only

/■ i. l.

t l U ' S .■ c p o < i * 1

app'icabLe

to

woi-iinfj.

T'ney » r «

ooi-

which

national

law

ih©

.na y b e

1 icsncoo

jiw.r.icJ

i nc u £ H o 1 »nt w o r k i n g .

tor

unre#oon«t)le

ter-jio

which

inûot » ia l,

hamper

p O u i c .* d n r .

fo r

O" »

c o m ^ v 1 ror » II-ic'bo# * p p l ?c»l>\e

ic pto

to Cuch

e nt

ir» A t l l o l *

-'or: nor--\-o-t ing o r

ti.-;

.'Um:

*.dc lot.

obu"cc

cih*r

abi'BQa tnfty ba , for

nr>r. t rue* i'oi Aic^nrc>T

or

lic©na©u

types

of

*.hi*n n o n - v /O t ki nj

or

t ;un-ipl«, other

* iu

i n o u f f lo l*o I

/P**s c.C o o ni p yl co ry lirs^h O t h o C

SA(4)

a

exceaoivc

restrictive

coi'puleory

prices

or

®eftautf« 0

'1c .-clopmcnt .

60. C o m p u l s o r y li',,n9e» moy alb ? r>c qurS.rd, by c o n & l d c r a t JOllt> of p u b l i c i r t f re s t i ift c a c c a .rhcrc there li n o ab.j.vt; ty Djp wai en t o w n e r Of his r l y n c s . T h e s e arc in p a r t i c u l a r c t i e s w h ere n pac^nc for in ven tio n a f f e c t s a v i t a l p u u i i c intcrcoi , foe exampl e, hi the ot m i l i t a r y s e c u r i t y oi p u b l i c n * a 1t h

. S

*

Cl. T h e r e are a i D O c a a e s viirr^ ^ compuJ *ory llce'iat i* p i o ' I d e a for to p r o t e c t the p u b l i c interest in ur .\a(rp&re
skripsi

c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s , n ay have the right

to requ est a con»pvlnuxy




•<1/06 '90

1813

license

1T4122 733 64 28

to en a b l e

tho uo« of

0012/038

0MP1 / W1P0 CH

that

Invention.

If th« o w n « i at

th* 6 « p « n d o n t

jiatQnt foe i nve n t i o n o o t a i n * the conipylcocy lic«mce, ho n a y in turn to© o b l i g e d to g r n n t a 1 iconco to tho owner of the patent fvr invention. €2.

Ail

undojc

i.hea«

the

Jonal

othoc

gonaral

are

laws

typee

not

lioeneee,

and

in

5A.

means

This

oonpulcorj'

prevented

compulsory Article

o£

o C compulsory

heading

they

are

in

intercol

can

be

limlto

provided

for

compulsory

(cl)

Gtacc

the not

Paris

granted

without licenses

Lo

that

be

the

the

for

to

together

lntefeat.

yrovidtf

restr letiuno

the

relate

yrouped public

compulaary

waiting that

can in

Convention

aubjeot

particular

public

i m u f f icienl

by

licenses liccnoco

to

licensee

foe

provided In

the

expiration

of

Che

failure

work

Co

The

uuch for

Ciut?

or

working. period

Cor

Ch e

l*aymenc

of

Maintenance

Fees

63. a r t i c l e s bls p r o v i d e s cor a grace pe r i o d Cor the payrient of iialntena/.<. fees for i nd u s t r i a l p r o p e r t y rights and d e a l * with the r e s t o r a t i o n of pnte> for i n v e n t i o n 1r, case oC n o n - p a y m e n t of fees, 64.

in most

r?ainiy

the

countries

rights

the m a i n t e n a n c e

in p ate nts

Cot

of c e r t a i n

i nd uot ria l p r o p e r t y

Inve nti on and t r a d e mar ks,

is subject

rights, to the

p e r i o d i c payme.it of fees. T o r p a t ent s* the n a i n t e n o n c e Cee6 fliu6t g e n e r a l l y be p a i d annua lly , and in that c a s e are a l s o c a l l o d a nn uit ies . in ned i a t e Joss of tho pot e n t foe i n v e n t i o n in the event that o n e a n n u i t y its not paid at the d u e d a t e w o u l d be too har sh a sanc tio n. T her efo re, the Par is C o n v e n t i o n p r o v i d e s tor a p e r i o d of grace, d uri n g w h i c h the pa yme nt can still be m a d e a f t e r th'* due

date

with

the e t C c c l

and is e s t a b l i s h e d >nger period.

to m a i n t a i n the patent.

Tha t p e r i o d

as a m i n i m u m p e r i o d so that c o u n t r i e s a re

J6 six m ont hs, free to A c c o r d a

G5. ,The d e l a y e d p a y m e n t oC the a n n u i t y may be s u b j e c t e d to the p a y m e n t of A surcharge. In that case, both the d e l a y e d fee and the s u r c h a r g e ausl be pai' w i t h i n m e g r a c e per iod . D u r i n g the y ro ce period, the p a t e n t for I nve n t i o n terrains p r o v i s i o n a l l y in- force. If the pa yme nt is not m a d e d u r i n g the g c a c e

Knj9iU.Si)iLBalieO^fn[4nKnbl0p,v111 PAfconfee in I n t e r n a t i o n a l

rrrrnnrr*wnlur ihnr U

is nf

rhe

Traffic

C S . A n o t h e r c o m m o n rule of # u b a t o n t i v e importance, c o n t a i n i n g a l i m i t a t i o n Of the r i g h t s oC the po t e n t o w n e r under spe cia l c 1rcurat*tances, la c o n t a i n e d in Au:c]c It: d c a l o »iih the transit of de v i c e s on shj p 6 ,, a i r c t a f t or L a n a v « h i c 1c ! T T h r o u g h a m enber c o u n t r y in w h i c h CuCD d e v i c e la patentee,

67.

