BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Berdasarkan uraian hasil studi kasus akuntabilitas pelaksanaan DIPA dan kinerja mengajar guru pada satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat dibahas sebagai berikut: A. Akuntabilitas Laporan Pelaksanaan DIPA pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Lingkungan Kantor Kemente rian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi pada sebuah rantai komando formal dalam organisasi publik. Dapat pula dipahami bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban individu- individu yang diberi amanah di samping organisasinya secara menyeluruh dalam mengungkapkan seluruh aktivitasnya mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Pada era saat ini, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih pelaporan
luas dari sekedar proses formal dan saluran untuk
kepada
otoritas
yang
lebih
tinggi
menjadi
proses
pertanggunganjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media masa dan stakeholder yang lain. 108
109 Sebagai tuntutan pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat pengelola anggaran, Mahsun menjelaskan lebih lanjut bahwa, ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi meliputi: 1. Fiscal accountability: akutabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi. 2. Legal accountability: akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah. 3. Program accouantability: akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan. 4. Process accountability: akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomis dan dan efisien. 5. Outcome accountability: akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaima na efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat”. 1 Jadi, untuk mencapai akuntabilitas yang tinggi dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh komponen organisasi madrasah baik di level kuasa pengguna anggaran (KPA) sampai tingkat staf pelaksana untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai visi dan misi yang telah digariskan. Semua sumber-sumber daya yang dimiliki satuan kerja harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dengan mematuhi peraturanperaturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pencapaian tujuan dan sasaran hendaknya dengan mengedepankan sikap-sikap kejujuran, obyektifitas, transparansi dan inovatif sebagai watak dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang telah dilakukan sehingga tercapai muara good governance yang diidam- idamkan
1
Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik . (Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 85.
110 oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. DIPA menurut Modul Pengelolaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa: Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut Estimasi Pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran di pemerintah pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sedangkan di pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah pusat yang memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Dalam hal ini pengguna anggaran DIPA adalah instansi vertikal yang bertanggungjawab langsung kepada pemerintah pusat. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan asas spesialitas maka anggaran dalam DIPA telah diklasifikasikan terinci sampai organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Asas spesialitas artinya anggaran secara spesifik disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan tidak dapat digeser tanpa mekanisme revisi DIPA sesuai dengan ketentuan. Namun salah satu pendekatan yang digunakan dalam reformasi keuangan negara adalah “let the managers manage”, artinya pengguna anggaran diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan anggaran. Pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk menyusun anggaran DIPA sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta plafon anggaran yang disediakan.
111 Untuk mengukur pencapaian akuntabilitas pelaksanaan DIPA oleh bendahara pengeluaran pada satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan, maka harus terpenuhi dimensi-dimensi akuntabilitas, di antaranya: 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2) Akuntabilitas Proses; 3) Akuntabilitas Program; 4) Akuntabilitas Kebijakan. 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum Dalam ajaran Islam, setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang bendahara, bertanggungjawab atas keuangan yang dikelolanya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw:
ِ ُ الرزاق أخربنا َم ْعمر عن مهام أخربنا ُ اىيم أخربنا ّ عبد َ إسحاق بن إبر «ما من: قال رسول اللَّو صلى اهلل عليو وسلم:عن أيب ىريرَة قال ِ مولود إال يولد على وميجسانو كما،هودانو ويُنصرانو ِّ ُالفطرةِ فأبواه ي 2 ) (رواه البخاري.َ ىل جتدو َن فيها من َجدعاء،َتُنتِجون البهيمة Berdasarkan hadis di atas, maka kejujuran seorang bendahara dalam mengelola keuangan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Alllah swt., di sa,ping terhadap manusia selama di dunia. Menurut Mardiasmo, yang dimaksud “akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan
2
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 203.
112 akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik”. Kejujuran berkaitan dengan sifat manusia untuk bertindak apa adanya, terbuka, dan sesuai aturan yang berlaku terhadap suatu kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. 3 Sementara kepatuhan menurut Moenir adalah “suatu proses berfikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketepatan hati dan keseimbangan dalam jiwa sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan”. 4 Kepatuhan diartikan oleh Soemitro, “kepatuhan hukum sebenarnya merupakan kepatuhan atau nilai- nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dan hukum yang buruk.”5 Maka dari itu konteks kejujuran dan hukum menjadi satu, di mana merupakan sama-sama proses bertindak seseorang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya untuk bersikap apa adanya, terbuka dan mengikuti peraturan yang ada untuk di taati. Dengan demikian tidak ada penyalahgunaan jabatan atas kepercayaan yang diberikan pihak lain, sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti melihat akuntabilitas kejujuran dan hukum merupakan aspek utama di mana memandang dari segi manusianya (man) sebagai sumber 3
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik , (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 21. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bu mi Aksara, 1998), h. 89. 5 Roch mat Soemitro, Pa jak Ditinjau dari Segi Hukum, (Bandung: Eresco, 1991), h. 19. 4
113 pencapaian akuntabilitas. Apabila manusia yang mengelola APBN (DIPA) sebagai pribadi-pribadi
yang bertanggungjawab
maka akuntabilitas
keuangan pelaksanaan DIPA dan yang lainnya pasti akan tercapai, jika pengelolanya terdiri dari pribadi-pribadi yang tidak bertanggungjawab maka akuntabilitas pelaksanaan DIPA tidak akan tercapai. Bendahara pengeluaran sebagai pemegang amanah sejumlah dana yang berasal dari sumber keuangan DIPA mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam mengelola arus kas untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan program-program satuan kerja madrasah baik di satuan kerja MIN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, propinsi Kalimantan Selatan. Indra Bastian memberikan pengertian tentang kas bahwa “kas adalah uang tunai dan yang setara dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang siap dikonversikan menjadi kas dengan jumlah tertentu, tergantung pada resiko perubahan nilai yang tidak signifikan”. 6 Berdasarkan pengertian di atas, kas dapat berbentuk uang kertas, uang logam, dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro (demand deposit atau checking account). Ditambahkan oleh Indra Bastian bahwa “perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan dan pengeluaran kas”. Penerimaan kas meliputi penerimaan-penerimaan yang menyebabkan 6
Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, (Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 118.
114 bertambahnya saldo kas tunai atau di rekening bank entitas pemerintah, yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer dan lain- lain. Pengeluaran kas meliputi pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya yang menyebabkan berkurangnya saldo kas tunai atau di rekening bank entitas pemerintah, misalnya pembayaran tunai, pelunasan utang atau pinjaman, dan lain- lain. 7 Sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemegang uang kas madrasah tersebut, maka sifat jujur adalah kunci dalam penunjukan bendahara pengeluaran dari unsur guru yang dilakukan oleh kepala madrasah/satuan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah/satuan kerja diperoleh kesimpulan: Kejujuran adalah kunci kriteria penunjukan bendahara pengeluaran ditunjang dengan penguasaan teknologi khususnya komputer selain latar belakang pendidikan, loyalitas, motivasi, dan dedikasi yang tinggi kepada organisasi. Intinya mereka menganggap tugas dan tanggungjawabnya saat ini karena komitmen diri dan menjaga amanah yang diberikan pimpinan kapadanya. Jadi meskipun mereka tidak kompeten di bidang pengelolaan anggaran tetapi komitmen serta kejujuran untuk menjaga kepercayaan diharapkan menjadi motivasi menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan tepat waktu. Permasalahannya adalah apakah aspek utama akuntabilitas kejujuran ini hanya dilihat dari cara penunjukannya oleh kepala madrasah/satuan kerja
7
Ibid., h. 119.
