1
BAB I. UMUM •
Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: • Barang : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang • HPS : Harga Perkiraan Sendiri • HEA : Harga Evaluasi Akhir; • Kemitraan : kerja sama usaha antar penyedia yang masing‐masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; • LDP : Lembar Data Pemilihan • LDK : Lembar Data Kualifikasi • Panitia Pengadaan : Panitia yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa • PA : Pengguna Anggaran adalah pejabat yang bertang‐gung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
•
• SPPBJ • SP
: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; : Surat Pesanan
•
• TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
2
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN 2011
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011 PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 02 /PAN-Disperindag/JBI/2011 Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2011 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2011, Akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi (Non E-Proc) untuk paket pekerjaan pengadaan barang, sebagai berikut : No B 1
Kegiatan/Pekerjaan Lokasi Kualifikasi Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Pengadaan Peralatan Mobilitas Sidang Kota Jambi Kecil Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian.
Nilai HPS 226.185.600,-
•
Persyaratan Peserta Perusahaan yang diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan ini adalah perusahaan yang memiliki SIUP dengan sub bidang Alat / Peralatan / Suku cadang Teknik Mekanikal Elektrikal, Ukur survey Laboratorium dan Timbangan khusus {43291} yang tercantum dalam dokumen pemilihan.
•
Pelaksanaan Pengadaan Tempat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Alamat : Jl. Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Kota Jambi Website :
•
Rencana Jadwal Pelaksanaan Pengadaan No Kegiatan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen • Pengadaan Pemberian Penjelasan • Pemasukan Dokumen Penawaran • Pembukaan Dokumen Penawaran • Evaluasi Penawaran • Penetapan Pemenang • Pengumuman Pemenang dan Masa • Sanggah Penerbitan SPPBJ •
Hari/Tanggal
Waktu
22 s.d. 30 September 2011 27 September 2011 28 Sept sd. 04 Oktober 2011 4 Oktober 2011 5 s.d. 11 Okt 2011 12 Oktober 2011
09.00 s.d. 13.00 14.00 s.d. selesai 09.00 s.d. 13.00 14.00 kotak ditutup Waktu diatas diluar hari kerja tidak dilayani
12 s.d. 17 Oktober 2011 18 Oktober 2011
•
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.
•
Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
•
Dokumen Pengadaan dapat didownload pada website.
•
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Jambi, September 2011 Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ketua Dto
3 BAB. III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) •
UMUM
• • •
Pasal 1 Lingkup Pekerjaan Panitia Pengadaan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan barang yang tercantum dalam LDP. Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat‐Syarat Umum dan Syarat‐Syarat Khusus Kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
Pasal 2 Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
Pasal 3 Peserta Pemilihan • •
•
Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, kemitraan atau perorangan yang memenuhi kualifikasi. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO tersebut. Peserta kemitraan/ KSO dilarang untuk mengubah perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan.
Pasal 4 Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan •
•
•
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: • berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang‐undangan; • melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/me‐niadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; • membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: • sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; • sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; • gugatan secara perdata; dan/atau • pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PA/KPA.
