BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SEBAGAI PELAKU USAHA

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SEBAGAI PELAKU USAHA

A. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 1.

Pengertian tanggung jawab hukum menurut para ahli Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 5 Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada. 6 Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. 7 5

www.wikipidie.com diakses pada tanggal 7 februari 2013 Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, (Medan: Pasca Sarjana, 2008), hlm. 4 7 Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37 6

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2. Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 8 Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: 9 a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

8

Komariah, SH, Msi, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm 12 9 Djojodirdjo, M.A. Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 53


Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut: 10 a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. b. Tanggung

jawab

dengan

unsur

kesalahan

khususnya

kelalaian

sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab

tidak

saja

untuk

kerugian

yang

disebabkan

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dala pasal 1367 KUHPerdata yaitu: (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugain yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya; (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali; (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya; (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka; 10

www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses pada tanggal 7 februari 2013


(5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. 11

3. Macam-Macam Tanggung Jawab Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut: 12 a) Tanggung jawab dan Individu Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggungjawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk 11 12

Djojodirdjo, M.A. Moegni, op.cit, hlm. 55 Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.

27


menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut. b) Tanggung jawab dan kebebasan Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya. George Bernard Shaw mengatakan, Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggungjawab individu. Seorang manusia baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis: secara resmi memang semua bertanggungjawab untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tak seorangpun bertanggungjawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang. c) Tanggungjawab sosial Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Untuk mengimbangi “tanggungjawab sosial” tersebut pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau


sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain.Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggungjawab. Carl Horber mengatkan, Pada akhirnya tidak ada yang bertanggungjawab atas dampak-dampak dari penagaruh politik terhadap keamanan sosial. Akibatnya ditanggung oleh pembayar pajak dan penerima jasa. d) Tanggung jawab terhadap orang lain Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggungjawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk perkawinan atau tidak. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela – pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian. e) Tanggungjawab dan risiko Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana. 13

B. Pengertian Rumah Sakit 1. Pengertian Rumah Sakit

13

Yoga Triwasono, Artikel Tanggung Jawab, diakses 20 Februari 2013


Industri jasa (service industry) saat ini berkembang dengan sangat cepat. Persaingan yang terjadi saat ini sangat kompetitif dalam bidang industry ini. Pelayanan yang diberikan antara satu penyedia jasa (service provider) dengan pemberi jasa lainnya sangat bervariatif yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Salah satu industri jasa yang berkembang dengan sangat cepat di Indonesia adalah industri jasa rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah maupun milik swasta bahkan milik asing. 14 Muninjaya mengatakan bahwa, rumah sakit merupakan bagian dari sistem pelayanan publik kesehatan yang harus memenuhi kriteria availability, appropriateness, continuity sustainability, acceptability, affordable, dan quality. 15 Menurut Siregar menyatakan bahwa, rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personil terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern,yang semuanya terkait bersama-sama dalam maksud yang sama,untuk pemulihan dan pemliharaan kesehatan yang baik. 16 Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. Rumah sakit adalah instutusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 17 Pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dimaksud adalah, sebagai berikut:

14

Soedarmono Soejitno, Ali Alkatiri, Emil Ibrahim, Reformasi Perumahansakitan Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 34 15 A.A Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2004), hlm. 14 16 Ikhsan, Arfan, Manajemen Rumah Sakit, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm. 7 17 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit


a. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap. 18 b. Pelayanan rawat jalan adalah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap.

19

Pelayanan rawat jalan ini termasuk tidak hanya yang

diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawatan. c. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya. Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut dengan nama Unit Gawat Darurat. Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, keberadaan unit gawat darurat (UGD) tersebut dapat beraneka macam, namun yang lazim ditemukan adalah yang tergabung dalam rumah sakit. 20

18

Jauhari, Analisis kebutuhan tenaga perawat berdasarkan beban kerja di instalasi rawat inap rumah sakit umum, (Medan: PPS - USU Administrasi dan kebijakan kesehatan, 2005), hlm. 32 19 Asmuni, Suarni, waktu tunggu pasien pada pelayanan rekam medis rawat jalan di rumah sakit, (Bandung: Bina Cipta, 2008), hlm. 26 20 Ibid., hlm. 20


2. Hak Rumah Sakit Hak rumah sakit adalah kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki rumah sakit untuk mendapatkan atau memutuskan untuk membuat sesuatu. Dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, hak rumah sakit diatur dalam Pasal 30 yaitu: Setiap Rumah Sakit mempunyai hak: a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit; b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan; d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan. Rumah sakit berhak atas segala sesuatu yang berhak didapatkan dan diperolehnya. Imbalan jasa merupakan balasan jasa yang diberikan pihak pasien sebagai konsumen yang merupakan kewajiban pasien. Imbalan jasa yang diberikan dapat menjadi sebagai pendorong semangat untuk bekerja bagi para tenaga medis dan meningkatkan kinerja perawat. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam faktor individu yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan, faktor psikologi terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian dan motovasi, sedangkan faktor organis berefek tidak langsung terhadap perlaku


dan kinerja individu yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan dan struktur.