115 atau pernyataan guru merangkap tugas bendahara pengeluaran saja? Di mana unsur subyektifnya sangat tinggi. Tentunya sangat penting juga bagi Peneliti dengan melihat praktik pengeluaran
dalam
guru merangkap tugas bendahara
melaksanakan
tugas
dan
tanggungjawab
kebendaharaannya sehari- hari, sehingga dapat diketahui akuntabilitas kejujuran dan hukum. Melalui metode observasi ditunjang dari hasil wawancara mendalam dengan key informan guru merangkap tugas bendahara pengeluaran dan kepala madrasah di MIN, maka akuntabilitas kejujuran dan hukum dapat dirangkum dan dipandang dari beberapa segi, di antaranya: a) Dari Segi Penyimpanan Sebagai pengelola arus kas di madrasah, penggunaan anggaran per bulan telah ditetapkan oleh KPPN berdasarkan jumlah nilai belanja barang dalam DIPA luncuran ketika mengusulkan dana pinjaman berupa Uang Persediaan (UP). selanjutnya setiap waktu bendahara pengeluaran dapat mengusulkan dana GUP (Ganti Uang Persediaan) ke KPPN dan mencairkannya apabila persyaratannya telah dipenuhi melalui tansfer antar bank yang telah ditunjuk sampai batas akhir pencairan (biasanya 12 kali pencairan) untuk keperluan 1 tahun anggaran. Tata cara dan persyaratan tersebut merupakan sistem serta prosedur yang harus dipatuhi oleh semua satuan kerja sebagai bentuk akuntabilitas terhadap aturan administratif yang berlaku.
116 Setelah pencairan dana baik UP/GUP dari bank maka bendahara pengeluaran mengalokasikannya kepada program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAB masing- masing madrasah/satuan kerja. Jika tidak, maka wajib melakukan penyimpanan uang kas tersebut di brangkas penyimpanan. Apabila fungsi pengawasan manajemen sangat lemah, maka akan rawan penyelewengan. Selain itu, keadaan ini sangat beresiko terhadap kehilangan, penyalahgunaan atau bercampur dengan uang pribadi bendahara pengeluaran sehingga dapat mempengaruhi akuntabilitas kejujuran dan hukum. b) Dari Segi Pembayaran Berdasarkan data hasil observasi, proses pencairan dana program/kegiatan madrasah/satker seperti: lomba-lomba, ujian bersama baik ujian semester, ujian sekolah dan nasional maka panitia pelaksana harus mengajukan proposal kepada kepala madrasah/satuan kerja, apabila telah disetujui maka dana langsung diberikan kepada ketua pelaksana atau yang ditunjuk melalui Bendahara Pengeluaran. Agar proses akuntabilitas bendahara pengeluaran lebih ringan maka ketika mengeluarkan dana yang dibutuhkan Ketua Panitia Pelaksana juga langsung dibekali kwitansi untuk keperluan pertanggung jawaban. Sehingga dalam pengajuan proposal panitia pelaksana sudah mempunyai daftar belanja sekaligus daftar harga dan biaya-biaya untuk keperluan pertanggung jawaban kepada pihak terkait dalam
117 struktur komando formal. Pembayaran belanja barang, meliputi: belanja ATK, barang inventaris, pemeliharaan mesin maupun kantor, konsumsi rapat, dan lainlain menurut pengamatan peneliti masih tumpang tindih antara tugas dan tanggungjawab bendahara pengeluaran dengan pejabat pengelolaan anggaran lain. Untuk alasan efektifitas dan efisiensi, di semua satker madrasah masih sering dijumpai bendahara pengeluaran belanja keperluan-keperluan
madrasah
pertanggungjawaban,
dan
membayarnya,
membuat
mempertanggungjawabkan
dokumen
hasil belanja
kepada kepala madrasah/satuan kerja. Padahal itu jelas merupakan tugas dan tanggungjawab pejabat pembuat komitmen. Jika ada ketidak sesuaian spesifikasi, standar harga, maupun jumlahnya dalam laporan pertanggung jawaban maka pejabat pembuat komitmen yang harus bertanggung jawab di depan hukum. Peraturan Presiden No. 85 tahun 2006 pasal 9 ayat 3 dan ayat 5 menyatakan bahwa “pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.”8 c) Dari Segi Pembukuan Sebagai wujud usaha pencapaian akuntabilitas pengelolaa n uang secara fisik dan tanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya maka setiap transaksi-transaksi
8
Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 Stdtd Peraturan Presiden No. 85 tahun 2006
118 keuangan harus dicatat sesuai standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Prosedur pencatatan setiap transaksi keuangan tidak hanya alasan pencatatan jujur tetapi juga harus benar secara hukum. Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan RI pasal 16 ayat 6 tentang “kewajiban bendahara pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada satuan kerja”. Secara empiris buku-buku yang harus dipertanggungjawabkan guru merangkap tugas bendahara pengeluaran adalah Buku Kas Umum (BKU), dan buku-buku pembantu yang terdiri: buku kas tunai, buku bank, dan buku pajak. BKU merupakan buku induk untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang bernilai ekonomis baik penerimaan maupun pengeluaran kas. Sedangkan buku-buku pembantu bersifat menunjang dan merinci dari pencatatan-pencatatan di BKU sehingga terjadi check and balance dalam pencatatan. d) Dari Segi Pertanggungjawaban Bentuk pertanggungjawaban dana-dana yang telah diterima, dicatat, disimpan dan dibelanjakan untuk program-program serta kegiatan organisasi satuan kerja madrasah, maka guru merangkap tugas bendahara pengeluaran harus melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai wujud tanggungjawab kepatuhan. Pertanggungjawaban
guru
merangkap
tugas
bendahara
pengeluaran pada struktur rantai komando formal diantaranya ditujukan kepada
kepala
satuan
kerja/madrasah,
KPPN,
Kantor
Wilayah
119 Kementerian Agama Propinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Agama, dan Instansi Pemeriksa seperti BPK (Hal ini akan dibahas pada sub babsub bab selanjutnya). 2. Akuntabilitas Proses Istilah proses menurut Jajang, dianggap berkaitan erat dengan pengertian “kegiatan yang melakukan pengolahan suatu data menjadi informasi. Informasi dari beberapa data masukan, dan hasil dari proses tersebut menghasilkan output”. Pandangan lain mengartikan, “proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau di desain dengan menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil”. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan dua pengertian, yaitu: “a. runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; b. rangkaian tindakan, perubahan, atau pengolahan yang menghasilkan produk”. 9 Dengan demikian, proses merupakan urut- urutan perubahan baik tindakan, pembuatan atau pengolahan sesuatu (input) yang terjadi secara alami atau di desain untuk menghasilkan produk (output). Proses yang dimaksud di atas adalah prosedur atau urut-urutan pekerjaan yang digunakan
guru
merangkap
tugas
bendahara
pengeluaran
dalam
melaksanakan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 899.