Pasal 5 Larangan Pertentangan Kepentingan • •
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi: •
seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha
4 lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan. Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PA dan/atau anggota Panitia Pengadaan yang antara lain meliputi: •
•
•
hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
•
PAdan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
•
•
hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
Pasal 6 Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri • •
•
Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan barang produksi dalam negeri. Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan: • pemilahan atau pembagian komponen harus benar‐benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; • pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; • peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. • semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal: • Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; • spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau • volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Pasal 7 Satu Penawaran Tiap Peserta • •
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
•
DOKUMEN PENGADAAN
Pasal 8 Isi Dokumen Pengadaan • •
Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi; Dokumen Pemilihan meliputi: • Umum • Pengumuman Pelelangan; • Instruksi Kepada Peserta; • Lembar Data Pemilihan; • Bentuk Dokumen Penawaran: • Surat Penawaran; • Bentuk surat kuasa; • Bentuk Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO); • Dokumen Penawaran Teknis;
5 • Jaminan Penawaran; Bentuk Surat Perjanjian; Syarat‐Syarat Umum Kontrak; Syarat‐Syarat Khusus Kontrak; Spesifikasi Teknis dan Gambar; Daftar Kuantitas dan Harga Bentuk Dokumen lain: • Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ); • Surat Pesanan (SP) • Jaminan Sanggahan Banding • Jaminan Pelaksanaan; • Jaminan Uang Muka; Dokumen Kualifikasi meliputi: • Lembar Data Kualifikasi; • Pakta Integritas; • Formulir Isian Kualifikasi; • petunjuk pengisian Formulir Isian Kualifikasi; • tata cara evaluasi kualifikasi; Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta. Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Panitia Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis. • • • • • •
•
•
• •
Pasal 9 Bahasa Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia. Pasal 10 Pemberian Penjelasan • Pemberian Penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan dalam LDP serta dihadiri oleh peserta yang terdaftar. • Ketidakhadiran peserta pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. • Perwakilan peserta yang hadir pada saat Pemberian Penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia Pengadaan. • Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat Pemberiaan Penjelasan tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada Panitia Pengadaan. • Dalam Pemberian Penjelasan, Panitia Pengadaan menjelaskan kepada peserta mengenai: • metode pemilihan; • cara penyampaian Dokumen Penawaran; • kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; • pembukaan Dokumen Penawaran; • metode evaluasi; • hal‐hal yang menggugurkan penawaran; • jenis kontrak yang akan digunakan; • ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; • ketentuan tentang penyesuaian harga; • ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan • besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan. • ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan. • Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. • Pemberian Penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Panitia Pengadaan, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan
6
• •
•
• •
lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 10.7 terdapat hal‐ hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan BAPP dan/atau salinan Adendum Dokumen Pengadaan. Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan atau mengunduhnya melalui website yang ditetapkan dalam LDP.
Pasal 11 Perubahan Dokumen Pengadaan •
• • •
Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan. Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan yang ditetapkan dalam LDP.
Pasal 12 Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Panitia Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
•
PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI
Pasal 13 Biaya dalam Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi • •
Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
Pasal 14 Bahasa Penawaran • • •
Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
Pasal 15 Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran meliputi: • surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: • tanggal;
7 • • • •
• • • • • •
• •
masa berlaku penawaran; harga penawaran; jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan tanda tangan: • direktur utama/pimpinan perusahaan; • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; • pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau • peserta perorangan. Jaminan Penawaran asli; Dukungan Bank asli; daftar kuantitas dan harga barang surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: • Spesifikasi Teknis Barang dilengkapi dengan Katalog/Brosur yang asli (bukan hasil download) dan dicap oleh Produsen/Pabrikan • Metode Pelaksanaan • Jadwal Waktu Pelaksanaan • Surat garansi Purna Jual dari Perusahaan berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 6.000,‐ • Surat Pernyataan kesediaan alih teknologi/pengetahuan dalam penggunaan peralatan yang ditawarkan dari perusahaan berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 6.000,‐ • Surat pernyataan sanggup menyerahkan barang‐barang/pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi serta bersedia diperiksa ulang atas barang‐barang/pekerjaan yang diserahkan secara keseluruhan dalam keadaan baik dari perusahaan berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 6.000,‐ • Surat Dukungan dari/Jaminan dari pabrikan/produsen untuk masing‐masing jenis alat peraga yang ditawarkan berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 6000,‐ Dokumen Isian Kualifikasi; dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
Pasal 16 Harga Penawaran
• •
•
•
Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. [untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan]. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. [untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis “Penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat‐Syarat Umum/Khusus Kontrak]”.
Pasal 17 Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran • •
Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sesuai yang tercantum dalam LDP. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat‐Syarat Umum/Khusus Kontrak.
8
Pasal 18 Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan • •
•
•
Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Peserta dapat : • menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; • menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.
Pasal 19 Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi • •
Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh: • direktur utama/pimpinan perusahaan; • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; • pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau • peserta perorangan.
Pasal 20 Pakta Integritas • •
Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang. Pakta integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.
Pasal 21 Jaminan Penawaran • •
• •
Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: • diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; • Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; • nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; • besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP; • besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; • nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan; • paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; • Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; • Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan
9 •
dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang. Jaminan penawaran akan disita apabila: • peserta terlibat KKN; • calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS; • calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau • calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak.
Pasal 22 Bentuk Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman, maka dokumen asli yang berlaku.
