BAB IV KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari /ke negara tersebut.
Tujuan Kebijakan Perdagangan Internasional Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan oleh suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut : Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif
dan
dari
situasi/
kondisi
ekonomi
/
perdagangan
internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan. Melindungi kepentingan industri di dalam negeri. Malindungi lapangan kerja (employment). Menjaga
keseimbangan
dan
stabilitas
neraca
perbayaran
internasional. Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Menjaga stabilitis nilai tukar atau kurs valas.
Kebijakan Ekspor Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa nagara. Kebijakan perdagangan internasional di
18
bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut : 1. Kebijakan Ekspor di dalam Negeri Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak untuk barang-barang tertentu. (pajak crude palm oil -CPO) Fasilitas kredit perbankan yang
murah untuk mendorong
peningkatan ekspor barang tertentu. Penetapan prosedur ekspor yang relatif mudah. Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor. Pembentukan asosiasi eksportir. Larangan/ pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor CPO oleh Menperindag. 2. Kebijakan Ekspor di luar Negeri Pembentukan International Trade Cetre (ITPC) di bergagai negara, Jepang (Tokio), Eropa, Asdam lain-lain. Pemanfaattan General System of Preferency (GSP), yaitu fasilitas keringan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Menjadi anggota Commodity Association of Producer, seperti OPEK dan lain-lain. Menjadi anggota Commodity Agreement Between Producer and Consumer, seperti ICO (International Coffee Organization), MFA (Multifibre Agreement) dan lain-lain.
Kebijakan Impor Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, 19
baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur,
komposisi,
dan
kelancaran
usaha
untuk
melindungi/
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut :
I . Kebijakan Tariff Kebijakan Tariff dalam bentuk bea masuk dapat dibedakan berdasarkan tinggi randahnya pembebanan Tariff, sebagai berikut : Tariff rendah, yaitu antara 0 % - 5 % dikenakan pada bahan kebutuhan pokok dan vital seperti beras, mesin vital, alat-alat militer dan lain-lain. Tariff sedang, yaitu antara 6 % - 20 % dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Tariff tinggi, yaitu di atas 20 % dikenakan untuk barangbarang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam
negeri dan bukan barang kebutuhan
pokok.
Sistem Tariff Dalam pelaksanaan pembebanan Tariff dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bea Nilai (Ad valorem Tariff) Bea masuk (BM) impor ditentukan dengan tingkat prosentase tertentu dari nilai barang yang di impor. Contoh : Nilai impor = $100, Tariff = 10 %, Kurs = Rp.10.000,00/US $.
20
Jumlah Tariff = $100 x Rp.10.000,00 x 10 % = Rp.100.000,00. Bea Spesifik (Spesific Tariff) Bea masuk impor ditentukan berdasarkan jumlah ukuran fisik dari barang yang di impor. Contoh : Semen
= Rp.3.000,00 per ton
Sepatu
= Rp.14.500,00 per pasang
Bea Campuran (Compound Tariff) Bea masuk impor ditentukan berdasarkan kombinasi kedua Tariff di atas.
Tujuan dan Fungsi Tariff 1. Menurut tujuannya, kebijakan bea masuk dapat dibedakan sebagai berikut : a. Tariff Proteksi, yaitu pengenaan Tariff bea masuk yang tinggi untuk membatasi impor barang tertentu. b. Tariff Revenue, yaitu pengenaan Tariff bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. 2. Menurut fungsinya, kebijakan Tariff bea masuk dibedakan sebagai berikut : a. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi/ industri dalam negeri. b. Fungsi budgeter, sebagai salah satu sumber penerimaan negara. c. Fungsi demokrasi, penetapan besarnya Tariff bea masuk melalui persetujuan DPR. d. Fungsi pemerataan, untuk pemerataan distribusi pendapatan nasional, contoh bea masuk barang mewah.
