BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



Ukuran buku Jumlah halaman Naskah Penyunting Gambar Kulit

: 17 cm x 24 cm : viii+ 48 : Sub Bagian Tata Usa : Sub Bagian Tata Usaha : Seksi Integrasi Pengolahan Data :

Dicetak oleh

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ii

Kata Pengantar

Dalam penjabaran dan kebijakan Rencana Strategis BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Renstra BPS-KAKS) Tahun 2015–2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Termasuk juga kontribusi BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta program lanjutan dalam quickwins presiden. Semua unit kerja, satuan kerja, pimpinan, dan staf BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS RI sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Renstra BPS RI Tahun 20152019. Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2015–2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya Renstra BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2015–2019. Semoga dokumen perencanaan ini bemanfaat. Jakarta, Juli 2015 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

MUNAWAROH, SE, MAB NIP. 19550110 199201 2001 iii

RENSTRA BPS KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU 2015-2019

Ringkasan Eksekutif

Undang-undang No. 16 tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, dan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 58 Tahun 2007 Tanggal 18 Februari 2007 tentang Pembentukan 40 BPS Kabupaten/Kota bahwa BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik dasar di tingkat kabupaten

berupa sensus dan survei, untuk

menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS RI. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015– 2019, BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuannya untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menetapkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang juga telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;

iv


(3) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan

perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL);dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman

v


bagi BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mewujudkan visinya sebagapelopor data statistik terpercaya untuk semua.

vi


DAFTAR ISI H KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN

ii

DAFTAR ISI

iii

I D B BAB I. PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3.

LATAR BELAKANG KONDISI UMUM POTENSI DAN PERMASALAHAN

2 3 6

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS

12 13 17 19

BAB III. STRATEGI DAN ARAH 3.1. 3.2..

AGENDA PRIORITAS STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

26 29

BAB IV. PENUTUP DAFTAR TABEL Tabel 1. Rumusan Visi Misi dan Tujuan BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 Tabel 2. Tujuan dan Target BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 Tabel 4. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kab. Adm. Kep. Seribu LAMPIRAN

17 19 20 30 39 46

vii


BAB I PENDAHULUAN

1


1.1.

LATAR BELAKANG BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

mempunyai tugas

u n t u k menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pemerintah da n pengguna data lainnya. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya

perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan

pemantauan dan mengevaluasi program-program magars asaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan khususnya diwilayah

Kabupaten

Administrasi

Kepulauan

Seribu

untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat da pat dica pai dengan efektif. Dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum 2014. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disusun Kementrian/Lembaga harus mengacu kepada RPJM Nasional 2015-2019. Perpres No. 5 Tahun 2010 juga mengatur kewajiban Kementrian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis 2010-2014 dengan menyusun visi dan misi RPJMN 2010-2014. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementrian/Lembaga maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Renstra BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 mengacu kepada Renstra BPS RI yang disusun berlandaskan Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang statistic. Renstra sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif. Renstra BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu di bidang statistic dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu diharapkan dapat menjadi acuan umum jajaran BPS Kabupaten Kepulauan Seribu dan pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan statistic selama lima tahun kedepan. Untuk lrbih mudah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan perlu dijabarkan lebih rinci ke dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan

2


(RKT). Rencana Strategis yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan diharapkan dapat memeuhi tuntutan kebutuhan data dan informasi statistic yang semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan masalah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Kepulauan Seribu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menentukan arah pembangunan dengan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kebijakan pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPS Kabupaten Kepulauan seribu 2015-2019.

1.2.

KONDISI UMUM Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan

strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi statistik yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang bergunan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang didalamnya terdpapat berbagai ukuran kinerja dalam bentuk output dan outcome, merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Dalam rangka menjamin tercapainya pembangunan nasional, Pemerintah menetapakan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) tahun 2005-2025. Visi dalam RPJPN tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan

