BAB II KARAKTERISTIK SERTIFIKAT PENDIDIK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

13

BAB II KARAKTERISTIK SERTIFIKAT PENDIDIK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN

1.

Landasan Hukum Sertifikat Pendidik Mengacu pada Pasal 1 angka 12 UU Guru dan Dosen, Sertifikat Pendidik

adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional melalui proses sertifikasi guru. Definisi Guru seperti yang dijelaskan dalam UU Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Arti Profesional sendiri seperti yang diartikan dalam Pasal 1 angka 4 UU Guru dan Dosen adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sertifikasi guru dan dosen dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai pada

Skripsi

SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM 13 KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN

PRAMUDYA ANANTA YUDHA


14

prinsip penyelenggaraan pendidikan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Guru dan dosen dalam hal ini adalah ujung tombak penyelenggara pendidikan karena guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan dosen yang mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Guru dan Dosen. Maka dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu sistem penyelenggaraan pendidikan adalah bergantung pada tenaga pendidik yang dalam hal ini sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan sertifikasi guru dan dosen tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan dalam rangka pengendalian mutu layanan pendidikan. Proses sertifikasi guru dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah dinyatakan lolos uji kompetensi yang diselenggarakan dan dinilai oleh lembaga sertifikasi. Dalam artian bahwa

Skripsi

SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN



sertifikasi

guru

adalah

proses

uji

kompetensi

15

yang

dirancang

untuk

mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. 32 Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi konkrit pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.33 Dalam arti lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi sebagai tenaga pendidik profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam upaya memperoleh sertifikat pendidik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hak yang timbul pada tenaga pendidik setelah diterbitkannya sertifikat pendidik sebaga bukti bahwa tenaga pendidik telah melalui proses sertifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Guru dan Dosen adalah : Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; 32

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23335/4/Chapter%20II.pdf diakses pada 7 Juli 2014 33 Mulyasa. E, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, h. 3

Skripsi




16

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;…......... Pasal 15 (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 15, tenaga pendidik berhak mendapat tunjangan dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam praktik, kredit dengan sertifikat pendidik sebagai jaminan memposisikan tunjangan tersebut sebagai sumber pembayaran. Pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan sistem autodebet setelah tunjangan tersebut dicairkan. 34

2.

Penggolongan

Sertifikat

Pendidik

Berdasarkan

Macam

Surat

Menurut KUHD. Dalam aktivitas perekonomian yang semakin maju, untuk bertransaksi dalam kegiatan perniagaan tidak hanya mengenal uang sebagai alat transaksi tetapi juga dikenal surat-surat atau akta-akta yang bernilai uang atau lebih disebut dengan surat berharga. Dalam KUHD sendiri sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi surat berharga, hanya saja dapat disimpulkan dari syarat-syarat atau ciri-ciri yang terdapat pada pasal-pasal dalam KUHD. Untuk menuju kepada pengertian surat berharga yang menjadi objek pembicaraan, seperti yang telah diatur dalam KUHD, terlebih dahulu perlu 34

Hasil wawancara dengan Abdul Wahid selaku staff kredit multiguna Bank Jatim cabang Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 14 Juli 2014

Skripsi




17

dibedakan dua macam surat, yaitu : 1.

Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda waarde papier, juga dikenal dengan istilah negotiable instruments.

2. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda papier van waarde, dalam bahasa Inggrisnya letter of value. Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan, ada 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam pengertian surat berharga di atas yaitu 35: 1. Unsur pertama, yaitu surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utang. Maksudnya ialah, surat atau akta yang ditandatangani oleh debitur yang sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Debitur yang menandatangi akta tersebut terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta itu. 2. Unsur kedua, yaitu surat berharga sebagai pembawa hak, yang dimaksud hak disini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Pembawa hak berarti bahwa hak tersebut melekat pada surat berharga itu. Jikalau surat berharga itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang. 3. Unsur ketiga, yaitu surat berharga mudah diperjualbelikan. Agar surat berharga itu mudah diperjualbelikan, maka ia harus diberi 35

Purwosutjipto,“Perdagangan Surat Berharga Komersil Mulai Marak”, Suara Pembaharuan, 9 Januari 1996, Jakarta dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30164/4/Chapter%20I.pdf diakses pada tanggal 7 Juli 2014.