•
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
Pasal 23 Penyampulan dan Penandaan Samput Penawaran • •
•
•
•
Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul. Dokumen penawaran terdiri dari: • Penawaran administrasi; • Penawaran teknis; • Penawaran harga; dan • Dokumen Isian Kualifikasi. Peserta memasukkan Dokumen Penawaran asli dan salinannya kedalam 2 (dua ) sampul yang masing‐masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul untuk menjaga kerahasiaanya. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam Sampul penutup dan ditulis “DOKUMEN PENAWARAN”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Panitia Pengadaan dengan alamat yang ditentukan dalam LDP. Bila sampul Dokumen Penawaran tidak di rekat, Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap Dokumen Penawaran
Pasal 24 Penyampaian Dokumen Penawaran •
•
•
• •
Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP, dan Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan kedalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Panitia Pengadaan. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah Dokumen Penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda sesuai dengan isi sampul dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN”, atau “PENAMBAHAN”, tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
Pasal 25 Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Panitia Pengadaan paling lambat di tempat dan pada waktu yang ditentukan dalam LDP.
10
Pasal 26 Penawaran Terlambat •
•
Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka). Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Panitia Pengadaan membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.
•
PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
Pasal 27 Pembukaan Penawaran • • • •
• •
• • • • • • •
• • •
Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia Pengadaan. Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada Panitia Pengadaan. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Panitia Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta. Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Panitia Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dihadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Panitia Pengadaan memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi: • surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; • Jaminan Penawaran asli; • daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, apabila ada; • Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); • surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (apabila ada); • dokumen penawaran teknis; • Dokumen Isian Kualifikasi; dan • Dokumen lain yang dipersyaratkan. Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran. Salah satu anggota Panitia Pengadaan bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya. Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling sedikit memuat: • jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
11 • • • • • •
• • • •
jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; harga penawaran masing‐masing peserta; kelainan‐kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada); keterangan lain yang dianggap perlu; tanggal pembuatan Berita Acara; dan tandatangan anggota Panitia Pengadaan dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan bila tidak ada saksi dari peserta. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran, dan Panitia Pengadaan dapat mengunggah salinan tersebut melalui website sebagaimana yang tercantum dalam LDP yang dapat diunduh oleh peserta.
Pasal 28 Evaluasi Penawaran • •
•
• • • •
•
•
•
Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur. [Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: • volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; • apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan • jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.] [Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.] [Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sump yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.] [Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.] [Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Panitia Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.] [Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website sebagaimana yang tercantum dalam LDP.] Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: • evaluasi administrasi; • evaluasi teknis; dan • evaluasi harga; Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: • Panitia Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini • Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; • penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat‐syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; • penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: • penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
12 •
penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. • para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan selama proses evaluasi; • Panitia Pengadaan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: • ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau • kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;
•
• apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: • peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; • proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan • apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. Evaluasi Administrasi: • evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal‐hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; • penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: • syarat‐syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi. • surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: • ditandatangani oleh: • direktur utama/pimpinan perusahaan; • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; • pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau • peserta perorangan. • jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; • jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan • bertanggal. • Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: • diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; • Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; • nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran; • besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP; • besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; • nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan; dan • paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. • Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; • Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan.
