BAB III METODE PENELITIAN
Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data untuk memecahkan suatu permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986 : 5). 3.1.
Pendekatan Masalah
Dalam penelitian ini, pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris. 3.1.1. Pendekatan Secara Normatif Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturanperaturan yang berlaku, yang ada kaitannya atau hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. 3.1.2. Pendekatan Secara Empiris Pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya mengenai Penyelesaian Sengketa dan
46
Konflik Pertanahan Melalui Program Operasi Tuntas Sengketa (OPSTASTA) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, maupun masyarakat selaku pihak-pihak yang bersengketa yang sengketanya telah diselesaikan melalui program OPSTASTA. 3.2.
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber dan jenis data primer serta sumber dan jenis data sekunder. 3.2.1. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986 : 51). Untuk memperoleh data secara langsung, maka peneliti mengambil data primer dari obyek penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung. Mengadakan tanya jawab dengan informan yaitu petugas Pelaksana Kegiatan Program Operasi Tuntas Sengketa (OPSTASTA) maupun pejabat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Quisioner yaitu dengan cara mengumpulkan data dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, maupun 4
47
(orang) selaku pihak-pihak yang bersengketa yang sengketanya telah diselesaikan melalui Program OPSTASTA dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang telah disediakan kepada responden untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. 3.2.2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1986 : 52). a.
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 13). Untuk penelitian ini yang digunakan adalah : 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 4) Keputusan Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005 tentang Peran Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Masalah Melalui Mediasi; 5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
48
6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; 7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 10) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Masalah Pertanahan; 11) Perintah Operasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor PO.01/BPN-RI/II/08 Tanggal 14 Pebruari 2008 tentang Operasi Tuntas Sengketa Periode I Tahun 2008; 12) Perintah Operasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor PO.02/BPN-RI/VII/08 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Operasi Tuntas Sengketa Periode II Tahun 2008; 13) Perintah Operasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor PO.04/BPN-RI/XI/08 Tanggal 28 November 2008 tentang Operasi Tuntas Sengketa Periode III Tahun 2008;
49
14) Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor SP.01/BPN-LPG/II/2008 Tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Operasi Tuntas Sengketa Periode I Tahun 2008; 15) Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor SP.02/BPN-LPG/VII/2008 Tanggal 23 Juli 2008 tentang Operasi Tuntas Sengketa Periode II Tahun 2008; 16) Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor SP.03/BPN-LPG/XII/2008 Tanggal 18 Desember 2008 tentang Operasi Tuntas Sengketa Periode III Tahun 2008; 17) Surat Perintah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor SP.112/BPN-BDL/II/2008 Tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Operasi Tuntas Sengketa Periode I Tahun 2008; 18) Surat Perintah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor SP.570-321/BPN-BDL/VII/2008 Tanggal 23 Juli 2008 tentang Operasi Tuntas Sengketa Periode II Tahun 2008. b.
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 13). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah, dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan penelitian ini;
c.
Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk meupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
50
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 13). Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus-kamus. 3.3.
Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis data, ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989 : 152). Untuk penelitian ini, populasinya adalah yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, maupun masyarakat selaku pihak-pihak yang bersengketa yang sengketanya telah diselesaikan melalui Program OPSTASTA. Dari populasi tersebut akan diambil sampel dengan cara penunjukan (purposive sampling) karena unsur-unsur yang hendak diteliti ada pada sampel tersebut. Adapun jumlah sampel tersebut sebanyak 5 (lima) orang responden yaitu 1(satu) orang Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan 4 (empat) orang masyarakat selaku pihak-pihak yang bersengketa yang sengketanya telah diselesaikan melalui Program OPSTASTA. 3.4.
Metode Pengumpulan Data
3.4.1. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca/mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipankutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli
51
yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. 3.4.2. Studi Lapangan (Field Research) Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Usaha untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka, di mana peneliti berhadapan langsung dengan pihak pemberi informasi selaku informan, adapun nama-namanya adalah sebagai berikut : a.
Ir. Adi Santoso, M.Si, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
b.
Sri Poernomo, S.Si., selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;
c.
Truedy Aritonang, S.H., selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
d.
Drs. Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;
e.
Endi Purnomo, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
f.
Hazairin, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.
52
3.5.
Metode Pengolahan Data
Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut : a.
Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
b.
Tabulating, yaitu memindahkan data-data yang telah diberi catatan ke dalam tabel yang telah dipersiapkan;
c.
Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
3.6.
Analisis Data
Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis
kualitatif.
Analisis
secara
kualitatif
dilakukan
dengan
cara
menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan terhadap suatu obyek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan-keterangan, penjelasanpenjelasan, dan jawaban-jawaban dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.