3


dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sebagai bagian dari pemerintahan RI, BPS Kabupaten Kepulauan Seribu tentu mendukung program tersebut dan berkontribusi dalam pencapaiannnya melalui peenyedian data dan informasi statistic yang berkualitas sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi program pemerintah. Dalam rentang waktu 2011-2013 terakhir, perkonomian Kabupaten Kepulauan Seribu telah dihitung mencapai pertumbuhan rata-rata 0,24 persen per tahun. Adapun Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 248,17 juta rupiah, termasuk produksi minyak dan gas (migas), atau 25,14 juta Rupiah tanpa migas. Pendapatan perkapita sebesar 248,17 juta Rupiah, termasuk migas; dan 25,14 juta rupiah tanpa migas. Dari pengukuran indikator kesejahteraan rakyat, diketahui kesejahteraan juga semakin meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,50 tahun 2009 menjadi 71,73 tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 2,60 % tahun 2012 menjadi 2,50 % tahun 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 11,57 % tahun 2009 menjadi 6,03 % tahun 2013. Pencapaian tersebut merupakan modal yang berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing pada periode berikutnya. Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS,Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

sangat dibutuhkan baik oleh

Pemerintah maupun sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain: 1.

Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;

2.

Menghindari

kemungkinan

terjadinya

penyelenggara statistik; dan 4

duplikasi

kegiatan

oleh

para


3.

Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2010-2014 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, kunjungan tamu asing, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik. Selain upaya mewujudkan SSN, BPS juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS selama periode Renstra 2010-2014 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain: 1.

Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial.

2.

Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Sektor Pertanian Perikanan Tangkap dan Budidaya ikan..

3.

PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan pengguna data BPS memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti: 1.

Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik) Melalui situs Website

2.

Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan Website.

3.

Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam mendukung terciptanya good governance ,and clean government dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS RI

telah menghasilkan capaian, diantaranya

5


Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat BPS.RI di tahun 2014, dengan nilai : 60 point 1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN BPS Kabupaten Kepualaun Seribu sebagai instansi dibawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mempunyai visi, misi, maupun tugas yang sama dan parallel. Berdasarkan Perarturan Presiden Nomor 86 tahun 2007 BPS mempunyai tugas sebagai penyelenggara kegiatan statistik, terutama statistik dasar, untuk pemerintah dan masyarakat umum baik nasional maupun regional.

1.3.1 Potensi Dalam melaksanakan tugas, BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS Kabupaten

Administrasi

Kepulauan

Seribu

sebagai

instansi

vertikal

dalam

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain: 1.

Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2.

Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

3.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

5.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

6.

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah; dan

7.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembentukan 40 BPS Kabupaten/Kota bahwa BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan Instansi Vertikal yang bertanggungjawab

6


langsung kepada BPS Provinsi DKI Jakarta

dan melaksanakan koordinasi

dengan pemerintah di Tingkat Kabupaten. Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar di lingkup regional Kabupaten Kepulauan Seribu. BPS Kabupaten Kepulauan Seribu juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh pemerintah kabupaten Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Potensi BPS Kabupaten Kepulauan Seribu dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Rencana penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications ini menjadikan penyajian data BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses, serta memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Peningkatan daya saing ekonomi sejalan dengan terbentuknya MEA pada akhir 2015, berdampak pada peningkatan kebutuhan data statistik yang terpercaya dalam merumuskan kebijakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

1.2.2. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data mencakup masalah internal maupun eksternal.

Permasalahan internal yang menonjol yang

menyebabkan belum dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukankan, adalah

7


terbatasnya

jumlah maupun kualutas sumber daya manusia (SDM) statistik yang

profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas, dan terbatasnya jumlah tenaga enumerator di tingkat kecamatan. Keterbatasan jumlah petugas statistik menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan yang semakin meningkat. Kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc seringkali terdapat pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. . Kondisi daerah yang sulit dijangkau, yang merupakan gugusan pulau-pulau, juga

memerlukan petugas

enumerator yang handal bagi percepatan proses pengumpulan data. Permasalahan SDM tersebut timbul antara lain, kareana belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (vacant) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Sarana dan prasarana TIK yang dimiliki BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu s u d a h sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, walaupun dari segi jumlah belum memadai. Masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara stand alone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Permasalahan

eksternal

yang menonjol

adalah rendahnya kesadaran

responden,baik rumahtangga maupun perusahaan dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan kualitas data dan response rate yang rendah. Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat

8


penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui nasional di semua Negara. Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya kebutuhan data yang semakin beragam

dan

informasi statistik

wilayah kecil y a n g

m e n i n g k a t , termasuk data mikro atau individu.

s emak in

Kebutuhan data tersebut

berkembang setelah diimplementasikannya undang-undang tentang otonomi daerah. Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber informasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS. Koordinasi antar instansi masih belum optimal, sehingga terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan

statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Permasalahan tersebut timbul akibat optimalnya implementasi 4 prinsip dasar dari 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain: (i)

National Statistical Offices

(NSO)

berhak

untuk membetulkan dan

mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik. (ii)

Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei

maupun

catatan

administrasi di mana NSO bertanggungjawab

terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.

9


(iii)

Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.dan

(iv)

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan

informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi Strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas

10

BAB II VISI MISI DAN TUJUAN

11


2.1. VISI Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk : a.

Mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa yang akan datang

b.

Memberikan arah dan fokus terhadap strategis yang jelas

c.

Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi

d.

Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi

e.

Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi, dan

f.

Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-1019 dibangun dengan

memperhatikan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang menuntut tantangan keberagaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah yang lebih kecil, teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik. Dengan memperhatikana berbagai hal tersebut di atas, maka

Visi BPS

Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 adalah sama dengan Visi BPS 2010-2014, yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya di lingkup kabupaten Kepulauan Seribu, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang 12


sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS Kabupaten Kepulauan Seribu (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik

2.2.

MISI. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang sudah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reson of being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui da mengenal keberadaan instansi pemerintah dalam peneyelenggaraan pemerintahan Negara. Misi

BPS

sebagaimana

instansi

pemerintah

lain

dirumuskan

dengan

memperhatikan kewenangan yang dimiliki seperti yang diamanatkan peraturan perundangundangan yaitu

RPJMN 2015-2019 mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BPS.

Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perekmbangan lingkungan strategis. Tabel 1. Pernyataan Visi dan Misi BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Pernyataan misi BPS Kabupaten Kepulauan Seribu yang dikaitkan dengan Visi tersebut mengandung arti :

13


1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional “Menyediakan data statistik … “Badan

Pusat

Statistik

merupakan

penyelenggara

statistik

dasar,

yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas,

baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86

tahun 2007)”. “ berkualitas … “Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni

relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat

diakses, dan dapat

diinterpretasikan

“ melalui kegiatan statistik yang terintegrasi … “Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat

terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti

alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter . Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersamasama oleh

pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling

memperkuat dalam

memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari t

terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”. “ dan berstandar internasional… “Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”. 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik “ Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan …

14


“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang

ecara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam

penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. “ Pembinaan dan koordinasi … “BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait memiliki

dengan

pelaksanaan

kegiatan

statistik

sektoral.

BPS

juga

mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: (1) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; (2) Pengembangan statistik sebagai ilmu; (3) Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; (4) Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; (5) Pengembangan sistem informasi statistik; (6) Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; (7) Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; (8) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a.

Pelaksanaan kegiatan statistik;

b.

Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. 15


Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”. 3.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan “ Membangun insan statistik … “Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai -nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”. “ yang profesional… “Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”. “ berintegritas … “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik -kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”. “ amanah… “Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

16


2.3.

TUJUAN.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. Tabel 1. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019

VISI BPS 2015-2019

MISI BPS 2015 -2019 PELOPOR DATA STATISTIK TERPERCAYA UNTUK SEMUA

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

TUJUAN 2019

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut. 1.

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan: o Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, o

Misi ke-2 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.

Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: o

Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 17


o


3.

Tujuan 3 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: o


Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS Kabupaten Kepulauan Seribu untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi.. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. . Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan hal

BPS

Kabupaten

Administrasi

Kepulauan

Seribu

dalam

penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented

government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

18


Tabel 2. Tujuan dan Target BPS kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 TARGET

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

95%

95%

95%

95%

95%

2

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS

100% 100%

100%

100%

100%

3

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS-RI

60 70 Point Point

80 Point

85 Point

90 Point

(1)

2.4.