21
Efek Tariff Dampak dikenakan Tariff terhadap seuatu barang tertentu berakibat terhadap beberapa hal sebagai berikut :
Grafik 1 : Analisis Efek-efek Tariff S P0
E0 = Autarki
P2
a
b E1 = Free Trade
P1 f
e
d
c D
O
Q1
Q3
Q0
Q4
Q2
Keterangan : Harga P0 dan titik keseimbangan E0 adalah perekonomian autarki : • Tidak ada ekspor dan impor. • Produksi DN = konsumsi DN = OQ0 Harga P1 dan titik keseimbangan E1 adalah perekonomian free trade : • Produksi DN = OQ1 • Konsumsi = OQ2 • Impor = Q1Q2 Karena produksi turun dari OQ0 menjadi OQ1, maka pemerintah memberikan proteksi Tariff bea masuk sebesar P1P2 . Dampak Tariff P1P2 tersebut adalah : •
Harga akan naik dari P1 ke P2
•
Konsumsi DN akan turun dari Q2 ke Q4
•
Produksi DN akan naik dari Q1 ke Q3 22
•
Pemerintah akan mendapat penerimaaan sebesar segiempat abde
•
Redistribusi income (subsidi dari konsumen ke produsen) sebesar P1P2 af
•
Cost of protection (kerugian neto konsumen) sebesar aef + bdc
•
Impor turun dari Q1Q2 menjadi Q3Q4
II. Kebijakan Non Tariff Kebijakan non Tariff adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Secara garis besar kebijakan non Tariff dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Pembatasan spesifik a. Larangan impor secara mutlak b. Pembatasan impor (quota import) c. Peraturan teknis impor produk tertentu d. Peraturan kesehatan (karantina) e. Perizinan impor f. Embargo g. Hambatan pemasaran h. dll. 2. Peraturan Bea cukai a. Prosedur impor b. Penetapan harga pabean c. Penetapan kurs valas dan pengawasan devisa d. Consulate formalities e. Regulasi pengepakan dan labelling f. Tes standar kualitas g. Pungutan administrasi
23
h. Klasifikasi Tariff 3. Pengaruh Pemerintah a. Kebijakan pengadaan pemerintah b. Subsidi ekspor c. Kebijakan anti Tariff dan dumping d. Deversifikasi perdagangan
Quota Impor Quota adalah suatu kebijakan yang dilakukan dengan cara membatasi jumlah impor atau dengan kata lain menentukan jumlah maksimum barang yang boleh di impor. Menurut ketentuan GATT/ WTO sistem quota ini hanya dapat digunakan dalam hal sebagai berikut : Dalam perlindungi hasil pertanian. Dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Macam-macam quota impor : Unilateral Quota, yaitu sistem quota yang ditetapkan secara sepihak (tanpa negosiasi). Bilateral Quota, yaitu sistem quota yang ditetapkan atas kesepakatan ke dua belah fihak. Tariff Quota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem Tariff dan sistem quota. Mixing Quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri.
Efek-efek Quota Dampak diberlakukan quota impor sama halnya dengan dampak diberlakukan Tariff impor, akan tetapi pemerintah tidak mendapatkan
24
penerimaan berupa pajak, namun justru yang menerima adalah pihak pemegang/ pemilik quota atau supplier (importir yang monopoli), karena terjadi selisih harga yang relatif tinggi antara harga pembelian dari LN dengan harga penjualan di DN.
Grafik 2 : Analisis Efek-efek Quota S P0
E0 = Autarki
P2
a
b
P1
E1 = Free Trade f
e
d
c D
O
Q1
Q3
Q0
Q4
Q2
Keterangan : Harga P0 dan titik keseimbangan E0 adalah perekonomian autarki : • Tidak ada ekspor dan impor. • Produksi DN = konsumsi DN = OQ0 Harga P1 dan titik keseimbangan E1 adalah perekonomian free trade : • Produksi DN = OQ1 • Konsumsi = OQ2 • Impor = Q1Q2 Karena produksi turun dari OQ0 menjadi OQ1, maka pemerintah memberikan proteksi quota impor sebesar Q3Q4 . Dampak Tariff P1P2 tersebut adalah : •
Harga akan naik dari P1 ke P2
•
Konsumsi DN akan turun dari Q2 ke Q4 25
•
Produksi DN akan naik dari Q1 ke Q3
•
Pemegang quota (importir) akan memperoleh keuntungan sebesar abde
•
Redistribusi income (subsidi dari konsumen ke produsen) sebesar P1P2 af
•
Cost of quota protection (kerugian neto konsumen) sebesar aef + bdc
•
Impor turun dari Q1Q2 menjadi Q3Q4
Kelemahan Sistem Quota Impor Sifatnya tidak transparan. Jika quota diberikan kepada perorangan atau perusahaan swasta, maka yang mendapat keuntungan hanya orang pribadi atau perusahaan yang mendapat quota tersebut. Dapat menimbulkan distorsi pasar berupa monopoli yang akan merugikan masyarakat konsumen.