13
•
•
• substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Panitia Pengadaan kepada penerbit jaminan. • Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal‐hal yang kurang jelas dan meragukan; • peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; • apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan • apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. Evaluasi Teknis: • unsur‐unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; • evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan: • Panitia Pengadaan menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP. • [dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing‐masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP.] • Panitia Pengadaan dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam LDP; • apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal‐hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; • peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga ; • apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; • apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. Evaluasi Harga • Unsur‐unsur yang perlu dievaluasi adalah hal‐hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: • total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS: • apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan • apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. • harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; • mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; • [untuk kontrak lump sum: • apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; • apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau • apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur] • Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: • klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri; • klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: • apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan • apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran
14 disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. • Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut: • rumus penghitungan sebagai berikut:
•
HEA = Harga Evaluasi Akhir. KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/ Jasa). HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi). • Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang. • Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Panitia Pengadaan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan. • Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. • Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. • Panitia Pengadaan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: • peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; • anggota Panitia Pengadaan dan/atau PAyang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; • proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan • apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
Pasal 29 Evaluasi Kualifikasi • • • • • •
Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran. Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini. Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
Pasal 30 Pembuktian Kualifikasi • • • •
Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya. Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
15 •
Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
•
PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
Pasal 31 Pengumuman Pemenang Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang‐kurangnya: • nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; • nama dan alamat penyedia; • harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan • hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi;
•
•
• • •
Pasal 32 Sanggahan Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri‐sendiri maupun bersama‐sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: • penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; • rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau • penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Panitia Pengadaan wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
Pasal 33 Sanggahan Banding •
•
•
• • •
Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga//Pimpinan Institusi Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang sebesar ketentuan dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Pengadaan. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/piminan isntritusi atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
16 •
PENUNJUKAN PEMENANG
Pasal 34 Penunjukan Penyedia / Jasa • •
•
•
• • • • •
•
Panitia Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PA sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ). PA menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: • tidak ada sanggahan dari peserta; • sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau • masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: • apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP; • apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau • apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. Dalam hal PAtidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: • apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau • apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PAuntuk menerbitkan SPPBJ. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Pasal 35 Kerahasiaan Proses
Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. •
PELELANGAN GAGAL
•
Pasal 36 Pelelangan Gagal Panitia Pengadaan menyatakan Pelelangan gagal, apabila: • jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga); • tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; • dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
17 •
•
•
• •
[harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan lump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;] [seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;] • sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; • sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau • calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah] sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: • [KPA pada K/L/I atau PA/KPA pada Daerah] sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PA yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; • pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PAternyata benar; • dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; • sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar; • Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; • pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; • calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau [Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: • Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PAdan/atau Panitia Pengadaan, ternyata benar; atau • Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.] [Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila: • Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PAdan/atau Panitia Pengadaan, ternyata benar; atau • Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.] Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan atau Panitia Pengadaan lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: • evaluasi ulang; • penyampaian ulang Dokumen Penawaran; • pelelangan ulang; atau • penghentian proses pelelangan
•
SURAT JAMINAN PELAKSANAAN
Pasal 37 Surat Jaminan Pelaksanaan • •
Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: • diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; • masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatangan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; • nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
18
• • •
• besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; • besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; • nama PA yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PA yang mengadakan pelelangan; • paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ. • Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PA diterima oleh Penerbit Jaminan; • Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama kemitraan; • memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin. PA mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat‐Syarat Umum Kontrak.
•
PENANDATANGANAN KONTRAK
Pasal 38 Penandatanganan Kontrak •
•
•
• •
•
•
•
Sebelum penandatangan kontrak PA wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: • nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau • nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS PA dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. PA dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. Menetapkan urutan hirarki bagian‐bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: • adendum Surat Perjanjian; • pokok perjanjian; • surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; • syarat‐syarat khusus Kontrak; • syarat‐syarat umum Kontrak; • spesifikasi khusus; • spesifikasi umum; • gambar‐gambar; dan • dokumen lainnya seperti: jaminan‐jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: • sekurang‐kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: • Kontrak asli pertama untuk PA dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan • Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; • rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi
19
•
yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan atau penyedia perorangan. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 38.8 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.
20
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN •
LINGKUP PEKERJAAN
•
Panitia Pengadaan : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2011
•
Alamat Panitia Pengadaan Jl. Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi
•
Website :
•
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Peralatan Mobilitas Sidang Tera/Ulang dan Pengawasan Kemetrologian Dinas Perindag Kota Jambi.
•
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 60 (Enam puluh) hari kalender.