Skripsi




18

bentuk “kepada pengganti (aan order)” atau bentuk “kepada pembawa (aan toonder)”. Dengan bentuk “kepada pengganti” akan mudah diserahkan atau dipindahtangankan kepada orang lain yakni dengan cara endosemen (endossement). Sedangkan bentuk “kepada pembawa” cukup diserahkan atau dipindahtangankan secara fisik (dari tangan ke tangan). Pasal 613 ayat (3) BW. Sedangkan surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan. Ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam pengertian surat yang berharga, yaitu 36 : 1.

Unsur pertama: surat yang berharga sebagai bukti tuntutan utang. Persoalan ini sama saja dengan unsur pertama pada surat berharga yakni surat yang membuktikan adanya hak menuntut utang kepada debitur (penandatangan akta), tetapi hak menuntut utang kepada debitur tersebut tidak senyawa dengan akta, artinya bila akta hilang atau musnah, maka hak menuntut tidak turut musnah. Adanya hak menuntut utang masih dapat dibuktikan dengan alat pembuktian lain misalnya: saksi, pengakuan debitur, dan lain-lain. Dengan demikian, unsur kedua pada surat berharga yang berbunyi “pembawa hak”, dalam surat yang berharga tidak ada.

2.

Unsur kedua: surat yang berharga sukar diperjualbelikan, kalau surat berharga mempunyai sifat mudah diperjualbelikan karena akta itu dibuat dengan bentuk “kepada pembawa atau kepada

36

Skripsi

ibid




19

pengganti”, maka sebaliknya surat yang berharga mempunyai sifat sukar diperjualbelikan karena sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Bentuk ini adalah : a. Atas nama (op naam) Dalam bentuk ini, nama pemilik akta (kreditur) ditulis dengan jelas dalam akta, tanpa tambahan apa-apa. Akibat adanya bentuk ini adalah, bila akta ini dipindahtangankan kepada orang lain, maka harus mempergunakan sesi (cessie). Peralihan dengan cessie ini sukar, sebab harus dibuat akta khusus (tersendiri) dan harus ditandatangani oleh penyerah sesi (kreditur lama), penerima sesi (kreditur baru), dan debitur asli. Jadi ada tiga tandatangan (Pasal 613 ayat (1),(2) BW). b. Tidak kepada pengganti Apabila penerbit dalam surat itu menggunakan ungkapan “tidak kepada pengganti” atau ungkapan lain yang sejenis, maka surat itu tidak dapat dipindahkan kepada orang lain melainkan dengan cara sesi biasa dengan segala akibatnya. Istilah “tidak kepada pengganti” (niet aan order) ini terdapat pada Pasal 110 ayat (2) KUHD untuk wesel dan Pasal 191 ayat (2) untuk cek. c. Bentuk lain yang dimaksudkan oleh penerbitnya untuk tidak dapat diperalihkan kepada orang lain, misalnya: surat

Skripsi




20

titipan sepatu/sandal, karcis kereta api/bioskop, tanda retribusi parkir, dan lain-lain. Termasuk dalam bentuk lain ini adalah surat bukti diri seperti: KTP, Ijazah, SIM, sertifikat,

dan

lain-lain.