Sasaran Strategis BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS

yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini

19


Tabel. 3 Tujuan dan Sasaran Strategis BPSabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019 TUJUAN

SASARAN STRATEGIS TEKNIS

T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data BPS

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data SS3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien

SS4. Meningkatnya pengguna yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS SS6. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS7. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS SS8. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut. Sasaran strategis dari tujuan pertama: ”Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas”, adalah: 

“ Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS” Dengan indikator sasaran: 1.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

2.

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

3.

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

4.

Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu

5.

Jumlah publikasi/laporan yang memiliki ISSN/ISBN

6.

Basis data terpadu program perlindungan sosial.

7.

Persentase basis data terpadu Program Perlindungan Sosial dan Pemutakhiran Data Terpadu tepat waktu.

20




“Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent

engagement”) Dengan indikator sasaran: 1.

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

2.

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

3.

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha

Sasaran strategis dari tujuan kedua: ”Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, adalah: 

“Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)” Dengan indikator sasaran: 1.

Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS

2.

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

3.

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

4.

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Sasaran strategis dari tujuan ketiga: ” Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik”, adalah: o

“Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN Dengan indikator sasaran: 1.



Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

“Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN Dengan indicator sasaran 1.

Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada kementerian/lembaga

Sasaran strategis dari tujuan keempat: ”Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah: o

“Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 21


Dengan indikator sasaran: 1.

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

2.

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I



“Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Dengan indikator sasaran: Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS. RI



“Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Dengan indikator sasaran: Opini terhadap Laporan Keuangan BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Inspektorat BPS RI

2. 5. NILAI INTI BPS Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut. Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: 

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),



Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),



Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut: 1.

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a.

Kompeten mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,

b.

Efektif memberikan hasil maksimal,

c.

Efisien mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,

22


d.

Inovati selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,

e.

Sistemik meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2.

Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a.

Dedikasi memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

b.

Disiplin melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

c.

Konsisten

d.

selarasnya kata dengan perbuatan,

d.

Terbuka menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,

e.

Akuntabel bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3.

Amanah Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a.

Terpercaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

23


b.

Jujur melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

c.

Tulus melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok,

dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk

perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa, d.

Adil menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

24

BAB III ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN

25


3.1. Agenda Prioritas Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia

yang

mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.

Gambar 1 Tahapan RPJPN 2005-2025

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu: 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.

2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

26


3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain: 1.

Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.

2.

Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008.

3.

Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.

4.

Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan

Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas. 27


5.

Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

6.

Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.

7.

Nawacita

ketujuh

–

Mewujudkan

kemandirian

ekonomi

dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya. 8.

Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).

9.

Nawacita kesembilan – Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya. Quickwins dan program lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang

telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Quickwins BPS adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan.

28


Quickwins BPS digunakan untuk mendukung quickwins nasional yaitu penyempurnaan data kemiskinan dengan sasaran jumlah penduduk miskin menjadi 10,25% dari 11,25%.

Sedangkan program lanjutan untuk BPS ada pada kegiatan

Publikasi Indeks kesetaraan dan Keadilan Gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif Alokasi Dana Desa. Sasaran kegiatan ini adalah menguatnya peran lembaga yang memberikan perspektif gender dengan indikator jumlah publikasi/ laporan Indeks Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender per kabupaten yang terbit tepat waktu. 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya. Tabel. 1. Arah dan Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Administrasi Kep. Seribu

29

1.1

1

No.

Indikator Kinerja

Arah Kebijakan

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS kualitas data BPS Kep.Seribu - Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistic BPS Kep.Seribu Sebagai rujukan utama - Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS JML publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu - Jumlah Laporan Diseminasi Statistik - Jumlah Publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus 2015 - Jumlah Publikasi/laporan Statistik Tanaman Pangan - Jumlah Publikasi/laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan - Jumlah Publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 - Jumlah Publikasi/ Laporan Neraca Produksi - Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial - Persiapan Publisitas SE’2016

- Persentase konsumen yang merasa puas dengan

Meningkatnya Rasa Puas Konsumen dg Kualitas data BPS

Peningkatan kualitas data Persentase konsumen yang merasa puas dengan Meningkatstatistik kualitas data statistik kan Pemasukan Dokumen

