BAB II PROFIL KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA
A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Sejarah Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian berubah lagi menjadi kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu: 1.
Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2.
Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3.
Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah
menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur. Untuk semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pajak, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 267/KMK.01/1989,
diadakanlah
perubahan
secara
menyeluruh
pada
Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, serta dibentuknya kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP PBB).
6 Universitas Sumatera Utara
7
Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 758/KMK.01/1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu: 1.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
2.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak
berubah menjadi empat wilayah kerja, yaitu : 1.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Medan menjadi enam wilayah kerja : 1.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, dengan wilayah kerja :
a.
Kecamatan Medan Timur
b.
Kecamatan Medan Tembung
c.
Kecamatan Medan Perjuangan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, dengan wilayah kerja: a.
Kecamatan Medan Barat
b.
Kecamatan Medan Sunggal
Universitas Sumatera Utara
8
c.
Kecamatan Medan Petisah
d.
Kecamatan Medan Helvetia
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, dengan wilayah kerja: a.
Kecamatan Medan Kota
b.
Kecamatan Medan Denai
c.
Kecamatan Medan Johor
d.
Kecamatan Medan Amplas
e.
Kecamatan Medan Area
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, dengan wilayah kerja: a.
Kecamatan Medan Polonia
b.
Kecamatan Medan Maimun
c.
Kecamatan Medan Baru
d.
Kecamatan Medan Tuntungan
e.
Kecamatan Medan Selayang
5. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, dengan wilayah kerja : a.
Kecamatan Medan Belawan
b.
Kecamatan Medan Marelan
c.
Kecamatan Medan Labuhan
d.
Kecamatan Medan Deli
6. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai, dengan wilayah kerja yaitu: a.
Kotamadya Binjai
b.
Kabupaten Langkat Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah institusi pemerintah yang
mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan karena
Universitas Sumatera Utara
9
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dulunya berada di Gedung Keuangan Negara 1 lantai IV yang beralamat di jalan Diponegoro Nomor: 30 A Medan, tetapi sekarang sudah berpindah ke jalan Sukamulia No. 17-A Lantai III Medan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.01/2008. Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah Menghimpun
penerimaan
pajak
negara
berdasarkan
Undang-Undang
Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Universitas Sumatera Utara
10
B. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Kota Struktur Organisasi adalah adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan diantara bidang kerja dan mewujudkan kedudukan, wewenang,dan tanggungjawab dalam sistem kerjasama. Organisasi merupakan sekelompok manusia dalam usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Adanya Struktur Organisasi akan tercipta kondisi pengawasan yang baik bagi para karyawan untuk dapat bekerja sesuai ketentuan yang ada diantara bagian kerja yaitu adanya suatu ketentuan perintah dan tanggungjawab pengawasan perusahaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Struktur Organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah struktur orgaisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dibawah naungan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera bagian Utara, dimana seluruh pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia dibawah
naungan Departemen
Keuangan Republik Indonesia. Secara umum tugas Kantor Pelayanan Pajak Meliputi: 1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan objek dan subjek, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan; 2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 4. Penyuluhan perpajakan; 5. Pelaksanaan ekstensifikasi;
Universitas Sumatera Utara
11
6. Pelaksaan registrasi Wajib Pajak; 7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 11. Pelaksanaan intensifikasi; 12. Pembetulan ketetapan pajak; 13. Pengurangan pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan; 14. Pelaksanaan Administrasi kantor. Susunan struktur organisasi KPP Pratama Medan Kota yaitu: 1. Kepala Kantor; 2. Sub. Bagian Umum; 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 4. Seksi Pelayanan; 5. Seksi Penagihan; 6. Seksi Pemeriksaan; 7. Seksi Ekstensifikasi perpajakan; 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1; 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; 10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; 11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; 12. Kelompok jabatan Fungsional Pemeriksaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
12
Universitas Sumatera Utara
13
C. Job Description 1. Kepala Kantor Tugas
Kepala
Kantor
Mengingat
KPP
Pratama
merupakan
penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karipka maka Kepala Kantor KPP Pratama Medan Kota mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Sub Bagian Umum Tugas Sub. Bagian Umum
membantu dan menunjang kelancaran
tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; 3. Seksi Ekstensifikasi Seksi
Ekstensifikasi
bertugas
membantu
Kepala
Kantor
mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, serta ekstensifikasi; 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi, perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan pajak, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filling dan penyiapan laporan kinerja;
Universitas Sumatera Utara
14
5.
Seksi Pelayanan Seksi
Pelayanan
bertugas
membantu
Kepala
Kantor
dalam
mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku; 6.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II, III, dan IV) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II, III, dan IV) bertugas
mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota memiliki 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya pada cakupan Wilayah (teritorial tertentu); 7.
