BAB. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya

BUKU PUTIH SANITASI KOTA TERNATE

BAB 1

BAB

1

1.1

Latar Belakang

Sektor sanitasi merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat sebagai bentuk indikasi rendahnya kualitas sanitasi mempengaruhi produktivitas masyarakat yang berdampak terhadap resiko terganggunya kesehatan masyarakat dan lingkungan terutama pada kawasan permukiman penduduk, kawasan pusat perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan pantai dan cekungan atau genangan air dan kawasan lainnya yang menyebabkan munculnya daerah rawan sanitasi. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota berdasarkan kondisi aktual yang mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih Sanitasi merupakan “database sanitasi kota” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi yang secara umum mengandung substansi: 1. Status (potret) terkini situasi sanitasi meliputi aspek teknis dan non teknis 2. Gambaran kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan kedepan 3. Rekomendasi awal/usulan penetapan area beresiko terkait peluangpengembangan layanan sanitasi Prioritas pembangunan sektor sanitasi merupakan salah satu aspek penting pembangunan daerah dalam mewujudkan wilayah, lingkungan kota dan permukiman yang bersih indah dan sehat. Sanitasi yang baik akan Menciptakan lingkungan perkotaan dan permukiman yang sehat dan nyaman, Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dengan pola Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan mewujudkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia maupun biologi yang dapat menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta terganggunya kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2014

1


BAB 1

Buruknya kondisi sanitasi bukan hanya disebabkan terbatasnya akses penduduk pada fasilitas sanitasi yang tersedia, tetapi juga disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan lingkungan. Masih terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor, dan tanggap kebutuhan, juga menjadi salah satu kendala pembangunan sanitasi. Saat ini tidak banyak kota/Kota yang memiliki rencana strategis, master plan, dan dokumen proyek untuk perbaikan layanan sanitasi. Akibatnya akses pada sumber-sumber pendanaanpun menjadi terbatas. Dengan potret seperti itu, pemerintah pusat, provinsi, dan Kota/kota serta masyarakat, tidak bisa lagi memandang persoalan sanitasi sebagai business as usual. Fasilitas sanitasi yang aman, memadai dan dekat dengan tempat tinggal akan memberikan privasi dan kenyamanan bagi penggunanya. Pengolahan air limbah yang memadai juga akan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Kebersihan diri dan lingkungan akan meningkatkan martabat masyarakat, terutama kaum wanita. Sanitasi yang baik menurunkan risiko kejadian penyakit, dan kematian, terutama pada anak-anak seperti penyakit kulit, diare, cacingan, dan penyakit mata. Kondisi ekonomi dan sosial di daerah spesifik yang cenderung rendah dapat ditingkatkan melalui peningkatan status kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat yang disertai penyediaan infrastrukturnya sangat diperlukan oleh masyarakat. Masih sering dijumpai bahwa sektor pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih berjalan sendiri-sendiri. Masingmasing sub sektor tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu sektor pembangunan yaitu sanitasi, sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan pembangunan oleh institusi yang berbeda-beda. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga aspek non teknis yang berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan sektor sanitasi. Sanitasi juga seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi sebagai salah satu sektor pembangunan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah (khususnya di Kota Ternate). Latar belakang tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kota Ternate untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala lokal. Satuan Kerja dimaksud adalah Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, DPPKAD, dan lainnya. Untuk maksud tersebut dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi yang bertugas merumuskan sebuah road map pembangunan sanitasi. Selain POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2014

2


BAB 1

itu Pokja Sanitasi diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja namun juga melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Kelompok Kerja (Pokja) SANITASI Kota Ternate dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 102/III.2/Kt/2013 pada tanggal 28 Mei 2013, yang terdiri dari Unsur Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana dan Tim Sekretariat. 1.2