120 Dalam konteks akuntansi publik, Mardiasmo menyimpulkan bahwa: “akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya”. 10 Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya sumbersumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Dalam mencapai akuntabilitas proses terhadap pelaksanaan DIPA peneliti memandang sangat tergantung dari pelaksananya itu sendiri, yaitu guru merangkap tugas bendahara pengeluaran. Melihat latar belakang pendidikan dari data responden penelitian, rata-rata pelaksananya adalah Sarjana Agama dengan rata-rata pengalaman 4-8 tahun yang mempunyai kompetensi sebagai pendidik (guru). Sebagai aparatur pemerintah, Abidin mengharapkan “kompetensi aparatur adalah kemampuan yang relevan dengan fungsi dan tugas pokok seorang aparatur. Maksudnya seorang aparatur tidak dituntut kemampuannya untuk ahli atau mahir dalam hal- hal yang tidak relevan dengan fungsinya”. 11
10
Mardiasmo, op.cit., h. 21. Zainal S Abidin, Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Adiministrasi Publik di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006), h. 110. 11
121 Pelaksanaan anggaran DIPA oleh guru di satuan kerja madrasah lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan tidak bisa dibenarkan, karena kompetensi guru dan kompetensi bendahara adalah berbeda. Namun alasan terbatasnya tenaga di bidang keuangan menyebabkan guru diangkat menjadi bendahara pengeluaran. Sementara itu programprogram pendidikan pelatihan (diklat) dari instansi terkait belum me nyentuh terhadap keterampilan teknis yang harus dimiliki untuk melaksanakan anggaran secara benar. Dengan kegamangan, mereka akhirnya belajar sendiri (otodidak), serta belajar dari pendahulunya melaksanakan anggaran yang tidak pernah ia mengerti sebelumnya. Akuntabilitas proses dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran Tugas, wewenang dan tanggungjawab bendahara pengeluaran berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan No PER66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas beban APBN, pasal 2 dapat disimpulkan: 1) Menerima, menyimpan dan membayarkan atas perintah KPA menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang persediaan yang berada dalam pengelolaannya; 2) Wajib menolak perintah bayar dari KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi; 3) Wajib memotong dan memungut pajak-pajak Negara; 4) Membuat dan mengerjakan Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu lainnya”. 12
12
Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan No PER-66/PB/2005
122 Sedangkan menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 2 Tahun 2006, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Agama, pasal 8 menjelaskan bahwa: 1) Bendahara Pengeluaran bertugas: a) Menerima, menyimpan, membayarkan, membukukan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN; b) Memungut dan menyetorkan pajak; c) Melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen pembayaran agar dapat melaksanakan pembayaran secara tepat jumlah pembayarannya, tepat penerima pembayaran dan tepat waktu pembayaran; 2) Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya; 3) Bendahara melaporkan rekapitulasi posisi keuangan setiap bulan kepada Kuasa PA; 4) Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada satker, apabila diperlukan dapat menunjuk secara tertulis pembantu bendahara untuk melakukan pembukuan”. 13 Dengan berpedoman pada KMA No. 2 Tahun 2006 dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 di atas,
maka tugas dan
tanggungjawab bendahara pengeluaran telah melampaui batas tugas dan wewenang pekerjaannya karena melaksanakan tugas pekerjaan pejabat pengguna anggaran lain yaitu: KPA/penerbit SPM, pembuat komitmen dan bidang perencanaan. Berarti telah terjadi ketidaksesuaian tugas dan wewenang pejabat pengelola anggaran oleh bendahara pengeluaran ata u kesalahan prosedur terhadap aturan yang berlaku. Padahal, sebenarnya di dalam 2 pedoman aturan di atas sudah jelas diatur beban tugas dan
13
Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 2 Tahun 2006
123 tanggungjawab masing- masing pejabat pengelola anggaran sehingga menimbulkan beban kerja yang berat pada guru merangkap tugas bendahara pengeluaran. Dari segi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan meskipun tanggungjawab
tetap
dipegang
masing- masing
pejabat pengelola
anggaran akan rawan terhadap tindakan penyelewengan khususnya dilakukan oleh bendahara pengeluaran karena peranannya yang terlalu besar dan sulit diawasi. Dengan adanya kesalahan sistem dan prosedur tersebut, maka akuntabilitas pelaksanaan DIPA di madrasah/satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dari sudut pandang akuntansi menurut Committee on Concept of Accounting Aplicable to the Public Sector, American Accounting Association tidak akuntabel karena tidak memenuhi syarat “akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan”. 14 Begitu pula standar akuntabilitas yang dikutip Giri Dewata bahwa, “Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan”. 15
14
Ihyaul Ulu m, Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik , (Malang: UMM Press, 2004),
h. 41. 15
Giri Doddy Dewata, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Sekjen Departemen Dalam Negeri, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), h. 54.
124 b. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Hasil (output) dari proses pelaksanaan DIPA oleh guru merangkap tugas bendahara pengeluaran adalah laporan SAI. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
59/PMK.05/2011
pasal 18
ayat
1
mengamanatkan bahwa “setiap kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI
untuk
menghasilkan
laporan keuangan”.
Sementara menurut Indra Bastian “laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. 16 Laporan diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan membutuhkan informasi tentang kepercayaan atas sumber daya yang telah mereka berikan. Secara umum laporan keuangan berguna bagi para pembuat keputusan untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil mengenai alokasi sumber daya. Bahkan secara lebih spesifik Indra Bastian melanjutkan bahwa “tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.” Di dalam laporan keuangan terdapat informasi apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas proses laporan pelaksanaan DIPA di satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu
16
Indra Bastian, op.cit., h. 137.
125 Sungai Utara, propinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan (akuntablitas hukum) laporan SAI baik ke KPPN Tanjung maupun ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan secara rutin setiap bulan dengan menggunakan Sistem Aplikasi SAI. Laporan sebagai media/alat akuntabilitas, laporan SAI ke KPPN Tanjung sebagai wakil Bendahara Umum Negara (BUN) dapat dipandang merupakan bentuk akuntabilitas internal pemerintah satuan kerja madrasah atas sejumlah dana yang telah dipercayakan. Begitu pula laporan SAI satuan kerja madrasah ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Denpasar (UAPPA-W) merupakan bentuk tipe akuntabilitas internal organisasi dalam struktur komando formal. 17 Sebagai bentuk akuntabilitas internal pemerintah, KPPN Tanjung mempunyai petunjuk tehnis tentang penyampaian laporan keuangan. Buku Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, KPPN Tanjung (2008:10) menjelaskan bahwa “laporan keuangan disampaikan ke KPPN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berahir sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap
peraturan
perundang- undangan”.
Jika
sampai
tidak
menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan tersebut, maka satuan kerja dapat dikenai sanksi sampai penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan untuk SPM-UP/TUP/GUP.
17
Ibid., h. 307.
