BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut: 1. Umi Syafa’atin mahasiswa Universitas Islam Indonesia Sudan Malang Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah pada tahun 2003 dengan judul penelitian Keterangan Anak di Persidangan dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Perkara No. 537/ Pdt. G/ 2001/PA. Malang). Penelitian Umi Syafa’atin ini lebih fokus terhadap keterangan anak di persidangan dalam perkara hadhanah, dalam hal ini anak tersebut langsung diwawancarai di luar persidangan dibantu oleh psikolog anak yang dapat memahami kondisi anak. Wawancara tesebut bertujuan untuk memproleh bukti baru terhadap prilaku kedua orang tua tersebut, sehingga dari hasil keterangan anak tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah. Dalam hal ini landasan yang digunakan oleh hakim adalah kepentingan anak bukan kepentingan orang tua, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Perkawinan No. 1974, Undang-undang No. 4 Tahun
10
11
1979 tentang kesejahteraan anak serta kondisi dari orang tua yang akan mengasuh anak baik materi maupun non materi. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang hadhanah, perbedaanya yaitu penulis lebih fokus pada pengabulanya majelis hakim pada putusan verstek. 2. Sofyan Afandi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah pada tahun 2009 dengan judul penelitian Hak Asuh Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). Pada penelitian ini, Sofyan Afandi lebih fokus terhadap hak asuh anak yang terlahir dari pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan, kecuali pembatalan perkawinan itu terjadi akibat hal-hal tertentu yang mengakibatkan hasil dari pembatalan perkawinan itu (anak) tidak diakui secara hukum. Penelitian ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang hadhanah atau hak asuh anak, perbedaanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pengabulanya majelis hakim pada putusan verstek. 3. Nur Hikmah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah pada tahun 2014 dengan judul Pandangan Hukum tentang Putusan damai atas upaya
12
Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455 /Pdt . G /2013 /PA. Jbg) Penelitian Nur Hikmah dalam penelitian ini menjelaskan status perkawinan antara pelawan dan terlawan verzet itu tetap menjadi sepasang suami isteri, meskipun sebelumnya telah dijatuhkan putusan verstek. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perceraian ini adalah bahwa pelawan dan terlawan telah rukun membina rumah tangganya kembali dan masih tetap dalam ikatan perkawinan, sehingga dalam putusan yang pertama harus dibatalkan. Penelitian Nur Hikmah mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas putusan verstek, perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah ini lebih kepada upaya damai atas putusan verzet, sedangkan penulis lebih kepada pengabulan majelis hakim atas hadhanah. 4. Barokah Indah Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah pada tahun 2009 dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus No. 619 /Pdt.G /2006 /PA. Bekasi) Pada penelitian ini peneliti mengungkapkan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas
13
pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi (No. 619 /Pdt.G /2006 /PA. Bekasi) sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Islam. Dari penelitian tersebut, mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas
tentang
pertimbangan
hakim
dalam
putusan
verstek,
perbedaanya pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih fokus pada pengabulanya majlis hakim atas hadhanah. Agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang berkaitan dengan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 1 Penelitian Terdahulu No
Nama
Judul
Hasil Penelitian
1.
Umi Syafaatin
Keterangan Anak di Persidangan dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Perkara No. 537/ Pdt. G/ 2001/PA. Malang).
Dalam hal ini landasan yang digunakan oleh hakim adalah kepentingan anak bukan kepentingan orang tua, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Perkawinan No. 1974.
2.
Sofyan Afandi
Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek ).
Memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan, kecuali pembatalan perkawinan itu terjadi akibat hal-hal tertentu yang mengakibatkan hasil dari pembatalan perkawinan itu (anak)
14
tidak di akui secara hukum. 3.
Nur Hikmah
4.
Barokah Sari
Pandangan Hukum tentang Putusan damai atas upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455/Pdt . G /201 3 /PA. Jbg.
Indah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus No. 619 /Pdt.G /2006 /PA. Bekasi)
Status perkawinan antara pelawan dan terlawan verzet itu tetap menjadi sepasang suami isteri, meskipun sebelumnya telah dijatuhkan putusan verstek. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perceraian ini adalah bahwa pelawan dan terlawan telah rukun membina rumah tangganya kembali dan masih tetap dalam ikatan perkawinan, sehingga dalam putusan yang pertama harus dibatalkan. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi (No. 619 /Pdt.G /2006 /PA. Bekasi) sudah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku menurut hukum Islam.
