BAB IV ANALISIS METODE PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA A. Analisis Metode Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah Penentuan Awal bulan Kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah hal yang krusial khususnya di Negara Indonesia. Banyaknya metode dan penafsiaran yang berbeda di masyarakat menjadikan perbedaan semakin marak di Indonesia. Selain banyaknya metode dan penafsiran ayat yang berbeda. sifat kehati-hatian orang yang juga menjadikan seringkali timbul banyaknya perbedaan antara aliran dan kelompok kepercayaan masingmasing. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan mengenai: rukyat dengan hisab, rukyat lokal dengan rukyat global atau antara mathla’ lokal dan mathla’ global, isbat pemerintah dengan ormas Islam, maka terdapat beberapa pendapat para Ulama, yaitu: 1. Jika praktek rukyat tidak membuahkan hasil sedang menurut ahli hisab hilal berada pada posisi imkanur rukyat (mungkin dilihat), maka awal bulan ditetapkan berdasarkan imkanur rukyat, seperti dalam Fatwa MUI Nomor Kep. 276/MUI/VII/‟81. Keputusan yang sama dipegang oleh Konferensi Ulama Lembaga Riset Al Azhar tanggal 27 Nopember 1966,
1
juga hasil Muktamar Majma‟ Fikih Al Islami yang diselenggarakan di Malaysia tahun 1390 H/ 1970.1 Beberapa Ulama yang memiliki pendapat yang sama, seperti Syeikh Taqiyudin As Subki, Syeikh Musthafa Az Zarqa, Syeikh Muhammad Musthafa Al Maraghi, dan Syeikh Yusuf Qardhawi. 2. Jika terjadi pertentangan antara hasil hisab dan rukyat, sedang rukyat dilakukan secara perorangan tanpa didukung pengetahuan dan/ atau alat bantu yang memadai tentang hilal, maka rukyat orang itu hendaknya ditabayyun-kan (dijelaskan) secara terperinci, seperti waktu
melihatnya,
lokasinya, ketinggianya, gerakannya, dan seterusnya agar terhindar dari kesaksian (syahadah) yang salah.2 Adapun jika praktek rukyat itu dilakukan oleh lembaga terlatih didukung oleh tim ahli dengan alat bantu yang memadai, maka fakta rukyatlah yang didahulukan, mengingat masih dzan-nya (perkiraan) hitungan, rumus atau banyaknya metode hisab yang ada, yang tidak jarang satu sama lain cenderung berlainan. 3. Dalam hal ini perbedaan mathla’, masalah ini merupakan perkara yang luas dan dianggap wajar oleh para ulama, karena realitanya memang 1
Syeikh Musthafa At Tarizi, Tauhid Bidayat As Syuhur Al Qamariyah dalam Majalah Majma‟ Fikih Al Islami, no.3 edisi Shafar 1407 / Oktober 1987 2
Thomas Djamaluddin dari peneliti bidang matahari dan lingkungan antariksa di LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) Bandung dalam kumpulan tulisannya melaporkan: “ secara astronomis Lapan pernah mengkaji ulang semua laporan rukyatul hilal yang didokumentasikan oleh Departemen Agama. Hasilnya menunjukan bahwa sebagian besar laporan rukyatul hilal yang sangat rendah umumnya hanya dilaporkan oleh klompok tunggal. Bisa jadi mereka sebenarnya melihat objek terang bukan hilal. Ada juga kasus hilal yang sangat rendah yang dilaporkan oleh tiga atau lebih kelompok pengamat, ternyata berkaitan dengan posisi hilal yang sangat dekat dengan planet Merkurius atau Venus (bintangkejora). Bisa jadi yang mereka laporkan sebenarnya bukan hilal. Tetapi titik cahaya planet Merkurius atau Venus.” (sumber: http://media.isnet.org)
2