The effect of m i s p r o v i s i o n la e s s e n t i a l l y the f o l low ing . W h e r e ships, or land vehicles of o t h e r m emb e r c o u n t r i e s enter t e m p o r a r i l y or acciScniaiiy a g i v e n me mo e r c o u n t r y and have on board d e v i c e s p a t e n t e d in chat cour.tiy, che O wn er of the me a n s Of t r a n s p o r t a t i o n is not r e q u i r e d to o b t a i n prior approval, ov a li c e n s e fro r the p ate n t owner. T e m p o r a r y or a c c i d e n t a l entry of ihe patented de vi c e into the c o u n t r y In wuch c ase s c o n s t i t u t e s no i n f r i n g e m e n t of the paten t for invention. nlrcroft

50. T he d e v i c e on b o a r d the ship, a i r c r a f t or v e h i c l e oiuut be in the body, in the r.ach iner y , tackle, gear or o t h e r a c c e s s o r i e s Of the c o n v e y a n c e , and must be u s e d e x c l u s i v e l y for o p e r a t i o n a l needs.

skripsi




31/08 ’90

18:19

0021/038

04122 733 54 28_______ OMPI / WIPO CH

126. Th« porpooc of chi* ruif>» and Alto the coreparaDie rule in Article Iguater regarding patcnta for invention, it to make tne protection of industrial property independent of the question whether 900O 5 in respect 0 t Which auCh protection would apply may or uiay not De toifl in the country concerned. 1 2 7 . rt

sometimes o c c u r s thj.t a trademark concerns goods which, tor example* to t he Farety requirements of! th« law of a particular country. F o r instance, tho food and drug Xawfl OC a country may prescribe requirement* c o n c e r n i n g t h o ingredients oC a Cood product Or the effects Of a p h a c n a c e u c ical pxoduci upc aiiov Jt« tale o ^ y after Approval of the competent authorities on the b*sie oi‘ an examination of the foo-f product, or. of clinical trials as to tno effect of the use of Che pâcnnceutical product OH hunan oeings or animals, do

not

conform

1 2 0 . in ill such c?ftee, .it would be -unjust to refuse registration of a trademark concerning such goods. The safety or quality regulations may change and the product may be parn.it.led for oale latsr on. 5in those cases where no cuch change ia contemplated but the approval of the competent authorities of the country concerned is ? U 11 pending, such approval, if. inposed as a condition to filing or registration in that country, itay be prejudicial to an Applicant who wiohea to make a tlnely filing for protection in another tnember country. (1)

'V’l l e c t i v e Mftrkt

may He def.'ned as a sign w h i c h serves to distinguish rratti. iol<. node of ranufACture, quality or oth^r c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c s of g o o d s u.r >.£rvJcep of different enterpriao* that 129.

A collective mark

the g e o g r a p h i c a l

origin,

s i o u 1 t a n e o u s l y use

the c o l l e c t i v e n a r k

under

the c o n t r o l of

o w n e r m ay b * ei t h e r an at’Eor'-.nLJon of w U c l a n y o t h ^ r entity, inciudr.ijg / p m o X i J •boi.'y.

it# ovnec.

T he

entarprJ.ae* are tienbcrc o r

130. ArtJcie Voi_3 of the C''ivon'.lon chilis <_‘i>.h coi).«oi:lvo warhr,. I*. o bligee a member couni-ry to rccept (Ter and to protc.O , lev aceotdsno* vith the particular conditions set: £■•* that ôunLry* e o l l e c M v e marks belonging to "as coc iat ionf;. "

T h e s e '.lii gener*!.1 ly He ;*.sioo i*fc ion* of p r odu cer s,

fTiinufacturero, d i s t r i b u t o r s / cellari* <:»• otho.,* m o c o h a n t c , o£ g o o d e that ore p r o d u c e d or tnanuCactured in * c e r t a i n c o un try , re gion cr l o c a l i t y or that h a v e other common characteristics. C o l l e c t i v e n*rl,p of S t a t e n or o t h e r p u b l i c b o d i e o are not c o v e r e d by the proviv.'o'.t. 1 31.

1.n o r d e r

association law

or

the

conforms

to

protection association

that

Articlo

to w h i c h country th»

o£

tho

7b^P

origin.

applicable,

i*h-,

found

the

t-.o be

m«
existence Of

Bust

not

ft«ff.oolatlon d O ' n o t

l e g i c l a t ion o.f i

of. ‘ l: o o l l g c t i v * ic

ba

o o l l e r t i v ’e -nark beJ.cnge

c o u n t r y Oil O r i g i n , nay

ooritrary

be

refuncd

have

but

the

be c o n t r a r y CO prove

tO

th^

that

it

rstflC trat i o n a n d

f. t h e ? X i StfcnC**. O f

tHfll

to '-hat l * g i ol ^ t i o n .

L3 3 . no?ucil cf voglotifofe ion and f.ruhcct Ion Of trif1 COllCCtiVe mark it not poacioio on the cjreund tho*. a m o r - . - i o n is not t-itaM lsft&<5 in the country whoro proteotion ia ©ought, >ji Jy no', conet.lt-.red according to the law of that country. Article 7bia adds a furtn^r ficipuiation that the association may not even be required to possess an indu*tJ.u 1 or commercial establishment anywhere, in other words, an association, without possessing any Industrial or sommetciai «rt«blanhmant Itself, oay be one that simply controls the uoe of a collective aadi by others.

skripsi



BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN LISENSI WAJIB MENURUT UNDANG - UNDANG NOVIOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN

Recommend Documents