126 Kemudian dengan cara yang sama untuk mencapai akuntabilitas internal organisasi yakni akuntabilitas proses laporan satuan kerja madrasah kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) memiliki ketetapan meski hanya sebatas ketetapan lisan. Ketetapan itu berisi bahwa “penyampaian laporan keuangan SAI ke UAPPA-W telah diterima Sub Bagian Keuangan dan IKN paling lambat 10 hari kerja setelah bulan bersangkutan dengan melengkapi Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN masing- masing.” Ketetapan ini juga merupakan penjabaran Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Kementerian Agama yang harus dipatuhi oleh satuan kerja madrasah yang merupakan bawahannya. Menurut PMA RI No. 2 Tahun 2006 di atas yakni pasal 13 diamanatkan: “untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, diperlukan antara lain data Realisasi APBN, Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan”. Dengan teknik analisis sederhana yang sama menggunakan dokumen Daftar Rekonsiliasi Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja (UAKPA) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan, maka perhitungan ketetapan penyampaian laporan keuangan SAI yaitu 10 hari kerja di tambah 1 hari libur menjadi 11 hari
127 dibagi 5 pernyataan. Dengan demikian tingkat kepatuhan laporan SAI Responden satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2011 adalah: Tabel 5.1 Tingkat Kepatuhan Laporan SAI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan (UAPPA-W) No
Responden
01
Bulan
Total
Skor Maks
%
Pernyataan
3
19
40
48
Cukup
2
3
19
40
48
Cukup
2
1
3
24
40
60
Cukup
3
3
2
2
23
40
58
Cukup
3
3
3
3
25
40
63
Tinggi
1-3
4
5
6
7
8
9
10
A
2
3
2
3
3
2
1
02
B
2
3
2
2
2
3
03
C
3
3
4
5
3
04
D
3
3
4
3
05
E
3
3
4
3
Kategori: 10 – 20% 21 – 40% 41 – 60% 61 – 80% 81 – 100%
= Sangat Rendah = Rendah = Cukup = Tinggi = Sangat Tinggi
Berarti satuan kerja-satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari tingkat kepatuhannya melaporkan pelaksanaan DIPA ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan terhitung rata-rata setelah dianalisi menggunakan skala Likert tergolong cukup. Padahal apabila dilihat dari jarak antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dengan satuan kerja madrasah rata-rata + 180 – 200 Km. Berarti akuntabilitas proses laporan SAI guru merangkap bendahara pengeluaran patut diberikan apresiasi cukup baik kalau dilihat dari hasil (output) akuntabilitas proses laporan pelaksanaan DIPA.
128 c. Hambatan-Hambatan Dalam mengerjakan tugas-tugas kebendaharaan guru merangkap tugas bendahara pengeluaran secara empiris banyak
mengalami
hambatan- hambatan dalam rangka mencapai akuntabilitas proses pelaksanaan DIPA. Melalui data hasil wawancara dengan guru merangkap tugas bendahara pengeluaran pada satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan, apabila dihimpun hambatan-hambatan itu adalah sebagai berikut: 1) Karena tugas rangkap
hambatan utama adalah ketika waktu
pelaksanaan tugas bersamaan di satu sisi harus mengajar dan di sisi lain tugas bendahara harus diselesaikan. 2) Sistem yang belum berjalan, artinya semua pejabat pengelola anggaran yang ada belum berfungsi maksimal sehingga semua pekerjaan menumpuk di bendahara pengeluaran. 3) KPPN yang terlalu jauh, rata-rata + 40 - 80 km dari satuan kerja madrasah sehingga banyak waktu efektif baik pekerjaan guru maupun bendahara pengeluaran yang terbuang di jalan. 4) Perubahan-perubahan peraturan kebendaharaan yang begitu cepat sehingga
membutuhkan
penyesuaian
untuk
mempelajarinya.
Contohnya: aplikasi baru, UU dan peraturan baru, dan lain- lain. 5) Ketika mesin atau alat computer macet, kena virus, error dan lain- lain sehingga tugas-tugas kebendaharaan menjadi terbengkalai.
129 3. Akuntabilitas Program Program adalah sama dengan program kerja yang dapat diartikan “sebagai suatu rencana kegiatan suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi”. Hampir sama dengan pendapat tersebut Mahsun mengemukan bahwa “program adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi untuk
melaksanakan strategi yang telah ditetapkan”. 18 Jadi dapat
disimpulkan bahwa, program adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan organisasi secara terarah, terpadu, dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Telah diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, dan akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 19 Oleh karena itu, akuntabilitas program dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas hasil- hasil kegiatan atau program organisasi yang telah direncanakan. Berkaitan dengan fokus penelitian yakni pelaksanaan DIPA satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan, maka akuntabilitas program terkait dengan sejauh mana program-program anggaran DIPA dapat membiayai program-program madrasah sehingga memberikan hasil yang 18 19
Mahsun (2006:60) Mardiasmo, op.cit., h. 22.
130 maksimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam struktur anggaran DIPA sudah terinci program-program, kegiatan sampai ke jenis belanja anggaran. Dalam hal ini madrasah tinggal membuat daya dukung dengan menyesuaikan program kerja di madrasah. Yang harus dilakukan untuk menganalisis akuntabilitas program anggaran DIPA adalah pertama dengan analisis selisih anggaran. Mahsun menjelaskan: “Tahap-tahap analisis selisih anggaran dapat diuraikan sebagai berikut: Menyiapkan data anggaran dan laporan realisasi anggaran; Bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama; Hitung selisih anggaran; Hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran; Lakukan analytical procedure dengan rasio-rasio kinerja”. 20 Dengan menggunakan data dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan DIPA Tahun Anggaran 2011 pada Responden satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan,
maka analisis selisih
anggarannya adalah sebagai berikut: Tabel 5.2 Tingkat Ketercapaian Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2011 No 01 02 03 04 05
Program/Kegiatan Belanja Vakasi Belanja Belanja Belanja
20
Gaji & Tunjangan Barang Operasional Barang ATK Barang Inventaris
Resp. A 118% 69% 100% 100% 100%
Mohammad Mahsun, Ibid., h.154.
Selisih Anggaran Resp. B Resp. C Resp. D 88% 136% 113% 99% 100% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Resp. E 111% 60% 100% 100% 100%
131 No 06 07 08 09 10
Program/Kegiatan Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Barang Untuk Tupoksi Daya dan Jasa Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan alat mesin Perjalanan Dinas Biasa
Resp. A 100% 100% 100% 100% 100%
Selisih Anggaran Resp. B Resp. C Resp. D 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87,5% 100%
Resp. E 100% 98% 100% 100% 100%
Sumber: DIPA dan LRA Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Madrasah Menganalisis dari Tabel 5.2, Tingkat Ketercapaian Anggaran Tahun Anggaran 2011 bahwa ketercapaian program-program dalam anggaran DIPA tahun anggaran 2011 adalah Sangat Tinggi. Hal ini diindikasikan dengan daya serap terhadap anggaran DIPA untuk membiayai program kegiatan satuan kerja madrasah adalah mencapai rata-rata 100%. Dalam arti satuan kerja madrasah dapat atau mampu memanfaatkan anggaran DIPA yang telah disediakan ke dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan kecuali kelompok anggaran Belanja Mengikat seperti Pembayaran Gaji dan Vakasi di mana berapapun besarnya harus dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya bagaimana tingkat efektifitas hasil (outcome) dari program atau kegiatan satuan kerja madrasah yang telah dibiayai anggaran DIPA tahun anggaran 2011 berdasarkan aspek-aspek pengukuran kinerja yaitu, kelompok masukan (input), kelompok keluaran (output), dan kelompok hasil (outcome). 21 Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelakasanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan. Kelompok hasil 21
Ibid., h. 31.