demikian. Ada yang memegang rukyat ahlil balad (Negara setempat atau yang berdekatan) sesuai hadits Kuraib, di satu sisi, dan rukyat global didasarkan hadits ibnu Umar dan Abu Hurairah, pada sisi lain. Pendapat yang berkembang mengenai masalah ini sudah lama terjadi, gejalanya sudah ada sejak zaman gubernur Mu‟awiyah seperti dialog Kuraib dengan Ibnu Abbas, zaman para Imam dan Mujtahid, hingga sekarang ini, sehingga Majma’ Fiqih al-Islami di Mekkah menyimpulkan supaya kedua belah pihak menyikapinya dengan lapang dada. Dalam persoalan ini, ada yang berpatokan pada rukyat/mathla’ lokal (iddah mathali’), sebagian lagi berpatokan pada rukyat/ mathla’ global (wihdah mathali’). Pihak pertama mengatakan bahwa perbedaan mathla’ berpengaruh pada penentuan hilal Ramadhan dan Syawal, sehingga setiap Negara mempunyai rukyat tersendiri (rukyat / mathla’ lokal). Demikian pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah, seperti Imam Ibnu Abdil Barr, Imam Ibnu „Arafah dan Imam Qarrafi. Dan juga merupakan pendapat yang sahih dari madzhab Syafi‟i, seperti di jelaskan oleh Imam Nawawi, khususnya jika wilayah itu berdekatan atau berada dalam garis mathla’ yang sama berdasarkan hadis Kuraib. Pihak kedua mengatakan bahwa bulan yang terlihat itu juga bulan Negara lain, maka jika rukyat sudah terlihat oleh satu klompok manusia, maka yang mendengar dan mengetahui informasi tersebut di mana tempat; baik yang jaraknya jauh, maupun dekat selama masih mengalami malam yang sama dengan tempat terlihatnya bulan tadi sebelum adzan subuh,
3
maka sesuai dengan berita itu, ia berpuasa atau dia berlebaran. Dengan ungkapan lain bahwa rukyat satu Negara berlaku untuk seluruh Negara yang terdekat maupun yang terjauh. Ini pendapat dhahir madzhab Hanafi sebagian dari ulama dan Malikiyah, dan Syafi‟iyah serta Hanabilah. Kedua pendapat ini terjadi karena beda memahami makna dalil. Berbeda dalam memahami dalil membawa perbedaan dalam penyimpulan, padahal; (a). Dari sudut dalil; rukyat global bersandar pada dalil umum (Hadits Ibnu Umar), sedang rukyat lokal bersandar pada dalil khusus (Hadits Kuraib). (b). Dari sudut empiris: dunia ini terbagi dua; dunia bagian timur (masyriq, dan lebih awal terbenam) dan dunia bagian barat (maghrib, lebih awal terbit). Kedua Negara ini, berbeda mathla’, maka berbeda pulalah rukyatnya, seperti kasus hadits Kuraib; ada mathla’/ru’yat Hijaz ada mathla’/ru’yat Syam, dan dibenarkan oleh Ibnu „Abbas Ra. Maka jalan tengah pendapat ini adalah seperti apa yang dijelaskan oleh para Ulama, bahwa wilayah-wilayah berdekatan, yaitu yang mathla’nya satu, maka rukyat yang dipakai adalah satu (wilayatul hukmi), sebagaimana yang dipilih oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Abdil Barr, Imam Ibnu „Arafah. Adapun wilayah-wilayah yang jaraknya sangat berjauhan sekali, seperti Marokko dengan Cina maka masing-masing hendaknya memakai rukyatnya sendiri-sendiri. Pendapat di atas, juga merupakan salah satu hasil kesepakatan Konfrensi Ulama Lembaga Riset Islam Al Azhar ke III, yang di adakan di Kairo pada tanggal 27 Oktober 1966.
4
4. Bilamana terdapat perselisihan antara laporan rukyat yang tidak dikokohkan oleh pemerintah, karena satu dan lain hal, maka pilihanya adalah: (a) orang itu melakukan puasa dan berhari raya secara diam-diam, tanpa mempengaruhi pihak lain (mazhab Syafi‟i), (b) orang itu berpuasa secara diam-diam di awal ramadhan begitu juga dalam hari raya, ia boleh berbuka secara diam-diam, tapi shalatnya bersama orang banyak keesokan harinya (madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad), (c) Orang itu tetap berpuasa dan berhari raya bersama ulul amri. Demikian Fatwa di antaranya; Imam Turmudzi (Tuhfatul Ahwadzi, Juz 2:37, Imam al-Sindi (Hasyiyah ‘ala Ibni Majah), Syeikh bin Baz (Fatawa Ramadhan hal.1) Syeikh Albani (Tamamul Minnah [398-399], Silsilah al-Shahihah no.223). Berdasarkan hadits-hadits berikut: ٔ ٗعيٌ أُ سمثاً جاءٗاٞ اهلل عيٚش تِ أّظ عِ عٍَ٘ح ىٔ ٍِ أصحا ب سع٘ه اهلل صيَٞ عٜعِ أت فطشٗا ٗارا أصثح٘اٝ ُشٖذُٗ اٌّّٖ سأٗا اىٖاله تاألٍظ فاٍشٌٕ أٝ ٌٔ ٗعيٞ اهلل عيٚ صيٜ اىْثٚئى فجاء سمة،ًاٍاْٞا ٕاله ش٘اه فاصثحْا صٞ غٌّ عي: ٓ ٍغْذٜ ٗىفظ أحَذ ف.ٌٕ ٍصالٚغذٗا اىٝ ُأ ُٔ ٗعيٌ أٌّّٖ سأٗا اىٖاله تاألٍظ فأٍش اىّْاط أٞ اهلل عيٍِٚ اخش اىّْٖاس فشٖذٗا عْذ سع٘ه اهلل صي 3
