BAB III DESKRIPSI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO A. Gambar Umum Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
55/PMK.01/2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, diberitahukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Klaten dipecah menjadi dua bagian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Kedua Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini menjadi bagian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang juga baru dibentuk berdasarkan ketentuan yang sama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo resmi mulai beroperasi sejak tanggal 30 Oktober 2007. Tanggal ini didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP – 141/PJ/2007 tertanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, KPP Pratama Sukoharjo yang merupakan pecahan dari KPP Pratama Klaten menempati gedung lama eks gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang berlokasi di Jalan Kopral Sayom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.Kini KPP Pratama Sukoharjo telah memiliki gedung sendiri di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang terletak di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto No. 7 Sukoharjo.Gedung baru ini mulai digunakan sejak 1 Maret 2013.
20
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Tujuan Secara umum tugas pokok KPP Pratama Sukoharjo adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam
menjalankan
tugasnya,
KPP
Pratama
Sukoharjo
menyelenggarakan fungsi : 1.
Pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan.
2.
Penetapan dan penerbitan prosedur hukum perpajakan.
3.
Pengadminitrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan, serta surat lainnya.
4.
Penerbitan Surat Pemberitahuan, serta surat lainnya.
5.
Penyuluhan perpajakan.
6.
Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
7.
Pelaksanaan ekstensifikasi.
8.
Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
9.
Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
10. Pelaksanaan intensifikasi. 11. Pembetulan ketetapan pajak. 12. Pelaksanaan adminitrasi kantor. Mengenai tujuan KPP Pratama Sukoharjo secara umum bersumber kepada Penerimaan Dalam Negeri itu harus menjadi sumber utama apabila kemandirian pembiayaan pembiayaan Negara yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia benar-benar ingin direalisasikan.Untuk itu penerimaan pajak yang merupakan salah satu komponen Penerimaan Dalam Negeri harus di tingkatkan peranannya karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang mereflesiakan praktek demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta rakyat dalam membiayai Negara dan Pemerintahannya.
21
Dalam rangka ini Direktorat Jendral Pajak telah berupaya untuk terus meningkatkan peran pajak yang menjadi tanggung jawabnya.Dengan demikian tujuan KPP Pratama Sukoharjo mengacu pada tujuan Direktorat Jendral Pajak, yaitu tercapainya kemandirian pembiayaan Negara di sektor pajak guna mengurangi ketergantungan pada peminjaman luar negeri. Dimana tujuan tersebut merupakan implementasi atau penjabaran suatu yang akan di capai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun kedepan. Oleh karena itu sebagai penjabaran visi dan misi yang telah di tetapkan, KPP Pratama Sukoharjo memiliki tujuan sebagai berikut : a. Tujuan bidang kelembagaan Meningkatkan kinerja pegawai KPP Pratama Sukoharjo. b. Tujuan bidang fisikal Menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah melalui pemungutan pajak. C. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sebagai instansi vertical dalam jajaran Direktorat Jendral Pajak yaitu “menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan system yang modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi” visi ini menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai sosok Organisasi Direktorat Jendral Pajak yang di cita-citakan dan ingin di capai di masa mendatang. Mengenai misi KPP Pratama Sukoharjo juga mengacu dari misi Direktorat Jendral Pajak adalah “menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan
yang
mampu
mewujudkan
kemandirian
pembiayaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara melalui system Administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Direktorat Jendral Pajak adalah penghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah.
D. Budaya Kerja
22
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, KPP Pratama berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut : 1. Integritas Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji. 2. Profesionalisme Memiliki potensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial. 3. Inovasi Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternative pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. 4. Teamwork Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang atau pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan. E. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo berkedudukan di Jl. Jaksa Agung R Suprapto No. 7 Sukoharjo – Jawa Tengah. Sebelum dipecah menjadi KPP Pratama Klaten dan KPP Pratama Sukoharjo, wilayah kerja KPP Pratama Klaten terdiri atas tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Kini setelah berdiri sendiri, wilayah kerja KPP Pratama Sukoharjo meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan dan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 kecamatan, sedangkan Kabupaten Klaten tetap menjadi wilayah kerja KPP Pratama Klaten.