Akta

ini

sekedar

untuk

memudahkan debitur mengenal krediturnya pada saat prestasi debitur dituntut oleh kreditur. Dari ulasan penggolongan surat berharga tersebut di atas, jika ditinjau dari unsur-unsur sertifikat pendidik dengan dua jenis kategori surat berharga maka sertifikat pendidik adalah termasuk dalam golongan surat yang berharga. Hal ini dapat diketahui dari unsur-unsur yang ada pada sertifikat pendidik sebagai surat yang tidak dapat diperjualbelikan. Sertifikat pendidik dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipindahtangankan walaupun dengan prosedur peralihan yang penyerahannya dilakukan dengan cara cessie. Unsur yang kedua adalah bahwa sertifikat pendidik tidak dapat diperalihkan kepada orang lain. Sertifikat pendidik hanya diberikan pada guru dalam jabatan yang telah dinyatakan lolos uji sertifikasi melalui serangkaian ujian pada program pendidikan dan pelatihan profesi guru yang namanya tertera pada suatu sertifikat pendidik.

3.

Sertifikat Pendidik Ditinjau dari Hukum Jaminan

3.1

Macam-macam Benda Menurut BW Sebagai objek dalam hukum, benda memiliki aturan yang di Indonesia

sendiri diatur dalam Buku II BW. Seluruh aspek mengenai benda, dari pengertian

Skripsi




21

benda, pembedaan jenis benda hingga aturan mengenai macam-macam hak kebendaan37,

diatur secara rinci didalamnya. Pengaturan ini ditujukan untuk

menyederhanakan benda dalam kategori-kategori tertentu sehingga lebih mudah pengaturannya karena setiap transaksi-transaksi kebendaan yang dimotori oleh kepentingan ekonomis, selalu menuntut adanya suatu efisiensi.38 Disamping itu, Buku II BW memiliki sifat tertutup sehingga subyek hukum tidak diperkenankan untuk menciptakan hak kebendaan baru selain yang telah ditetapkan oleh undangundang. 39 Sifat ini bertujuan guna memberikan efisiensi dan kepastian yang diharapkan oleh setiap subjek hukum. Rachmadi Usman membedakan pengertian benda ke dalam 2 (dua) pengertian yakni pengertian benda secara sempit dan pengertian benda dalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit yaitu benda hanyalah barang-barang yang berwujud atau bertubuh. Sedangkan dalam arti luas benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang (goed) maupun hak (recht), sepanjang objek dari hak milik itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.40 BW telah membeda-bedakan benda dalam beberapa cara yaitu : a.

Benda41 yang berwujud atau bertubuh (lichamelijke zaken) dan

37 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981., h. 13 38 Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h. 104 39 Ibid., h.35 40 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 40 41 Terdapat perbedaan redaksional dalam buku karya Rachmadi Usman yang menyebut benda sebagai kebendaan. Perlu diteliti lebih jauh apakah pada dasarnya terdapat perbedaan makna antara benda dengan kebendaan. Menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia yang disusun oleh Caroline Supriyanto Breur dan Hilly Djohani Lapian, mengartikan bahwa zaak adalah barang, benda, kebendaan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya benda

Skripsi




22

benda yang tidak berwujud atau bertubuh (onlichamelijke zaken) dalam Pasal 503 BW; Benda berwujud atau bertubuh adalah benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan benda yang tidak berwujud atau bertubuh adalah benda yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Pembedaan benda berwujud dan benda tidak berwujud penting berkaitan dengan penyerahan dan cara mengadakannya yang berbeda. b. Benda bergerak (roerende zaken) dan benda tidak bergerak (onroerende zaken) dalam Pasal 504 BW; Suatu benda dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempat tanpa mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya dan benda bergerak karena undangundang. Demikian juga sebaliknya dengan kategorisasi benda tidak bergerak karena sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan tempat dapat mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya atau benda tidak bergerak karena tujuan atau peruntukkannya, atau karena undang-undang. c. Benda yang dapat dihabiskan (verbruikbare zaken) dan benda yang tidak dapat dihabiskan (onverbruikbare zaken) dalam Pasal 505 BW; Benda dikatakan dapat dihabiskan, apabila karena dipakai menjadi mempunyai makna yang sama dengan kebendaan, dan karena tulisan pada bab-bab sebelumnya menyebutkan kata “benda” maka penyebutan “kebendaan” yang dikutip dari Rachmadi Usman diganti dengan menggunakan kata “benda”.