15
B. Kerangka Teori 1. Legal Reasoning Hakim Legal reasoning merupakan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara.18 Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggungan jawab kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.19 a. Penemuan Hukum Sudikno Mertokusumo mengatakan penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Sementara orang lebih suka menggunakan pembentukan hukum dari pada penemuan hukum, oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.20 Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan
18
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 223. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 223. 20 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 210. 19
16
adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau
sengketa
setepat-tepatnya
hakim
harus
terlebih
dahulu
mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan keputusannya sedang
mempertimbangkan
baru
kemudian
dikonstratir.
Jadi
bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru dikontruksi atau direka pertimbangan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.21 Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstratir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya dan mengkualifisir peristiwa yang dianggap terbukti. Hakim dianggap tahu oleh hukumnya. Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya
21
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 201.
17
wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (psl 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg).22 1) Prosedur Penemuan Hukum Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadi dasar gugatannya. Peristiwa konkrit itulah yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili. Tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkrit juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai jawaban terhadap tergugat penggugat sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Kemungkinan kedua ialah, bahwa peristiwa konkrit yang diajukan oleh tergugat sama sekali tidak sama dengan peristiwa konkrit tergugat. Sedangkan kemungkinan ketiga, ialah bahwa peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa dari penggugat, tetapi ada juga yang sama.23 Dibukalah kesempatan jawab menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya ialah agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Dari jawab-menjawab hakim akan dapat menyimpulkan peristiwa konkrit apakah yang sekiranya
22 23
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 201. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 202.
18
disengketakan oleh para pihak. Hakim harus pasti akan terjadinya peristiwa konkrit yang disengketakan. Hakim harus mengkonstratir peristiwa konkrit yang disengketakan. Mengkonstratir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit. Untuk dapat mengkonstratir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstratir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benarbenar terjadi. Baru setelah peristiwa konkrit itu dibuktikan maka dapatlah dikonstratir adanya atau terjadi.24 Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan atau dikonstratir, maka harus dicarikan hukumnya. Disinilah dimulai dengan penemuan hukum (rechtsvinding). Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya. Kegiatan ini tidak semudah yang dibayangkan. Untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan pada undangundangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan 24
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 202.
19
dengan peristiwanya yang konkrit. Peristiwanya yang konkrit harus diarahkan kepada undang-undangnya agar undang-undang itu dapat diterapkan pada peristiwanya yang konkrit, sedangkan undangundangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit agar isi undang-undang itu dapat meliputi peristiwanya yang konkrit.25 2) Sumber-sumber menemukan hukum bagi hakim a) Perundang-undangan Perundang-undangan
menghasilkan
peraturan
yang
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. (2) Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. (3) Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.26 b) Hukum yang tidak tertulis Hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 UU no.4 tahum 2004). Hakim 25 26
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 203. Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII, 2006), h. 44.
20
harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat minta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.27 c) Yurisprudensi Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan ini hanyalah mengikat para pihak (psl 1917 BW). e) Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk menemukan hukum. Kalau perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat sarjana hukum. Oleh karena ilmu pengetahuan itu obyektif sifatnya, lagi pula mempunyai wibawa karena diikuti atau didukung oleh pengikut-pengikutnya, sedangkan putusan hakim itu harus obyektif dan berwibawa pula, maka ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mendukung atau mempertanggung jawabkan putusan hakim.28
27 28
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 205. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 207.
21
f) Doktrin Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan dan praktik hukum, yang biasanya dijadikan sebagai acuan bagi hakim maupun pelaku hukum lainnya dalam mengambil suatu keputusan. Batasan atau pengertian sesuatu yang terlalu umum, tidak lengkap atau tidak jelas
dalam
perundang-undangan,
maka
doktrin
akan
melengkapi dan menjelaskan. g) Perilaku manusia Hukum tidak hanya berwujud kaidah atau norma saja, tetapi dapat berupa perilaku. Dari perilaku manusia jika digali terdapat atau akan lahir hukumnya. Perilaku manusia ada yang bersifat aktif yaitu perbuatan konkret dan ada pula yang bersifat pasif seperti sikap atau iktikad.29 3) Metode Penemuan Hukum Hakim dalam menggali perkara yang diajukan kepadanya, harus mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwa serta alat-alat bukti yang terdapat dalam perkara tersebut.30 Oleh karena itu, untuk menemukan hukum, dalam suatu peristiwa diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum. Dalam upaya penemuan hukum, terdapat beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal yaitu interpretasi (penafsiran), argumentasi (penalaran, 29 30
Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 48- 49. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 278.
