“Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum di Indonesia” : Opini 2 Edisi 37 Ditulis oleh suhmawardi Senin, 19 Maret 2012 08:16 -
Nama lengkap narasumber kita kali ini adalah Sri Wiyanti Eddyono, namun di kalangan aktivis ia biasa dipanggil dengan “Mbak Iyik”. Perempuan yang lahir pada tanggal 21 September 1973 ini, sekarang tinggal di Melbourne Australia untuk menemani suami yang sedang studi disana. Namun, mbak Iyik juga sedang mempersiapkan diri untuk menempuh Phd di Monash University karena ia mendapatkan beasiswa yang sangat prestigius, the Australian Leadership Award (ALA). Di dalam komunitas gerakan perempuan, Mbak Iyik telah cukup lama malang-melintang di berbagai organisasi. Aktivismenya di mulai dari Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta pada tahun 1994-1997, Menjadi Lawyer di Urban Poor Consortium (UPC) pada tahun 1998-2001, LBH APIK Jakarta pada tahun 1997-2003, Anggota Komnas Perempuan tahun 2007-2009 dan Peneliti dan Konsultan Gender, Hukum dan HAM di SCN Crest Jakarta tahun 2004-2011. Perempuan yang akrab dengan dunia hukum dan perempuan ini menempuh pendidikan formalnya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1991-1996) dan gelar masternya ia peroleh dari Human’s Rights Program, Faculty of Law, University of Hong Kong (2004-2005). Karya-karyanya dalam bentuk buku, artikel, dan paper penelitian yang telah diterbitkan diantaranya adalah; Perspektif gender tentang Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, Komnas perempuan (2006), Hak Asasi Perempuan di dalam Buku Panduan Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII Yogyakarta, 2008, Kebijakan Negara tentang Pemberdayaan perempuan di Indonesia, WEMC (2010), Politisasi Islam di masa Transisi Democrasi, Women Empowerment in Muslim Contect (WEMC), 2010, dan Inisiatif Laki-Laki untuk menentang Poligami, paper penelitian di Women Reclaiming and Redefine Culture (2010).
______________________ Riri Khariroh berhasil mewawancarainya di kantor SCN Pasar Minggu, ketika mba Iyik pulang beberapa hari ke Indonesia. Berikut adalah sajian hasil wawancara untuk para pembaca setia Swara Rahima. Bagaimana pandangan anda tentang hukum waris di Indonesia terkait dengan hak waris perempuan? Di lihat secara hukum, posisi perempuan dalam hukum waris di Indonesia memang bisa dikatakan beragam, tergantung situasinya. Namun, sejak Indonesia melakukan ratifikasi konvensi segala bentuk penghapusan terhadap perempuan pada tahun 1984, bisa dikatakan bahwa sistem hukum di Indonesia untuk perempuan kondisinya relatif baik, jika perempuan tahu akan hak-haknya. Sejak dulu Indonesia menganut sistem hukum plural yang bersumber dari adat, agama, dan warisan Belanda. Terkait dengan hukum waris ini ada dua hukum yang dianut, yaitu hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasaya disebut sebagai BW dan hukum perdata Islam. Sebelum tahun 2006, perempuan dan masyarakat bisa memilih, kalau ada sengketa waris, dia mau pakai hukum perdata umum atau mau pakai hukum perdata Islam, tergantung kesepakatan. Jika mau pakai hukum perdata
1/5
“Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum di Indonesia” : Opini 2 Edisi 37 Ditulis oleh suhmawardi Senin, 19 Maret 2012 08:16 -
umum maka sengketanya di bawa ke peradilan umum. Di hadapan peradilan umum maka perempuan punya hak waris yang sama dengan laki-laki. Namun, sejak tahun 2006, bagi mereka yang beragama Islam maka dia harus mengikuti hukum perdata Islam, dan yang non-Muslim maka harus memakai hukum perdata umum. Jadi sebenarnya, posisi laki-laki dan perempuan terkait dengan hukum waris bisa berbeda-beda tergantung situasinya? Iya betul. Di peradilan umum karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan prinsip konvensi segala bentuk penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, maka hukum waris antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, praktik pembagian waris memang berbeda-beda di dalam masyarakat. Saya menemukan beberapa kasus di mana perempuan, dalam konteks hukum adat seringkali berada di posisi yang lemah. Misalnya