132 (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Dalam mengukur tingkat efektifitas
hasil di atas,
Peneliti
menggunakan Data Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 yang merupakan pencerminan hasil pelaksanaan program atau kegiatan satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan. Namun, di sini peneliti mengalami kesulitan menganalisis hasil program karena disebabkan bervariasinya program, terakumulasinya sumber anggaran, adanya kesenjangan antara rencana kinerja dengan pengukuran kinerja kegiatan, dan tidak adanya standar pengukuran yang jelas di semua satuan kerja madrasah dalam menilai setiap indikator hasil dari program yang telah dilaksanakan. Sehingga Peneliti memulainya dengan tahap mengkategorikan program kemudian menampilkan data sesuai dengan kenyataan dalam LAKIP satuan kerja madrasah. 4. Akuntabilitas Kebijakan Thomas R Dye memberikan definisi “kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dalam arti melakukan atau tidak dilakukan pemerintah atas keputusan-keputusan yang diharapkan oleh masyarakatnya atas masalah- masalah yang terjadi dan membutuhkan pemecahan. 22 Secara lebih operasional Suharto mengartikan
22
Thomas R Dye (1975:1)
133 “kebijakan
adalah
ketetapan
yang
memuat
prinsip-prinsip
untuk
mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”. 23 Sementara pengertian akuntabilitas sebagaimana telah diungkapkan di depan yaitu “pertanggungjawaban”. Dengan demikian akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban keputusan atau kete tapan pemerintah yang dibuat secara terencana untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu di masyarakat. Selain itu, Mardiasmo juga menyimpulkan “akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas”. 24 Berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu pelaksanaan DIPA di satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan adalah dilakukan oleh seorang Guru. Peneliti menyoroti Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 087/Kd.18.02/1/Kp.07.6/MA/2008 tentang Pengangkatan Penyelenggara Anggaran di Lingkungan MIN dan
se-Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2008 oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara atas nama Menteri Agama adalah kebijakan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satu penyelenggara anggaran dimaksud surat keputusan di atas adalah pengangkatan bendahara pengeluaran dari unsur guru. 23 24
Suharto (2006:7) Mardiasmo, op.cit., h. 22.
134 Melalui kebijakan tersebut di atas, dalam rangka mencapai proses akuntabilitas pelaksanaan DIPA kepala madrasah/satuan kerja juga memberikan kebijakan-kebijakan terhadap guru merangkap bendahara pengeluaran terutama berkaitan dengan tugas-tugas keguruannya. Volume pekerjaan kebendaharaan yang sangat bervariasi dan padat serta usaha untuk mencapai akuntabilitas kepatuhan menjadi alasan kebijakan itu. Menurut Peneliti semua kebijakan kepala madrasah merupakan kebijakan kontroversial karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan kebijakan tersebut pemerintah juga harus ikut bertanggungjawab terhadap kurang maksimalnya proses kinerja guru merangkap tugas bendahara Pengeluaran secara menyeluruh karena siswa telah menjadi korban kebijakan Pemerintah itu. Kebijakan itu menurut Thomas R Dye yaitu tidak
melakukan pengangkatan tenaga
fungsional bendahara
pengeluaran pada satuan kerja madrasah. Dari kelima MIN yang diteliti, tak satupun yang membuat laporan DIPA secara lengkap dan terperinci. Misalnya dalam laporan disebutkan membeli buku Rp. 2.000.000,- Di sini tidak dijelaskan berapa buah buku yang dibeli, dan berapa harga satuan buku tersebut. Dengan demikian, laporan tersebut tidak akuntabel. Walaupun pembelian disertai bukti berupa kuitansi, namun uji validitas tidak bisa dilakukan, karena tidak disebutkan ciri-ciri buku yang dibeli. Seandainya disebutkan jenis buku yang dibeli, misalnya buku IPS kelas V terbitan Erlangga harga @Rp. 60.000,- maka harga tersebut dapat dicek kebenarannya ke toko buku.
135 Sungguh tidak rasional, semua rencana anggaran terlaksana 100% sesuai nominal yang telah direncanakan. Misalnya anggaran pembelian buku 92 eksampler Rp. 4.565.000,- Kalau dihitung, pasti ganjil harga satuan buku. Menurut penulis, di sini terjadi pembulatan nominal. Ini berarti laporan tidak sepenuhnya akuntabel. Berdasarkan hasil skoring terhadap akuntabilitas pelaporan DIPA oleh guru yang merangkap tugas sebagai bendahara pengeluaran, seperti terlihat pada tabel 4.9, dapat diketahui bahwa skor akuntabilitas tertinggi adalah MIN Bitin 1 dengan skor rata-rata sebesar 3,8 yang dibulatkan menjadi 4. 25 Jika diukur dengan skala likert termasuk kategori 4, yaitu baik. Kemudian MIN Pihaung dengan skor rata-rata sebesar 3,6 yang dibulatkan menjadi 4, termasuk skala baik. Berikutnya adalah MIN Bitin 2 dengan skor rata-rata 3,4 yang dibulatkan menjadi 3, termasuk kategori cukup. Selanjutnya adalah MIN Harusan Telaga dan MIN Kalintamui dengan skor rata-rata sebesar 3,2 yang dibulatkan menjadi 3, termasuk kategori cukup. Rata-rata semua skor adalah 3,44, dibulatkan menjadi 3, termasuk kategori cukup. Kemudian berdasarkan perhitungan persen, maka skor rata-rata akuntabilitas pelaksanaan DIPA pada semua MIN yang diteliti adalah sebesar 69%, termasuk kategori baik.
25
Pembulatan adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit yang lebih sedikit. Dengan maksud agar tidak terlalu panjang dalam menuliskan bilangannya. Pembulatan ini cukup penting untuk menghasilkan angka yang mendekat i dengan angka yang dimaksudkan. Jika angka desimal lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Lihat J. Supranto, Statistik: Teori dan Aplikasi, jilid I, (Jakarta: Erlangga: 2000), h. 366.