Tujuan / Sasaran

Program PPIS

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Strategi Tersedianya data dan Informasi Staitistik yang akurat, tepat waktu, dan dapat diTersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas,lengkap,akurat, dan tepat waktu

Tabel 4 . Arah dan Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Administrasi Kep. Seribu


29

engagement)

Persentase pema-

Meningkatkan

Survei Kependudukan dan Ketenagakerjaan/rutin sukan Dokumen Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS2015) Survei Statistik Kesejahteraan Rakyat Survei Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Survei Neraca Pengeluaran - Survei analisis dan pengembangan statistic - Survei Penduduk Antar Sensus’2015 - PBDT”2015 Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei dengan pendekatan Usaha - Survei Statistik Peternakan, Perikanan,dan Kehutanan - Survei Statistik Industri, Pertambangan dan penggalian, Energi, dan Konstruksi - Survei Statistik Distribusi/rutin - Sensus Ekonomi 2016 - Survei Statistik Harga - Survei Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata - Survei Neraca Produksi - Survei Neraca Pengeluaran - Survei analisis dan pengembangan statistik

-

vei dengan pendekatan rumah tangga

hubungan dengan sum-

ber data (respondent

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sur-

Meningkatnya kualitas

Kinerja

1.2

Arah Kebijakan

Indikator

Tujuan / Sasaran

No.

yanan Informasi Statistik (PPIS)

tas,lengkap,ak urat, dan tepat waktu

dan Pela-

Penyediaan

Program

Program

yang berkuali-

masi statistik

data dan infor-

Tersedianya

Strategi


30

Kinerja

Sasaran

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistic melalui website BPS Kab Kepulauan Seribu - Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Kepulaun Seribu - Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan dan prasarana BPS Kepulauan Seribu - Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data - Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS Kab. Adm. Kepulauan Seribu

Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei dengan pendekatan non rumah tangga, non Usaha - Survei Neraca Pengeluaran - Penggambaran Peta SE’2016

Indikator

Tujuan /

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

31

2.1

2

No.

Arah

Meningkatnya Pelayanan Prima terhadap Pengguna Data

Meningkatkan Pelayan Prima terhadap Pengguna data

Meningkatkan Persentase pemasukan Dokumen

Kebijakan

Program

Tersedianya sarana Program Penyediaan dan dan prasarana pela- Pelayanan Informasi yanan terhadap Statistik (PPIS) pengguna data dg menggunakan IT

Tersedianya sarana Program Penyediaan dan prasarana pela- dan Pelayanan Informayanan terhadap si Statistik (PPIS) pengguna data dg menggunakan IT

Tersedianya data dan Program Penyediaan dan informasi statistik Pelayanan Informasi yang berkualiStatistik (PPIS) tas,lengkap,akurat, dan tepat waktu

Strategi


3.2

3.1

3

No. Kinerja

Strategi

32

- Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu

Meningkatnya Meningkatkan Jumlah Laporan Dukungan Manajemen pengawasan pengawasan akuntadan akuntabilitas kinerja - Persentase rekomendasi yang telah selesai bilitas kinerja, aparatur BPS Kepupengguna anggaran ditindaklanjuti dan pelaksanaan lauan Seribu kegiatan aparatur - Persentase Hasil Penilaian SAKIP oleh In- BPS Kep. Seribu spektorat

Tersedianya Laporan Keuangan BPS Kepulauan Seribu yang acuntabel

Meningkatnya kuali- - Persentase Pegawai yang menduduki jabatan Meningkatnya Tersedianya tas birokrasi BPS Kepu- SDM manajemen yang fungsional tertentu sumber daya manusesuai dengan lauan Seribu sia BPS RB, dan PIA - Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Memperbaiki Meningkatnya birokrasi BPS sumber daya Kepulauan Seri- Manusia bu

Arah Kebijakan

Indikator

Peningkatan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat birokrasi yang akuntabel

Tujuan / Sasaran

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (PDMPTTL)


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program


3.2

3.1

3

No.

oleh

33

Meningkatkan pengawasan akuntabilitas kinerja, pengguna anggaran dan pelaksanaan kegiatan aparatur BPS Kep. Seri- Persentase pembayaran upah dan gaji bu yang tepat waktu