Skripsi




23

habis dan dengan dihabiskannya menjadi berguna. Adapun benda bergerak dikatakan tidak dapat dihabiskan, apabila benda yang dipakai menjadi tidak habis, namun nilai ekonomisnya berkurang. d. Benda dalam perdagangan (zaken in de handel) dan benda di luar perdagangan (zaken buiten de handel) dalam Pasal 1332 BW; Hal tersebut berarti bahwa objek suatu perjanjian hanyalah benda yang ada atau dapat diperdagangkan. Sebaliknya sesuatu benda dikatakan sebagai kebendaaan di luar perdagangan apabila benda itu dilarang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian, sehingga kebendaan tersebut tidak dapat diperdagangkan. e. Benda yang sudah ada (toekomstige zaken) dan benda yang masih akan ada (tegenwoordige zaken) dalam Pasal 1334 BW; Sesuatu benda dapat dikatakan benda yang sudah ada apabila benda itu secara nyata sudah ada dan nyata secara fisik. Adapun sesuatu kebendaan dikatakan benda yang masih akan ada apabila bentuk nyata-nya belum ada dan masih diperkirakan ada, missal keuntungan yang akan diperoleh. Benda yang akan ada sendiri terbagi menjadi dua yaitu benda yang akan ada absoolut dan yang relatif ;42 Benda-benda yang akan ada yang absoluut yaitu benda-benda yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misal panen yang akan datang. Benda-benda yang akan ada yang relatif yaitu benda-benda 42

Skripsi

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, h. 19




24

yang pada saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misal benda-benda yang telah dibeli namun belum diserahkan. f. Benda yang dapat dibagi (deelbare zaken) dan benda yang tidak dapat dibagi (ondeelbare zaken ) dalam Pasal 1163 BW; Sesuatu benda dapat dikatakan dapat dibagi-bagi apabila benda itu dikatakan dapat dibagi-bagi apabila kebendaan itu dapat dipisahkan-pisahkan

dan

tetap

digunakan,

karena

tidak

menghilangkan eksistensi dari benda yang dipisah-pisahkan tersebut. Adapun sesuatu kebendaan dikatakan tidak dapat dibagibagi apabila benda itu tidak dapat dipisah-pisahkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan jika dibagi atau dipisahkan benda tersebut tidak dapat digunakan. g. Benda yang dapat diganti (vervangbare zaken) dan benda yang tidak dapat diganti (onvervangbare zaken) dalam Pasal 1694 BW. Suatu benda yang dapat diganti adalah yang dapat dicari gantinya, misalnya dapat dibeli gantinya. Sedangkan benda yang tidak dapat diganti adalah benda yang tidak dapat dicari gantinya. Selain pembedaan benda seperti yang diuraikan di atas, dalam perkembangannya terdapat pembedaan benda yang tidak diatur dalam BW, yaitu pembedaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Terdapat pengaturan mengenai benda terdaftar dan benda tidak terdaftar di dalam NBW. Dalam NBW (niew burgerlijk wetboek) disebutkan bahwa benda terdaftar (registergoederen),

Skripsi




25

yaitu merupakan benda yang terdaftar pada pendaftaran umum atau register umum (openbare register). Pendaftaran tersebut mempunyai sifat mutlak bagi benda yang bersangkutan, karena mempunyai aspek publisitas, yang dimaksud aspek publisitas adalah pengumuman kepada khalayak atau masyarakat mengenai status kepemilikan. Pendaftaran pada benda terdaftar tersebut juga berfungsi untuk membuktikan kepemilikan atas benda tersebut.