•
SUMBER DANA
•
METODE PEMILIHAN
•
PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DAK Kota Jambi Tahun Anggaran 2011 melalui APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2011 Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi. Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk Badan Usaha
•
PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN
Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan pada: Hari : Selasa Tanggal : 27 September 2011 Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai Tempat : Kantor Dinas Perindag Kota Jambi
•
PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]
•
DOKUMEN PENAWARAN
•
MATA UANG PENAWARAN • DAN CARA PEMBAYARAN •
Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : ____________________ Tanggal : ____________________ Waktu : _________s/d ________ Tempat : ____________________ • •
Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan : tidak ada Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk : tidak ada Mata uang yang digunakan adalah Rupiah Pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang muka sebesar 30 % dengan sisa pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
•
MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
•
JAMINAN PENAWARAN
•
JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. • Besarnya jaminan penawaran adalah : Rp. 4.500.000,‐ • Masa berlakunya jaminan penawaran 60 (enam puluh) hari kalender • Tujuan jaminan penawaran dan surat penawaran : kepada yth, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan tahun 2011. Disperindag Kota Jambi. Tanggal : 28 September s/d 4 Oktober 2011 Pukul : 09.00 WIB s/d 14.00 WIB
21 (kecuali hari terakhir pemasukan) Tempat : Kantor Disperindag Kota Jambi •
•
• • •
BATAS AKHIR WAKTU Batas akhir waktu penyampaian penawaran : PENYAMPAIAN PENAWARAN Hari : Selasa Tanggal : 4 Oktober 2011 Pukul : 14.00 WIB (kotak ditutup) PEMBUKAAN PENAWARAN Pembukaan penawaran: Hari : Selasa Tanggal : 4 Oktober 2011 Pukul : 14.15 WIB (kotak dibuka) EVALUASI PENAWARAN Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur. AMBANG BATAS TEKNIS ‐ SANGGAHAN, SANGGAHAN • Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pelelangan BANDING DAN PENGADUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana PerdaganganTahun 2011 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2011 Jambi •
•
•
Sanggahan Banding ditujukan kepada Walikota Jambi.
•
Tembusan Sanggahan banding ditujukan kepada: • PA / KPA Dinas Perindag Kota Jambi • Inspektorat Kota Jambi . • Panita Pengadaan
JAMINAN SANGGAHAN • BANDING • •
•
JAMINAN PELAKSANAAN
• •
•
JAMINAN UANG MUKA
Tembusan sanggahan ditujukan kepada : • PA / KPA Dinas Perindag Kota Jambi • Inspektorat Kota Jambi
Besarnya jaminan sanggahan banding : 20/00 (Dua per seribu)Rp.452.371.,‐ Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia Pengadaan Dinas Perindag Kota Jambi Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender. Jaminan Pelaksanaan dicarikan dan disetorkan pada Kas Daerah
Jaminan Uang Muka dicarikan dan disetorkan pada Kas Daerah
22
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) • Lingkup Kualifikasi Nama Panitia Pengadaan : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun anggaran 2011. Alamat Panitia Pengadaan : Jl. Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi Nama paket pekerjaan : Pengadaan Peralatan Mobilitas Sidang B.Persyaratan Kualifikasi tera/Ulang dan Pengawasan Kemetrologian. • formulir kualifikasi ditandatangani oleh: • direktur utama/pimpinan perusahaan; • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; • pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau • peserta perorangan • peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha Pengadaan Alat Peralatan suku cadang Kendaraan Roda Empat dan Alat Peralata Suku cadang Teknik Mekanikal, Elektrikal, Ukur Survey Laboratorium dan Timbangan khusus dengan klasifikasi Kecil (SIUP), SITU, TDP, Akta pendirian . • perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan; • salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan dalam surat pernyataan; • memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan tahun 2010) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan (Juni s/d Agustus 2011). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); • peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; • memiliki pengalaman pada subbidang yang sesuai. • memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank • dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan: • peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan • untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
23
BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN •
BENTUK SURAT PENAWARAN [KOP BADAN USAHA/KEMITRAAN(KSO)
Nomor : _______, _____________ 20___ Lampiran : Kepada Yth.: Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I] [diisi oleh Panitia Pengadaan] di ______________________________ Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan ________________ Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan ________________ sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (________________) hari kalender Penawaran ini berlaku selama ____ (_______________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: • Jaminan Penawaran; • Daftar Kuantitas dan Harga barang • [Surat Kuasa, apabila ada]; • [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada]; • Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. b. c. dst • Dokumen Isian Kualifikasi; • [Dokumen lain yang dipersyaratkan]. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai “Asli” dan “Rekaman”. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)/Peserta Perorangan ___________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] .......................... Jabatan
24 • •
CONTOH BENTUK SURAT KUASA
[Kop Surat Badan Usaha] SURAT KUASA Nomor : ___________
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : _____________________________ Alamat perusahaan : _____________________________ Jabatan : _____________________________ [Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan] ___________________[ nama PT/CV/Firma] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. ______ [No. Akta notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang berkedudukan di _________________ (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. memberi kuasa kepada : Nama : __________________________*) Alamat : _________________________ Jabatan : __________________________ yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. K h u s u s Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa mewakili: 1. [menandatangani Surat Penawaran,] 2. [menandatangani Pakta Integritas,] 3. [menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja,] 4. [menandatangani Surat Sanggahan,] 5. [menghadiri Surat Sanggahan Banding,] Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. __________, _______________ 20___ Penerima Kuasa Pemberi Kuasa ________________ ________________ (nama dan jabatan) (nama dan jabatan) *) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.