21

Apabila Pasien yang tidak membayar imbalan jasa yang sesuai

dengan pemakaian, maka pihak rumah sakit berhak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain atau disebut wanprestasi. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”. Oleh karena itu, pihak rumah sakit berhak melakukan gugatan kepada pasien yang melakukan wanprestasi. Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Penginformasian kepada media massa memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit. 22 Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Rumah Sakit bertanggung

21

Ikhsan, Arfan, Ida Bagus Agung Dharmanegara, Akuntansi dan manajemen keuangan rumah sakit, (Medan: Graha Ilmu, 2010), hlm. 16 22 Ibid., hlm. 19


jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. 23

3. Tujuan dan Fungsi Rumah Sakit Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan

hak

dan

antidiskriminasi,

pemerataan,

perlindungan

dan

keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. 24 Tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit adalah sebagai berikut: a. Mempermudah

akses

masyarakat

untuk

mendapatkan

pelayanan

kesehatan; b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia dirumah sakit; c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, fan rehabilatif. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi: 25

23

Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Ikhsan, Arfan, Ida Bagus Agung Dharmanegara, Op.cit., hlm 2 25 Ibid., 24


a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan d. Penyelenggaraan peneletian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

C. Pengertian Pelaku Usaha Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Rumah Sakit, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. 26 Dalam hal ini tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam undang-undang perlindungan konsumen sama 26

Celina Tri Siwi Kritiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 41


dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Pelaku usaha meliputi berbagai bentuk atau jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut; 27 1) yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan, 2) apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negri, maka yang digugat adalah importirnya, karena undang-undang perlindungan konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negri, 3) apabila produsen maupun importer dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalag dari siapa konsumen membeli barang tersebut. Urutan-urutan di atas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat produksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau di luar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut. 28 Penjelasan di atas, pelaku usaha terfokuskan kepada suatu yang menghasilkan suatu produksi yaitu produk barang yang dipergunakan oleh masyarakat. Pelaku usaha juga bisa menghasilkan dalam bentuk jasa. Jasa 27 28

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 10 Ibid., hal 11


seseorang yang memiliki keahlian dapat dihasilkan dengan menghasilkan keuntungan yang baik. Jasa seseorang yang digunakan adalah sesuai dengan bidang keahliannya, profesinya, dan dilihat dari kemampuan, kemahiran dan kepintarannya. Jasa yang dapat digunakan dalam menghasilkan suatu keuntungan yaitu: jasa pembantu rumah tangga, jasa supir, dan jasa dalam pelayanan pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah sakit sebagai pelaku usaha dalam menghasilkan keuntungan tidak dalam menghasilkan atau mengeluarkan suatu produk, tapi memberikan jasa pelayanan yang professional, dan ahli dalam bidang masing-masing. Bentuk yang diberikan oleh rumah sakit berupa pelayanan kesehatan kepada pasien yang pelaku sebagai konsumen. Dalam hal ini rumah sakit dalam bidang jasa memberikan pelayanan kesehatan yang baik, benar dan akurat yang bertujuan, pasien mengunjungi rumah sakit dapat pulih atau sehat kembali dan merasa puas dengan kinerja pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit. 29 Dalam hal ini, pelaku usaha merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri maupun bersama-sama yang menyelenggarakan suatu usaha baik usaha dalam menghasilkan suatu produk/barang, dan usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Pelaku usaha didirikan bertujuan untuk menambah lapangan kerja, pendapatan Negara dan mendapatkan profit atau keuntungan dari suatu hasil produksi barang maupun jasa.

29

M.Sofyan Lubis dan M.Harry, Konsumen dan Pasien, (Yogyakarta, liberty, 2008), hlm.

21.