3.2

Penggolongan Sertifikat Pendidik Sebagai Benda Dari uraian pembedaan benda di seperti yang telah diuraikan pada sub-bab

sebelumnya, bahwa yang paling menonjol tentang pembedaan benda adalah pembedaan tentang benda bergerak dan benda tidak bergerak. BW mengatur pembedaan tentang benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam Pasal 504 dan Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 BW. Ketentuan dalam Pasal 509, Pasal 510 dan Pasal 511 BW mengkategorisasikan kebendaan bergerak atas dua jenis, yaitu 43

: 1. Kebendaan bergerak karena sifatnya bergerak, bahwa kebendaan tersebut dapat berpindah atau dipindahkan tempat (verplatsbaar). 2. Kebendaan bergerak karena ketentuan Undang-Undang yang telah menetapkannya sebagai kebendaan bergerak, yaitu berupa hak-hak atas benda bergerak, yang meliputi : a. hak pakai hasil dan hak pakai atas benda bergerak; b. hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;

43

Skripsi

Rachmadi Usman, Op.Cit, h.46




26

c. penagihan atau piutang atas benda bergerak; d. saham-saham dalam persekutuan perdagangan atau perusahaan; e. surat-surat berharga lainnya; f. tanda-tanda perutangan yang dilakukan dengan negara-negara asing. Pengaturan benda tidak bergerak seperti yang diatur dalam Pasal 506, Pasal 507 dan Pasal 508 BW mengkategorisasikan benda ke dalam tiga golongan, yaitu : 1. Kebendaan bergerak yang karena sifatnya tidak bergerak, dalam artian benda tersebut tidak dapat berpindah atau dipindahkan tempat. 2. Kebendaan yang karena peruntukannya termasuk dalam kebendaan tidak bergerak, karena benda-benda tersebut telah menyatu sebagai bagian dari kebendaan tidak bergerak. 3. Kebendaan yang karena undang-undang ditetapkan sebagai kebendaan tidak bergerak. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa karakteristik sertifikat pendidik sesuai wujud, fungsi, dan hakikat kebendaannya dikategorisasikan sebagai benda bergerak sesuai yang diatur dalam BW, namun harus digarisbawahi bahwa sertifikat pendidik mempunyai karakteristik khusus, yaitu hak yang timbul atas diterbitkannya sertifikat pendidik hanya melekat pada subjek hukum atau dalam hal ini tenaga pendidik yang namanya tercantum pada sertifikat pendidik. Oleh karena hal tersebut, maka mempunyai konsekuensi bahwa pada sertifikat pendidik tidak dapat diberlakukan Pasal 1977 BW yang mengatur mengenai perihal

Skripsi




27

kedudukan berkuasa dimana seseorang yang menguasai suatu benda dianggap pemilik atas benda tersebut.

3.3

Syarat Benda Sebagai Objek Jaminan Dalam perspektif hukum perdata, istilah “jaminan” merupakan terjemahan

dari istilah zakerheid yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban atau melunasi tanggungan perutangannya kepada kreditor dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya. 44 Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sangatlah sering bertukar dengan istilah agunan. Sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang dimaksud jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal adalah agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktuwaktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

44

Skripsi

Rachmadi Usman. Op. Cit. h. 62




28

Dari sudut pandang hukum perbankan sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan, istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. UU Perbankan memberikan arti untuk istilah jaminan yaitu “keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”. Sehubungan dengan itu, Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan antara lain menyatakan sebagai berikut: Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Adapun istilah “agunan” jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UU Perbankan adalah sebagai berikut : Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) jenis agunan, yaitu :