22
redenering,
reasoning)
dan
eksposisi
(konstruksi
hukum).
Sedangkan menurut Achmad Ali metode penemuan hukum dibagi menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan konstruksi. Dalam hal ini metode argumentasi disamakan dengan metode konstruksi.31 a) Metode Interpretasi (Penafsiran) Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar sesuai dengan kenyataan sosial , hakim menggunakan beberapa metode penafsiran, yaitu: (1) Menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa yaitu interpretasi gramatikal; (2) Menafsirkan undang-undang menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum yaitu interpretasi historis; (3) Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem
perundang-undangan.
Jadi,
perundang-undangan
keseluruhanya di dalam suatu Negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh. Yang disebut interpretasi sistematis;32 (4) Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada didalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis; 31 32
Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 78-80. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 129-132.
23
(5) Penafsiran Interdisipliner, penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu. Disini digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum; (6) Penafsiran Multidisipliner, penafsiran ini seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya diluar ilmu hukum.33 (7) Interpretasi
Komparatif,
yaitu,
penjelasan
berdasarkan
perbandingan hukum yang bertujuan mencari suatu kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. (8) Interpretasi Futuristis, yaitu, penjelasan ketentuan undangundang berpedoman pada undang-undang yang belum berkekuatan hukum. (9) Interpretasi Restriktif, yaitu, penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dan ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. (10) Interpretasi Ekstensif, yaitu, penjelasan atau penafsiran yang bersifat tidak membatasi, untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang.34 b) Metode Konstruksi Metode konstrusi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa 33
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum (Bandung: Alumni, 2000), h. 912. 34 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, h. 224-225.
24
keadilan serta memberikan, kemanfaatan bagi para pencari keadilan.35 Pada metode konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undangundang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.36 Ada tiga syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum, yaitu: pertama, konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan. Kedua, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh
membantah
dirinya
sendiri.
Ketiga,
kontruksi
itu
mencerminkan faktor keindahan (estetika), yaitu konstruksi bukan merupakan suatu yang dibuat-buat dan konstrusi harus mampu memberi gambaran yang jelas suatu hal sehingga dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru dan lain-lain.37 Proses penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu argumentum per analogiam
(analogi),
rechtvervijning
(penyempitan
atau
pengkonkretan hukum) dan fiksi hukum.38
35
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 74. 36 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, h. 122. 37 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 106. 38 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum, h. 54-55.
25
b. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis,
sehingga keadilan yang dicapai,
diwujudkan dan
dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice).39 Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatanya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada
kebenaran
dan
keadilan.
Sedangkan
aspek
sosiologis
mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapanya sangat memerlukan 39
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum, h. 127.
26
pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.40 c. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut. Penekanan
pada asas keadilan, berarti
hakim
harus
mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusanya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.41
40 41
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum, h. 127. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum, h. 134-135.
27
Kemudian asas kemanfaatan bergerak diantara dua asas keadilan dan kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masayarakat, karena hakikat sesungguhnya dari hukum itu ada untuk mengabdi kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum, sebagaimana dikemukakan dalam konsep hukum progresif. 2. Hadhanah
a. Pengertian Hadhanah Hak asuh anak dalam bahasa arabnya Hadhanah berasal dari kata hidhan yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat ‘hadhanan atthairu baidhahu’ burung itu mengempit telur dibawah sayapnya,42 begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya hadhanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan.43 Sedangkan hadhanah menurut terminologis syariat Islam adalah:
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺘﺮﺑﻴﺘﻪ وﺗﺪﺑﺮ ﺷﺆوﻧﻪ “Hadhanah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusanya”.44 Menurut istilah syara’ berarti mendidik anak bagi yang memiliki hak pemeliharaanya. Atau dalam istilah lainnya yaitu, mendidik dan menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya 42
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 237. Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 443. 44 Muhammad Rawwas, Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 103. 43
28
sendiri dari suatu yang dapat membahayakanya, karena akal pikiranya belum atau tidak sempurna. Misalnya anak-anak dan orang dewasa yang gila.45 Para
Ulama
fikih
mendefinisikan
hadhanah
ialah:
“melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab”.46 Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan
pengasuhan
untuk
mengantarkanya
menuju
kedewasaan.
Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah umur lima tahun).47 Jadi dari beberapa pengertian hadhanah yang telah diterangkan diatas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu merupakan pemeliharaan anak kecil yang masih membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri sampai ia dapat menghadapi kehidupan
45
Abd Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), h. 176. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: PT Alma’arif, 2007), h. 173. 47 Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang:UIN-Press, 2008), h. 308. 46
29
sebagai seorang muslim yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, pemeliharaan anak diwajibkan oleh Islam. Bahkan ketika kedua orang bercerai dan anak tersebut belum mumayyiz kewajiban tersebut tetap berlaku. Karena apabila anak yang belum mumayyiz tersebut tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Bahkan bisa menimbulkan bahaya yang berakibat hilangya nyawa anak tersebut. Maka dari itu anak yang lahir dari perceraian tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Selain diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya, anak tersebut juga harus tetap diberi nafkah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 6:
“maka berilah nafkah kepada mereka (isteri-isteri yang tertalak) sehingga mereka menyusui untuk anak-anak kamu sekalian, maka bayarlah upahnya kepada mereka. Dan dirundingkan urusanya diantara kamu sekalian dengan baik. Dan jika kamu sekalian berselisih maka bolehlah dia (suami) menyusukanya kepada perempuan-perempuan lain.”48
48
QS. At Thalaq (65): 6.
30
Terhadap anak yang terlahir dari perceraian, jika anak tersebut belum mumayyiz hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibunya, selama ibunya belum menikah lagi. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga ibu lebih memiliki kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Agar dapat memperjelas dari pengertian hadhanah perlu dibandingkan dengan pengertian hadhanah menurut
Kompilasi
Hukum Islam. Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam buku I hukum perkawinan, pasal 1 huruf (g). Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memakai istilah hadhanah, akan tetapi memakai istilah pemeliharaan anak yang juga memliki makna atau substansi yang sama. Bunyi pasal tersebut yaitu “pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan
mendidik
anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.49 Definisi hadhanah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, mengandung arti bahwa pemeliharaan anak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang yang berhak atas hadhanah untuk dapat mengasuh, memelihara dan mendidik hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
49
Kompilasi Hukum Islam, h. 323.
31
Pengertian hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian hadhanah dalam Fiqh, yaitu samasama mengasuh anak yang belum mumayyiz sampai dengan dewasa. b. Dasar Hukum Hadhanah Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu mereka wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.50 Adapun dasar hukumnya untuk membiayai anak dan isteri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”.51
50
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 415. 51 QS. Al-Baqarah (2): 233.
32
Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW:
ﻓﺠﺎءت اﻣﺮة ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ان.م. ﻛﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ص: ﻗﺎل.ع.ﻋﻦ اﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ر زوﺟﻲ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﺑﻨﻲ وﻗﺪ ﺳﻘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ اﺑﻲ ﻋﻨﺒﺔ وﻗﺪ ﻧﻔﻌﻨﻲ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﻫﺬا اﺑﻮك وﻫﺬﻩ اﻣﻚ وﺧﺬ ﺑﻴﺪﻣﻪ.م. اﺷﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﺒﻲ ص.م.اﷲ ص ( )رواﻩ اﺻﺤﺎب اﺳﻨﻦ.ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ “dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Pernah aku bersama-sama Nabi SAW. Lalu datang seorang perempuan dan berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur Abu Inabah. Dan sungguh ia telah berjasa kepadaku.” Maka Rasulullah SAW. Bersabda “Berundingkah kamu atas perkara anak itu”. “maka suaminya berkata, “Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini? “Nabi SAW, bersabda (kepada anak itu): “Ini bapakmu dan ini ibumu. Maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki. Lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya”.52 c. Rukun dan Syarat-Syarat Hadhanah Hadhanah terkait dengan tiga hak yaitu: wanita yang mengasuh, anak yang diasuh, dan hak ayah. Jika masing-masing dapat dapat disatukan, maka itulah jalan terbaik. Namun jika tidak saling berseberangan, maka hak anak harus didahulukan.53 Oleh karena hadhanah tersebut berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang biasa disebut hadhin dan anak yang diasuh disebut madhun. Dan keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk wajib dan
52 Al-imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ashon’ani, Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama’I Asallati al-Ahkami, Juz III (Beirut: Darl al-kotob Al-Ilmiyah, 2006), h. 234. 53 Abu Malik, Shahih Fikih Sunnah, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 667.