Landasan Gerak

Sanitasi merupakan suatu langkah untuk mengendalikan semua faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi atau menurunkan kualitas kesehatan manusia, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dalam kontek Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Menurut WHO, pengertian sanitasi secara umum adalah mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan, baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat Pada umumnya. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor : 1. Subsektor Air limbah 2. Subsektor Persampahan 3. Subsektor Drainase 1.2.1 Sub-Sektor Air Limbah Penanganan limbah cair/air limbah rumah tangga (permukiman) meliputi blackwater yang berasal dari limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir dan grey water yang berasal dari limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan air limbah rumah tangga yang dimaksud berupa pengolahan domestik dengan sistem : 1. Penanganan dengan System On-Site menggunakan sistem septik-tank peresapan. 2. Penanganan dengan System Off-Site menggunakan sistim saluran perpipaan (sewerage) yang dilakukan secara terpusat Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Kota Ternate saat ini pada umumnya masih memanfaatkan badan air terdekat sebagai tempat pembuangan air buangan domestik, jikalau ada pengelolaan, itupun menggunakan tangki septik tanpa bidang resapan (dengan sistem pengurasan manual diangkut/dibuang melalui jasa pembuangan air limbah). Air limbah rumah tangga disalurkan melalui got/saluran yang ada, Kondisi ini menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah, badan air dan lingkungan yang kurang sehat. Kebiasaaan ini bukan saja terjadi di wilayah pedalaman permukiman, tetapi terjadi juga di daerah perkotaan/pusatpusat aktifitas masyarakat. Dampak yang paling signifikan adalah gangguan estetika yang terjadi pada badan air penerima sungai mati dan pesisir pantai selain menjadi bau dan POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2014

3


BAB 1

dipenuhi dengan sampah rumah tangga juga menjadi sarang penyakit yang sewaktu-waktu bisa menyerang masyarakat setempat. Air Limbah buangan yang ditimbulkan dari aktifitas rumah tangga berupa air buangan domestik yang dominan berasal dari kegiatan rumah tangga (dapur, mandi, cuci, dan kakus). Untuk menghindari dampak negatif dari air buangan ini, perlu adanya pengolahan yang baik agar dihasilkan effluen yang sesuai dengan baku mutu standar yang telah ditetapkan.

1.2.2 Sub-Sektor Persampahan Penanganan limbah padat/persampahan mencakup pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari aktifitas rumah tangga, pasar, restoran dan aktifitas lainnya yang ditampung melalui Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan persampahan di Kota Ternate yang ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota Ternate hingga saat ini baru menjangkau 28 Kelurahan pada 3 Kecamatan di Pulau Ternate. Dengan cakupan pelayanan pada tahun 2010 sebesar 80,02 % dari jumlah penduduk Kota Ternate. Kondisi eksisting penanganan persampahan di Kota Ternate menggunakan beberapa pola pelayanan yang disesuaikan dengan wilayah pelayanan antara lain : a. Sampah Rumah Tangga Untuk daerah permukiman di Kota Ternate menggunakan pola pelayanan dengan sistem pola individual langsung atau sistem door to door yaitu sampah dikumpulkan dan diangkut langsung dengan dump truk dari sumbernya ke tempat pembuangan akhir. Masyarakat hanya mengumpulkan dengan kantong-kantong plastik kemudian meletakkan di pinggir jalan. Pola pelayanan yang dianut Dinas Kebersihan Kota Ternate ini sering menimbulkan kemacetan atau sulitnya kendaraan berlintasan pada daerah permukiman yang jalannya sempit. Selain itu sistim door to door ini waktu tempuh pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi lebih lama. b. Sampah Perkantoran Pola pelayanan sampah perkantoran di Kota Ternate menggunakan pola kumunal langsung yaitu sampah dikumpulkan pada wadahnya/TPS kemudian langsung diangkut ke TPA menggunakan dump truk. c. Sampah Jalan, taman dan drainase. Pengumpulan sampah jalan, taman dan drainase di Kota Ternate pada umumnya dilakukan setelah dilakukan pembersihan sampah dan dikumpulkan pada bak sampah kemudian diangkut langsung ke TPA. d. Sampah Pasar Untuk areal pasar pola pelayanan yang dipakai adalah pola kumunal langsung yaitu sampah diangkut langsung ke TPA setelah sampah dikumpulkan warga pasar dalam kontainer yang disediakan Dinas Kebersihan Kota Ternate.

POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2014

4


BAB 1

Disamping itu, Sistim pengumpulan sampah belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga. Aktivitas pengumpulan hanya dilakukan pada kawasan permukiman di tepi jalan dan dilengkapi TPS dimana sampah terkumpul akan dengan mudah diangkut truk sampah. Untuk kawasan permukiman padat yang sulit dijangkau truk sampah atau jauh dari lintasan truk sampah, kesulitan kerap terjadi bagi warga. Kondisi ini hampir dijumpai diseluruh kawasan permukiman di Kota Ternate karena sebagai kota tua yang berkarakteristik geografi pantai-gunung, kota Ternate tidak memiliki aksebilitas jaringan jalan yang baik dan permukiman perkotaan sudah ada sejak dulu. Kondisi jalan di kawasan permukiman berupa jalan lingkungan lebar 2,5 – 3 meter yang sangat sulit bagi truk sampah untuk bermanufer dan sudah pasti mengganggu pengguna jalan lainnya. Jalan setapak tidak mungkin dilalui truk sampah ukuran dump truk / L 300 yang lebih kecil. Dengan demikian maka warga lebih memilih untuk membuang di kali mati/barangka atau pesisir pantai daripada ke TPS yang berada jauh di tepi jalan. 1.2.3 Sub-sektor Drainase Penanganan drainase mencakup penaganan daerah genangan air dan pengelolaan saluran permukiman atau lingkungan sebagai saluran pembawa dari air limbah/penggelontor air permukiman dan memutuskan genangan air permukaan.Komponen drainase dalam konteks sanitasi yang dimaksud adalah drainase lingkungan perumahan yang pemanfaatannya lebih diarahkan untuk saluran pembuangan limbah rumah tangga. Namun pada umumnya komponen ini relatif sulit dipisahkan dengan drainase makro atau saluran yang fungsi utamanya untuk saluran pembuangan air hujan dan pengendali banjir. Pada prinsipnya drainase yang ada di wilayah Kota Ternate dialirkan ke arah laut melalui jalur Kali Mati (Barangka) yang melintasi wilayah Kota Ternate dan sebagian langsung menuju outlet di pantai. Dilihat dari kondisi eksisiting bahwa umumnya saluran drainase yang ada di Kota Ternate bersifat terbuka dan tertutup dengan mengikuti arah pengembangan jalan, di mana fungsi saluran drainase sebagai limpasan air hujan dan juga air limbah rumah tangga. Jaringan drainase yang terdapat di Kota Ternate yang telah ada saat ini adalah saluran primer, sekunder, dan tersier. Saluran drainase primer di Kota Ternate berupa Kalimati/barangka dengan konstruksi pasangan batu maupun tanah membentuk sistem drainase makro, sedangkan sistem drainase mikro berupa saluran drainase sekunder terbentang mengikuti jaringan jalan utama dengan konstruksi pasangan batu dan tanah. Dengan memperhatikan kondisi eksisting yang ada, di mana saluran drainase yang melayani Kota Ternate berada di sekitar pusat kota dan jalur jalan utama, maka untuk tahuntahun mendatang perlu adanya peningkatan saluran drainase. Adanya lahan-lahan kosong di kawasan perencanaan pada saat ini memang belum merupakan suatu masalah bagi aliran air yang mengalir di permukaan, karena air langsung meresap ke tanah. Akan tetapi dengan perkembangan kegiatan bersifat perkotaan yang akan terjadi dimana lahan-lahan kosong akan beralih fungsi menjadi lahan terbangun bila tidak direncanakan suatu jaringan/ saluran drainase maka dapat menimbulkan masalah genangan air di kawasan pusat kota. Saluran drainase tersebut diarahkan pada seluruh wilayah Kota Ternate sehingga permasalahan akan terjadinya genangan air terutama di daerah pusat kota dapat teratasi. POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2014

5


BAB 1

Drainase lingkungan adalah suatu sistem penanganan atau pengaliran air hujan. Secara konvensional, hujan yang turun pada suatu wilayah diusahakan secepat mungkin mengalir melalui saluran-saluran air hujan menuju badan air penerima. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya genangan di pemukiman atau jalan. Sistem ini sebagian besar berhasil digunakan untuk mengendalikan terjadinya genangan, tetapi menjadi tidak terkait dengan konservasi air. Konsep penanganan air hujan dengan memperhatikan konservasi air tanah biasa disebut sebagai konsep drainase berwawasan lingkungan atau ecodrainage. Dengan konsep ini maka air hujan yang turun diusahakan untuk semaksimal mungkin meresap ke dalam tanah atau ditampung untuk dimanfaatkan, sedangkan kelebihannya baru dialirkan melalui saluran air hujan. Peresapan air hujan dapat dilakukan dengan menggunakan kolam retensi atau embung, sumur resapan air hujan dan biopori. Walaupun sektor air bersih/air minum tidak termasuk di dalam sektor-sektor yang terkait dengan sanitasi, tetapi sektor air minum dianggap sangat mempengaruhi kondisi sanitasi. Oleh karena itu seringkali sektor air minum disebut beriringan dengan sistem sanitasi, seperti istilah Water and Sanitation (WATSAN) atau AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan). Berdasarkan pemahaman tentang sanitasi tersebut maka pengembangan dan pembangunan sanitasi di Kota Ternate menjadi sangat penting, dan sebagai wujud komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 20122032, Rencana Pembangunan Jangka Menenah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 20112015 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate Tahun 20052025. Ketiga dokumen perencanaan ini menjadi landasan gerak dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Ternate. Sesuai dengan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah kota tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. Terdapat beberapa arah kebijakan penataan ruang yang perlu dilakukan di Kota Ternate berdasarkan pada arahan kebijakan Nasional dan Provinsi Maluku Utara serta isu-isu pengembangan tata ruang Kota Ternate, yang antara lain. a. Untuk pengembangan struktur tata ruang Kota Ternate perlu : 



