BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN INDONESIA (“BAKI”)
PERATURAN ADMINISTRASI Tentang Penunjukan dan Penetapan Arbiter, Biaya Arbiter dan Pengurusan Keuangan
Pendahuluan 1. Peraturan Administrasi Tentang Penunjukan dan Penetapan Arbiter, Biaya Arbiter dan Pengurusan Keuangan ini menentukan penunjukan para arbiter dan pengurusan keuangan arbitrasi dalam seluruh perkara yang diatur oleh BAKI. 2. Suatu arbitrase diatur oleh BAKI sesuai dengan Peraturan ini apabila suatu Permohonan Arbitrase dimaksud Pasal 1 atau Pasal 2.1 Hukum Acara disampaikan dan didaftarkan pada Sekretariat. 3. Setiap istilah sebagaimana diberi pengertian di dalam Hukum Acara berlaku pada Peraturan ini, kecuali secara khusus diberi pengertian yang lain secara tegas. 4. Pengaturan ini merupakan pengaturan pelengkap dan lebih lanjut dari pengaturan yang telah dilakukan di dalam Hukum Acara BAKI, yang mencakup: 1. Penunjukan dan penetapan Arbiter tunggal atau Majelis, sebagaimana berlaku; 2. Pengurusan keuangan arbitrasi; 3. Pengurusan Perselisihan, termasuk yang berhubungan dengan para Arbiter, Para Pihak dan wakil sah mereka dengan pengiriman pemberitahuan yang layak, mengatur jadwal dan batas waktu pengajuan, mengatur sarana sidang dan seluruh hal lainnya untuk melancarkan jalannya Proses Arbitrasi; 4. Apabila berlaku, melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana ditentukan di dalam Hukum Acara; dan 5. Pemeriksaan cermat dan dikeluarkannya keputusan yang dibuat oleh Arbiter tunggal atau Majelis, sebagaimana berlaku. Penunjukan dan Penetapan Arbiter 5. Kriteria penunjukan seorang arbiter untuk menjadi Arbiter tunggal atau anggota dan ketua Majelis, sebagaimana berlaku, adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Acara atau kontrak di antara Para 1
6. 7.
8.
Pihak. Dalam semua hal, tujuannya adalah untuk menunjuk seorang arbiter yang memiliki integritas dan kemampuan, yang independen dan tidak memihak, serta yang akan dipertimbangkan oleh Para Pihak. Dalam hal Pengurus akan melakukan penunjukan atas seorang atau lebih arbiter, Pengurus akan melakukan pembicaraan dan pembahasan secara umum dengan memperhatikan substansi dari perselisihan. Pengurus tidak akan menunjuk Ketua dan/atau Wakil Ketua sebagai arbiter, kecuali apabila secara tegas dicalonkan oleh suatu Pihak sebagai arbiter yang dicalonkannya. Apabila suatu pihak atau 2 (dua) atau lebih Arbiter anggota mencalonkan Ketua, maka penunjukan akan dilakukan oleh Wakil Ketua, dan apabila suatu pihak atau 2 (dua) atau lebih Arbiter anggota mencalonkan Wakil Ketua, maka penunjukan akan dilakukan oleh Ketua. Dalam keadaan khusus, misalnya apabila tidak ada calon yang sesuai bagi dewan arbiter BAKI, maka Ketua dapat menunjuk seorang arbiter yang bukan merupakan anggota dewan arbiter BAKI.
Konflik Kepentingan 9. Setiap calon yang berpotensi bagi penunjukan itu harus membuat pernyataan penuh mengenai sifat independen dan tidak memihaknya, serta mengungkapkan fakta, keadaan atau hubungan yang dapat menimbulkan keraguan beralasan mengenai sifat independen dan tidak memihaknya. Pengurusan Keuangan BAKI 10. Pengurusan keuangan arbitrasi termasuk: i. Menentukan biaya Sidang Arbitrasi dan ketentuan penunjukan lainnya; ii. Secara rutin mengeluarkan rekening; iii. Memungut setoran biaya arbitrasi; dan iv. Memproses ongkos dan biaya Sidang Arbitrasi. Sidang Arbitrasi Tidak Memberikan Petunjuk Mengenai Biaya dan Pembayaran 11. Sidang Arbitrasi setiap waktu tidak akan mengeluarkan petunjuk menyangkut ongkos dan biayanya sendiri, serta pembayarannya. 12. Setiap masalah administrasi menyangkut ongkos atau biaya dalam arbitrasi diatur oleh Panitera. Ongkos Sidang Arbitrasi 13. Biaya Proses Arbitrasi ditentukan sesuai dengan Daftar Biaya Arbiter yang berlaku pada waktu dimulainya Proses Arbitrasi. Biaya ini harus dibayarkan setelah kesimpulan terakhir perkara. Pembayaran sementara dapat dilakukan atas kebijakan Sekretaris Kepala setelah dilengkapinya langkah penting di dalam Proses Arbitrasi sesuai dengan [poin 24 hingga 28 Peraturan ini]. 2
14. 15.