Tabel 3.1
23
Wilayah Kerja KPP Pratama Sukoharjo No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sukoharjo Kecamatan Wonogiri Kecamatan Sukoharjo Kecamatan Selogiri Kecamatan Grogol Kecamatan Baturetno Kecamatan Kartosuro Kecamatan Jatisrono Kecamatan Mojolaban Kecamatan Karang Tengah Kecamatan Nguter Kecamatan Girimarto Kecamatan Bendosari Kecamatan Batuwarno Kecamatan Bulu Kecamatan Ngadirojo Kecamatan Weru Kecamatan Wuryantoro Kecamatan Polokarto Kecamatan Girimarto Kecamatan Gatak Kecamatan Puh Pelem Kecamatan Baki Kecamatan Jatiroto Kecamatan Tawangsari Kecamatan Eromoko Kecamatan Purwantoro Kecamatan Tirtomoyo Kecamatan Bulukerto Kecamatan Slogohimo Kecamatan Jatipurno Kecamatan Nguntoronadi Kecamatan Kismantoro Kecamatan Sidoharjo Kecamatan Manyaran Kecamatan Pracimantoro Kecamatan Paranggupito Kecamatan Giritronto Sumber : Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Sukoharjo F. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah suatu kerangka skematis yang menggambarkan hubungan kerja sama tugas atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara berbagai individu seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kerja sama secara harmonis. Untuk menetapkan struktur organisasi yang tepat agar perusahaan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien tidaklah mudah.Maka dalam menetapan struktur organisai harus dipertimbangkan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan.
24
Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo terdiri dari Kepala Kantor, Bendaharawan, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultan (Waskon) I, Seksi Pengawasan dan Konsultan (Waskon) II, Seksi Pengawasan dan Konsultan (Waskon) III, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah Wonogiri, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Total jumlah pegawai per 22 Februari 2016 adalah 102 orang dengan rincian 1 orang Kepala Kantor (eselon III), 1 orang Bendaharawan, 9 Kepala Seksi (eselon IV), 37 Account Representative, 11 orang Pemeriksa, 3 orang Jurusita Pajak dan 40 orang Pelaksana. Dari 40 orang pelaksana tersebut 9 orang di Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 13 orang di Seksi Pelayanan, 4 orang di Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 1 orang di Seksi Penagihan (jurusita tidak termasuk), 6 orang di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, 1 orang di Seksi Pengawasan dan Konsultan I, dan 6 orang di Seksi Pemeriksa. Gambar 3.1 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo
Kepala Kantor
Subbag Umum danKepatuhan Internal
Fungsional Pemeriksa Pajak
Seksi PDI
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Seksi Ekstenfikasi dan Penyuluhan
Seksi Pemeriksaan
Seksi Waskon (I,II,III, & IV)
Sumber : KPP Pratama Sukoharjo 25
Tugas Masing-masing Seksi : 1.
Kepala Kantor a. Menyusun rencana kerja KPP Pratama Sukoharjo; b. Mengajukan usulan penerimaan PBB pertahun anggaran; c. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan rumah tangga, dan perlengkapan.
2.
Sub Bagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. a. Kepegawaian Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala; Membuat Usulan Kenaikan Pangkat; Menerbitkan Surat Izin Cuti; Mengirim pegawai yang menerima panggilan untuk mengikuti diklat; Melaksanaka administrasi perekaman seperti perekaman Surat Kenaikan Gaji Berkala; Menyusun dan melaporkan laporan-laporan kepegawaian. b. Keuangan Membagikan gaji dan uang makan kepada pegawai KPP Pratama Sukoharjo; Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawab baagian keuangan seperti laporan realisasi kegiatan belanja modal; Menyususn daftar permintaan lembur bagi pegawai yang lembur. c. Rumah Tangga Melakukan inventarisasi (pemisahan) barang-barang inventaris milik KPP Pratama Sukoharjo sehubungan dengan pemecahan kantor ex KPP Pratama Klaten; Membuat buku inventaris; Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 26
Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawab bagian rumah tangga; Melakukan perekaman inventaris barang milik Negara. 3.
Seksi Pelayanan a. Menerbitkan kartu NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP; b. Menatausahakan surat, dokumen, dan laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); c. Merubah identitas Wajib Pajak; d. Memproses pemindahan Wajib Pajak dan PKP di KPP lama dan KPP baru; e. Menerima dan mengolah SPT Tahunan PPh dan Massa; f. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh; g. Menerbitkan Surat Teguran untuk SPT Masa PPN dan Tahunan PPh; h. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP); i. Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi data dari KPP lain; j. Penyisihan anak berkas Wajib Pajak yang masa/tahun pajaknya lebih dari 10 tahun (kadaluwarsa).
4.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) a. Melakukan perekaman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); b. Membantu instalasi aplikasi e-NPWP di Seksi Ekstensifikasi; c. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara manual dan pencetakan kartu NPWP; d. Mensosialisasi aplikasi SIDJP; e. Memperbarui data user untuk aplikasi SIDJP sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing pegawai, serta melakukan up date kepada masingmasing user SIDJP; f. Melakukan SPT Masa menggunakan SIDJP; g. Menyimpan data-data informasi perpajakan untik keperluan penyajian data; 27
h. Membantu seksi lain jika mengalami kessulitan atau kerusakan pada komputer; i. Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada Wajib Pajak dan membantu proses pelaporan jika mengalami kesulitan; j. Membuat laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB. 5.