Peningkatan akses pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih merata dan berhierarki pada setiap jenjang pusat-pusat pelayanan kota, mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Peningkatan kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi listrik, sumber daya air, sistem penyediaan air bersih, sistem pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya.


6


BAB 1

b. Untuk pengembangan pola pemanfaatan ruang Kota Ternate perlu :    

Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup pada kawasan lindung; Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

c. Untuk pengembangan kawasan strategis Kota Ternate perlu : 

Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung ligkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam;



Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota dan wilayah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian regional, nasional dan internasional.

Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi Kota Ternate adalah seluruh Wilayah Administrasi Kota Ternate yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, hal ini berdasarkan hasil kesepakatan Pokja Sanitasi Kota Ternate dengan pertimbangan untuk memenuhi target pencapaian layanan 100% pada sektor sanitasi (Universal Acces). Adapun ketujuh kecamatan di maksud adalah: Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Moti, Batang Dua dan Hiri.

Visi dan Misi Daerah; sebagai bagian dari kebijakan pembangun daerah Kota Ternate, maka dalam proses perumusan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan daerah. Adapun visi pembangunan Kota Ternate yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 adalah :

Visi Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” KOTA TERNATE “BAHARI BERKESAN” Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 tersebut, misi pembangunan Kota Ternate adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Ternate yang agamis. 2. Mewujudkan pemerataan Sarana dan Prasarana perekonomian yang lebih representatif. 3. Membangun Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan. 4. Membangun Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari. 5. Membangun Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil. 6. Membangun Ternate yang sehat dan sejahtera. POKJA SANITASI KOTA TERNATE Tahun 2014

7


BAB 1

Disamping Visi dan Misi Pembangunan Kota Ternate, proses penyusunan Buku Putih Sanitasi juga mempertimbangkan Tujuan dari Penataan Ruang Kota Ternate sebagaimana termuat dalam perda RTRW Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012 – 2032. Penataan Ruang Kota Ternate bertujuan untuk ;

“ Mewujudkan Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Kepulauan yang Adil, Mandiri dan Berkelanjutan berbasis pada sektor unggulan Jasa Perdagangan, Perikanan dan Pariwisata“ Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka Penyusunan Buku Putih Sanitasi dianggap sangat penting dan merupakan salah satu bagian dari stategi perencanaan terkait Sanitasi untuk pencapaian tujuan penataan ruang dimaksud.

1.3

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Ternate dimaksudkan untuk; 1. Menyediakan data dasar (database) profil sanitasi Kota saat ini yang menggambarkan karakteristik dan kondisi sanitasi wilayah Kota. 2. Menentukan analisa awal “Penetapan Area Beresiko Sanitasi” dan “Zonasi Wilayah Sanitasi” sebagai kerangka berpikir kebijakan Pemerintah Kota Ternate dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor Sanitasi dengan tetap mengacu pada RTRW Kota Ternate, RPJMD dan RPIJMD. 3. Menentukan prioritas dan arah pengembangan yang ditetapkan pemerintah Kota Ternate dan masyarakat yang nantinya menjadi panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan rencana tindak sanitasi dalam bentuk Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) sebagai upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Ternate bertujuan untuk; 1. Dasar dan acuan pelaksanaan program pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dari berbagai keterlibatan komponen; Pemerintah sektoral/instansi terkait, Dunia usaha (swastadan masyarakat. 2. Peningkatan kepedulian berbagai komponen/stakeholder terhadap penanganan sektor sanitasi sebagai agenda wajib pembangunan daerah.