hukum adat di tanah Batak yang mayoritasnya bukan penganut Islam, bahwa harta waris dari orang tua jatuh pada laki-laki, dan perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.Tetapi perempuan (jika tahu haknya) di sana bisa menggunakan hukum perdata dan menggugat ke pengadilan bahwa dia punya hak terhadap harta waris orang tuanya. Untuk yang beragama Islam, sebetulnya ada beberapa peluang, dan dalam prakteknya tidak selalu menggunakan hukum waris Islam, tetapi bisa juga dengan wasiat, hibah dan lain-lain. Ini adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Dan prinsipnya harta waris seharusnya tidak menjadi masalah, kalau semuanya sadar bahwa sebelum orang tua meninggal maka segera dibagikan sebelum ada konflik, tapi seringkali sungkan, akhirnya di tunda-tunda yang menyebabkan konflik dalam keluarga. Nah, ketika konflik terjadi, maka orang akan mengggunakan hukum yang menguntungkan dia. Bagi laki-laki dia punya banyak kepentingan dan dia menggunakan hukum Islam 2:1 dan memaksakannya kepada yang lain. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbicara tentang waris? Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut pembagian waris 2:1. Tapi dalam hukum perdata yang sudah diperbaharui dan juga dalam undang-undang perkawinan, meskipun tidak bicara waris tetapi dinyatakan disitu bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, jadi perempuan bisa menggugat untuk mendapatkan waris yang sama. Ternyata memang pada tahun 2006 ada revisi untuk peradilan agama. Disini peradilan agama menekankan bahwa segala sengketa waris kalau orang Islam harus masuk ke peradilan agama. Karena itu maka berlakulah Kompilasai Hukum Islam dan tidak dimungkinkan lagi orang Islam masuk ke pengadilan umum. Menurut saya, disinilah titik dilematisnya. Kita sebenarnya kecolongan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan peradilan agama. Bagaimana praktiknya di Peradilan Agama terkait hukum waris perempuan? Menurut saya ini dilema, meskipun sekarang ada beragama penafsiran di kalangan akademis soal keadilan, artinya bahwa dua banding satu itu relatif dan tidak harus di maknai seperti itu, tetapi kalau sudah tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hakim-hakim peradilan agama rujukannya adalah KHI. Meskipun, baru-baru ini ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa beberapa kasus di pengadilan agama memutuskan pembagian waris sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam konteks waris, KHI masih melemahkan perempuan, jika terjadi konflik, maka larinya selalu 2:1.
2/5
“Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum di Indonesia” : Opini 2 Edisi 37 Ditulis oleh suhmawardi Senin, 19 Maret 2012 08:16 -
Dalam penelitian yang anda lakukan, apakah kasus-kasus gugatan terkait warisan cukup tinggi? Sebetulnya tidak cukup tinggi, dan saya kira hanya sedikit yang masuk ke pengadilan agama. Masyarakat biasanya lebih memilih jalur kekeluargaan. Namun, kalau hukum Islam yang dipakai rujukan, maka biasanya yang menentukkan adalah laki-laki, dan memakai formula 2:1.
Menariknya, penelitian yang dilakukan SCN di Lombok dan Sumatera Barat, 2 daerah yang merupakan basis Islam, ternyata praktik-praktik hukum waris itu berbeda di dalam dua komunitas Islam ini. Bisa dijelaskan lebih lanjut terkait penelitian tersebut? Di Sumatera Barat dari beberapa narasumber yang kita dapat, di temukan bahwa kalau terjadi konflik, masyarakat pergi ke labai (tokoh agama). Para labai disana menganggap harta warisnya bertingkat, ada waris harta tinggi dan harta rendah. Harta tinggi adalah harta komunitas yang memang larinya ke perempuan. Kalau waris dari orang tua, mereka biasa membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Bahkan seringkali yang perempuan diberikan lebih daripada laki-laki, itu fakta di Sumatera Barat yang komunitasnya Islam. Tapi memang mereka menggunakan garis keturunan Ibu. Sedangkan di Lombok menggunakan garis keturunan ayah. Islam disana sangat kuat dengan adanya para tuan guru, tetapi dalam hal waris perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, aturan 