Subsidi Kebijakan subsidi adalah merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lainnya dengan tujuan sebagai berikut : Menambah produksi dalam negeri Mempertahankan jumlah konsumen dalam negeri Menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor.
26
Grafik 3 : Analisis Subsidi Impor S0 S1 P2
P1
A
B
E
C
F D
O
Q1
Q3
Q2
Keterangan : Pada keadaan persaingan (free trade)/ tanpa subsidi : •
Harga P1, produksi DN sebesar OQ1
•
Konsumsi Dn sebesar OQ2
•
Impor sebesar Q1Q2
Jika pemerintah ingin menaikkan produksi Dn dari Q1 ke Q3, maka : •
Secara teoritis produsen akan bersedia menaikkan produksinya jika harga naik dari P1 ke P2.
•
Supaya produksi naik tetapi harga tidak naik, maka pemerintah memberikan subsidi harga sebesar P1 P2 atau BC.
•
Dengan subsidi P1P2 tersebut maka: # Produksi DN naik dari OQ1 ke OQ3 # Impor turun dari Q1Q2 menjadi Q2Q3 # Konsumen tetap bayar dengan harga P1 # Produsen menerima pembayaran harga P2
Kelebihan Subsidi : Subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok. Subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oelh masyarakat. 27
Dumping Kebijakan suatu diskriminasi harga secara internasional (international price discrimination) yang dilakukan dengan menjual suatu komoditi di pasar internasional dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan dibayar konsumen di dalam negeri Ada tiga tipe dumping : Persistant dumping, yaitu kecenderungan monopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan dipasar domestik untuk memperoleh profit maksimum dengan menetapkan
harga yang lebih tinggi di dalam
negeri daripada di luar negeri Predatory dumping, yaitu tindakan perusahaan untuk menjual barang di luar negeri lebih murah untuk sementara (temporary) bsehingga menggusur atau mengalahkan perusahaan lain dari persaingan bisnis, setelah dapat memonopoli pasar, barulah harga kembali dinaikkan untuk mendapat profit maksimum. Sporadic dumping, yaitu tindakan perusahaan dalam menjual produkya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara pecara poradis dibandingkan dengan harga di dalam negeri karena adanya surplus produksi di dalam negeri
Dumping di Pasar USA S Po P1 P2 D O
R
M
N
S
28
Dumping Besi Baja Korea selatan di pasar USA : Keadaan semula pada harga Po produksi baja USA sebesar OM, konsumsi ON sehingga impor MN Korea melakukan politik dumping dengan menurunkan harga menjadi P1, sehingga produksi USA turun menjadi OR konsumsi OS sehingga impor menjadi naik menjadi RS Dumping sampai harga P2, dimana sudah lebih rendah dengan harga pokok produksi baja USA sehingga produksi baja USA bangkrut dan produksi baja korea memonopoli di pasar USA Dalam kasus di atas tentu USA dirugikan dengan tindakan dumping (unfair trade practice) yang dilakukan Korea, sesuai dengan ketentuan WTO maka USA berhak melakukan tindakan anti-dumping (anti dumping duties)
29
BAB V KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL Kerjasama
ekonomi
internasional
sampai
saat
sekarang
berkembang pesat baik itu bersifat bilateral, yaitu kerjasama ekonomi dua negara maupun bersifat multilateral, yang melibatkan banyak negara di dunia. Berikut akan dibahas organisasi dan kerjasama internasional mapun regional di kawasan tertentu.
a. Organisasi Multilateral Regional Organisasi Multilateral Regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan tertentu. Contohnya BENELUX (Belgia, Nederland, Luxemburg), ASEAN (Association of South East Asian Nation), AFTA (Asean Free Trade Area), APEC (Asian Pasific Economic Coorporatioan), EFTA ( European Free Trade Area), NAFTA (Nort American Free Tade Area), EEC (European Economic Community) dan lainnya.
