BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Bentuk Bantuan Modal Pertanian Bentuk program bantuan penguatan modal yang diperuntukkan bagi petani pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 dengan nama Bimbingan Massal (BIMAS). Tujuan dibentuknya program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penggunaan teknologi baru dalam usahatani dan peningkatan produksi pangan secara nasional. Dalam perjalanannya, program BIMAS dan kelembagaan kredit petani mengalami banyak perubahan dan modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan (Hasan, 2002).
Pada tahun 1985, kredit BIMAS dihentikan dan diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai penyempurnaan dari sistem kredit massal BIMAS, dimana pola penyaluran yang digunakan pada saat itu adalah melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Sejalan dengan perkembangannya, ternyata pola yang demikian banyak menemui kesulitan, utamanya dalam penyaluran kredit. Hal lebih disebabkan karena tingkat tunggakan pada musim tanam sebelumnya sangat tinggi. Namun dalam kenyataannya, banyak kelompok tani yang berada dalam wilayah KUD yang tidak menerima dana KUT, padahal mereka yang berada diwilayah KUD tersebut justru memiliki kemampuan yang baik dalam pengembalian kredit.
Tahun 1995 pemerintah mencanangkan skim kredit KUT pola khusus. Pada pola ini, kelompok tani langsung menerima dana dari bank pelaksana. Timbul masalah lain dalam penyaluran KUT yaitu terjadi tunggakan yang besar di sebagian daerah
Universitas Sumatera Utara
yang menerima dana program tersebut. Beberapa penyebab besarnya tunggakan tersebut antara lain karena rendahnya harga gabah yang diterima petani, faktor bencana alam, dan penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran serta pemanfaatan dana tersebut.
Pada Oktober 2000 pemerintah mencanangkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) sebagai pengganti KUT. Program ini merupakan bentuk fasilitas modal untuk usahatani tanaman, tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani (Lubis, 1992).
Tahun 2002, pemerintah melalui Departemen Pertanian mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam berusaha. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk program fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program BLM ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang mencakup bantuan modal untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif; bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi; bantuan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan kegiatan sosial ekonomi; bantuan penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan proses hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan; dan bantuan pengembangan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif (Sumodiningrat, 1999).
Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan program baru yang disebut DPMLUEP atau Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. Kegiatan DPM-
Universitas Sumatera Utara
LUEP merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam rangka stabilisasi harga gabah terutama pada saat panen raya. Bentuk kegiatan ini adalah memberikan sejumlah dana pinjaman kepada LUEP untuk membeli gabah petani dengan harga pokok yang telah ditetapkan pemerintah yakni harga pembelian pemerintah (HPP) dan sebagai imbalannya LUEP tidak perlu membayar bunga untuk penerimaan Dana Penguatan Modal (DPM) tersebut. Kegiatan DPM-LUEP muncul untuk mengatasi masalah harga gabah yang rendah terutama pada saat panen raya, sehingga petani sangat dirugikan (Sumodiningrat, 1999).
Berkembang dan berubahnya kepemimpinan di pemerintahan, maka kebijakan penguatan modal dibidang pertanian pun ikut berubah. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di pedesaan, Bapak Presiden tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pemerintah melalui Departemen Pertanian RI mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada tahun 2008. PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. PNPM-Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri)
merupakan
program
pemberdayaan
masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk penerapan pola bentuk fasilitas bantuan penguatan modal usaha untuk petani. Penyaluran PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada GAPOKTAN dengan didampingi Penyuluh (Departemen Pertanian, 2008).