.ًاٞ متاب اىصٜح اتِ ٍاجٔ فٝ سٗاٜذٌٕ ٍِ اىغذ " ٕٗنزا فٞخشج٘ا ىعٝ ٌٍُٖ٘ ٗأٝ ٍِ فطشٗاٝ
Dari Abu Umair bin Anas dan paman-pamanya dari sahabat sahabat Rasulullah s.a.w, Serombongan orang datang menghadap Nabi s.a.w untuk melaporkan bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Nabi s.a.w memerintahkan mereka untuk berbuka (di hari itu juga) dan menyuruh 3
Sunan Ibnu majjah, alhafidz abi Abdullah Muhammad ibn Yazid qazwini, Darul fikr, Juz I,hlm, 529
5
mereka untuk sholat di lapangan pada keesokan harinya. Dalam riwayat Imam Ahmad: “ Awan menutupi kami pada hilal Syawal. Maka pagi tersebut kami berpuasa, kemudian datanglah kafilah pada sore harinya. Mereka bersaksi kepada Rasulullah, bahwa kemarin mereka melihat hilal. Maka Rasulullah memerintahkan orang orang untuk berbuka saat itu juga, dan keluar besok paginya untuk shalat Ied”. Terhadap hadits ini Imam As Shan‟ani berkata: 4
.ج اّنشف تعذ خشٗد ٗقت اىصالجٞ حًّٜ٘ اىخّاٞ اىّٜ فٚ أُّ صالج تصيٚو عيٞج دىٝٗاىحذ
Hadits ini merupakan dalil, bahwa boleh shalat Ied pada hari ke-2 jika berita hilal diketahui ketika waktu Ied sudah Lewat. Imam Asy Syaukani bertakata: ذ االّ تعذ خشٗد ٗقتِٞ اىعٞتثٝ ٌ ئُ ىًّٜ٘ اىخاٞ فاىّٚذ تصيٞ اُّ صالج اىع: و ىَِ قاهٞج دىٝاىحذ ٘عف ٍٗحَذ ٕٗ٘ ق٘هٝ ّ٘ ٗاحَذ ٗاعحاق ٗاتّٛ ٗاىخ٘سٜ راىل رٕة األٗصاعٚ ٗاى،ٔصالت ّذ رىل ات٘ طاىةٞذ تاهلل ٗأت٘ طاىة ٗقٝ ٗاىقغٌ ٗاىّْاصش ٗاىَإٛت اىٖادٞ ٍِٗ إٔو اىث: ٜىيشافع 5
.جٝ اىحذًٜ٘ األّٗه ىيّثظ مَا فٞ اىٜنُ٘ تشك اىصالج فٝ ُتششط ا
Hadits ini merupakan dalil bagi pihak yang berpandangan bahwa shalat „Ied dilaksanakan pada hari kedua, jika berita mengenai „Ied baru diketahui setelah habis waktu shalat. Pendapat ini dipegang oleh imam Auza‟I, At Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad dan ini pendapat Imam Syafi‟I juga dari Ahlul Bait seperti Al Hadi, Al 4
Imam As Shan‟ani, Subulus Salam, Libanon, Darul fikr, Juz II, hlm, 134
5
Imam Asyaukani, Nailul Authar, Darul fikr, Juz II, hlm, 295
6
Qasim, An Nashir, Al Mu‟ayyid Billah, dan Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan asalkan ia belum shalat Ied pada hari pertama karena belum jelasnya berita.” 5. Adapun bagi mereka yang safar (berpergian) ke negara lain yang berbeda malam/ siang harinya, maka tata cara puasa dan berbukanya mengikuti ketentuan yang berlaku di Negara itu, baik dalam hal memulai puasa atau mengakhirinya, meskipun jumlah puasanya baru 28 hari. Sedang sisa puasanya ia qadha’ (ulang) pada hari lain setelah lebaran, karena hari puasa terkadang 29 dan 30 hari. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah, yang demikian juga ditetapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Fatawanya Juz 25 :106-107 dan Fatwa Lajnah Da’imah Juz 10 no: 123,127, 128 dengan dalil jumlah bulan 29 dan 30 hari. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, berpedoman kepada rukyatul hilal penguasa Mekkah dalam menentukan Idul Adha. Rukyat yang diutamakan adalah penguasa Mekkah, kecuali jika penguasa Mekkah tidak berhasil merukyah, barulah diamalkan rukyah dari negeri-negeri yang lain.6 Mereka menggunakan pedoman keputusan Mahkamah Agung Saudi Arabia dalam menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah, selanjutnya diikuti untuk menentukan kapan hari Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah) satu hari setelah hari Arafah.