1). BENELUX Merupakan gabungan negara-negara Belgia, Nederland, Luxemburg yang meliputi kerjasama meningkatkan perdagangan antar anggota dan mengurangi atau menghilangkan hambatanhambatan seperti tarif atau bea pabean dan lainnya. Tujuan dibentuknya Benelux adalah : Tariff community, yaitu kesepakatan mengurangi bea impor atau tarif bagi anggotanya dan sepakat untuk menggunakan tarif tertentu bagi negara lain di luar anggota.
30
Customs Union, Antara negara anggota tidak ada tarif dan terhadap negara lain ada kesepakatan tarif. Full Economic Union, yaitu antara negara anggota tidak ada lagi hambatan-hambatan perdagangan dan akhirnya bebas perdagangan
2). PBE (Pasar Bersama Eropa) BPE adalah suatu organisasi yang didirikan oleh enam negara Eropa yang mempunyai maksud merealisasikan cita-cita terbentuknya apa yang disebut European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Dorongan utama terbentuknya
MEE
adalah
kebulatan
tekat
yang
disertai
kepercayaan yang kokoh terhadap terbentuknya suatu kesatuan Eropa dalam bentuk Federasi yang diyakini golongan-golongan Eropa. Alasan-alasan membentuk PBE : Secara geografis dan ekonomis, negara Belanda, Jerman, Belgia, Italia, dan Luxemburg merupakan satu kesatuan dan memiliki sumber daya yang melimpah di Eropa barat. Secara psikologis, mereka adalah negara-negara yang kalah perang dan saat kritis negara-negara tersebut tidak berdaya terhadap konsentrasi kekuatan dunia.
3). EEC (European Economic Community) Merupakan perhimpunan yang didirikan tahun 1958 berdasarkan perjanjian Roma, Italia yang bersama dalam PBE. Negara anggota EEC terdiri dari :
31
(1). Belanda
(7). Ingris
(2). Belgia
(8). Irlandia
(3). Luxemburg
(9). Denmark
(4). Perancis
(10). Norwegia
(5). Jerman
(11). Yunani
(6). Italia
(12). Spanyol
Tujuan EEC adalah untuk menyusun polotik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara-negara Eropa barat. Di dalam EEC tersebut terdapat perlakukan diskriminatif terhadap negara luar anggota terutama di bidang produk pertanian.
4). ASEAN (Association of South East Asian Nation) Asean didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Bangkok Declaration atas prakarsa lima nagara, yaitu Indonesia (Adam Malik), Filipina (Narsisco Ramos), Malaysia (Tun Abdul Razak), Thailand (Thanat Khoman) dan Singapura (S. Rajaratnam). Kemudian menyusul negara lain yang hendak menjadi anggota Asean
adalah
Myanmar.Tujuan
Brunei,
Vietnam,
dibentuknya
Asean
Laos, adalah
Komboja
dan
meningkatkan
kerjasama ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya, antar negaranegara Asia Tenggara. Dalam perjalanannya dalam bidang perdagangan di nagaranegara Asean kurang menggembirakan dan lambat, maka dalam KTT Asean ke IV di Singapura tanggal 27-28 Januari 1992, telah ditandatangani Skema CEPT (Agreement on Common Effective Preferenctial Tariff) yaitu merupakan skema CEPT untuk AFTA
32
5). AFTA (Asean Free Trade Area) Organisasi kerjasama ekonomi regional yang anggotanya terdiri dari sepuluh negara Asean, yaitu : Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Philipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar.