33
sahnya tugas pengasuhan tersebut. Dalam satu ikatan perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban bersama memelihara anak tersebut baik dari aspek moril maupun materil. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka pemeliharaan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri.54 Para fuqoha memberikan syarat-syarat bagi para pengasuh anak beraneka ragam. Sehingga penulis menjelaskan beberapa bagian syarat hadhanah. Sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini: Syarat-syarat tersebut antara lain:55 1) Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani hadhanah. Karena mereka ini tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain. 2) Dewasa,
sebab
membutuhkan
anak orang
kecil lain
sekalipun yang
mumayyiz,
mengurusi
tetapi
urusanya
ia dan
mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain. 3) Mampu mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit yang menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil,
54
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan (Jakarta, Kencana, 2007), h. 328. 55 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 120.
34
tidak berusia lanjut, yang bahkan dia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun
kerabat
anak
kecil
itu
sendiri,
sehingga
akibat
kemarahanya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. 4) Beragama Islam, Allah tidak membolehkan seorang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Sebagaimana firman Allah surat Annisa ayat 141
“dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”56 Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ditakutkan anak kecil yang diasuh akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya sehingga sukar bagi anak tersebut meninggalkan agamanya. Begitu juga menurut Syafi’iyah dan Imamiyah, mereka berpendapat: seorang kafir tidak
56
QS. An-nisa (4):141.
35
boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan Ulama madzhab lain tidak mensyaratkanya.57 5) Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibanya dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.58 Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Anfal 27:59
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 6) Ibunya Belum Menikah Lagi, jika di ibu menikah lagi dengan lakilaki lain, maka hak hadhanahnya hilang. Sebagamana Hadis Nabi SAW:
ان اﺑﻨﻲ ﻫﺪا ﻛﺎن.م. ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ص: ان اﻣﺮ أة ﻗﺎﻟﺖ.ع.ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ر ﺑﻄﻨﻲ ﻟﻪ وﻋﺎء وﺣﺠﺮي ﻟﻪ ﺣﻮاء و إن أﺑﺎﻩ ﻃﻠﻘﻨﻲ و أراد أن ﻳﻨﺰﻋﻪ ﻣﻨِﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ
57 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 179. 58 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, h. 176. 59 QS. Al-Anfal (8): 27.
36
أﻧﺖ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺤﻲ )رواﻩ اﺣﻤﺪ واﺑﻮ داوود واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.م.رﺳﻮل اﷲ ص (واﻟﺤﺎﻛﻢ وﺻﺤﺤﻪ “Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan berkata. “ya rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumnya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, “ Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.60 Hadis diatas menjelaskan bahwa, seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anaknya jika ia diceraikan oleh ayahnya. Namun apabila ia menikah lagi, maka gugurlah hak untuk mengasuhnya. Karena dikhawatirkan ayah yang baru tersebut tidak dapat mengasihi dan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan baik. Namun bila ia menikah dengan kerabat anak tersebut, misalnya dari paman dari ayahnya maka hak hadhanah tersebut tidak hilang. Sebab paman tersebut masih punya hak hadhanah. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi:
ﻓﺠﺎءت اﻣﺮة ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ان.م. ﻛﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ص: ﻗﺎل.ع.ﻋﻦ اﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ر زوﺟﻲ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﺑﻨﻲ وﻗﺪ ﺳﻘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ اﺑﻲ ﻋﻨﺒﺔ وﻗﺪ ﻧﻔﻌﻨﻲ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﻫﺬا اﺑﻮك وﻫﺬﻩ اﻣﻚ وﺧﺬ ﺑﻴﺪﻣﻪ.م. اﺷﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﺒﻲ ص.م.اﷲ ص ( )رواﻩ اﺻﺤﺎب اﺳﻨﻦ.ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ “dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Pernah aku bersama-sama Nabi SAW. Lalu datang seorang perempuan dan berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya ia telah memberi minum dari sumur Abu Inabah. 60
Al-imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ashon’ani, Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama’I Asallati al-Ahkami, Juz III (Beirut: Darl al-kotob Al-Ilmiyah, 2006), h. 234.