25 • BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO) CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO) Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ______________________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _______________________ pada tanggal __________________________ 20____, maka kami : ______________________________________ (nama peserta 1); ______________________________________ (nama peserta 2); ______________________________________ (nama peserta 3); ____________________________________________________dst bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama‐sama dalam bentuk kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: • Secara bersama‐sama: • Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan adalah__________________ • Menunjuk ____________________________ (nama peserta 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO. • Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama‐ sama atau masing‐masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. • Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] sebesar _____% (__________persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____% (__________persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____% (__________persen) __________________________________________________dst • Masing‐masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. • Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing‐masing anggota kemitraan/KSO. • Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing‐masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat‐menyurat, teleks, dan lain‐lain. • Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada ______________________________ (nama wakil peserta yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ___________________(nama peserta 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari dari seluruh anggota kemitraan/KSO. • Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. • Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. • Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_______________________) yang masing‐masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di________________pada hari__________ tanggal_____________________ bulan_____________, tahun________________________________________ Penyedia 1 Penyedia 2 Penyedia 3 (_______________) (________________) (________________) dst (_________________) Catatan: Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel.
26 BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS Dokumen Penawaran Teknis • Spesifikasi Teknis Barang dilengkapi dengan Katalog/Brosur yang asli (bukan hasil download) dan dicap oleh Produsen/Pabrikan • Metode Pelaksanaan • Jadwal Waktu Pelaksanaan • Surat garansi Purna Jual dari Produsen/Pabrikan berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 6.000,‐ • Surat Pernyataan kesediaan alih teknologi/pengetahuan dalam penggunaan peralatan yang ditawarkan dari perusahaan berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 6.000,‐ • Surat pernyataan sanggup menyerahkan barang‐barang/pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi serta bersedia diperiksa ulang atas barang‐barang/pekerjaan yang diserahkan secara keseluruhan dalam keadaan baik dari perusahaan berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 6.000,‐ • Surat Dukungan dari/Jaminan dari pabrikan/produsen untuk masing‐masing jenis alat peraga yang ditawarkan berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 6000,‐ BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK Contoh [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN, dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________[Panitia Pengadaan] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang _______________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan _______________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _______________ tanggal _________________, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: • Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; • Yang Dijamin tidak: • menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; • menandatangani Kontrak; atau • hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang • Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: • Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ • Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
27
•
•
• •
setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak‐hak istimewanya untuk menuntut supaya benda‐benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata. Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini, masing‐masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________ Dikeluarkan di : _________ Pada tanggal : ___________ Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]
[Bank] Materai Rp. 6.000,‐ ____________ [Nama dan Jabatan]
28 • BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN Contoh [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN Nomor Jaminan: ____________________ Nilai: _____________ • Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________[nama penebit jaminan], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [________________[nama Panitia Pengadaan], __________[alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang______________________) • Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No. ________________________ tanggal ____________________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan_____________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. • Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN: • menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang. • tidak: • menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; • menandatangani Kontrak; • hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang; • terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). • Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ • PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi. • Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak‐hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. • Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat‐ lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. dikeluarkan di _________________ pada tanggal _________________ TERJAMIN PENJAMIN Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
Materai Rp. 6.000,‐ __________________ [Nama dan Jabatan]
_________________ [Nama dan Jabatan]
29 •
PAKTA INTEGRITAS
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan/Tanpa Kemitraan] PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] Jabatan : __________ Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/ _____________ [pilih yang sesuai dan dan atas nama cantumkan nama] Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi ___________ [bagi Badan Usaha yang bermitra] dalam rangka pengadaan __________ pada __________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: • tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); • akan melaporkan kepada APIP _________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; • akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan; • apabila melanggar hal‐hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun] [Nama Penyedia] [tanda tangan], ____________ [nama lengkap]
30 [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan] PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] Jabatan : __________ Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan____________________[pilih dan atas nama yang sesuai dan cantumkan nama] 2. Nama : __________[nama wakil sah badan usaha] No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] Jabatan : __________ Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan____________________[pilih dan atas nama yang sesuai dan cantumkan nama] 3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan] dalam rangka pengadaan _________ pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: • tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); • akan melaporkan kepada kepada APIP _________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; • akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan; • apabila melanggar hal‐hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20_____[tahun] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan], [nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]
31 •
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : __________[nama wakil sah jika badan usaha] Jabatan : __________[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris] Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan atas nama dan cantumkan nama badan usaha] Alamat : __________ Telepon/Fax : __________ Email : __________ menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: • saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat __________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO]; • saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; • saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; • saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; • badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; • salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; • data‐data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi Nama (PT/CV/Firma/ 1. : __________ Koperasi) Cabang
2. Status
Pusat
:
3.