Dalam suatu keadaan tertentu, Sekretaris Kepala dapat mengizinkan biaya tambahan untuk dibayarkan kepada arbiter sebagaimana dijelaskan dalam Daftar Biaya Arbiter. Apabila Proses Arbitrasi diakhiri, ditarik atau diselesaikan, Sekretaris Kepala akan menentukan besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada arbiter. Dalam melakukan hal tersebut, Sekretaris Kepala harus mempertimbangkan langkah Proses Arbitrasi dimana arbitrasi diakhiri dan jumlah pekerjaan yang dilakukan atau waktu yang dihabiskan oleh Arbiter mengenai perkara itu. Dalam hal terdapat 3 (tiga) atau lebih Arbiter dalam pemeriksaan Arbitrasi, yang secara umum bersifat relatif pada anggota lain Sidang Arbitrasi, maka Arbiter tunggal atau Ketua Majelis, sebagaimana berlaku, yang memimpin akan menerima biaya ketiga.
Biaya Pemeriksaan Arbitrasi 16. Biaya lain (out-of-pocket expense) sewajarnya pemeriksaan berlangsungnya Proses Arbitrase yang perlu dikenakan akan ditanggung oleh Para Pihak dan diganti biaya sebenarnya. Biaya tersebut akan digantikan dengan diajukannya dan diverifikasinya oleh Kepala Sekretariat atas faktur (invoice) atau tanda terima. 17. Seorang Arbiter yang diminta untuk melakukan perjalanan di luar tempat tinggalnya akan digantikan dengan biaya tiket pesawat kelas bisnis, yang disertai dengan invoice atau tanda terima. 18. Selain dari biaya out-of-pocket, biaya per hari sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta Rupiah) akan diberikan kepada seorang Arbiter yang diminta untuk melakukan perjalanan diluar tempat tinggalnya, bilamana dibutuhkan akomodasi menginap. Apabila tidak diperlukan akomodasi menginap, maka biaya per hari sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) akan diberikan. 19. Biaya yang dibayarkan per hari pada poin 18 termasuk hal sebagai berikut yang karenanya tidak dapat diklaim sebagai biaya out-of-pocket: i. Akomodasi hotel; ii. Makan dan minum; iii. Cuci baju/dry cleaning/seterika; iv. Transportasi lokal (tidak termasuk transportasi ke dan dari bandara); dan v. Biaya komunikasi (telepon, faksimili, penggunaan internet, dsb.). Uang Dimuka dan Pembayaran 20. BAKI akan menagih uang dimuka dan pembayaran dari Para Pihak atas biaya arbitrasi. 21. Angsuran pertama uang dimuka dan pembayaran akan diminta dari Para Pihak segera setelah dimulainya arbitrasi atau permintaan admi-nistrasi. 22. Sekretaris Kepala dari waktu ke waktu dapat meminta uang dimuka dan pembayaran selanjutnya dari Para Pihak.
3
23. 24.
Kecuali ditentukan lain oleh Sekretaris Kepala, 50% dari uang dimuka tersebut harus dibayarkan oleh Pemohon dan sisa 50% dari uang di-muka tersebut harus dibayarkan oleh Termohon. Seluruh uang dimuka dan pembayaran harus dilakukan dan dipegang oleh Sekretariat dan disimpan di rekening bank BAKI yang khusus dibuka untuk maksud itu, atau apabila pembayaran dilakukan setelah jam bank ditutup, untuk sementara pada brankas BAKI dan harus disetorkan pada hari kerja bank yang pertama. Setiap bunga yang dapat dikenakan atas uang dimuka dan pembayaran tersebut menjadi milik BAKI dan harus dibuku-kan sebagai demikian oleh Sekretaris Kepala.
Pembayaran Sementara kepada Arbiter 25. Dalam keadaan yang layak dan atas permintaan arbiter, Sekretaris Kepala dapat mengizinkan dilakukannya pembayaran sementara. Dalam menghitung pembayaran sementara, Sekretaris Kepala harus mempertimbangkan tahap Proses Arbitrasi terkait dan pekerjaan yang dilakukan oleh Arbitrasi tunggal atau Majelis, sebagaimana berlaku, hingga kini. Hal berikut dapat dijadikan sebagai panduan untuk menentukan jumlah pembayaran sewajarnya. Tahap Proses Arbitrasi
Persentase Biaya
Dikeluarkannya perintah mendasar atau keputusan sebagian
Hingga 20%
Penyelesaian sidang pokok perkara
Hingga 50%
26. 27. 28.
Persentase sesuai dengan poin [25] diambil dari total jumlah biaya yang ditentukan berdasarkan Daftar Biaya Arbiter. Jumlah keseluruhan pembayaran sementara tidak boleh melebihi 50% dari biaya arbiter yang ditentukan berdasarkan Daftar Biaya Arbiter yang berlaku. Pembayaran sementara kepada Arbiter dapat dilakukan tanpa merujuk pada Para Pihak. Para Pihak akan diberitahukan oleh BAKI mengenai pembayaran tersebut melalui tagihan terbaru.
Kewajiban Hukum Biaya Arbitrasi 29. Para Pihak secara bersama-sama dan sendiri-sendiri berkewajiban atas biaya arbitrasi. BAKI bertindak sebagai agen Sidang Arbitrasi dalam menagih uang dimuka dan pembayaran tersebut, tetapi secara hukum tidak berkewajiban kepada Sidang Arbitrasi atau Para Pihak, kecuali untuk mencatat uang dimuka dan pembayaran yang ditagihkan tersebut. Keberlakuan
4
30.
Peraturan ini berlaku terhadap setiap dan seluruh Permohonan Arbitrase dan Perselisihan yang dimulai atau dimasukkan dan didaftarkan pada Sekretariat pada atau setelah tanggal 17 Maret 2011.
Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 17 Maret 2011. KETUA UMUM KOI SELAKU PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT ANGGOTA KOMITE OLIMPIADE INDONESIA TAHUN 2011
Rita Subowo.
5
