1
BAB V PENUTUP V.1. Kesimpulan Berdasarkan
pembahasan
mengenai
Pelaksanaan
Pemungutan
Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Luar Kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang dalam Kaitannya dengan Asas Kepastian Hukum pada bab sebelumnya, maka bab ini akan mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Retribusi di Tepi Jalan Umum tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, tarif parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, dimana tarif yang dikenakan pada pengguna jasa parkir sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sedangakan tarif yang diatur oleh Perda Nomor 3 Tahun 2012 sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah). Perbedaan tarif tersebut terjadi karena adanya keinginan persamaan tarif antara juru parkir Kabupaten Magelang dengan juru parkir daerah Kulonprogo. Juru parkir tidak mau mengikuti tarif yang telah ditentukan oleh Perda karena dirasa kurang adil bagi perekonomian mereka sehingga mereka menaikkan tarif retribusi parkir dengan kesepakatan seluruh juru parkir di Kabupaten Magelang. Karcis retribusi parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir bukanlah karcis yang resmi meskipun pada karcis tersebut tertera Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012. Karcis tersebut dibuat sendiri oleh para juru parkir dengan menggunakan alat scan dan mengubah
2
tarif karcis yang asli menjadi tarif parkir yang mereka inginkan. Di samping itu, jumlah juru parkir liar masih banyak dibandingkan dengan juru parkir yang resmi. Ada beberapa juru parkir yang menjualkan karcis retribusi parkir di tepi jalan umum yang didapat dari Dinas Perhubungan kepada juru parkir liar. Penjualan karcis tersebut kepada juru parkir liar agar mendapatkan untung yang lebih bagi penjual. Karcis retribusi yang dibeli oleh juru parkir liar, diubah besaran tarif retribusi parkir dengan tarif yang mereka inginkan. Karcis retribusi yang dibeli oleh juru parkir liar, diubah besaran tarif retribusi parkir dengan tarif yang mereka inginkan. Tarif yang ditetapkan sendiri oleh para juru parkir adalah Rp 1.000 (seribu rupiah) hingga Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat). 2. Implementasi asas kepastian hukum dalam Pembentukan Undang-Undang peraturan hukum daerah diwujudkan dengan peranan peraturan hukum daerah dan biasanya dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan umum materi yang diatur, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Nama suatu peraturan hukum daerah, memberikan kepastian hukum tentang materi yang akan diatur dan wilayah berlakunya suatu peraturan hukum. Ketetentuan umum memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan pembentuk, wilayah berlakunya peraturan hukum daerah dan hubungan-hubungan hukum dari materi yang akan diatur. Kemudian dalam ketentuan materi diatur secara umum kepastian hak dan kewajiban wewenang dan tugas serta tata cara pelaksanaannya yang diberlakukan kepada setiap orang atau badan hukum.
3
Pengaturan retribusi tepi jalan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan tidak terperinci dan tidak jelasnya pengaturan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, memberikan celah-celah hukum yang dapat disalah gunakan dan disalah artikan oleh orang dan atau badan hukum. Hal tersebut telah terjadi saat ini. Tidak diaturnya pelaksanan pemungutan dalam perda tersebut, pelaksanaan pemungutan di Kabupaten Magelang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak menjelaskan secara spesifik hal-hal yang berkaitan dengan retibusi parkir di tepi jalan umum. V.2. Saran 1. Pemerintah harus secara konsisten melakukan pembinaan yang menyangkut aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan agar terciptanya pelaksanaan pemungutan retibusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Magelang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa juru parkir yang menjualkan karcis retribusi parkir di tepi jalan umum yang didapat dari Dinas Perhubungan kepada juru parkir liar. Penjualan karcis tersebut kepada juru parkir liar agar mendapatkan untung yang lebih bagi penjual. Karcis retribusi yang dibeli oleh juru parkir liar, diubah besaran tarif retribusi parkir dengan tarif yang mereka inginkan. Karcis retribusi yang dibeli oleh juru parkir liar, diubah besaran tarif retribusi parkir dengan tarif yang mereka inginkan. Tarif yang ditetapkan sendiri oleh para juru parkir adalah Rp 1.000 (seribu rupiah) hingga Rp
4
3.000 (tiga ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat). Hal tersebut menurut penulis seharusnya diberikan sanksi yang tegas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang kepada juru parkir agar penyimpangan tersebut tidak terjadi kembali dan pelaksanaan pemungutan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 2. Dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum, pemerintah harus mengupayakan kebijakan yang berorientasi kesejahteraan terhadap juru parkir. Seharusnya Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur lebih terperinci tentang retribusi parkir di tepi jalan umum antara lain: a. Siapa-siapa saja yang menjadi juru parkir, contohnya seseorang yang telah mendapatkan izin dari Walikota atau Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang b. Sanksi apa saja yang dikenakan terhadap juru parkir yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanakan pemungutan. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 49 telah mengatur tentang sanksi administrasi, namun sanksi tersebut hanya mengatur tentang terlambatnya pembayaran retribusi parkir oleh juru parkir bukan sanksi yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan terhadap pengguna jasa parkir. Perlunya ada sanksi tersebut bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi juru parkir yang telat membayar retribusi dan juru parkir yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanakan pemungutan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir seperti memberlakukan dua tarif.
5
c.
Mencantumkan informasi pengaduan bagi pengguna jasa parkir yang dirugikan. Contohnya pengaduan kehilangan yang dialami oleh pengguna jasa parkir, kerusakan kendaraan yang terjadi pada kawasan parkir, dan bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna jasa parkir.