136 B. Kinerja Mengajar Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Lingkungan Kantor Ke menterian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Tugas utama guru adalah mengajar. Karena itu, seorang guru dituntut untuk profesional dengan menguasai empat kompetensi dasar,
yaitu
kompetensi paedagogik/akademik, kepribadian, profesional dan sosial. Dengan menguasai keempat kompetensi ini, maka kinerja mengajar guru akan semakin baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 122:
Ayat di atas menegaskan, hendaknya ada seogolonga n orang yang mempedalam kompetensinya di bidang agama, agar kinerja dakwahnya benarbenar mumpuni. Begitu juga seorang guru, seharusnya mempedalam ilmu kepndidikan, sehingga kinerja mengajarnya semakin baik. Jam mengajar guru sebanyak 24 jam per minggu banyak menyita waktu mereka untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Kinerja guru dalam hal kualitas dan kuantitas kerja bisa terganggu dengan adanya tugas pelaksanaan DIPA. Di dalam landasan teori telah disimpulkan bahwa kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau organisasi melalui sebuah pelaksanaan kegiatan yang terencana dimana hasil tersebut kiranya dapat diamati dan diukur keberhasilannya baik dari segi kuantitas, kualitas, efisiensi dan kepuasan. Jadi penilaian kinerja didasarkan pada tingkat keberhasilan
137 seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebagai standar pekerjaan. Guru adalah orang dewasa yang secara sadar mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan mengevaluasi anak didiknya pada jalur pendidikan formal baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Dalam hal ini guru tersebut adalah guru merangkap tugas bendahara pengeluaran pada satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa dimensi untuk mengukur kinerja seorang guru merangkap tugas bendahara pengeluaran pada satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pengertian-pengertian di dalam landasan teori tersebut di bab II, yakni: (1) Penguasaan materi dan landasan kependidikan; (2) Penguasaan program pembelajaran; (3) Penguasaan pengelolaan kelas; (4) Penguasaan penggunaan media dan sumber belajar; (5) Pengelolaan interaksi pembelajaran; dan (6) Kemampuan melakukan evaluasi. Sebagaimana
telah disimpulkan di depan pada
sub
bahasan
akuntabilitas proses, bahwa proses merupakan urut-urutan perubahan baik tindakan, pembuatan atau pengolahan sesuatu yang terjadi secara alami atau di desain untuk menghasilkan produk. Proses dimaksud berkaitan dengan uruturutan kegiatan guru merangkap tugas bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
138 1. Penguasaan Materi dan Landasan Kependidikan Guru merangkap tugas bendahara pengeluaran dalam kegiatan proses di atas mempunyai tugas utama mengajar (teaching). Smith mengungkapkan bahwa “mengajar adalah menanamkan pengetahuan atau ketrampilan (teaching is imparting knowledge or skill)”. 26 Dalam hal ini obyek utamanya adalah siswa sebagai si pebelajar. Sebagai kegiatan proses menyampaikan atau menanamkan ilmu pengetahuan maka, menurut Sanjaya, mengajar memiliki karakteristik sebagai berikut: “(1) Proses pengajaran berorientasi pada guru (teacher centered); (2) Siswa sebagai obyek belajar; (3) Kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu; (4) Tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran”. 27 Dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah guru merangkap tugas bendahara
pengeluaran
memegang
peranan
sangat
penting.
guru
merangakap tugas bendahara pengeluaran menentukan segalanya. Mau diapakan siswa? Apa yang harus dikuasai siswa? Bagaimana melihat keberhasilan belajar siswa? Semuanya bergantung dari sosok gurunya. Begitu pentingnya peran guru merangkap tugas bendahara pengeluaran maka proses pengajaran akan berlangsung manakala di kelas ada gurunya, begitu pula sebaliknya. Seorang pengelola proses belajar- mengajar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 26
Smith (1987) Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan pelajaran (KTSP) , (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 208-210. 27
139 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 3 dan pendapat para ahli pendidikan mengelompokan tugas utama guru menjadi 3 yaitu: (a) perencanaan pembelajaran; (b) pelaksanaan proses pembelajaran; (c) evaluasi pembelajaran. Seorang guru harus menguasai ketiga tugas utama di atas, terutama pada aspek materi pelajaran dan landasan kependidikan. Materi berkaitan erat dengan apa yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa, sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Sedangkan landasan kependidikan lebih bersifat pada metode dan strategi penyampaian materi, serta etika seorang guru ketika mengajar. Tanpa menguasai materi, jelas guru kesulitan dalam mengajar, terutama ketika menjawab pertanyaan siswa dan memberikan penjelasan agar siswa dapat mengerti materi yang diajarkan. Penguasaan materi dan landasan kependidikan, semua guru yang merangkap bendahara termasuk kategori cukp menguasai materi pelajaran. Artinya mereka dapat menyampaikan materi dengan lancar, menjelaskannya dengan baik, dan dapat menjawab pertanyaan siswa secara tuntas, walaupun tingkat kecepatan (spontanitas) guru menjawab siswa bervariasi, ada yang cepat dan agak cepat, dan agak lambat. Penguasaan guru terhadap materi dan landasan pendidikan sudah cukup baik. 2. Penguasaan program pe mbelajaran Program pembelajaran
menurut
Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pendidikan Tahun 2006 mencakup silabus dan Rencana Pelaksanaan
140 Pembelajaran. Setiap mengajar.
Pengertian
guru diwajibkan membuat keduanya sebelum membuat
di sini adalah
menyediakan
dan
mempersiapkan, bukan membuat dan menciptakan sendiri, sebab silabus dan RPP biasanya sudah disertakan dalam buku paket yang dibuat oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan Nasional. RPP dan silabus ini bisa pula dicari di Internet yang bisa diunduh secara gratis, baik oleh instansi pemerintah maupun individu. Kewajiban seorang guru terhadap RPP dan silabus ini adalah memodifikasinya sesuai dengan keadaan siswa, fasilitas sekolah, metode dan media yang akan digunakan, dan kemampuan guru. RPP dan silabus ini merupakan garis-garis besar pengajaran atau sebagai acuan dan arahan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran agar tidak melenceng dari materi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal penguasaan program pembelajaran ini, semua guru tidak ada yang membuat sendiri RPP dan silabus. Mereka hanya mengcopy paste file RPP dan silabus yang diunduh dari internet atau diminta dari teman, tanpa melakukan modifikasi. Semua responden beralasan bahwa RPP yang ada (yang sudah jadi) memang sudah sesuai, jadi tidak perlu dimodifikasi lagi. Penulis melihat ini hanyalah alasan yang dibuat-buat yang disebabkan karena guru malas, tak mau repot, atau karena tak punya waktu untuk mengubah RPP, karena tidak tahu atau tidak mampu melakukan modifikasi. Idealnya, RPP dan silabus itu dimodifikasi sesuai dengan sekolah, siswa dan kemampuan guru, sebab tidak semua apa yang dibuat dalam RPP
141 itu dapat dilaksanakan oleh guru, dan sesuai dengan keadaan siswa. Dalam hal ini, semua guru termasuk kagori cukup, kecuali MIN Pihaung dan Kalintamui yang masih kurang. 3. Penguasaan pengelolaan kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan proses belajar mengajar. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ialah kegiatan–kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. 28 Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai, jika guru mampu mengatur siswa, sarana pembelajaran, serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pengelolaan kelas adalah upaya menciptakan kesiapan fisik dan mental siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan tenang, lancar dan bersemangat. Menurut M. Uzer Usman, “kualitas dan kuantitas belajar di dalam kelas bergantung pada banyak faktor antara lain ialah guru, hubungan pribadi antara siswa di dalam kelas serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas.”29
28 29
Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rieka Cipta, 2006), h. 173. M. Uzer Us man, Men jadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 1990), h. 10.