6
Hasil wawancara dengan Ustadz Dr. Zain Annaja (ketua Majlis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat), pada tanggal 13 April 2016 jam 08:12 WIB di Kantor Majlis fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia lantai 6, Jl. Kramat Raya No.45 Jakarta Pusat.
7
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia merujuk pada surat Rabithah Alam Islamy no .109/2/76, tertanggal 23 shafar 1396 H yang ditujukan kepada Muhammad Natsir Anggota Majlis Ta‟sisi Mudier maktab dan penasehat umum Rabithah Alam Islamy Jakarta, surat yang peryataannya disampaikan oleh syaikhul azhar Dr Abdul Halim Mahmud. Surat yang berisi tentang Penentuan Hari Raya Idul adha, dimana seluruh Dunia Islam dianjurkannya mengikuti rukyah kerajaan Saudi Arabia mengenai permulaan bulan Zulhijjah. Perbedaannya bahwa ketika penentuan Idul Adha, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia hanya menggunakan Keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi. DDII memutuskan puasa „Arafah dilaksanakan pada waktu jamaah haji wukuf di „Arafah, sehingga waktu Idul Adha secara otomatis dilaksanakan pada hari berikutnya dengan menjadikan wukuf di „Arafah sebagai standard itsbat (penetapan). Sementara saat penentuaan Ramadhan dan Syawal, mereka juga melakukan rukyat di Indonesia yang dilakukan oleh tim rukyah yang telah dibentuk oleh organisasi ini. Menurut Zain An-naja, selaku ketua pusat DDII, bahwa semua penentuan awal bulan sudah berdasarkan pada ketentuan syar‟i. Menurutnya, Mekkah dianggap sebagai otoritor kekuasaan dalam menetapkan Idul Adha, sehingga otoritas penuh dipegang oleh penguasa Mekkah.
8
Berbeda dengan DDII, sebagaimana yang di kutip oleh Susiknan Azhari7, perjumpaan khazanah Islam dan sains modern tentang pendapat M. Quraish Shihab berikut ini : “Kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikuti kita akan ketinggalan. Bulan Kamariah dimulai dari Barat, Ini berarti Saudi lebih dulu. Sedangkan bulan Syamsiyah dimulai dari Timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiyah, Indonesia berarti lebih dulu. Dengan demikian, mathla’ kita berlainan dengan mathla’ Arab Saudi.” Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa dalam hal menetapkan 10 Dzulhijjah Indonesia tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Hal ini karena mathla’ Indonesia berbeda dengan mathla’ Arab Saudi.8 Sehingga pada dasarnya Idul Adha di Indonesia akan ditetapkan oleh Kementerian Agama Melalui sidang isbat berdasarkan pendapat dari para ulama, ahli hisab rukyah dan astronom Indonesia. Pendapat ulama Syafi‟iyah yang mengemukakan bahwa perbedaan terbit bulan (mathla’) mempengaruhi hukum dalam memulai puasa atau hari raya. Oleh karena itu, tidak wajib satu daerah memulai puasa secara bersamaan dengan daerah lain yang telah berhasil merukyah hilal, karena masing-masing wilayah memiliki ufuk sendiri. Sedikit berbeda dengan Syaikh Abdur Rahman;
7
Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2007, Cet II. H, 126. 8
Ibid
9
“Bahwa perbedaan rentang waktu di belahan bumi hanya akan mempengaruhi
waktu shalat, sehingga tidak dimungkinkan untuk
menyatukan waktu shalat. Namun, perbedaan mathla‟ tidaklah sedemikian besar pengaruhnya dalam penentuan awal bulan dari rukyatul hilal. Hilal adalah hilal baru untuk seluruh benua, namun hanya selisih beberapa waktu saja.” Indonesia dan Mekkah memang memiliki selisih waktu sekitar 4 jam untuk bagian Indonesia barat (WIB) dan 6 jam untuk Indonesia bagian timur. Apabila di Mekkah baru mulai terbit hilal, misalkan saja pukul 18:00 waktu setempat, maka di Indonesia sudah mencapai pukul 22:00 WIB, 23:00 WITA dan 24:00 WIT. Apabila dilihat dari perumpamaan di atas, Indonesia bagian timur sudah memasuki hari baru dari tanggal Masehi. Hal itu karena adanya garis tanggal internasional yang membedakan. Walaupun selisih jamnya tidak mencapai 24 jam, akan tetapi tanggal sudah menetapkan ketetapan seperti itu. Sehingga untuk Indonesia, tidak dianjurkan untuk mengikuti rukyatul hilal dari penguasa Mekkah sebagaimana yang telah dijadikan pedoman bagi kalangan DDII. Otoritas dalam menetapkan hari-hari haji, seperti hari Arafah, Idul Adha, dan hari-hari tasyriq bukanlah Amir Mekkah, apalagi mengingat sistem pemerintahan yang dianut Mekkah saat ini adalah kerajaan, bukan khilafah. Karena itu, otoritas pemegang keputusan adalah menteri agama di setiap Negara.