Skripsi




29

1. Agunan pokok, adalah barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. 2. Agunan tambahan, adalah benda yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek yang dibiayai kredit. Dengan demikian terdapat perbedaan arti mengenai arti jaminan dalam perspektif hukum jaminan dan arti jaminan dalam perspektif perbankan sesuai yang dijelaskan dalam UU Perbankan. Jaminan menurut perspektif perbankan yaitu berupa kepercayaan atau keyakinan bank atas kesanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya atau mengembalikan perutangannya. Sedangkan dalam perspektif hukum jaminan yang dikategorikan sebagai jaminan adalah benda yang bernilai ekonomis yang memberikan rasa aman kepada kreditor sebagai tanggungan atas perutangannya dan dapat dieksekusi bilamana debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah jaminan menurut perspektif hukum jaminan mempunyai karakteristik yang sama baik sifat, fungsi, dan kegunaannya dengan istilah agunan dalam UU Perbankan dan yang membedakan hanya terletak pada peristilahan. Pranata hukum perdata membagi jaminan jika dilihat menurut sifatnya ke dalam 2 (dua) jenis jaminan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Ketentuan mengenai jaminan umum telah dijelaskan dalam Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa : semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Skripsi




30

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa semua benda dalam bentuk apapun milik debitor yang berutang berkedudukan sebagai tanggungan atau jaminan atas perikatannya,

tetapi hal tersebut melemahkan kreditor selaku pemberi utang

karena tidak ada kepastian hukum yang melindungi kreditor bilamana debitor tidak sanggup memenuhi kewajibannya atau tidak mampu melunasi utangnya. Selain jaminan umum, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dalam perkembangannya diperlukan perjanjian jaminan yang melindungi kedudukan kreditor sebagai pemberi utang, maka lahirlah istilah jaminan khusus. Jaminan khusus dirasa cukup melindungi kepentingan kreditor karena objek dari jaminan khusus adalah benda tertentu milik debitor yang diperuntukkan kepada kreditor selama perikatan atau utang piutang berlangsung. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mengantisipasi adanya risiko yang timbul seperti contoh kasus gagal bayar dalam praktik perjanjian kredit perbankan. Dalam jaminan khusus sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama adalah jaminan kebendaan yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitor kepada kreditor, yang Kedua adalah jaminan perorangan, yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. 45 Hak yang dilahirkan dalam jaminan perorangan adalah hak perorangan, sehingga kreditur yang dijamin dengan jaminan perorangan berkedudukan sebagai kreditor konkuren. 46

45 46

Skripsi

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit, h.64 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.Cit. h. 106




31

Jika yang dibicarakan adalah jaminan dalam ranah praktik pemberian kredit perbankan atau yang dalam UU Perbankan dinamai dengan istilah agunan, maka tentunya benda yang dijadikan jaminan untuk tanggungan utang debitor haruslah melahirkan hak kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada bank selaku kreditor karena karakteristik jaminan kebendaan antara lain adalah 47 : a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun, tidak sekedar pada rekan sekontraknya saja tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin kemudian hari ikut terkait. b. Hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti) artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga kalau berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya. c. Hak kebendaan mempunyai asas prioritas artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Dengan begitu saat kelahiran hak itu memegang peranan penting, sebab yang ada lebih dahulu akan dibayar paling awal, sedang yang belakangan harus menunggu yang ada di depannya. 47

Trisadini Prasastinah Usanti, Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 31

Skripsi




32

d. Hak kebendaan mempunyai droit de preference (hak terlebih dahulu), adanya preferensi (Pasal 1133 BW) bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan objek hak tersebut laku dalam pelelangan. Selain hal tersebut di atas kreditor pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan yang lebih baik karena 48: 1. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga; dan/atau 2. Ada benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga yang dipegang oleh kreditor dan terikat kepada hak kreditor, yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik kepada kreditor. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan juga yang dapat dialihkan. Kedua hal tersebut haruslah terpenuhi karena bilamana benda yang bernilai ekonomis tidak dapat dialihkan (contoh: tanah waqaf) maka benda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Selain mempunyai nilai ekonomis benda yang dijadikan objek jaminan haruslah bersifat marketable dan liquid, karena hal tersebut