37
Dan sungguh ia telah berjasa kepadaku.” Maka Rasulullah SAW. Bersabda “Berundingkah kamu atas perkara anak itu”. “maka suaminya berkata, “Siapakah yang berani menghalangi aku dengan anakku ini? “Nabi SAW, bersabda (kepada anak itu): “Ini bapakmu dan ini ibumu. Maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki. Lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya”.61 Dalam hal ini Ulama madzhab sepakat bahwa ibu yang menikah lagi tidak akan mendapat haknya sebagai hadhin gugur. Imamiyah berpendapat: Hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinanya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak. Hanafi, Syafi’I, Hambali dan Imamiyyah berpendapat: apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinanya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat: hak tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.62 7) Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusanurusan tuanya, sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengasuh anak kecil.63 8) Menetap, Ibu anak yang telah diceraikan tidak boleh berpergian dengan anaknya ke tempat yang jauh, kecuali dengan izin si anak. Demikian pula si ayah tidak boleh merebut anak dari ibunya dan berpergian 61 Al-imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ashon’ani, Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama’I Asallati al-Ahkami, h. 234. 62 Muhammad Rawwas, Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra , h. 103. 63 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, h. 181.
38
dengannya ketika si anak masih dalam asuhan ibunya. Hal ini disebabkan karena ayah memiliki kekuasaan wilayah atas anaknya yang si anak tidak boleh dijauhkan darinya. Sehingga tidak mungkin menjaga kedua hak tersebut kecuali dengan cara yang telah disebutkan diatas.64 Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (madhun) itu adalah. Pertama, ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. Kedua, ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.65 Syarat-syarat hadhanah didalam KHI tidak dijelaskan secara eksplisit. Hanya saja dalam pasal 156 (c) dijelaskan bahwa “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.66 Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang yang berhak dalam pengasuhan anak harus dapat menjamin keselamatan dan rohani 64
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Imam Ja’far Shadiq ‘ardh wa istidhal, terj. Abu Zainab dan Fiqh Imam Ja’far Shadiq, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 449. 65 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan, h. 329. 66 Kompilasi Hukum Islam, h. 370.
39
terhadap anak untuk dapat tumbuh dan kembang sebagaimana mestinya. Sehingga apabila orang tua asuh tidak dapat menjamin kemaslahatan terhadap anak tersebut maka hak hadhanah tersebut dapat diambil alih oleh keluarga lain yang memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak. d. Hadhanah dalam KHI Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam buku I hukum perkawinan, pasal 1 huruf (g). Kompilasi Hukum Islam tidak memakai istilah hadhanah, akan tetapi memakai istilah pemeliharaan anak yang juga memiliki makna dan subtansi yang sama. Bunyi pasal tersebut yaitu “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Dari pengertian diatas terkandung bahwa hadhanah adalah mengasuh anak yang belum mumayyiz, hal ini dikarenakan anak tersebut akan menjadi rusak apabila tidak ada yang mengasuhnya. Dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 105 dan 156 yang berbunyi:67 Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
67
Kompilasi Hukum Islam, h. 354.
40
Dalam pasal ini dijelaskan, dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, namun ketika anak tersebut sudah mumayyiz dan mengerti dengan dirinya sendiri, ia boleh memilih siapakah yang akan mengasuhnya. Apakah ibunya atau ayahnya. Keterangan lain menyatakan pula: Sedangkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya, meskipun hak hadhanah nya tanggung jawab ayah. Pasal lain yang menerangkan tentang pemeliharaan anak adalah pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:68 a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya dugantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu 2. Ayah 3. Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 5. Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
68
Kompilasi Hukum Islam, h. 370.