Universitas Sumatera Utara
2.2 Konsep Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bagian dari pelaksanaan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Khusus untuk program dari Departemen Pertanian RI yakni PUAP, dilaksanakan pada tahun 2008 dengan menyalurkan dana BLM-PUAP ke 10.000 desa pertanian. Masingmasing desa menerima BLM-PUAP sebesar Rp 100.000 untuk mengembangkan agribisnis pedesaan. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitas bantuan penguatan modal usaha bagi petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, petani penyewa (Departemen Pertanian, 2008). a. Tujuan Pelaksanaan Program PUAP Adapun tujuan dilaksanakannya program PUAP adalah sebagai berikut : 1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah; 2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani; 3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. 4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra
lembaga
keuangan
dalam
rangka
akses
ke
permodalan
(Departian Pertanian, 2008). b. Sasaran PUAP
Universitas Sumatera Utara
Sasaran program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah: 1. Berkembangnya 10.000 desa miskin atau tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa. 2. Berkembangnya 10.000 GAPOKTAN atau POKTAN yang dimiliki dan dikelola petani. 3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga petani miskin skala kecil dan buruh tani. 4. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha hharian, mingguan atau musiman (DEPTAN,2008). c. Indikator Keberhasilan PUAP Indikator keberhasilan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah: 1. Indikator output a. Tersalurnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepadapetani, buruh tani dan rumah tangga petani dalam melakukanusaha produktif pertanian. b. Terlaksananya fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuansumber daya manusia pengelola Gapoktan, penyuluhpendamping dan penyelia mitra tani. 2. Indikator outcame a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasipenyaluran dana BLM untuk petani anggota baik pemilik,petani penggarap, buruh tani atau rumah tangga tani.
Universitas Sumatera Utara
b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga taniyang mendapatkan bantuan modal usaha. c.
Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis di pedesaan.
d. Meningkatnya pendapatan petani, buruh tani dan rumah tangga petani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah (Departemen Pertanian, 2015). 3. Indikator benefit dan impact a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di desa sasaran PUAP. b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan (Departemen Pertanian, 2015). 2.3 Landasan Teori
Evaluasi merupakan metode untuk mengkaji keberhasilan suatu aktivitas tertentu, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan lagi hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Setelah melaksanakan langsung di lapangan rencana kerja yang tadinya tertulis di atas kertas, perlu untuk mengevaluasinya dan melaporkan perkembangan-perkembangan yang terjadi (Nasution, 1990).
Evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draft atau usulan program yang sudah dirumuskan, sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini, bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan
Universitas Sumatera Utara
program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman atau patokan-patokan yang diberikan (Mardikanto, 1993).
Kegiatan evaluasi dalam pengembangan program PUAP merupakan proses untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu dalam sistem perencanaan, penyusunan program dan sistem pengambilan keputusan yang bersifat antisipatif, sehingga di masa depan dapat dikembangkan program PUAP yang progresif dan dinamis (Pasaribu dkk, 2011).
Dalam melaksanakan envaluasi program terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan yakni diantaranya: a. Evaluasi Berdasarkan Tujuan (Goals-Based Evaluation) Program sering dibuat untuk memenuhi satu atau lebih tujuan spesifik. Tujuan ini sering dijelaskan dalam rencana program. Evaluasi berdasarkan tujuan adalah menilai sejauh mana program tersebut memenuhi tujuan dan keobjektifitasan yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Evaluasi Beradasarkan Proses (Process-Based Evaluations) Evaluasi berdasarkan proses dirancang untuk sepenuhnya memahami bagaimana sebuah program bekerja, bagaimana cara menghasilkan hasil. Evaluasi ini berguna jikaprogram yang lama berdiri dan telah berubah selama bertahun-tahun, karyawan ataupelanggan melaporkan sejumlah besar
Universitas Sumatera Utara
keluhan tentang program, tampaknya ada inefisiensibesar dalam memberikan layanan program dan mereka juga berguna untuk menggambarkan secara akurat ke luar pihak bagaimana sebuah program benar-benarberoperasi (misalnya, untuk replikasi di tempat lain). c. Evaluasi Berdasarkan Hasil (Outcomes-Based Evaluation) Evaluasi program dengan fokus hasil yang semakin penting bagi organisasi
nirlaba.Evaluasi
berdasarkan
hasil
memudahkan
kita
menanyakan apakah organisasi benar- benarmelakukan kegiatan program yang tepat untuk membawa hasil yang tepat (McNamara, 1997-2010).