pentingnya

3. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman secara komprehensif dan berkelanjutan di wilayah Kota dengan mengkaji aspek; 1) Keuangan dan pendanaan daerah, 2) Kelembagaan, 3) Pemetaan media/komunikasi sebagai alat kampanye

penyadaran sanitasi, 4) Keterlibatan sektor swasta dalam penyedia layanan sanitasi (Sanitation Supply Assesment/SSA) dan 5) Pelibatan masyarakat, jender dan kemiskinan (PMJK) dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 4. Kampanye penyadaran sanitasi dan kesehatan lingkungan dalam Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)


8


1.4

BAB 1

Metodologi

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Ternate adalah pendekatan “Peran Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat”. Pendekatan peran kelembagaan pemerintah daerah sangat penting karena peranan lembaga/ instansi daerah dianggap mampu merumuskan dan mengkaji persoalan sanitasi daerah, dengan asumsi bahwa kelembagaan daerah lebih tahu dengan persoalan wilayahnya sendiri dan memiliki data-data pendukung mengenai wilayahnya baik berupa data sekunder maupun data-data studi perencanaan strategis (RTRW, RPJMD, RPIJMD dan dokumen lainnya). Dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam perumusan dan permasalahan sanitasi akan dapat menghasilkan rumusan Buku Putih Sanitasi secara aktual. Kelembagaan ini dikenal dengan Kelompok Kerja Sanitasi (POKJA-Sanitasi Kota Ternate). dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi dimana Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua yang mengkoordinir perumusan Buku Putih Sanitasi bersama dengan Bappeda, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kebersihan, Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Ternate. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan “Partisipatif” atau keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan sanitasi (pemerintah daerah, para pengambil kebijakan dilegislatif daerah, swasta/badan usaha daerah serta masyarakat). Adapun Metodologi yang dipakai dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Ternate dapat diuraikan sebagai berikut: 1.4.1. Studi Pengumpulan Data Sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi: aspek umum, aspek teknis berupa manajemen dan operasi sistem sanitasi, aspek penyedia layanan sanitasi, aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, aspek keuangan dan pendanaan, aspek komunikasi/media, serta aspek Pelibatan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK). Data yang dikumpulkan merupakan dasar informasi untuk melakukan penilaian dan pemetaan situasi sanitasi yang mencakup pelaksanaan fungsi pembangunan dan pengelolaan sanitasi; kebijakan sanitasi Kota; pendanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi; kegiatan sanitasi dan hygiene dengan pelibatan masyarakat, jender dan kemiskinan; dan berbagai upaya advokasi, mobilisasi sosial dan komunikasi program untuk perubahan perilaku. Pengumpulan data dilakukan denan menggunakan berbagai teknik antara lain :   

Desk Study (kajian literatur, data sekunder) Field Research (observasi, wawancara responden) Focus Group Discussion (FGD) dan indepth interview

Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Identifikasi dan kesepakatan kebutuhan dan sumber data sekunder.


9


BAB 1

2. Data yang terkumpul diserahkan kepada Pokja Sanitasi Kota untuk melakukan penilaian/pengolahan data lebih lanjut. 3. Data sekunder dimasukkan ke dalam database untuk penetapan area berisiko Aspek-aspek data yang dikumpulkan sebagai dasar Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota adalah : Umum dan Teknis Pokja-Sanitasi Kota menyiapkan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan. data tersebut dibutuhkan untuk mengkaji manajemen dan operasi sistem sanitasi. Dalam pengumpulan data tersebut dilakukan metode Focus Group Discussion (FGD Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Selain diberikan daftar kebutuhan data, juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota Pokja Sanitasi dengan tujuan untuk membahas aspek kebjakan daerah dan kelembagaan lebih mendalam dan melakukan analisis terhadap aspek tersebut ke dalam beberapa fungsi (diantaranya fungsi perencanaan, implementasi – fisik maupun non-fisik, operasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi). Termasuk juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Keuangan Pokja Sanitasi memilah anggaran yang terkait dengan sanitasi, penting dipahami pemahaman dan kesepakatan memilah data keuangan terkait dengan sanitasi. Selain biaya investasi infrastruktur sanitasi, perlu dicatat juga besarnya biaya operasi dan pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir. Diskusi aspek keuangan sebaiknya dibantu ahli keuangan sebagai nara sumber yang berpengalaman bekerja dalam bidang sanitasi. Peran serta swasta dalam layanan sanitasi: Dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi di Kota Ternate, Pemerintah Kota Ternate telah menghimbau seluruh perusahaan dan BUMN untuk ikut berpartisipasi dalam hal meningkatkan kesehatan masyarakat yang selama ini sudah berpartisipasi yang dananya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) perusahaan tersebut, tetapi belum terprogram, terorganisir dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dan jender Informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang sanitasi dapat diperoleh melalui institusi lokal. Isu jender sudah menjadi perhatian dalam program-program pemerintah Kota, kaitannya dalam bidang sanitasi serta kedalaman dari isu tersebut masih bisa dipertanyakan lebih jauh. Komunikasi Informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan jenis media yang digunakan oleh Pemerintah Kota, melalui SKPD atau lembaga lainnya (misalnya PKK) untuk penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan sanitasi.