2:1 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam masih lebih baik daripada praktik pembagian waris di dalam tradisi masyarakat Lombok, dimana perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Bukankah praktik tidak memberikan hak waris sama sekali ke perempuan bertentangan dengan hukum Islam? Menurut saya, hal tersebut terjadi karena penafsiran mereka terhadap agama. Jadi ada berbagai penafsiran tentang ajaran Islam di Lombok, termasuk pandangan yang membolehkan kawin lebih dari 4, ada yang bisa 8, 6 dan sebagainya. Itu terjadi di sana. Dari studi literatur yang saya lakukan juga ditemukan bahwa ketika suami meninggal, maka hilanglah semua harta yang dimiliki perempuan. Ada satu narasumber kita yang di Lombok mengakui hal ini; ketika suaminya meninggal maka hilanglah seluruh hartanya. Nah, saya ingin katakan bahwa praktik Hukum Islam sangat tergantung dari sistem sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat. Di Jawa yang menggunakan sistem parental, dimana Islamnya bercampur dengan adat Jawa, kebanyakan membagi harta waris antara laki-laki dan perempuan sama. Meskipun demikian, tidak bisa disamaratakan, praktik hukum waris Islam sangat tergantung dengan kondisi sosial sebuah masyarakat. Disamping hukum waris, sebenarnya masyarakat banyak yang memakai sistem hibah, bagaimana pendapat anda? Menurut saya, fenomena pembagian harta warisan ini memang cukup menarik. Masyarakat tidak mau “menyalahi” hukum Islam, tetapi kalau itu diterapkan secara saklek 2:1, mereka
3/5
“Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum di Indonesia” : Opini 2 Edisi 37 Ditulis oleh suhmawardi Senin, 19 Maret 2012 08:16 -
khawatir tidak berbuat adil terhadap anak-anaknya. Maka, jalan keluarnya menggunakan hibah dan wasiat. Artinya dalam masyarakat yang pengetahuannya sudah memadai, maka kesadaran mereka menjadi lebih baik dan berusaha berbuat adil bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana pandangan anda tentang gono-gini (harta bersama)? Harta gono-gini diakui oleh Kompilasi Hukum Islam. Ini adalah sisi baiknya dari KHI yang memasukkan adat dan tradisi. Gono-gini tidak ada di dalam kitab Fiqh, karena ini adalah budaya yang dikekalkan menjadi Islam. Gono-gini adalah hasil ijtihad ulama Indonesia. Dan ini yang sering dikritik oleh kelompok fundamentalis yang tidak setuju dengan KHI, karena dianggap tidak “murni” ajaran Islam. Namun, banyak orang yang tidak paham bahwa kalau suami meninggal, maka hartanya dibagi dua dulu, baru harta suami inilah yang dibagi kepada ahli warisnya. Orang tahunya suami meninggal isteri dapat sepertiga, dan tidak dibagi dua dulu, sebagai harta gono-gini. Dalam KHI pun harta harus di bagi dua dulu. Harta bersama dulu, baru harta wasiat, dan harta warisan. Jadi harus jelas, ini hak saya, ini hak suami dibagi dua. Misalnya saya punya dua rumah, rumah 1 dan rumah 2, rumah yang 1 milik isteri, rumah yang 2 milik suami dan ini yang bisa dibagi. Kalau seperti itu, apakah perempuan menjadi lebih diuntungkan? Bisa jadi seperti itu. Namun, dalam konteks hukum waris Islam, isteri mendapat sepertiga dan yang menjadi masalah kalau ada anak laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan mendapat lebih sedikit daripada anak laki-laki. Tapi sebetulnya isteri mendapat hak di dalam KHI. Makanya saya katakan ada baik dan tidak baiknya Kompilasi Hukum Islam kita. Sebetulnya KHI masih harus di pertahankan dalam konteks hak isteri. Karena hak isteri dia punya hak waris, dia mengakui harta bersama, jadi harta waris di bagi dua dulu, separuh untuk laki-laki dan separuh itulah yang bisa di dibagi, dan di dalam separuh itu isteri punya hak lagi. Pada sisi anak-anaklah masalahnya, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki mendapatkan lebih banyak bila dibandingkan anak perempuan. Ini seringkali tidak adil, sebab biasanya perempuan kontribusinya lebih besar karena melayani bapak-ibunya. Bagaimana sebaiknya mensiasati dilematisnya hukum waris Islam ini? Menurut saya, cara mensiasatinya adalah dengan hibah dan wasiat. Hibah itu ada dua macam yaitu