10
Hisab dan rukyah merupakan dua metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah pada umumnya. Dalam hal ini hisab didahulukan karena metode hisab merupakan metode yang dilakukan terlebih dahulu untuk menghitung dan memproduksi waktu serta ketinggian hilal saat rukyah di lapangan akan dilaksanakan. Sementara rukyatul hilal baru akan digunakan untuk mengecek kebenaran hasil perhitungan (hisab) yang telah diprediksi sebelumnya. Metode rukyatul hilal bersifat observasi, karena pada dasarnya rukyatul hilal adalah proses pengamatan terhadap hilal/bulan saat menuju bulan baru, atau saat akhir bulan Kamariah. Metode rukyatul hilal penguasa Mekkah dalam pandangan DDII ketika menentukan Idul Adha, Justru akan membuat metode rukyah yang sebenarnya semakin kabur. Akibat taqlid kepada keputusan Mekkah saat Idul Adha, maka hal itu menimbulkan hilangnya semangat prosesi rukyatul hilal bagi wilayah wilayah lain. Pola pikir DDII untuk menyamakan puasa Arafah dengan prosesi wukuf di Arafah adalah pemikiran bagaimana hukum ketika masyarakat Indonesia berpuasa Arafah di saat Mekkah sedang berlangsung lebaran Idul Adha, padahal berpuasa saat lebaran hukumnya haram. Karena itulah DDII meggunakan Mekkah sebagai pedoman dalam menetapkan Idul Adha karena yang mempunyai kunci kekuasaan atas ibadah haji adalah penguasa Mekkah (Arab Saudi). Meskipun Idul Adha terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan wukuf di Arafah, namun dalam penentuaanya, Indonesia mempunyai wilayah hukum sendiri. Kemudian, Indonesia akan mengikuti dan melaksanakan Idul Adha
11
berdasarkan ketetapan hasil rukyah yang dilaksanakan di berbagai wilayah nusantara, bukan rukyah Mekkah. Pedoman rukyatul hilal Mekkah yang digunakan oleh DDII dalam menetapkan Idul Adha, bukanlah suatu hal yang secara astronomis bisa diterima. Hal itu dapat dijelaskan dengan meruntut perjalanan waktu berdasarkan peredaran bumi. Mengingat akibat rotasi bumi yang menyebabkan bagian-bagian bumi yang berhadapan secara langsung dengan matahari akan mendapat sinar, sedang bagian sebaliknya tidak mendapat sinar. Bagian bumi yang mendapt sinar matahari akan terjadi siang, sedang bagian yang terkena sinar matahari akan mengalami malam. Perubahan siang dan malam berlangsung secara perlahan sehingga daerah-daerah yang berada pada posisi lebih timur dari daerah lain akan mengalami siang dan malam lebih awal. 9 Apabila terjadi perbedaan waktu terbit fajar di belahan dunia, maka demikian pula perbedaan tempat terbit bulan yang menyebabkan perbedaan waktu munculnya hilal antara wilayah yang berbeda di bagian barat dengan wilayah bumi bagian timur. Akibat proses rotasi bumi, matahari bisa dibilang terbit dari timur ke barat, dan karenanya terjadi perbedaan antara siang dan malam. Waktu di bumi mengalir dari timur ke barat sejalan dengan pergantian siang dan malam. Wilayah timur akan mengalami terbit dan terbenam terlabih awal daripada wilayah baratnya.