142 Karena itu, kemampuan guru melakukan pengelolaan kelas sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, kemampuan guru adalah cukup, kecuali MIN Kalintamui yang kurang. 4. Penguasaan penggunaan me dia dan sumbe r belajar Aktivitas pembelajaran merupakan sistem, yang terdiri dari beberapa komponen meliputi: tujuan isi pembelajaran kegiatan pembelajaran, manusia
(pembelajar
dan
pebelajar),
media/sumber
belajar,
serta
lingkungan. Secara teroganisir komponen-komponen tersebut saling bekerjasama sesuai dengan fungsi masing- masing. Bila salah satu komponen terganggu, akan mempengaruhi kerja komponen lain sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan semula. 30 Media dalam mengajar memang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dalam kaitannya dengan pengajaran PAI, keberadaan alat peraga jelas mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar mengajar. Pengajaran pada dasarnya adalah suatu proses terjadinya interaksi guru siswa melalui kegia tan terpadu dari dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan belajar guru. 31 J. Brunner mengemukakan bahwa mengajar adalah menyajikan ide, problem atau pengetahuan dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat
30
Syaifu l Bahri Djamarah, loc.cit. Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002) h. 43 dan 99. 31
143 dipahami oleh siswa.”32 Pengajaran bertujuan agar siswa memahami konsep-konsep materi pelajaran dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari- hari, memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitar mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari kejadian di lingkungan sekitar bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerjasama dan mandiri mampu memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Alat peraga merupakan salah satu faktor untuk mencapai efesiensi hasil belajar. 33 Keberadaan alat bantu pengajaran (alat pengajaran, media, alat peraga) oleh A. Samana digambarkan sejajar dengan tujuan pendidikan, guru, siswa, pendekatan, metode, dan teknik. 34 Dalam hal penguasaan media dan sumber belajar, semua guru sudah cukup baik, kecuali MIN Pihaung dan Kalintamui yang masih kurang baik, sebab keduanya tidak terampil menggunakan semua media, dan tidak menggunakan media yang ada di sekolah, padahal media tersebut bisa digunakan dan sesuai dengan materi yang diajarkan. 5. Pengelolaan inte raksi pe mbelajaran Suasana kelas yang interaktif ditandai dengan adanya antusias dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Antusisme adalah suatu perasaan kegembiraan terhadap sesuatu hal yang terjadi. Respon yang positif terhadap
32 Uzer Usman dan Lilis Setyawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 5. 33 Moh. Surya, Psikologi Pendidikan, (Bandung: IKIP Bandung, 1992), h. 75. 34 A. Samana, Sistem Pengajaran (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 21.
144 sesuatu yang ada di sekitar kita, tentu sangat diharapkan, karena respon ini akan berdampak pada perilaku sehari- hari. 35 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusisme berarti gairah, gelora semangat, minat besar. 36 Gairah terhadap sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Antusiasme bersumber dari dalam diri, secara spontan atau melalui pengalaman terlebih dahulu. Ibarat makanan, kalau kita melihat seseorang begitu lahap menyantap makanan yang ada di depannya, maka antusisme terjadi, sehingga respon kita terhadap makanan yang ada di depan kita pun menjadi positif, dan menyebabkan kita menjadi ingin makan dengan lahap juga. Pada proses belajar mengajar, kecenderungan teacher centered (pembelajaran berpusat pada guru) masih nampak, yang semestinya students centered (pembelajaran berpusat pada siswa) terjadi, masih sebatas asa. Terlebih antusisme siswa dalam menghadapi pembelajaran di dalam kelas (pembelajaran trasisional), masih amat rendah. Berbagai pelatihan untuk guru terus diupayakan, metode dan model pembelajaran beragam digulirkan, namun tetap belum mampu menggugah antusisme siswa. Pada umumnya mereka cenderung menjadi siswa yang „manis‟ kalau tidak dikatakan pasif. Lebih banyak diam dan hanya jadi pendengar yang baik. Sikap kritis terhadap permasalahan yang ada tidak nampak. Skeptis dan apatis yang terlihat. 37
35 Ana Andriani, “Melatih Antusiasme Siswa Terhadap Pembelajaran,” http://ana_andriani. Blogspot.com/ diakses tanggal 19 Desember 2012. 36 Tim Penyusun, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 132. 37 Ana Andriani, loc.cit.
145 Dengan menggunakan metode serta model yang variatif, diharapkan antusisme siswa tergugah, namun apa yang terjadi? Ternyata strategi untuk memudahkan transferred of knowledge, yang sejatinya adalah transferred of attitude tidak berjalan optimal. hanya siswa-siswa tertentu dalam jumlah kecil yang dapat mengikutinya, belum secara keseluruhan. 38 Portofolio sebagai metode, model serta sebagai bentuk penilaian teranyar yang sudah teramat sering disosialisasikan, ternyata belum dapat sepenuhnya diaplikasikan di lapangan. Terkait dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Portofolio terus dikumandangkan, untuk menggugah antusisme siswa terhadap permasalahan nyata di lapangan. Sistematika portofolio yang dimulai dari: identifikasi masalah, perumusan masalah, di mana siswa yang memilih dan menentukan satu masalah yang akan dikaji, selanjutnya menilai kebijakan alternatif, mengusulkan kebijakan masalah, sampai pada penyajian port folio, semua melibatkan peran siswa, namun tetap saja belum mampu menggugah antusisme siswa. Realita empirik belum memperlihatkan peningkatan yang positif. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sukar sekali melatih antusisme siswa terhadap pembelajaran? Permasalahan ini tidak muncul begitu saja, namun terkait dengan sejarah masa lalu. Pembungkaman aspirasi terlalu lama, menyebabkan masyarakat menjadi skeptis dan apatis. Tidak langsung kepada siswa, akan tetapi pola didik orang tua sebagai keturunan langsung
38
Ibid.
146 pelaku zaman itu, menurunkannya secara tidak langsung. Padahal manusia diciptakan Allah swt dengan talenta yang luar biasa, namun sayang talenta tersebut belum dapat dieksplorasi secara optimal. 39 Aktif merupakan respon siswa berupa perbuatan seperti bertanya, menjawab, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu tanda bahwa siswa mempunyai perhatian atau ketertaikan dengan pelajaran. Guru dalam proses pembelajaran haruslah mengikutsertakan para siswanya secara aktif. Jangan sampai proses pembelajaran didominasi oleh guru saja. Siswa dikatakan aktif dalam pembelajaran bila terdapat ciri-ciri sebagai berikut: a. Siswa berbuat sesuatu untuk memahami mateerri pelajaran b. Pengetahuan dipelajari, dialami, dan dan ditemukan oleh siswa c. Mencobakan sendiri konsep-konsep d. Siswa mengkomunikasikan hasil pikirannya. 40 Keaktifan siswa dalam pembelajaran tergolong rendah jika siswa tidak banyak bertanya, aktivitas siswa terbatas pada mendengarkan dan mencatat, siswa hadir di kelas dengan persiapan belajar ya ng tidak memadai, ribut jika diberi latihan, dan siswa hanya diam ketika ditanya sudah mengerti atau belum. Interaksi siswa dalam kelas lebih ditentukan oleh metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Sekarang ini telah dikembangkan beberapa metode dan strategi pembelajaran aktif dan kooperatif, dengan 39 40
Ibid. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 71.