Dalam ilmu evaluasi program, ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program, salah satunya adalah model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang tujuannya untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan suatu program. Model evaluasi CIPP terdiri daari empat jenis evaluasi yakni: a. Context Evaluation (Evaluasi Konteks), digunakan untuk menganalisis problem yang dihadapi dan kebutuhan dalam program tertentu agar ketimpangan yang terjadi dapat dihilangkan. b. Input Evaluation (Evaluasi Masukan), digunakan untuk menilai strategi dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai obyektif program guna membantu mengambil keputusan dalam memilih strategi dan sumber terbaik dalam keterbatasan.
Universitas Sumatera Utara
c. Process Evaluation (Evaluasi Proses), dugunakan untuk memonitor dan mengontrol proses pelaksanaan program, melakukan koreksi dan penyesuaian jika terjadi penyimpangan. d. Product Evaluation (Evaluasi Produk), duganakan untuk mengukur kuantitas dan kualitas hasil pelaksanaan program yang hasilnya dibandingkan dengan obyektif dari program. Hasil dari evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan apakah program diteruskan, dihentikan atau diubah. Evaluasi produk juga digunakan untuk merencanakan program berikutnya (Anonimus, 2007).
Pola dasar PUAP Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktifpetani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utamadari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) keberadaan Gapoktan; 2)keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) sebagaipendamping; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan,dll; dan 4) penyaluranBLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tanggatani. 1. Strategi Dasar PUAP Strategi dasar PUAP adalah: a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP b. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal c. Penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan, dan d. Pendampingan bagi GAPOKTAN
Universitas Sumatera Utara
2. Strategi operasional Strategi operasional PUAP adalah: a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui: I. Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP II. Rekrutmen dan pelatihan bagi penyuluh dan PMT III. Pelatihan bagi pengurus GAPOKTAN IV. Pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT. b. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksankan melalui: I. II.
Identifikasi potensi desa Penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya, dan hilir) unggulan, dan
III.
Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
c. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui: I.
Penyaluran BLM_PUAP kepada pelaku agribinis melalui GAPOKTAN
II.
Fasilitas pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
d. Pendampingan GAPOKTAN dilaksanakan melalui: I.
Penempatan dan penugasan penyuluh pendamping di setiap GAPOKTAN
Universitas Sumatera Utara
II.
Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota.
3. Ruang lingkup kegiatan Ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi: a. Identifikasi dan penetapan desa PUAP b. Identifikasi dan penetapan GAPOKTAN penerima BLM-PUAP c. Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, dan pengurus GAPOKTAN d. Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT e. Sosialisasi kegiatan PUAP f. Pendampingan g. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat h. Pembinaan dan pengendalian i.
Evaluasi dan pelaporan.
KRITERIA SELEKSI DESA DAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP I.
Kriteria Seleksi Desa PUAP 1.
Tahapan penetapan Kuota Desa Penentuan kuota desa dilaksanakan di Pusat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Identifikasi PUAP. Penetapan kuota desa dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) data lokasi PNPM-Mandiri; (2) data Potensi Desa (Podes); (3) data desa miskin dari BPS; (4) data desa tertinggal dari Kementerian PDT; (5) Data desa lokasi program lanjutan DEPTAN antara lain : P4K, Prima Tani,
P4MI,
Pidra,
LKM-A
serta
desa
rawan
pangan.
Kuota desa yang menjadi sasaran penerima bantuan modal usaha PUAP juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan kuota desa pada setiap Kabupaten/Kota, Tim PUAP Pusat menyusun daftar calon desa PUAP.
Universitas Sumatera Utara
2.
Tahapan Seleksi Desa PUAP: a.
Daftar calon desa PUAP dikirim oleh Tim PUAP Pusat ke Gubernur dan Bupati/Walikota.
b.
Berdasarkan
daftar
tersebut
diatas,
Pemerintah
Kabupaten/Kota mengusulkan calon desa PUAP kepada Departemen Pertanian melalui Gubernur. c.
Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi atas usulan desa PUAP yang diajukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan aspirasi masyarakat.
d.