9
Daryl Bruflodt (ed), Exploratiaon an Introduction to Astronomi, Fourth Edition, 2006. H. 180
12
Semakin jauh selisih jarak antara kawasan timur dan barat maka perbedaan waktunya juga akan semakin jauh pula. Semua belahan bumi antara 0 (yang melalui kota Grenwich, Inggris) dan bujur 180 (yang melewati selat Bering antara benua Asia dan Amerika ) memiliki tanggal lebih awal daripada belahan dunia lainya. Sehingga, sebagian Eropa, Afrika, dan Asia berada pada tanggal
besar
yang lebih cepat satu hari
dibandingkan dengan benua Amerika dan bagian bumi lainya.10 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa metode rukyah global yang berpatokan wilayah Mekkah sebagai pemegang keputusan terhadap Idul Adha di Indonesia, tidak bisa dibenarkan. Mengingat secara geografis, Indonesia berbeda wilayah dengan Mekkah baik bujur maupun lintangnya. Hal ini akan mempengaruhi waktu dan ketinggian munculnya hilal di atas ufuk. Metode penentuan DDII dalam menentukan Idul Adha dengan berpedoman rukyatul hilal penguasa Mekkah merupakan metode yang tidak dapat dijadikan suatu refrensi atau acuan dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah, terkait penentuan Idul Adha di Indonesia. Pelaksanaan rukyatul hilal dilaksanakan sesuai dengan situasi lokal wilayah masing-masing, sehingga daerah yang jauh hasilnya akan berbeda, tidak bisa semuanya disatukan dengan Mekkah. Tidak menjadi suatu kebenaran bahwa metode yang harus diterapkam ketika menentukan Idul Adha Adalah dengan mengikuti hasil rukyatul hilal penguasa
10
Farid Ruskanda , 100 Masalah Hisab dan Rukyah, Telaah Syariah, Sains dan Teknologi, Jakarta: Gema Insani Press. 1996. H. 17.
13
Mekkah. Karena keputusan itu tidak benar secara mutlak jika diterapkan di Indonesia. Menentukan kapan Idul Adha secara fiqh berdasarkan tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal bulan Hijriyah antara Indonesia dan Arab Saudi tidak akan selalu sama. Sehingga bukan mengikuti kejadian pelaksanaan ibadah haji di Mekkah, tetapi tetap berpedoman kepada hasil rukyah di Indonesia. B. Analisis Istinbath dasar hukum Rukyatul Hilal Mekkah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pada dasarnya, tidak ada dasar qath’I (pasti) yang menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti hasil rukyah penguasa Mekkah dalam menentukan Idul Adha, sehingga munculnya ide DDII terhadap metode rukyatul hilal Mekkah yang dianut dalam menetapkan Idul Adha merupakan hasil ijtihad Dewan Dakwah dalam memahami hadits-hadits tentang Idul Adha. Penulis pun mengutip pendapat Syafi‟iyah terhadap perbedaan mathla’. Salah satunya berdasarkan kepada sebuah hadits dari Kuraib:
ًح تاىشاً قاه فقذٍت اىشاَٝٗعاٙة اُ اً اىفضو تْت اىحاسث تعختٔ اىٝعِ مش ٌيح اىجَعح حٞت اىٖاله ىٝ سٍضاُ ٗاُ تاىشاً فشاٚت حاجتٖا ٗاعتٖو عيٞفقض اهلل عَْٖا حٌ رمشٜ عثذ اهلل تِ عثاط سضْٜ اخش اىشٖش فغا ىْٜح فٝقذٍت اىَذ ٌتٔ فقيت ّعٝيح اىجَعح فقاه اّت ساْٞآ ىٝتٌ اىٖاله فقيت ساٝ ساٚاىٖاله فقاه ٍت ً٘يح اىغثت فال ّضاه ّصْٞآ ىٝح فقاه ىنْا ساٝٗٗسآ اىْاط ٗصاٍ٘ا ٗصاٍا ٍعا
14
أٍ فقاه ال ٕنزاٞح ٗصٝٗح ٍعاٝ تشؤِٜ اٗ ّشآ فقيت اٗال تنتفٞ ّنَو حالحٚحت 11
ٌٔ ٗعيٞ اهلل عيٚاٍشّا سع٘ه اهلل صي
Dari Kuraib: Sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Harits telah mengutus Kuraib Menemui Gubernur Muawiyah diSyam.Berkata Kuraib : Lalu aku datang ke syam, aku selesaikan semua keperluanya. Dan tampaklah olehku (hilal) ramadhan, sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal (Ramadhan) pada malam Jum‟at. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), lalu „Abdullah bin „Abbas bertanya kepadaku (tentang beberapa hal), kemudian ia menyebutkan tentang hilal, ia bertanya ; Kapan kamu melihat hilal (Raamadhan) ? Jawabku : “Kami melihatnya pada malam jum‟at”. Ibnu Abbas bertanya lagi : “Engkau melihatnya (sendiri)? Jawabku :” Ya! Dan orng banyak juga melihatnya, lalu mereka puasa dan Mu‟awiyah pun puasa. “Ibnu ‘Abbas berkata : “Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami masih berpuasa sampai kami Melihat Hilal (bulan Syawwal)”. Aku bertanya : “Apakah tidak cukup bagimu ru‟yah (penglihatan) dan puasanya Mu‟awiyah ? Jawab Ibnu ‘Abbas : “ Tidak ! Begitulah Rasulullah shallallahu Alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami.” Berbicara mengenai istinbath (pengambilan) hukum, DDII mengadopsi pendapat ulama-ulama terdahulu yang menurutnya paling shahih dan kuat. Sehingga bukanlah pemikiran murni dari DDII, akan tetapi melalui proses adopsi dari berbagai sumber hadits dan pendapat yang kuat. Kalau melihat kondisi Indonesia dengan legalitas madzhab syafi‟iyah. Begitu pula mengenai maslah penentuan Idul Adha, dan awal bulan lainya (Ramadhan dan Syawal) di mana masyarakatnya banyak yang menerapakan metode rukyah wilayatul hukmi. Dalam pandangan Syaf‟i12 bahwa apabila hilal sudah terlihat di suatu negri maka hukumnya hanya berlaku di negeri yang
11
Imam Abi Husaen Muslim Ibn al Hujjaj, Shahih Muslim, Juz II, Beirut Lebanon: Ikhya‟ at-Turats al-„Arabiy, h, 765. 12 Wahbah al Zuhaily, Fiqih Shaum, I‟tikaf dan Haji (Menurut Kajian Berbagai Mazhab), Bandung: Pustaka Media Utama. 2006. CetI, h. 39.
15
terdekat saja. Hal itu karena adanya perbedaan mathla’ bulan yang berjarak minimal 28 farsakh atau kira-kira 5544 m/133,56 Km. Dalam penerapannya, mayoritas penganut madzhab syafi‟iyah di Indonesia memang tidak murni mengambil pendapatnya. Karena ukuran mathla’ yang diterapkan adalah berdasarkan batasan-batasan Negara di mana Indonesia dianggap sebagai satu mathla’ yang bersifat tetap, bukan berdasarkan jarak minimal 28 farsakh atau kira-kira 13,56 km yang menjadi pendapat Syafi‟iyah. Indonesia menetapkan awal bulan Kamariah (Syawal, Ramadhan dan Dzulhijjah) berdasarkan wilayatul hukmi, atau wilayah pemerintahan, yaitu satu rukyah berlaku untuk negara nasional. Mengingat perbedaan metode yang seringkali terjadi di Indonesia terkait penentuan awal puasa dan dua lebaran, akhirnya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama RI telah mengambil prakarsa konkrit dengan mempertahankan para ahli ulama hisab dan rukyat dari beberapa kalangan organisasi Islam Indonesia untuk mengadakan musyawarah, sidang itsbat dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hisab rukyah, selanjutnya untuk diputuskan kepada masyarakat. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia, MUI, sebagai lembaga keagamaan para ulama se-Indonesia, juga dilibatkan dalam merumuskan dasar-dasar hukum melalui fatwa-fatwanya. Meskipun MUI terkadang dianggap hanya mengikuti kehendak pemerintah tetapi MUI tetap berusaha agar fatwa-fatwanya terbebas dari pengaruh kebijakan
16
pemerintah. Fatwa MUI dapat memenuhi aspirasi masyarakat khususnya umat Islam Indonesia.13 Mengutip hasil keputusan Fatwa MUI nomor 2 Tahun 200414 mengenai penetapan Idul Fitri/ Syawal dan Dzulhijjah sebagai berikut: 1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI / Mentri Agama dan berlaku secara nasional. 2. Seluruh umat islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. 3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Mentri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. 4. Hasil Rukyah dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyah walaupun diluar wilayah Indonesia yang mathla‟nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Mentri Agama RI. Dari keputusan diatas, penulis melihat bahwa dalam hal Ramadhan/Idul Fitri dari Komisi Fatwa MUI menganjurkan untuk mengikuti keputusan pemerintah atau istilahnya menggunakan metode wilayatul hukmi Indonesia.