48

Skripsi

J. Satrio. loc.cit




33

memudahkan kreditor untuk menjual benda tersebut bilamana debitor wanprestasi atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya. Menurut Subekti karena lembaga jaminan mempunyai tugas untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka benda jaminan yang baik adalah 49 : 1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, dalam arti benda tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga mudah untuk dijadikan uang, misalnya : mobil, kendaraan bermotor, emas dll. 2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan usahanya meskipun benda tersebut sebagai jaminan lembaga jaminan fidusia. 3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit. Dalam arti objek jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit. Hal ini dapat terjadi bilamana benda yang dijadikan objek jaminan adalah benda yang bernilai ekonomis dan dari aspek yuridis objek jaminan tidak dalam sengketa dan bebas dari jaminan pihak lain. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikat pendidik tidak memenuhi syarat untuk menjadi benda sebagai objek jaminan. Hal ini dapat dilihat dari karakterisitik sertifikat pendidik yang antara lain adalah berikut : 49

Skripsi

Trisadini P. Usanti dan Leonora Bakarbessy. op.cit. h.14




34

1. Sertifikat pendidik adalah sertifikat pengakuan yang diperoleh melalui proses sertifikasi guru yang merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Konsekuensi diterbitkannya sertifikat pendidik adalah hak untuk mendapatkan tunjangan gaji kepada setiap tenaga pendidik yang telah dinyatakan lolos proses sertifikasi guru dan mempunyai bukti nyata berupa sertifikat pendidik. 2. Hak yang lahir dari diterbitkannya suatu sertifikat pendidik adalah untuk perorangan tertentu dan sifat dari hak tersebut melekat pada perorangan yang namanya tercantum dalam suatu sertifikat pendidik. Hak tersebut tidak dapat beralih, hanya dapat dicabut bilamana seorang tenaga pendidik diberhentikan statusnya sebagai tenaga pendidik profesional. 3. Sertifikat pendidik tidak mempunyai nilai ekonomis, yang berarti bahwa sertifikat pendidik tidak dapat dinilai atau dikonversikan bentuknya ke dalam satuan rupiah. Hak yang lahir dari sertifikat pendidik adalah tunjangan gaji, maka dari itu sertifikat pendidik tidak mempunyai sifat marketable dan liquid. Hal tersebut berarti bahwa sertifikat pendidik tidak dapat dieksekusi karena sertifikat pendidik tidak dapat dinilai atau dikonversikan dalam bentuk rupiah. Sertifikat pendidik juga tidak dapat diuangkan sewaktu-waktu bilamana debitor wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh sisa utang yang belum dibayarkan.

Skripsi




35

4. Konsekuensi yang timbul atas sertifikat pendidik yang dijaminkan adalah tidak melahirkan hak kebendaan karena sesuai sifatnya sertifikat pendidik bukan termasuk benda yang jika dijaminkan dapat melahirkan hak kebendaan. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikat pendidik jika ditinjau dari hukum jaminan adalah tidak dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat dijaminkan seperti yang telah disyaratkan pada hukum jaminan. Karakteristik sertifikat pendidik yang tidak mempunyai sifat marketable dan liquid juga dirasa tidak memberikan rasa aman ataupun kepastian kepada kreditor karena jika mengacu pada pendapat Subekti, suatu jaminan yang pada khususnya jaminan kebendaan haruslah bersifat mengamankan dan memberikan kepastian kepada pemberian kredit, dalam artian bahwa objek jaminan tersedia setiap waktu untuk dieksekusi dan bila diperlukan objek jaminan kebendaan haruslah dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit.

Oleh karena, sertifikat pendidik tidak memenuhi karakteristik benda

seperti yang disyaratkan dalam syarat benda sebagai objek jaminan maka konsekuensi yang timbul atas dijaminkannya sertifikat pendidik adalah hak perorangan dan bukanlah hak kebendaan.

Skripsi



BAB II KARAKTERISTIK SERTIFIKAT PENDIDIK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN

Recommend Documents