Meningkatnya Jumlah Laporan Dukungan Manajemen pengawasan dan akuntabilitas - Persentase rekomendasi yang telah kinerja aparatur selesai ditindaklanjuti BPS Kepulauan Seribu - Persentase Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Meningkatnya - Persentase Pegawai yang menduduki Meningkatnya kualitas manabirokrasi BPS jabatan fungsional tertentu jemen sumber Kepulauan Seribu daya manusia - Persentase pegawai yang berpendidiBPS kan minimal Diploma IV atau Strata I

In- Meningkatnya birokrasi BPS Kepulauan Seribu

Kinerja

SAKIP

Arah Kebijakan

Indikator

Peningkatan Hasil Penilaian birokrasi yang spektorat akuntabel

Tujuan / Sasaran

Tersedianya Laporan Keuangan BPS Kepulauan Seribu yang acuntabel

Tersedianya SDM yang sesuai dengan RB, dan PIA

Memperbaiki sumber daya Manusia

Strategi




Program


3.3

No. Kebijakan

Kinerja

34

- Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan

- Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik

Meningkatkan Kuantitaas Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai BPS Kepulauan Seribu yang baik

Arah

Indikator

Meningkatnya Tata kelola - Persentase sarana dan prasarana Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kondisi baik

Tujuan / Sasaran

Program

Tersedianya Laporan Program Peningkatan Tata Kelola Penggunaan Sarana dan Prasarana Anggaran dan Pelaksa- Aparatur BPS ( PSPA) naan Kegiatan yang akuntabel.

Strategi


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


4.1. TARGET KINERJA Penilaian terhadap salah satu lembaga Perwakilan BPS Pusat yaitu BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

selama kurun Tahun 2015, Belum

dilaksanakan tetapi pada Bulan Juni 2013 Inspektorat melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sistem pelaporan yang hirarki dari satker BPS kabupaten/kota ke satker provinsi hingga satker Kantor BPS RI memerlukan waktu. Disisi lain tenggat waktu harus dipenuhi sehingga satker di tingkat lebih tinggi kekurangan waktu untuk mengevaluasi laporan. Kertas kerja pembantu yang memuat berbagai informasi harus dimasukkan kedalam laporan. Hingga memudahkan operator dan mempersingkat waktu pengisian. Membangun sistem pelaporan yang berbasis program online. Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagai tujuan utama BPS dinyatakan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, pada periode tahun 2015 sebagaimana telah dipaparkan terlihat pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang mendukungnya. Dengan demikian penyediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu dapat terpenuhi. Pada Tujuan-1, indikator kinerjanya mencapai

95 persen, bahkan

indikator pada sasaran yang menjabarkanya mempunyai tingkat pencapaian sesui target yaitu 100 persen yaitu untuk sasaran penyediaan data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas, adapun dimensi kualitas lainnya dijabarkan dalam Tujuan-2, yaitu Meningkatkan Pelayanan Prima, sasaran-sasaran strategis yang ditargetkan seperti kontrol kualitas dan penyebarluasan data ditandai dengan tingkat pencapaian yang memuaskan. Bahkan layanan terhadap konsumen selalu di atas target yang ditetapkan. Hal ini karena pengguna data yang menjadikan produk BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai rujukan yang sangat penting.

37


Kunjungan pengguna data dan informasi statistik yang menggunakan Situs Web BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dan Tujuan-3 merupakan pendukung untuk mencapai visi BPS sebagi Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Untuk mencapai kinerja yang handal jelas dibutuhkan peralatan yang mendukung serta kapasitas SDM yang mampu secara teknis dan manajerial. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk pegawai menjadi perhatian pimpinan lembaga, berdasarkan indikator kinerjanya terlihat sesui harapan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah dapat dipenuhi pada periode tahun 2014, sehingga upaya dalam pencapaian visi BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada akhir periode tahun 2015 dapat diwujudkan. 4.2. KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai strategi BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kabupaten Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut:

38

39

Tujuan.1

PPIS

PPIS

PPIS

PPIS

(2)

(1)

Indikator Sasaran.2

Sasaran 2

Indikator Tujuan.2

Tujuan.2

Indikator Sasaran.1

Sasaran.1

Indikator Tujuan.1

Tujuan/ Sasaran Program

Program/ Kegiatan

100

100

95

95

(3)