13
Mohammad Bisri, Islam dan Penegakan Civil Society di Indonesia, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009, Cet I, h. 183. 14
http://www.badilag.net/hisab-rukyat/data-hisab-rukyat/3288-fatwa-mui-no-2tahun-2004.html, diunduh 20 Mei 2016.
17
Meskipun point keempat dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa “Hasil rukyah dari daerah yang memungkinkan hilal dilihat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla’-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI”. Akan tetapi, hal semacam itu bukan berarti bahwa hasil rukyah di luar wilayah Indonesia seperti Mekkah dijadikan pedoman mutlak dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, khususnya Dzulhijjah. Pemberlakuan hasil rukyah wilayah lain digunakan dalam maksud apabila di Indonesia tidak melihat hilal, dan pada saat garis tanggal terbit hilal satu garis dengan Indonesia, maka hasil rukyah bisa diterapkan di Indonesia melalui kesepakatan dalam sidang itsbat. Hal ini bisa diartikan pula bahwa dalam berhari raya, idul adha, sebagai warga Negara Indonesia dianjurkan untuk mengikuti keputusan pemerintah Indonesia, bukan Negara lain. Mathla’ berlaku hanya untuk wilayah hukum suatau Negara tertentu dan tidak berlaku bagi Negara lain. Artinya, rukyatul hilal berlaku untuk seluruh kawasan Nusantara berlandaskan satu kesatuan hukum Negara sehingga kesepakatan dan keputusan pemerintah tentang awal bulan Kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, berlaku untuk seluruh Negara kesatuan RI. Penetapan Idul Adha di Indonesia dilakukan berdasarkan posisi hilal dan mathla’ Indonesia sendiri, tidak tergantung kepada penetapan Saudi Arabia. Idul Adha di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan masukan para ahli di Indonesia. Keadaan seperti ini, semula tidak menimbulkan masalah, namun
18
setelah berkembangnya kemajuan teknologi informasi di mana masyarakat luas dapat melihat keadaan yang terjadi di Saudi Arabia pada saat yang bersaamaan, maka masyarakat menjadi lebih kritis dan mempermaslahkan perbedaanya. Pun demikian, sebagai Ulil Amri, pemerintah Indonesia juga berwenang menetapkan kapan awal maupun akhir bulan Kamariah (Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah). Demikian pula untuk waktu-waktu lainya yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah dalam syariat Islam. Dalam hal menetapkan suatu keputusan, pemerintah dibantu oleh beberapa pakar falak, seperti Badan Hisab Rukyah, MUI, badan hisab dan rukyah ormas-ormas Islam, dan selanjutnya keputusan diambil dalam sidang itsbat dengan mempertimbangkan baik hasil hisab maupun rukyah. Dalam sidang perlu dirumuskan keputusan melalui evaluasi data baik data hasil hisab maupun hasil kesaksian rukyah yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian semua laporan yang telah ada, maka hal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kesepakatan dari berbagai pihak, walaupun tidak selalu mencapai kesepakatan bersama. Setelah dicapai suatu keputusan, haruslah hasil diumumkan secara langsung di televisi.15 Sayangnya, dalam pelaksanaan sidang terkadang ada ormas yang tidak mematuhi keputusan dan mengeluarkan keputusan sendiri yang diikuti oleh anggota kelompoknya. Memang tidak semua keputusan dapat disepakati secara bulat, tetapi dengan menggunakan asas musyawarah dan mufakat bersama, hasil apapun itu bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan demi kemaslahatan umat Islam
15
Farid Ruskanda, Op.cit, h. 92.
19
di Indonesia. Karena itu, sebagai warga Negara Republik Indonesia yang baik, hendaknlah menjaga kebersamaan dan persatuuan Indonesia. Hasil rukyah dari wilayah lain yang memungkinkan bisa melihat hilal walaupun tidak berada di wilayah Indonesia, yang mathla’-nya sama dengan Indonesia oleh Indonesia bisa dianut, tetapi bukan berarti harus selalu diikuti, seperti metode DDII yang berpedoman kepada Mekkah dalam menetapkan Idul Adha. Tidak adanya keharusan dalam mengikuti keputusan penentuan awal bulan Kamariah karena masalah ini termasuk dalam wilayah ijtihad (ijtihadiyah), karena itu tidak ada kebenaran mathla’ yang mutlak, namun kebenaran yang semu.
20