Seksi Pemeriksaan Seksi
Pemeriksaan
mengkoordinasikan
bertugas
pelaksanaan
membantu
penyusunan
Kepala
rencana
Kantor
pemeriksaan,
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya; 8.
Seksi Penagihan Seksi
Penagihan
bertugas
membantu
Kepala
Kantor
mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang
Universitas Sumatera Utara
15
pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan; 9.
Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan
Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dangan Seksi Ekstensifikasi. Selain itu, teknologi informatika dimanfaatkan secara optimal. Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota yaitu : 1. Kepala KPP Pratama Medan Kota : Yan Santoso Purba 2. Kepala Sub Bagian Umum Pelaksana Sub Bagian Umum
: Irwan Harefa : 3 (tiga) Anggota
Bendaharawan Sub Bagian Umum : Mayer alponco Manurung Sekretaris Sub Bagian Umum 3. Kepala Seksi Pelayanan Pelaksana Seksi Pelayanan 4. Kepala Seksi Waskon I Account Representative Waskon I
: Elisabeth Sinaga : Edison Debata Raja : 12 (dua belas) anggota : SimonGomeri Sinambela : 5 (lima) anggota
Pelaksana Waskon I 5. Kepala Seksi Waskon II
: Mangatur Simanjutak
Account Representative Waskon II : 6 (enam) anggota Pelaksana Waskon II
Universitas Sumatera Utara
16
6. Kepala Seksi Waskon III
: Alex Kurniawan
Account Representative Waskon III : 5 (lima) anggota Pelaksana Waskon III 7. Kepala Sksi Waskon IV
: Gintar Ginting
Account Representative Waskon IV : 5 (lima) anggota Pelaksana Waskon IV 8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Pelaksana Seksi Ekstensifikasi 9. Kepala Seksi Penagihan
: Erny Lindawati : 3 (tiga) anggota : Luseria Maryani
Pelaksana Seksi Penagihan
: 2 (dua) anggota
Juru Sita Seksi Penagihan
: 2 (dua) anggota
10. Kepala Seksi PDI Pelaksana Seksi PDI 11. Kepala Seksi Pemeriksaan Pelaksana Seksi Pemeriksaan
: Ika Rotua Sinurat : 9 (sembilan) anggota : Zulham : 2 (dua) anggota
12. Bagian Fungsional Pemeriksa Pajak Madya
: 1 (satu) anggota
Pemeriksa Pajak Muda
: 2 (dua) anggota
Pemeriksa Pajak Pertama
: 6 (enam) anggota
Pemeriksa Pajak Pelaksana
: 2 (dua) anggota
Dalam organisasi KPP Pratama Medan Kota terdapat jabatan Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan kepala seksi pengawasan dan konsultasi. Ikhtisar tugas Account Representative yaitu:
Universitas Sumatera Utara
17
1. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak; 2. Bimbingan /Himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan; 3. Penyusunan profil wajib pajak; 4. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi; 5. Analisis kineja wajib pajak; 6. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku; 7. Memberikan informasi perpajakan. Pembagian tugas kinerja Account Representative dilakukan dengan membagi wilayah kerja seksi pengawasan dan konsultasi, berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan (PPh,PPN,PBB,BPHTB, dan pajak lainnya). Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja Account Representative dapat digunakan batas-batas wilayah yang ada dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja. D. Kinerja Usaha Terkini Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), institusi yang bertanggung jawab dalam menopang pembiayaan kehidupan bernegara, “Perubahan” merupakan suatu keniscayaan mengingat perkembangan masyarakat dan dunia usaha yang sangat dinamis dan semakin komplek sampai saat ini ada 2 (dua) perubahan yang cukup fenomenal di DJP, yaitu Perubahan Sistem Pemungutan Pajak dari “Official Assessment” menjadi “Self Assessment“ yang dilakukan pada tahun 1983 dan Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada tahun 2002 dimulai dengan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) dan KPP Wajib Pajak Besar. Kedua perubahan tersebut telah berhasil mengubah pola pikir dan perilaku para stakeholders terlebih pola pikir dan perilaku aparat perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
18
Sistem pemungutan pajak “Self Assessment” memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Perubahan ini telah berhasil mengubah aparat perpajakan yang sebelumnya “powerful” karena kewenangan penetapan besarya pajak terhutang berdasarkan penilaian secara langsung menjadi aparat perpajakan yang “akuntabel” dalam berinteraksi dengan WP. Awalnya cukup efektif untuk meredam perilaku-perilaku kolusi dan koruptif. Namun, seiring perjalanan waktu akibat tidak efektifnya sistem pengendalian internal pada DJP ditambah lagi dengan organisasi yang cukup toleran dengan perilaku-perilaku kolusi koruptif, maka budaya organisasi yang berkembang saat itu lebih cenderung ke arah budaya materialistis dan berdampak pada kurang baiknya citra DJP baik di mata masyarakat Indonesia maupun di dunia Internasional. Konon katanya, banyak pegawai DJP sendiri yang merasa malu mengaku bekerjadi DJP. Momentum krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, yang membawa perubahan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan, dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin DJP untuk menyusun suatu agenda reformasi di tubuh DJP yang bertujuan untuk membawa DJP menjadi suatu institusi yang akuntabel, dipercaya, dan dibanggakan masyarakat. Agenda reformasi ini kemudian lebih dikenal dengan nama “Modernisasi Administrasi Perpajakan”. Secara umum, modernisasi administrasi perpajakan memiliki 3 (tiga) hal utama, yaitu: Restrukturisasi Organisasi, Pengembangan Proses Bisnis yang berbasis Teknologi Informasi, dan Penyelenggaraan praktek “Good Governance” yang didukung oleh Manajemen Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi.