2015

100

100

95

95

(4)

2016

100

100

95

95

(5)

2017

Target (%)

100

100

95

95

(6)

2018

100

100

95

95

(7)

2019

170

170

468

468

(8)

2015

170

170

468

468

(9)

2016

170

170

468

468

(10)

2017

170

170

468

468

(11)

2018

Alokasi Anggaran (Dalam juta rupiah)

Tabel 5. Matriks Target Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2015-2019

170

170

468

468

(12)

2019

BPS Kep.Seribu

(13)

Unit Organisas i

40

(2)

Tujuan/ Sasaran Program

100 100 100 100

100 100 100 100

Sasaran Kegiatan (Output 1)

Indikator 1

Sasaran Kegiatan (Output 2)

Indikator 2

85

60

(4)

2016

80

60

(3)

2015

Indikator Sasaran 3

PDMPTT Sasaran.3 L / PSPA

Indikator Tujuan.3

PDMPTT Tujuan.3 L / PSPA

(1)

Progra m/ Kegiata n

100

100

100

100

90

60

(5)

2017

Target (%)

100

100

100

100

95

60

(6)

2018

100

100

100

100

95

60

(7)

2019

100

100

100

100

1.608

1.608

(8)

2015

170

170

468

468

1.995

1.995

(9)

2016

170

170

468

468

1.517

1.517

(10)

2017

170

170

468

468

6.592

6.592

(11)

2018

Alokasi Anggaran (Dalam juta rupiah)

170

170

468

468

1.428

1.428

(12)

2019

Kep.Seribu

BPS

(13)

2015

Unit Organisasi

BAB V PENUTUP


4.1 tinjauan umum Renstra 2015 - 2019 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2015 - 2019, yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran yang meliputi 3 (tiga) program. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang obyective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang

bagi keperluan

pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Secara umum, tujuan BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka menyediakan berbagai data dan Informasi statistik di berbagai bidang sudah tercapai, namun demikian tidak dipungkiri bahwa dalam segi kualitas data yang dihasilkan masih ditemui beberapa kelemahan. Kondisi ini tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, baik yang berasal dari Jangkauan Wilayah (geografis) yang sangat jauh, responden maupun petugas lapangan. Sebagaimana diketahui, di era reformasi saat ini, masyarakat menjadi semakin kritis dalam memandang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tampaknya turut mempengaruhi hasil pengumpulan data yang dilakukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, baik pada survei yang berbasis rumah tangga maupun perusahaan/badan usaha. Tidak jarang petugas

42


mengalami

kesulitan dalam mengunjungi dan mewawancarai rumah

tangga maupun perusahaan/badan usaha yang menjadi responden terutama di daerah sulit, ( pulau-pulau terjauh). Menyikapi berbagai kendala/hambatan di atas, tampaknya sosialisasi mengenai kegiatan statistik serta pemanfaatannya bagi pemerintah, badan usaha/swasta

dan

masyarakat

umum

perlu

terus

dilakukan

secara

berkesinambungan. Pada akhirnya untuk dapat mewujudkan data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu perlu adanya dukungan dari semua pihak, baik pada level pemerintahan, masyarakat umum, masupun dunia usaha/swasta. Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah : Terbatasnya waktu pengumpulan data dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut berdampak langsung antara lain terhadap perolehan data dari lapangan yaitu tidak terpenuhinya target pengumpulan data. Khusus pada data usaha, seperti pada sektor pertanian perikanan, dan pariwisata, persentase pemasukan data dari lapangan masih belum optimal. Kendala utama dalam penyediaan data Statistik, yang sering dialami adalah kondisi geografis yang cukup sulit. Tersebarnya pulau-pulau baik yang berpenghuni maupun pulau-pulau wisata menjadi hambatan yang terjadi dalam setiap pengumpulan data di lapangan. Dalam penyediaan data ekonomi BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupaya untuk dapat menyajikan informasi ekonomi dari segala aspek yang ada, seperti data ekonomi mikro dan data ekonomi makro. Bidang Statistik Produksi melaksanakan penyediaan data sektor Industri, pertanian dan perikanan. Sedangkan data sektor Perdagangan, Pariwisata, Jasa dan sektor lainnya dalam ekonomi mikro dilaksanakan oleh 43