Latar belakang pembetukan AFTA : Adanya perubahan eksternal, yaitu masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru (blok-blok perdagangan, perkembangan negara-nagara komunis, pasca perang dingin, semakin ketat persaingan pasar internasional) Perubahan internal, yaitu adanya kemajuan ekonomi negaranegara anggota selama 10 tahun terakhir (pertumbuhan ekonomi yang tinggi). Menggalang persatuan regional untuk menigkatkan posisi dan daya saing. Dalam pertemuan puncak tanggal 14-15 Desember 1995 di Bankok,
para
pimpinan
ASEAN
menegaskan
kembali
komitmennya, bahwa AFTA akan dilaksanakan secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2003. Pada tahun 2003 nanti seluruh negara ASEAN melakukan perdagangan bebas, arus perdagangan, uang pembayaran dan faktor penunjang lainya bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN, hanya dengan hambatan 0 % - 5 % dan tidak ada lagi hambatan non tarif. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan AFTA tersebut maka disepakati 15 produk industri yang dipercepat penurunan tarifnya menjadi 0% - 5%, yaitu semen, pupuk, pulp, tekstil, perhiasan dan permata, perabot dari kaya dan rotan, barang kulit, plastik, obat-obatan, elektronika,
33
kimia, produk karet, minyak nabati, gelas keramik, dan katoda tembaga.
6). APEC (Asian Pasific Economic Coorporatioan) APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasific yang anggotanya berjumlah 18 negara, yaitu : (1).
Australia
(10).
Kanada
(2).
Amerika Serikat
(11).
Korea Selatan
(3).
Brunei
(12).
Malaysia
(4).
Cile
(13).
Meksiko
(5).
Cina
(14).
Selandia Baru
(6).
Filipina
(15).
Papua Nugini
(7).
Hongkong
(16).
Singapura
(8).
Indonesia
(17).
Taiwan
(9).
Jepang
(18).
Thailand
Gagasan pertama terbentuknya APEC diusulkan oleh PM Australia dan PM Jepang dalam forum kerjasama ekonomi Asia Pasific di Australia tahun 1989. Jepang adalah raksasa ekonomi dunia yang kali ini baru mengikuti menjadi anggota APEC. Semenjak gagasan perhimpunan APEC muncul, maka berturutturut setiap tahun diadakan pertemuan konsultasi kepala negara anggota APEC. Pertemuan I di Canberra Australia, 1989 Pertemuan II di Singapura, 1990 Pertemuan III di Seoul Korea Selatan, 1991 Pertemuan IV di Bankok Thailand, 1992 Pertemuan V di Seatle USA, 1993
34
Pertemuan VI do Bogor Indonesia, 1994 Pertemuan VII di Osaka Jepang, 1995 Pertemuan VIII, di Manila Philipina, 1996 Pertemuan IX di Vancouver Kanada, 1997 Pertemuan terakhir di Shanghai Cina, 2001 Pertemuan-pertemuan tersebut membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan tersebut. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada bulan Oktober 2001 yang lalu di Shanghai Cina. Pokok-pokok Shanghai yang dihasilkan antara lain mengenai memperluas visi APEC, agenda APEC harus lebih menekankan kerjasama antara para menteri keuangan guna memperbaiki pengaturan ekonomi. Mengintruksikan para pejabat untuk mengidentifikasikan tindakan konkrit untuk mempermudah perdagangan, Setuju untuk lebih memajukan kebijakan perdagangan guna memacu pertumbuhan ekonomi baru. Tahun ini, (2001) para pejabat akan saling tukarmenukar informasi dan pertimbangan terhadap target dan strategi APEC untuk pertemuan 2002 di Meksiko, dan setuju untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral negara-negara anggota. Tujuan
pokok
APEC
adalah
melakukan
liberalisasi
perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan kualitas SDM untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut APEC telah menyusun agenda leberalisasi secara bertahap, yaitu : Tahun 2010 : Liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara industri maju di kawasan Asia Pasifik. Tahun 2020 :
35
Liberalisasi perdagangan dan investasi di antara seluruh negara di kawasan Asia Pasifik.
7). EFTA ( European Free Trade Area) EFTA adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Eropa yang anggotanya adalah ; Belanda, Belgia, Luxemburg, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Austria, Iceland, Irlandia, Portugal, Turki, dan Yunani. Dalam kerjasamanya dimungkinkan melakukan penghapusan internal tariff, tetapi negara-negara anggota bebas mengadakan kebijakan perdagangan masing-masing negara terhadap negara ketiga. Komoditi yang diekspor Indonesia ke negara kawasan Eropa antara lain : Tembakau ke Bremen, Teh ke Anwerpen, Kopra ke Jerman, Kina ke Belanda, Karet ke Jerman Italia Prancis, tapioka ke Jerman, Minyak kelapa Sawit ke Belanda, Italia, Belgia, dan Jerman.