Universitas Sumatera Utara
19
Konsep Restrukturisasi Organisasi bertujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan organisasi pada level operasional (unit vertikal) seperti adanya redudansi duplikasi pengawasan dan pemeriksaan, tidak adanya pelayanan satu atap, struktur belum mendukung sepenuhnya praktek “good governance”, standar pelayanan yang belum proper memadai, dan sebagainya. Konsep ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Struktur Organisasi KPP berdasarkan segmentasi Wajib Pajak Besar, Menengah, dan kecil 2. Struktur Organisasi yang berbasiskan fungsi administrasi perpajakan 3. Penggabungan KPP, Karikpa, dan KPPBB 4. Penerapan konsep Account Representative 5. Pemindahan fungsi keberatan ke Kanwil 6. Pembentukan Unit Transformasi dan Kepatuhan Internal. Pengembangan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi ditandai dengan penerapan sistem “workflow” dan ”Case Management” dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan adanya kedua sistem tersebut, proses bisnis administrasi perpajakan menjadi semakin akuntabel karena penentuan mulai dan berakhirnya suatu kasus di generate oleh sistem sehingga tidak dapat dimanipulasi oleh manusia. Dalam sistem tersebut juga dapat diketahui tahapan proses secara transparan, sehingga apabila terjadi keterlambatan, sistem dengan mudah mendeteksi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kementerian Keuangan menunjukan komitmen dan konsistensi pada implementasi strategi yang ditandai dengan proses penandatangan kontrak kinerja. Tentunya pencapaian target kinerja yang telah disepakati tersebut, tidak
Universitas Sumatera Utara
20
hanya menjadi tanggungjawab para pimpinan tetapi juga menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu kinerja Kementerian Keuangan yang menjadi prioritas utama adalah penerimaan negara. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi belakangan ini, semakin memberikan tekanan pada penerimaan negara sementara itu, pembangunan dan pengoperasian negara mutlak memerlukan dana sehingga, Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab fiskal memiliki tantangan utama menjaga penerimaan negara. Di sisi lain, sumber penerimaan tidak dapat lagi bergantung pada sumber daya alam yang semakin menipis. Melihat realisasi APBN tahun 2013, diketahui bahwa pajak menyumbang 73% dari total penerimaan negara. Artinya, saat ini penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan kehidupan bernegara. Target penerimaan pajak pun semakin ke depan digenjot semakin tinggi. Target penerimaan pajak yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 adalah sebesar 1.042,28 Triliun meningkat 24,79% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2012 sebesar 835,25 Triliun. Hal menarik inilah yang menjadi topik pembahasan buletin kinerja edisi kali ini dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang sudah menembus angka 1000 Triliun, maka salah satu upaya yang sejak tahun 2002 sampai saat ini terus dilakukan oleh DJP adalah modernisasi perpajakan. Peningkatan pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak DJP dengan melakukan perubahan-perubahan pada struktur organisasi, business process, teknologi informasi dan komunikasi.
Universitas Sumatera Utara
21
Sistem pengawasan tidak hanya diarahkan kepada Wajib Pajak namun juga dilakukan upaya pengawasan terhadap kualitas kinerja serta integritas pegawai DJP. Upaya-upaya tersebut bukanlah hal mudah selayaknya membalikkan telapak tangan dibutuhkan waktu dan banyak tantangan yang dihadapi, baik eksternal maupun internal. Banyak hal sudah dikembangkan oleh DJP terutama dalam upaya peningkatan sistem pelayanan dan pengawasan perpajakan namun demikian, yang terpenting dari semua itu adalah perubahan pola pikir dan perilaku di seluruh jajaran DJP, sehingga penerimaan APBN yang bersumber dari Pajak dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan lagi di Indonesia sehingga pemerintahan
dapat
berjalan
dengan
lancar,
dan
pembangunan
serta
kesejahteraan masyarakat dapat dijaga dan ditingkatkan lagi di Indonesia. Apa yang terjadi di DJP, juga dialami oleh semua unit organisasi dan pegawai Kementerian Keuangan.
Universitas Sumatera Utara