Hasil verifikasi desa PUAP oleh Tim PUAP Pusat, selanjutnya ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN sebagai desa PUAP.
II.
Penetapan GAPOKTAN/POKTAN a. Tim
Teknis
Kabupaten/Kota
mengidentifikasi
GAPOKTAN
penerima BLM dari lokasi desa PUAP yang telah ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN b. GAPOKTAN mengisi Formulir 1 sebagai data dasar untuk diajukan oleh Bupati/Walikota sebagai calon penerima BLM PUAP. c. Bupati/Walikota mengusulkan GAPOKTAN penerima BLM PUAP kepada Tim Pusat melalui Gubernur. d. Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi terhadap GAPOKTAN yang diusulkan oleh Bupati/Walikota. e. Hasil
verifikasi
Tim
PUAP
Pusat
terhadap
GAPOKTAN,
selanjutnya ditetapkan oleh MENTERI PERTANIAN. Kriteria GAPOKTAN Penerima BLM – PUAP
Universitas Sumatera Utara
GAPOKTAN penerima bantuan modal usaha PUAP harus berada pada desa PUAP dengan kriteria sebagai berikut: a. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis. b. Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif. c. Dimiliki dan dikelola oleh petani. d. Dikukuhkan oleh Bupati/Walikota. e. Apabila di desa tersebut tidak terdapat GAPOKTAN dan baru ada POKTAN, maka POKTAN dapat ditunjuk menjadi penerima BLM PUAP dan untuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi GAPOKTAN. TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM-PUAP I.
Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) a.
RUB disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping.
b.
Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu : 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.
c.
Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir 2) , dikirim bersama dokumen administrasi lainnya antara lain: (1) Berita Acara Pengukuhan GAPOKTAN, (2) Nomor Rekening GAPOKTAN, (3) Perjanjian Kerjasama, dan (4) Surat Perintah Kerja, ke Tim Pembina Propinsi untuk diajukan kepada Departemen Pertanian C.q Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
Universitas Sumatera Utara
d.
RUB dan dokumen administrasi lainnya yang diterima Departemen Pertanian selanjutnya diteliti dan diverifikasi oleh Tim PUAP Pusat c.q. Pokja Penyaluran Dana.
II.
Prosedur Penyaluran BLM-PUAP a.
Satker Pusat Pembiayaan Pertanian menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bermeterai Rp. 6000,- kepada GAPOKTAN.
b.
Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening GAPOKTAN.
c.
Satker Pusat Pembiayaan Pertanian mengajukan surat Perintah Membayar (SPM-LS) dengan lampiran : i.
Keputusan MENTERI PERTANIAN tentang penetapan GAPOKTAN.
ii.
Berita
Acara
Pengukuhan
GAPOKTAN
oleh
Bupati
/Walikota. iii.
Rekapitulasi RUB dengan mencantumkan : 1.
Nama dan alamat lengkap GAPOKTAN yang menjadi sasaran PUAP.
2.
Nomor rekening GAPOKTAN.
3.
Nama dan alamat kantor cabang
bank tempat
GAPOKTAN membuka rekening. 4.
Rincian penggunaan dana BLM PUAP menurut usaha produktif.
iv.
Kuitansi harus ditandatangani Ketua GAPOKTAN dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).
Universitas Sumatera Utara
d.
Penyaluran dana BLM dari KPPN ke rekening Gapoktan melalui penerbitan SP2D akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan.
ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP 1. Tingkat Pusat Untuk
meningkatkan koordinasi antar
instansi
Menteri Pertanian
membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Pertanian dibantu oleh seluruh Eselon I lingkup Departemen Pertanian. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khususnya dalam koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri maupun dengan instansi daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota). Tim Pelaksana PUAP tingkat Pusat diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan SDM dan dibantu oleh Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian sebagai Sekretaris. Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari Kepala Biro Perencanaan, seluruh Sekretaris Eselon I dan beberapa Pejabat Eselon II terkait. Tugas utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Tingkat Provinsi Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Provinsi, Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP tingkat Provinsi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Provinsi adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Provinsi. Tim Pelaksana diketuai oleh salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian dengan Sekretaris adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sedangkan
anggota
berasal
dari
instansi
terkait
lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Tugas utama dari tim pembina tingkat Provinsi adalah merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang dirumuskan oleh Tim Pusat, mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Provinsi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota. 3. Tingkat Kabupaten/Kota Untuk
meningkatkan
koordinasi
antar
instansi,
Bupati/Walikota
membentuk Tim Teknis PUAP tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Kabupaten/Kota adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana diketuai oleh salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Sekretaris adalah Kepala Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian, sedangkan anggota Tim Pelaksana adalah Penyelia Mitra Tani (PMT) dan instansi terkait lainnya. Tugas utama dari tim Teknis Kabupaten/Kota adalah merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum
Pusat
dan
kebijakan
teknis
Provinsi,
mengkoordinasikan
pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten/Kota, menyetujui
RUB
yang
diusulkan
GAPOKTAN
dan
melakukan
pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat Kecamatan dan Desa. 4. Tingkat Kecamatan Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan, maka Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis tingkat Kecamatan. Tim Teknis Kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sekretaris, Kantor Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa lokasi PUAP sebagai anggota. Tugas utama dari Tim Teknis Kecamatan adalah melaksanakan kebijakan teknis
yang
dirumuskan oleh Bupati/Walikota dan pengendalian
pelaksanaan PUAP di tingkat Desa lingkup kecamatan.
Universitas Sumatera Utara
5. Tingkat Desa Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN ditetapkan/dikukuhkan oleh Bupati/Walikota. Penyuluh Pendamping setelah mengikuti pelatihan mengisi Formulir 3 sebagai data dasar penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Tugas utama Penyuluh Pendamping adalah: 1. Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian; 2. Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha; 3. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani /kelompok tani, serta
mendampingi
Gapokan
selama
proses
penumbuhan
kelembagaan; 4. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa. 5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar. 6. Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLMPUAP; dan 7. Membantu GAPOKTAN dalam membuat laporan perkembangan PUAP. Penyelia Mitra Tani (PMT) mengisi Formulir 4 sebagai data dasar dalam penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Departemen Pertanian. Tugas utama PMT adalah : 1. Melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
Universitas Sumatera Utara
2. Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN; 3. Melakukan
verifikasi
awal
terhadap
RUB
dan
dokumen
administrasi lainnya; dan 4. Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP. 4. Pembinaan Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pelatihan. Disamping itu, Tim Pusat berkoordinasi dengan Tim PNPM-Mandiri melakukan sosialisasi program dan supervisi pelaksanaan PUAP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Pembina Provinsi kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan kepada: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM PUAP ditingkat Kabupaten/Kota 2). Koordinasi dan Pengendalian; dan 3) mengembangkan sistem pelaporan PUAP. Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada Tim Teknis Kecamatan dilakukan dalam bentuk pelatihan/apresiasi peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP (Departemen Pertanian, 2008).
5. Pengendalian Untuk
mengendalikan
pelaksanaan
PUAP,
Departemen
Pertanian
mengembangkan operation room sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian
Universitas Sumatera Utara
(Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola operation room bertanggungjawab mengembangkan dan mengelola data base PUAP yang mencakup : data base GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agribisnis GAPOKTAN. Disamping itu, Pusdatin bertugas mempersiapkan
bahan
laporan perkembangan pelaksanaan PUAP
(Departemen Pertanian, 2015) 2.4 Penelitian Terdahulu NO
Judul Penelitian Nama Peneliti
Identifikasi Masalah
Metode Analisis
Kesimpulan
1
Dedi Rasmin to (2015)
Pengaruh kinerja pengurus GAPOKTAN terhadap keberhasilan program PUAP di Kecamatan Bne Bone
Bagaimana pengaruh kinerja pengurus GAPOKTAN terhadap keberhasilan program PUAP di Kecamatan Bone?
Analisis Deskriptif
Terdapat pengaruh signifikan antara faktor personal,kepemimpin an terhadap keberhasilan PUAP di Kecamatan Bone?