10


BAB 1

1.4.2. Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Penilaian risiko kesehatan lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) adalah sebuah survai partisipatif yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sanitasi, serta perilaku masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi dan advokasi. Pada dasarnya metoda EHRA melengkapi/menyempurnakan data primer tentang sanitasi dan hieginitas yang dianggap tidak memadai serta mengangkat isu sanitasi dan hieginitas di Masyarakat. EHRA bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas tentang sarana dan prasarana sanitasi dan perilaku masyarakat yang berisiko terhadap kesehatan tingkat Kota dengan melihat; 1. 2. 3. 4. 5.

Sumber air (minum, cuci, mandi, kelangkaan air) Perilaku cuci tangan pakai sabun Pembuangan sampah (cara utama, frekuensi pengangkutan, pemilahan) Jamban dan perilaku buang air besar (BAB); pembuangan kotoran anak Kondisi jalan dan drainase serta pengalaman banjir.

Pengumpulan data EHRA dilakukan dengan; 1. Samplingnya Rumah Tangga 2. Menggunakan metode wawancara/interview dan pengamatan/observasi 3. Unit of respondent adalah ibu (perempuan menikah atau janda) berusia antara 18–60 tahun. Kriteria Pemilihan responden berdasarkan urutan/tabel prioritas sebagai berikut: (1) kepala rumah tangga (orang tua tunggal/janda); (2) istri kepala rumah tangga, (3) anak rumah tangga, dan (4) adik/kakak kepala rumah tangga 4. Ibu diasumsikan lebih mengetahui kondisi rumah. Metoda EHRA mencakup kegiatan pengumpulan data lapangan dengan sistim Stratified Random Sampling (SRS) yang diolah dan dianalisis dengan menggunakan sistim pengolahan data SPSS. Hasil survai ini digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). 1.4.3. Penilaian/Persepsi SKPD dan Tinjauan Lapangan Penilaian Situasi Sanitasi oleh SKPD dan tinjauan lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan situasi sanitasi Kota. Penilaian SKPD ini juga berdasarkan data sekunder, pemahaman terhadap wilayah studi, keahlian profesi dan pengetahuan praktis yang dimiliki. Persepsi SKPD termasuk didalamnya mempertimbangkan fungsi tata ruang (urban function) dimasa mendatang. Pengumpulan data sekunder, studi EHRA dan masukan/persepsi SKPD-SKPD dilakukan untuk menetapkan area beresiko sanitasi dimana hasil kompilasi data dari metode tersebut akan menghasilkan rumusan-rumusan mengenai daerah yang memiliki resiko kesehatan lingkungan yang tinggi karena buruknya kondisi sanitasi.


11


1.5

BAB 1

Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini memperhatikan dan mempertimbangkan dokumendokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate, dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kota Ternate didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 8. Undang-Undang Nomor 32 Lingkungan Hidup;

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;


12


BAB 1

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Nomor

16

Tahun

2005

tentang

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 27. Peraturan Menteri PU No. 494 Tahun 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan; 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ; 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNPSPALP); 32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 33. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 34. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan; 35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX /2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/ 4919/ SJ Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Di Daerah Tahun 2012;


13


BAB 1

37. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang OrganisasiLembaga Teknis daerah Kota Ternate (lembaran daerah Kota Ternate tahun 2007 nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah Kota Ternate nomor 32 tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kota Ternate nomor 16 tahun 2007 tentang organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 92) 38. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ternate Tahun 2005 – 2025; 39. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2011-2015; 40. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012 – 2032; 41. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 42. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan


14

BAB. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya

Recommend Documents