bidang Statistik Distribusi. Penyediaan data ekonomi makro dilaksanakan oleh bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang terdiri atas data yang disediakan bersifat lintas sektor dan menyeluruh,

data ekonomi makro yang tersedia adalah data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Data ekonomi dikumpulkan dari responden rumahtangga dan perusahaan. Secara umum pengumpulan data pada perusahaan cenderung lebih sulit, terutama pada perusahaan menengah dan besar, sedangkan usaha kecil relatif lebih mudah. Pengumpulan data dari perusahaan menjadi lebih sulit, Karena khawatir pengumpulan data dari perusahaan selalu dikaitkan dengan beban pajak yang akan mereka pikul setelah perusahaan mereka didata.

Hal lain yang

memperlambat pengumpulan data dari perusahaan adalah tidak tersedianya petugas yang dapat membantu dalam pengisian kuesioner, walaupun petugas lapangan telah menjelaskan kepada pihak perusahaan, Sebagian perusahaan menilai kegiatan statistik tidak memberikan nilai/manfaat secara langsung bagi usaha tersebut. Disisi lain, ada beberapa perusahaan yang cukup kooperatif, sehingga memudahkan petugas pengumpul data, bahkan ada perusahaan yang menugaskan staf khusus untuk melayani petugas statistik dalam melakukan pengumpulan data di perusahaan tersebut. Hambatan lain adalah tidak lengkapnya isian data dalam daftar isian (kuesioner), petugas perlu melakukan kunjungan ulang sehingga waktu pendataan mejadi bertambah. iMengoptimalkan sumber daya manusia dengan memberikan dan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya dengan memperdayakan pada setiap kegiatan dan program yang akan dilakukan/dilaksanakan baik segi teknis maupun administrasi agar dalam upaya peningkatan mutu individu satu sama lain saling bersaing dan berkompetitif.

44


Dalam meningkatkan pelayanan informasi Statistik kepada pengguna (user) diperlukan suatu sistem yang dapat membantu masyarakat agar dalam mengakses data dan memanfaatkan informasi lebih mudah dan praktis. Upaya pengembangan Sistem Informasi Statistik

Badan Pusat Statistik

senantiasa selalu dilakukan oleh BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkesinambungan, guna meningkatkan pelayanan bagi para konsumen data statistik khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Kabupaten maupun bagi masyarakat,

maka

Administrasi

menentukan

Kepulauan

Seribu

BPS

K a bupat en strategi-strategi

perkuatan data dan informasi statistik sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2015-2019, yang

menempatkan pembangunan data dan informasi

statistik sebagai program pendukung manajemen pembangunan baik ditingkat kabupaten maupun Nasional. Perkuatan data dan informasi statistik dilakukan dengan menata S D M dalam kerangka pencapaian goodgovernance

dan

clean

government. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data, dengan membangun pilar-pilar

pendukung

yang

meliputi

pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

45


Lampiran 1.

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR : 015 Tahun 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 - 2019 Menimbang :

Mengingat

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan data statistik yang berkualitas lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagaidasar dalam perencanaan pembangunan BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan program dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun ke depan melalui surat keputusan Kepala Badan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Penyelenggaraan Statistik Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423); 46


5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Kepala Badan Pusat Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 - 2019

Pasal. 1 Rencana Strategis pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2015-2019 yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut sebagai Renstra BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2015-2019 memuat gambaran umum situasi perstatistikan daerah, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pasal. 2 1. Renstra BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2015-2019 bidang statistik dan dugunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selama kurun waktu 2015-2019, 47


2. Penyusunan Renstra pada instansi vertikal Kepulauan

Seribu

Tahun

2015-2019

BPS Kabupaten Administrasi

harus

memperhatikan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal. 3

Renstra BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di

: JAKARTA

Pada Tanggal : 27 April 2015

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA,

MUNAWAROH, SE, MAB NIP. 19660110 199102 2001

48

DATA MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU Jl. Ikan Baracuda. No.14. Lt.2. Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Recommend Documents