Seksi Penagihan a. Jurusita Pajak Membuat Surat Teguran dan Surat Paksa; Menerbitkan Surat Sita; Membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa; Membuat Berita Acara pelaksanaan Sita; Melaksanakan lelang. b. Pelaksanaan Seksi Penagihan selain Jurusita Pajak Menerima dan menatausahakan Daftar Pengantar SPT/SKP/PBK dan SSP lembar 3 dari seksi pelayanan dan kemudian merekamnya; Menatausahakan Surat Masuk dan Surat keluar; Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak; Mencetak Surat Teguran; Melakukan validasi tunggakan awal Wajib Pajak; Menatausahan kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan STP/SKP Ketetapan Wajib Pajak; Mengarsipkan berkas tunggakan Wajin Pajak; Membuat laporan bulanan, triwulan, laporan usulan penghapusan dan laporan perkembangan tunggakan pajak
6.
Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RIKI) a. Menyusun rencana kerja; b. Menyusun dan mengkoordinasikan Daftar Nomor Aktif Wajib Pajak yang akan diperiksa;
28
c. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan mendistribusikan ke seksi fungsional; d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; e. Memproses permohonan Surat Pemberitahunan Lebih Bayar (SPT LB) Wajib Pajak patuh; f. Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya seperti menatausahakan surat masuk dan surat keluar dan memberi tanggapan atas surat masuk; g. Menyusun laporan atau surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan seksi pemeriksaan. 7.
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan a. Menyampaikan usulanSurat Keputusan Klarifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan PBB ke Karwil DJP jateng ll; b. Membuat laporan data potensi wilayah KPP Pratama Sukoharjo; c. Menyelesaikan laporan NJOP PBB; d. Membuat laporan pembentukan basis data; e. Menyelesaikan pemberian NPWP Objek Pajak melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah.
8.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) a. Membuat profil Wajib Pajak; b. Membuat profil Wajib Pajak JasaKonstruksi; c. Membuat profil Wajib Pajak Real Estate; d. Menjawab Surat Wajib Pajak; e. Membuat Surat Himbauan.
9.
Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak a. Menyampaikan SPPP kepada Wajib Pajak; b. Menyampaikan
pemeriksaan
SPPP
pemeriksaan pajak.
29
dengan
diterbitkannya
laporan
10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dibantu oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri di Kabupaten Wonogiri. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut KP2KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat. b. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. c. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu KPP Pratama. e. Pelaksanaan administrasi kantor. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo No. 6 Wonogiri. KP2KP Wonogiri merupakan salah satu bentuk dari pelayanan KPP Sukoharjo terhadap Wajib Pajak sebagai sarana untuk mempermudah perolehan informasi perpajakan, sehingga Wajib Pajak wilayah Wonogiri tidak perlu jauh datang ke KPP Pratama Sukoharjo untuk mendapatkan pelayanan perpajakan. G. Jenis / Kegiatan Usaha Dalam Wilayah Kerja Secara umum, wilayah kerja KPP Pratama Sukoharjo merupakan wilayah agraris, tetapi di kabupaten ini terdapat juga beberapa industri besar.
30
Bagi Kabupaten Sukoharjo, bidang perindustrian dan perdagangan merupakan andalan pembangunan ekonomi. Kedua bidang tersebut ditetapkan sebagai bidang prioritas pembangunan daerah.Di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat industri di bidang farmasi dan industri tekstil bertaraf nasional bahkan internasional yang memiliki peranan cukup besar dalam penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Dari dua belas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura dan Grogol mengalami kemajuan lebih pesat dibanding kecamatan lain. Kemajuan ini terlihat dari sektor perdagangan dan properti yang tentunya juga dapat memberi kontribusi terhadap penerimaan pajak di wilayah Sukoharjo. Kabupaten Wonogiri memiliki beberapa komoditi yang menjadi komoditi unggulan. Komoditi unggulan tersebut berasal dari sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan jasa. Di wilayah Kabupaten Wonogiri terdapat pusat perikanan di Waduk Gajah Mungkur yang diharapkan dapat diandalkan peranannya dalam penerimaan pajak.Di Kabupaten Wonogiri terdapat juga beberapa industri jamu, industri farmasi dan sektor jasa angkutan darat yang sangat berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak.
31