41
3. Akibat Hukum a. Pengertian Akibat Hukum Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.69 Tindakan yang dilakukan subjek hukum merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.70 Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dengan kata lain, akibat hukum dapat dikenakan baik pada: 1) Tindakan hukum atau perbuatan hukum 2) Delik, baik delik dalam bidang hukum privat (perbuatan melawan hukum). b. Ruang Lingkup Akibat Hukum Perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum dapat berwujud:71 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu, misalnya mencapai usia 21 tahun melahirkan
69
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, h. 192. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 295. 71 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.71. 70
42
keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.72 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, misalnya sejak debitur dengan kreditur memperjanjikan akad kredit (secara tertulis), maka sejak itu melahirkan suatu hubungan hukum yaitu hubungan hukum utangpiutang antara keduanya. 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan, misalnya dalam bidang hukum perdata dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibanya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibanya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu tersebut.73 4) Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakantindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya dalam keadaan kebakaran dimana seorang sudah terkepung api,
72 73
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, h. 193. Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 37-38.
43
orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.74
4. Putusan Verstek a. Pengertian Putusan Verstek Putusan verstek adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.75 Berdasarkan pasal 126 HIR, didalam hal terjadinya tersebut diatas, Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan sesuatu putusan, dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa terjadi jikalau misalnya hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.76 Dalam Pasal 125 (1) HIR, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:77 1) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah.
74
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, h. 193. Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.216. 76 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26-27. 77 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 382. 75
44
2) Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum. Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan, HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan. Putusan verstek tidak selalu dikabulkanya gugatan penggugat.78 b. Syarat-Syarat Verstek Menurut Erfaniah Zuhriah79 putusan verstek yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg dan 207208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, berikut: 1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; 2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah; 3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan; 4. Penggugat hadir dipersidangan; 5. Penggugat mohon keputusan.
78 79
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 103. Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia, h. 275.
45
c. Akibat Putusan Verstek Kehadiran para pihak pada suatu persidangan merupakan hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Dan hukum telah menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentinganya. Hakim dalam acara peradilan dapat menerapkan acara verstek jika syarat-syaratnya terpenuhi maka hakim secara langsung dapat memutus verstek. Tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau ex officio.80 Apabila hakim hendak memutus dengan verstek maka bentuk putusan yang dapat dijatuhkan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat, pada prinsipnya hakim yang memutus secara verstek harus menjatuhkan putusan harus mengabulkan gugatan penggugat. Namun tanggung jawab dari seorang hakim dalam penerapan acara verstek adalah berat. Yaitu tanpa melalui pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat pada sengketa. Maka dalam mengabulkan gugatan ada beberapa pendapat yaitu: 81 1) Mengabulkan seluruh gugatan, maksudnya mengabulkan seluruh gugatan persis seperti apa yang dirinci dalam petitum gugatan. 2) Mengabulkan sebagian gugatan, maksudnya adalah ketika seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara dan salah satu pihak tidak hadir maka bukti yang diperoleh tidak sempurna maka apabila 80 81
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 397. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 397-398.
46
cukup alasan yang dapat dikabulkan hanya untuk sebagian, hakim boleh memutus dengan mengabulkan sebagian saja. Setelah putusan tersebut dijatuhkan maka yang terjadi adalah eksekusi dari putusan tersebut, berdasarkan pasal 128 HIR yang mengatur kapan kekuatan eksekutorial melekat pada putusan verstek. Dalam Pasal 128 terdapat beberapa batasan dalam melakukan eksekusi dari putusan verstek yaitu: 1) Selama jangka waktu mengajukan upaya verzet belum dilampaui, dilarang menjalankan eksekusi verstek. 2) Jangka waktu larangan adalah 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat.82 Namun dalam keadaan yang sangat perlu maka putusan verstek dapat dijalankan meskipun tenggang waktu mengajukan perlawanan belum lewat, pengecualian ini diatur dalam Pasal 128 HIR ayat (2). Ketika tergugat melakukan perlawanan terhadap putusan verstek (verzet) maka: 1) Mengakibatkan putusan ini mentah kembali, dan perkara diperiksa kembali dari keadaan semula sesuai dengan gugatan penggugat. 2) Dengan demikian perlawanan langsung meniadakan eksistensi putusan verstek, sampai dijatuhkan putusan verzet. 3) Apabila putusan verzet menolak perlawanan maka eksistensi putusan verstek baru timbul kembali dengan sifat yang permanen.83 Putusan verstek memang sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir melakukan pembelaan ketika putusan dijatuhkan. Tetapi kerugian itu wajar dibebankan kepada kepada tergugat karena sikap yang tidak mentaati tata tertib beracara.
82 83
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 415. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 416.