hibah secara terbuka, artinya hibah yang mana keluarganya tahu bahwa dia dapat ini, dan hibah secara tertutup, artinya orangtuanya mencatatkan harta hibah ke notaris untuk anaknya tetapi belum tentu yang lain tahu, dan ini sah. Begitupun dengan wasiat, ia tidak diberitahukan kepada ahli warisnya tetapi mencatatkan ke notaris atau ke seorang tokoh/ulama. Hal semacam ini memungkinkan dalam hukum Islam. Namun, wasiat totalnya tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah harta waris, agar tidak menimbulkan masalah dengan ahli waris lainnya, karena sebetulnya dalam konteks hukum waris yang menjadi penting adalah kebersamaan. Dapatkah anda memberi gambaran tentang putusan-putusan pengadilan soal hak waris selama ini? Saya tidak bisa gambarkah secara pasti, tetapi waris itu hanya 0, 5 % dari gugatan yang masuk ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu tidak banyak yang meneliti juga, ada satu yang
4/5
“Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum di Indonesia” : Opini 2 Edisi 37 Ditulis oleh suhmawardi Senin, 19 Maret 2012 08:16 -
meneliti tentang praktik waris namanya Pak Retno Lukito dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetapi tidak sampai ke praktik peradilan agamanya. Tetapi bagaimana penafsiran hukum waris yang berkeadilan di dalam Islam, itulah saya kira yang perlu dikedepankan. SCN-Crest kemarin berencana melakukan kajian tentang putusan-putusan pengadilan dan waris, dan sampai saat ini belum selesai dilakukan, masih dalam proses. Tetapi, asumsi saya bahwa tidak banyak masyarakat yang tahu tentang bagaimana sistem pembagian waris, dan kedua, sistem pembagian waris kalau dilihat dari hukum di Indonesia memang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan hukum nasional, tetapi ada yang berdasarkan hukum Islam. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang perubahan peradilan agama tahun 2006, semua perempuan Muslimah tidak bisa lagi membawah kasusnya ke peradilan umum. Sepengetahuan anda, bagaimana praktik pembagian waris buat perempuan di negara lain? Saya kira Indonesia ini cukup unik, sebab negara-negara lain seperti Malaysia dan Mesir tidak ada yang mengenal istilah harta bersama (gono-gini). Bisa dibilang, Indonesia cukup progresif kecuali poligaminya ya…. Saya menilai berdasarkan hukumnya iya, tetapi bagaiman praktiknya di lapangan memang sangat tergantung dari sistem sosial yang ada di masyarakat. Di Indonesia harus di akui bahwa Islam itu plural meskipun sekarang diarahkan ke satu Islam yang monolitik tetapi di dalam masyarakat masih sangat plural. Praktek hukum waris pun di persepsikan berbeda, tergantung dengan sistem masyarakatnya, seperti yang saya jelaskan terkait penelitian SCN di Lombok dan Sumatera Barat. Ini menarik, masyarakat Minangkabau mengakui “Islam kami berdasarkan pada syariat dan syariat kami berdasarkan kitabullah.” Tapi beberapa labai (tkoh agama) yang kami temui di Minangkau beranggapan bahwa yang benar adalah harus dibagi sama laki-laki dan perempuan, kalau itu pencarian Mak dan Bapaknya. Ini berbeda dengan di Lombok, sebagian masyarakatnya beranggapan kalau seorang suami meninggal, maka harta bukan milik isterinya tetapi menjadi milik harta keluarga suaminya. Bisakah anda memberikan statement akhir dari pembicaraan kita ini? Iya. Saya ingin menegaskan bahwa praktek Islam bisa berbeda-beda tergantung bagaimana sistem sosialnya. Ini menunjukkan bahwa memang budaya dan adat dan agama masih saling berhubungan. Masyarakat Minangkabau berbeda dengan masyarakat Lombok dan juga masyarakat parental Jawa. Untuk konteks hukum waris Islam, yang perlu dilakukan adalah menggandeng para hakim agar dalam membuat sebuah keputusan, selalu mempertimbangkan rasa keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, kita juga perlu menggandeng para ulama, sebab realitasnya merekalah yang menjadi tempat bertanya oleh masyarakat terkait dengan persoalan keagamaan. Bagaimana para ulama ini juga paham tentang hukum faraid, dan juga spirit yang terkandung dari ajaran Islam tentang hak waris perempuan ini. (Riri Khariroh)
5/5