D. Tanggung Jawab Rumah Sakit Berdasarkan UU NO 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Adapun kewajiban rumah sakit dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu: a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. Menyelenggarakan rekam medis; i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; j. Melaksanakan sistem rujukan; k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; n. Melaksanakan etika Rumah Sakit;


o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional; q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws); s. Melindungi dan memberikan bantuan hokum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Berdasarkan keterangan di atas, rumah sakit harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya yang bertujuan untuk memberi kesehatan yang baik dan perlindungan pelayanan yang baik kepada pasien. Dalam pelayanan, rumah sakit harus memiliki standar pelayanan rumah sakit yaitu semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit antara lain standar operasional prosedur, standar pelayanan medis dan standar asuhan keperawatan. 30 Rumah sakit dibangun serta dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan yang dapat difungsikan serta dipeliharan sedemikian rupa untuk mendapat keamanan, mencegah kebakaran/bencana dengan terjaminnya keamanan, kesehatan dan keselamatan pasien, petugas, penunjang, dan lingkungan rumah sakit. Apabila rumah sakit melakukan pelanggaran atas kewajibannya maka rumah sakit bertanggung jawab secara hukum. 31 Hal ini diatur dalam pasal 46 yang menyatakan: “Rumah sakit bertanggung jawab

30

Ns. Ta’adi, S.Kep, Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC,2009), hlm. 11 31 Penjelasan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit


secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dirumah sakit”. 32 Rumah sakit adalah subyek hukum. Berarti, rumah sakit dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena itu rumah sakit wajib menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tiga aspek yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Dari sisi hukum perdata, pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pasien dengan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. a) Perdata Merujuk

pendapat

Triana

Ohoiwutun,

hubungan

hukum

ini

menyangkut dua macam perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis. Perjanjian perawatan adalah perjanjian antara rumah sakit untuk menyediakan perawatan dengan segala fasilitasnya kepada pasien. Sedangkan perjanjian pelayanan medis adalah perjanjian antara rumah sakit dan pasien untuk memberikan tindakan medis sesuai kebutuhan pasien. 33 Jika terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan, maka menurut mekanisme hukum perdata pihak pasien dapat menggugat dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan terhadap rumah sakit dapat dilakukan

32 33

Dilihat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Triana Ohoiwutun, Profesi Dokter, (Malang: Dioma, 2003), hlm. 67


berdasarkan wan prestasi (ingkar janji), di samping perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata dibedakan antara kerugian yang dapat dituntut berdasarkan wanprestasi dengan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi yaitu”hanyalahkerugian materiil atau kerugian kekayaan/kebendaan (vermogenschade) atau kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Sementara itu kerugian yang dapat dituntut dengan alasan perbuatan melawan hukum selain kerugian kebendaan juga kerugian idiil (immaterial) yang tidak bersifat kebendaan, namun dapat diperkirakan nilai kebendaannya berdasarkan kelayakan. 34

b) Administratif Pertanggungjawaban rumah sakit dari aspek hukum administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan antara lain kewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum dan memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selain itu Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Jika rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif tersebut, maka

29 Prodjodikoro, Wirjono, Azas-azas hukum perjanjian., (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 38


berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, tidak diperpanjang izin operasional, dan/atau denda dan pencabutan izin. 35

c) Pidana Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta unsur lainya yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

Perlu dikemukakan bahwa dalam

sistem hukum pidana, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurusnya dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Sedangkan untuk korporasi, dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan. 36 Dalam hal ini, rumah sakit harus dapat memberikan tanggung jawab kepada pasien dalam pelayanan dan perlindungan pasien. Rumah sakit tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap sesuatu yang dilanggarnya dan mengakibatkan kerugian pasien. Rumah sakit selain bertanggung jawab dalam perlindungan pasien, rumah sakit juga bertanggung jawab menjaga kerhasiaan riwayat pasien dan rumah sakit juga berhak mendapat perlindungan apabila pasien melakukan perbuatan melawan hukum.

35

xa.yimg.com/kq/groups, dikases pada tanggal 7 Maret 2013 Fuady, Munir, Perbuatan melawan hukum : pendekatan kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),hlm 56 36


Hal ini perlu mendapat perhatian bersama oleh seluruh pihak di rumah sakit adalah menyangkut pelaksanaan etika profesi dan etika rumah sakit sehingga

penyelenggaraan

Pelayanan

secara

beretika

akan

sangat

mempermudah seluruh pihak dalam menegakkan aturan-aturan hukum.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SEBAGAI PELAKU USAHA

Recommend Documents