8). NAFTA (Nort American Free Tade Area) Merupakan blok perdagangan yang bersifat eksklusif di kawasan Amerika Utara (USA, Kanada, Meksiko). NAFTA akan melakukan perdagangan bebas di kawasannya pada tahun 2010. Jadi arus lalu lintas barang dagangan dan faktor penunjang yang berasal dari negara anggota bebas masuk dalam wilayah NAFTA, tanpa hambatan non tarif. Latar Belakang Pembentukan NAFTA Adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan dan informasi.
36
Perubahan internal, yaitu kemajuan ekonomi negara-negara anggota. Hasil kerjasama blok lainnya yang kurang menggembirakan. Menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing dan memperkecil defisit perdagangan negara anggota.
9). COLOMBO PLAN Colombo Plan juga disebut Plan for Cooperative Economic Development of South and South East Asia, yaitu adalah rencana kerjasama untuk pengembangan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Colombo Plan didirikan di Srilangka tanggal 9-14 Januari 1950 dan dihadiri oleh negara-negara persekmamuran Inggris (Common
Wealth).
Tujuan
Colompo
Plan
adalah
untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat di Asia Selatan dan Asia Tenggara melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjasama internasional. Bentuk bentuk bantuan Colombo Plan adalah sebagai berikut : Pinjaman dan sumbangan untuk proyek-proyek nasional. Bahan
makanan,
pupuk
tanaman,
dan
barang-barang
konsumsi. Alat-alat perlengkapan (mesin, angkutan, laboratorium) Jasa tenaga ahli. Pendidikan dan latihan ketrampilan dalam berbagai bidang.
b. Organisasi Multilateral Internasional Organisasi multilateral internasional adalah organisasi kerjasama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari hampir
37
seluruh negara di dunia. Contohnya GATT/WTO, UNCTAD, dan lainya. 1). GATT ( General Agreement on Trade and Tariff) Merupakan organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuan dari organisasi ini adalah meningkatkan arus perdagangan internasional dengan prinsipprinsip pokok dalam GATT Clause, yaitu sebagai berikut : a). Prinsip pasar dunia yang terbuka (liberalisme perdagangan) b). Prinsip Free Trade, yaitu prinsip perdagangan bebas dan adil dengan
menghilangkan
/mengurangi
berbagai
hambatan
perdagangan internasional, baik yang berssifat tariff barrier (TB) maupun Nontariff Barrier (NTB). c). Prinsip Reprositas (timbal balik) dan non diskriminasi yang dikenal sebagai Most Favorised Nation Clause (MFNC), yaitu prinsip multilateral dalam perlakuan hubungan ekonomi/ keuangan/ perdagangan internasional. d). Prinsip non-diskriminasi (nation treatment clause), yaitu prinsip memberi perlakuan yang sama terhadap produk luar negeri maupun produk dalam negeri. Misalnya PPN yang sama. e). Anti proteksionisme dalam segala bentuk, anti dumping dan anti subsidi. Dalam prekteknya penyimpangan, proteksionisme terjadi dan umumnya dilakukan oleh negara industri maju, dan sangat merugikan negara-negara yang sedang berkembang. Bentuk proteksionisme antara lain : Pembatasan quota hasil produksi negara sedang berkembang. Dumping oleh negara maju terutama Jepang. 38
Pemberian subsidi produk pertanian dan subsidi ekspor hasil pertanian oleh MEE. Perlakuan terhadap negara sedang berkembang dengan tarif yang tinggi. Perlakuan diskriminatif dalam pelayanan pelabuhan dan sistem pembayaran. Perundingan GATT : untuk mengurangi /menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik TB maupun NTB telah dilakukan : Jenewa Swiss tahun 1947 Annecy, Prancis tahun 1949. Torquay, Inggris tahun 1950. Jenewa, tahun 1956. Putaran Dillon, Jenewa tauhn 1960-1961. Putaran Kenendy, Jenewa tahun 1962-1967. Putaran Tokyo, Jepang tahun 1973-1979. Putaran Uruguay, tahun 1986-1993. Marakesh, Maroko tahun 1994 Putaran
Uruguay
diselenggarakan
dengan
tujuan
memperlancar arus perdagangan dan investasi internasional dengan menghilangkan / mengurangi hambatan TB dan NTB. Hasil subtansi putaran Uruguay adalah sebagai berikut : Masalah akses pasar (market access). Masalah penyempurnaan aturan main GATT. Penyempurnaan kelembagaan GATT dengan membentuk WTO (Word Trade Organization), yang berlaku 1 Januari 1995. Masalah-masalah baru seperti, TRIM’s (Trade Related Investment Measures) atau HAKI (hak atas kekayaan intelektual), GATS 39
(General
Agreement
on
Trade
atau
Service)
ketentuan
perdagangan produk jasa. Pada pertemuan di Marakesh, Maroko 15 April 1994 yang dihadiri oleh 115 negara, nama GATT diubah menjadi Word Trade Organization (WTO) dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995. Dalam pelaksanaannya, perdagangan bebas (free trade) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan, dan perdagangan bebas secara penuh direncanakan berlaku tahun 2020 yang akan datang.
2). UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) Merupakan suatu organisasi yang didirikan PBB tahun 1964, dengan
tujuan
menigkatkan
kerjasama
perdagangan
dan
pembangunan diantara kelompok negara industri maju (NIM) dan negara-negara yang sedang berkembang (NSB). Hasil penting dalam sidang UNCTAD adalah sebagai berikut : General System of Preferency (GSP), yaitu suatu fasilitas preferenci dalam bentuk keringanan bea masuk yang diberikan NIM terhadap produk-produk industri manufaktur dari negara yang sedang berkembang (NSB). Common fund, yaitu dana bersama yang diusahakan UNCTAD untuk menjaga stabilitas harga internasional, sehingga dapat diperoleh stabilitas penerimaan ekspor NSB atas produk primer yang harganya sensitif.
c. Organisasi di Bawah PBB Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mempunyai lembaga-lembaga ekonomi internasional untuk menjebatani hubungan antar negara-negara di dunia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain : 40
1). IBRD (International Bank for Recontruction and Development). IBRD atau Bank Dunia, yaitu lembaga ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington, USA. Indonesia menjadi anggota IBRD tahun 1954. Tujuan dibentuk IBRD adalah memberikan pinjaman dengan bunga relatif murah kepada berbagai negara untuk mendorong pembangunan ekonomi, namun tetap berdasarkan profit oriented. 2). IMF (International Monetary Fund) IMF atau Dana Moneter Internasional didirikan tanggal 27 September 1945. Tujuan pokok IMF adalah ingin meningkatkan bisnis
internasional
guna
meningkatkan
pertumbuhan
dan
pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di negara anggota. 3). UNDP (United Nations Development Program) UNDP atau organisasi pembangunan PBB adalah badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan
terutama
bagi
negara-negara
yang
sedang
berkembang. 4). UNINDO (United Nations Industrial Development Organization). UNINDO atau Organisasi Pembangunan Internasional PBB didirikan pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wina, Austria.
Tujuan
utama
dari
lembaga
ini
adalah
untuk
meningkatkan pembangunan di bidang industri bagi negaranegara yang sedang berkembang. 5). IDA (International Development Association). IDA dikenal dengan Organisasi Pembangunan Internasional PBB yang didirikan untuk tujuan memberikan pinjaman kepada negara-
41
negara yang sedang berkembang, dengan bunga yang relatif murah jika dibanding dengan IBRD. 6). FAO (Food and Agriculture Organization). Merupakan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945dan berkedudukan di Roma, Italia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu persediaan pangan, dan membantu negara-negara yang kekurangan pangan. 7). ILO (International Labor Organization). Merupakan
Organisasi
Perburuhan
Internasional
PBB
yang
didirikan pada tanggal 11 April 1949 dan berkedudukan di Jenewa, Swis. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak kaum buruh 8). IFC (International Finance Coorperation). IFC atau Kerja sama Keuangan Internasional yang didirikan di Washington tanggal 24 Juli 1956, dengan tujuan memberikan penjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dan membantu pengalihan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang.
42