147 pendekatan Paikem. Mel Silberman misalnya, mengarang buku yang berjudul 101 Active Learning. Masalah adalah mampukah guru menguasai metode dan strategi tersebut dan menerapkannya dalam pembelajaran? Berdasarkan hasil observasi, guru sudah cukup baik dalam pengelolaan interaksi pembelajaran ini, yaitu guru MIN Harusan Telaga, Kalintamui dan Bitin 2, sedangkan MIN Pihaung dan Bitin 1 sudah masuk dalam kategori baik. 6. Kemampuan melakukan evaluasi Evalusi atau pengukuran berarti kegiatan yang sistematik untuk menentukan angka pada objek atau gejala. Suharsimi Arikunto, mengukur berarti membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Hasil, pengukuran bersifat kuantitatif. 41 Pengujian berarti penafsiran dari sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah. 42 Penilaian berarti penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Menurut Suharsimi Arikunto menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran ba ik dan buruk. Hasil dari penilaian bersifat kuantitatif 43 Evaluasi berarti penentuan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. 44 Meskipun antara istilah penilaian dengan evaluasi memiliki definisi yang berbeda, akan tetapi dua istilah tersebut seringkali disamakan. Ngalim Purwanto dalam Suwardi menyatakan bahwa setiap kegiatan evaluasi atau
41
Suharsimi A rikunto, op.cit., h. 3. Suwardi, op.cit., h. 86. 43 Suharsimi A rikunto, loc.cit. 44 Ibid., h. 3. 42
148 penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh data sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pernyataan ini berarti antara istilah evaluasi dan penilaian memiliki makna sama. 45 Suharsimi Arikunto, juga menyatakan bahwa evaluasi berarti menilai yang dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. 46 Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara menilai dan mengevaluasi memiliki makna sama, meskipun kedua istilah tersebut memiliki definisi yang berbeda. Evaluasi di sini dapat pula diartikan sebagai penentuan suatu program dan penentuan pencapaian hasil belajar adalah penilaian terhadap proses pembelajaran, secara keseluruhan, baik terhadap murid maupun terhadap guru. Senada dengan ini Oemar Hamalik dalam Martinis Yamin mengemukan bahwa evaluasi merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan
data
dan
informasi),
pengolahan,
penafsiran,
dan
pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai siswa setelah melakukan proses. 47 Semua guru sudah dapat melakanakan evaluasi dengan baik, yaitu sesuai dengan indikator dan materi pelajaran, bentuk soal yang bervariasi (pilihan ganda dan essai), serta tingkat kesukaran soal yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa skor nilai kinerja guru
45
Suwardi, op.cit, h. 87. Suharsimi A rikunto, loc.cit. 47 Martinis Yamin , Kiat Membelajarkan Peserta Didik , (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 248. 46
149 yang tertinggi adalah MIN Bitin 2 dengan skor rata-rata 3,66 yang dibulatkan menjadi 4 termasuk kategori baik. Kemudian MIN Bitin 1 dengan skor 3,28, dibulatkan menjadi 3, termasuk kategori cukup. Berikutnya MIN Harusan Telaga dengan skor rata-rata 3,23 dibulatkan menjadi 3 termasuk kategori cukup. Selanjutnya MIN Pihaung dengan skor rata-rata 3,16, dibulatkan menjadi 3 termasuk kategori cukup. Terakhir MIN Kalintamui dengan skor rata-rata sebesar 2,56 dibulatkan menjadi 3 termasuk kategori cukup. Secara keseluruhan dengan dengan skor rata-rata sebesar 3,19, dibulatkan menjadi 3 termasuk kategori cukup. Hasil persentase skor kinerja guru menunjukkan angka sebesar 64%, termasuk kategori baik.
C. Tanggapan Guru yang Merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran terhadap Tugas Tambahan Sebagai Bendahara Semua responden menganggap tugas sebagai bendahara pengeluaran di samping tugas sebagai guru adalah pekerjaan tambahan yang memberatkan beban mereka. Artinya beban ini harus mereka laksanakan selain tugas mengajar sesuai jadwal. Tampaknya keberatan mereka lebih disebabkan oleh karena tugas sebagai bendahara tidak diberi insentif/tunjangan definitif setiap bulan, bukan karena ketidakmampuan mereka menjalankan tugas ini. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap berkas laporan DIPA, sebenarnya tugas ini tidak terlalu berat. Sudah ada formulir khusus, sehingga bendahara tinggal mengisi angka-angka, lalu menjumlahkannya. Bahkan untuk
150 laporan dana BOS, sudah ada aplikasi khusus yang sangat praktis yang mirip denga kinerja Microsof Excel. Tinggal mengetikkan angka, maka pada kolom “jumlah/total” akan terisi dengan sendirinya. Hanya saja, kalau tidak menguasai komputer, aplikasi ini akan terasa lebih sulit dari cara pengetikan dan perhitungan secara manual. Yang diperlukan hanyalah ketelitian memasukkan angka-angka ke dalam kolom yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara, para responden juga semuanya mengaku bisa mengoperasikan komputer dengan program Microsoft Excel. Jadi sebenarnya tidak ada kendala dalam pembuatan laporan. Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa keberatan para responden merangkap jabatan sebagai bendahara disebabkan oleh tidak adanya tunjangan khusus atas tugas mereka ini. Memang mereka mengakui ada tunjangan, tapi jumlahnya tidak tetap atau tidak definitif, dan jumlah insentif tersebut mereka nilai tidak sepadan dengan tugas yang mereka lakukan sebagai bendahara. Di samping itu, alasan yang paling mendasar adalah mereka hanya disuruh mengetik laporan penggunaan keuangan yang sudah dibuat oleh Kepala Sekolah tanpa mengetahui kebenaran dari penggunaan dana tersebut, seperti yang diungkapkan oleh responden A halaman 83. Artinya, mereka was-was dengan tugas ini, karena harus mempertanggungjawabkan angka-angka yang mereka tulis, akalau apa yang mereka tulis itu diaudit oleh atasan dan ternyata tidak benar. Dampaknya terhadap kinerja guru, walaupun tidak bisa diobservasi secara langsung, namun berdasarkan pengakuan para responden, mereka
151 merasa tugas ini mempengaruhi kinerja sebagai guru. Hal ini diperkuat oleh skor kinerja guru adalah 3,19, sedangkan akuntabilitas laporan DIPA adalah 3,44, sehingga pengakuan mereka dianggap valid. Jadi, kinerja guru lebih rendah dari akuntabilitas laporan DIPA. Artinya mereka lebih mementingkan tugas sebagai bendahara ketimbang tugas sebagai guru. Penulis sependapat dengan semua responden yang menyatakan bahwa seharusnya tugas bendahara ini dipegang oleh tenaga khusus yang tidak merangkap sebagai guru. Dan jika harus dirangkap oleh guru karena alasan terbatasnya tenaga, maka sudah seharusnya beban jam mengajar guru yang bersangkutan juga dikurangi. Namun penulis tidak sependapa t kalau guru yang merangkap bendahara itu harus diberi tunjangan khusus yang definitif, karena bagaimanapun tugas ini tetap akan mempengaruhi kinerja guru. Jadi, sebaiknya jam mengajar mereka dikurangi, atau mengangkat tenaga khusus yang diberi honor tetap, ketimbang memberi honor tambahan bagi guru yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran, agar mereka fokus pada tugas sebagai pengajar dan pendidik.
