87
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. SIMPULAN UMUM Secara umum, masyarakat desa Mekarjaya memiliki lahan pertanahan berupa rumah, sawah maupun kebun yang berasal dari sistem pewarisan maupun dari hibah dan bentuk pemberian lain yang masih tradisional. Faktor kenyamanan hidup bermasyarakat tanpa konflik yang menyangkut pertanahan ini mendukung ketidakinginan masyarakat membuat sertifikat tanah. Selain didukung oleh faktor lain seperti anggapan masyarakat bahwa pembuatan sertifikat tanah itu mahal dan memerlukan waktu yang lama, status kependudukan antara masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang juga memberikan dukungan bagi meningkatnya pembuatan sertifikat tanah. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat desa Mekarjaya belum memiliki keinginan untuk mengurus kelengkapan administrasi pertanahan mereka maupun melaporkan pembaharuan data pertanahan yang mereka miliki saat ini. Kurangnya upaya kerjasama dan pencerdasan masyarakat seperti sosialisasi dan bentuk lainnya yang dilakukan aparat desa Mekarjaya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat terkait dalam masalah pertanahan ini menyebabkan penegakkan hukum juga mengalami kelemahan.
B. SIMPULAN KHUSUS Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
88
1. Kepemilikan atas tanah dan bangunan di wilayah desa Mekarjaya masih didominasi oleh kepemilikan pribumi secara turun temurun melalui tatacara pewarisan dari orang tua kepada anak. Rendahnya konflik yang terjadi mengakibatkan belum satu pun masyarakat di desa Mekarjaya membuat sertifikat tanah. 2. Kesadaran hukum masyarakat desa Mekarjaya dalam pembuatan sertifikat tanah masih jauh panggang dari api. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat membuat mereka tetap bersikukuh berada di zona nyaman dan tidak mengubah cara pandang mereka akan kepentingan membuat kelengkapan administrasi pertanahan hingga sampai pada pembuatan sertifikat tanah. 3. Beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa Mekarjaya adalah faktor internal dari dalam masyarakat itu sendiri berupa faktor ekonomi, faktor mata pencaharian/profesi, tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap hukum, dan status kependudukan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat berupa kurangnya pencerdasan hukum kepada masyarakat, penegakkan hukum yang belum cukup tegas, serta kurang maksimalnya kinerja aparatur pemerintahan dari lembaga yang terkait. 4. Kinerja aparatur desa Mekarjaya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dinilai masih rendah karena implikasi dari kinerjanya belum terasa sampai kepada masyarakat. Masyarakat tidak merasakan adanya pengaruh dari upaya dan peran yang dilakukan aparat Desa maupun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Sosialisasi maupun acara lainnya yang bisa mendukung tercapainya tujuan seluruh masyarakat bisa membuat sertifikat tanah masih belum dilaksanakan. Begitupun sebaliknya, pihak Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
89
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tidak berupaya menjemput bola langsung terjun ke masyarakat dengan alasan ada aparatur desa yang harusnya melakukan tugas tersebut. 5. Upaya dan peran pemerintah belum mengalami peningkatan yang signifikan, karena melihat dari hasil tahun-tahun sebelumnya tidak diperoleh jumlah peningkatan masyarakat dalam membuat sertifikat tanah yang besar. Sehingga upaya dan peran yang mereka lakukan tetap jalan ditempat dan belum maju ke arah yang lebih baik
C. REKOMENDASI 1. Untuk masyarakat Desa Mekarjaya, seyogyanya mampu, a. memulai peningkatan kesadaran hukum dari diri sendiri dengan keikhlasan hati; b. memberikan dukungan terhadap program pemerintah dengan turut berpartisipasi aktif; c. memiliki kerelaan untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku dan tidak memaksakan kehendak pribadi; d. mengubah pola fikir hidup dan menyadari bahwa mengurus kelengkapan administrasi pertanahan diperlukan sebagai tameng untuk konflik pertanahan antar masyarakat yang bisa terjadi kapan saja; e. memiliki keberanian untuk banyak bertanya mengenai hal-hal penting menyangkut birokrasi pemerintahan agar semakin peka dan cerdas sebagai perwujudan warga negara yang baik. 2. Untuk pihak aparat pemerintah Desa Mekarjaya seyogyanya mampu,
Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
90
a. memberikan kebebasan akses informasi bagi masyarakat melalui berbagai media, baik itu selebaran artikel, mading desa dan upaya sederhana lainnya; b. berupaya lebih persuasif serta memberikan perintah tegas bagi masyarakat agar mengurus pembuatan sertifikat tanah; c. lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan lebih sering melakukan sosialisasi secara sederhana; d. meningkatkan kerjasama birokrasi dengan pihak kantor pertanahan kabupaten bandung barat agar meminimalisir kemungkinan selisih paham antar lembaga; e. mengadakan workshop sederhana untuk menunjang proses sosialisasi pertanahan kepada masyarakat dalam jangka waktu minimal tiga bulan sekali; f. memiliki catatan atau dokumen yang mendata kejadian pewarisan tanah agar memudahkan penelusuran kepemilikan tanah secara legal dan disaksikan oleh aparat pemerintahan. 3. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat seyogyanya mampu, a. meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih maksimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat; b. memberikan penjelasan yang lengkap tentang birokrasi pertanahan sehingga masyarakat tidak kebingungan dan merasa kesulitan mengurus kelengkapan administrasi pertanahan; c. memaksimalkan kerjasama dengan seluruh pemerintah desa agar tujuan pertanahan nasional dapat tercapai lebih cepat dan efisien;
Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
91
d. memperbaharui data pertanahan di kabupaten bandung barat secara berkala, minimal tiga bulan sekali agar data yang dimiliki kantor pertanahan selalu mutakhir. 4. Untuk Departemen PKn FPIPS UPI agar mampu, a. memberikan pendidikan kesadaran hukum secara menyeluruh dalam perkuliahan, terutama ranah mata kuliah hukum agar kader-kader lulusan pkn memberikan contoh terbaik yang bisa ditiru oleh masyarakat disekitar lingkungannya; b. meningkatkan kualitas dan kredibilitas sebagai departemen pencetak pendidik moral bangsa yang mampu meningkatkan kualitas karakter moral dan martabat bangsa indonesia; c. melakukan banyak kegiatan yang memberikan pencerdasan hukum kepada masyarakat melalui cara yang menarik dan mudah dipahami.
5. Untuk Guru Mata Pelajaran PKn agar mampu, a. memberikan tauladan terbaik dalam kegiatan pembelajaran dengan senantiasa mengingatkan agar selalu menaati peraturan yang ada baik itu peraturan sekolah, masyarakat maupun hukum nasional; b. menjadi contoh terbaik dalam berperilaku sehingga peserta didik diharapkan mampu meniru perilaku baik yang ditampilkan; c. menyisipkan pendidikan kesadaran hukum dalam setiap bahasan materi ajar agar peserta didik selalu ingat akan kesadaran hukum setiap hari. Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
92
Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