2
Tommy Goom Tua Siagian (2010)
Efektivitas program PUAP terhadap kinerja GAPOKTAN
Bagaimana Analisis efektivitas Regresi Linier penyaluran BLM-PUAP untuk sektor on farm pada GAPOKTAN di desa Porwasan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor
Penyaluran BLMPUAP pada sektor on farm digolongkan kategori cukup efektif
3
Triame Widya Anggri
Analisis dampak pelaksanaan PUAP. (Studi kasus :
Bagaimana pelaksanaan program PUAP
Pelaksanaan program PUAP di GAPOKTAN Rukun
Analisis deskriptif
Universitas Sumatera Utara
ani (2012)
Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor)
di GAPOKTAN Rukun Tani
Tani telah berjalan baik
4
Sasnita Siregar (2013)
Peranan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani
Bagaimana pelaksanaan dan peran PUAP di Desa Kuta
Analisis deskriptif
Pelaksanaan program PUAP di desa Kuta Jeump masih dalam bentuk GAPOKTAN dan belum berkembang jadi LKM
5
Ilhamsy ah Noar Hadi (2014)
Dampak program PUAP terhadap pendapatan petani. (Kasus Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Jawa Tengah)
Bagaimana pelaksanaan program PUAP di daerah penelitian
Analisis deskriptif
Pelaksanaan program PUAP telah berjalan dengan baik di Kecamatan Pati
2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian
ini
akan
menganalisis
Evaluasi
Lama
Pengembalian
Dana
Pengembangan Usaha Pertanian Pedesaan (PUAP) yang dimulai sejak tahun 2008. Program PUAP
ini mendapat pengawasan dalam pelaksanannya
dilapangan. Pengawasan dilapangan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas di daerah penelitian. Dana BLM-PUAP ini diberikan kepada GAPOKTAN yang selanjutnya GAPOKTAN berperan penting membagikan dana kepada kelompok tanilah yang membagikan dana kepada petani
untuk
dipergunakan pada usahatani mereka. Keberhasilan atau tidaknya program PUAP ini dapat diketahui apabila program ini telah mencapai sasaran awal dari program ini apabila telah melewati tahap evaluasi.
Universitas Sumatera Utara
Setelah kelompok-kelompok tani memperoleh dana program PUAP dari Gapoktan masing-masing, maka dana tersebut disalurkan kepada setiap petani anggota kelompok tani. Dana yang disalurkan atau dipinjamkan kepada petani akan dikembalikan petani dengan jangka waktu tertentu. Petani penerima dana PUAP akan dibandingkan dengan petani yang menerima pinjaman koperasi terhadp lama pengembalian dana pinjaman.
Dalam pengembalian dana BLM-PUAP ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi masing-masing petani penerima dana PUAP tersebut. Dan karakteristik sosial ekonomi yang dimaksud adalah umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan, dan luas lahan serta ketaatan pengembalian dana.
Universitas Sumatera Utara
Secara sistematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:
PUAP
GAPOKTAN
PENYULUH
Pelaksanaan Program PUAP
PETANI Pengembalian Dana Pinjaman
EVALUASI
Petani Penerima Dana PUAP
Petani Menerima Pinjaman Koperasi
Karakteristik sosial ekonomi penerima dana program PUAP
Lama Waktu Pengembalian Dana PUAP
Universitas Sumatera Utara
Keterangan : : menyatakan hubungan : menyatakan pengaruh Gambar 1: Skema Kerangka Pemikiran Evaluasi Pengembalian Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Simpang Empat 2.6 Hipotesis Penelitian 1. Ada pelaksanaan program Perkembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di daerah penelitian. 2. Ada perbedaan lama waktu pengembalian dana program PUAP antara petani meminjam dana PUAP dan petani yang tidak menerima dana PUAP di daerah penelitian 3. Ada pengaruh karakteristik sosial ekonomi petani peminjam dana PUAP terhadap lama waktu pengembalian dana program PUAP di daerah penelitian
Universitas Sumatera Utara