Alamat Kantor Pusat
: __________
No. Telepon
: __________
No. Fax
: __________
E‐Mail
: __________
Alamat Kantor Cabang No. Telepon 4. No. Fax E‐Mail
: : : :
__________ __________ __________ __________
B. Izin Usaha •
No. Surat Izin Usaha ________
: _______Tanggal ______
•
Masa berlaku izin usaha
: __________
•
Instansi pemberi izin usaha
: __________
32 C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] •
No. Surat Izin ____________
: _______Tanggal ______
•
Masa berlaku izin
: __________
•
Instansi pemberi izin
: __________
D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a. Nomor Akte
: __________
b. Tanggal
: __________
c. Nama Notaris
: __________
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akte
: __________
b. Tanggal
: __________
c. Nama Notaris
: __________
E. Pengurus 1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha 2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha F. Data Keuangan • Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No. Nama No. KTP Persentase • Pajak __________ • Nomor Pokok Wajib Pajak : • Bukti laporan Pajak Tahun : No.______tanggal _______ terakhir • Bukti Laporan bulanan (tiga : bulan terakhir): : No. ________tanggal ______ • PPh Pasal 21; : No. ________tanggal ______ • PPh Pasal 23; : No. ________tanggal ______ • PPh Pasal 25/Pasal 29; : No. ________tanggal ______ • PPN • [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b : No. ________tanggal ______ dan c)]
33 G. Data Pengalaman Perusahaan
No.
1
Nama Paket Pekerjaan
2
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang/ Sub Lokasi Bidang Alamat/ Pekerjaan Nama Telepon 3
4
5
6
Kontrak
Tanggal Selesai Menurut
No/ Tanggal
Nilai
Kontrak
BA Serah Terima
7
8
9
10
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. [tempat], [tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun] PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,‐ tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha]
34
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA • Data Administrasi • Diisi dengan nama badan usaha peserta • Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). • Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta yang dapat dihubungi. • Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. • Izin Usaha • Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. • Diisi dengan masa berlaku izin usaha. • Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. • Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] • Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. • Diisi dengan masa berlaku izin. • Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. • Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha • Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha. • Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. • Pengurus • Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. • Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha. • Data Keuangan • Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero. • Pajak • Diisi dengan NPWP badan usaha • Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. • Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : • PPH pasal 21 • PPH Pasal 23 • PPH pasal 25/pasal 29 • PPN Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak • Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.
35
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI •
•
•
•
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : • formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: • direktur utama/pimpinan perusahaan; • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; • pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau • peserta perorangan. • memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang‐undangan; • menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; • salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; • memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); • khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; • memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; • dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: • peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; • evaluasi persyaratan pada angka 1. sampai dengan angka 7. dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan. • memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan. Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal: • kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan • pemenuhan persyaratan kualifikasi. Apabila ditemukan hal‐hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pengadaan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
36
Bab IX. Bentuk Dokumen Kontrak
•
BAB IX. BENTUK KONTRAK
125
BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang __________ Nomor: __________
[Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan __________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”).] [Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________ [nama Penyedia 1]; 2. _________________ [nama Penyedia 2]; ..... dst yang masing‐masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PAberdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut “Penyedia”).] MENGINGAT BAHWA: (a) PAtelah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat‐ Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”); (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PAdan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PAdan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing‐masing pihak:
37 1) 2) 3) 4)
telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PAdan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal‐hal sebagai berikut: • [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut : “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp_____________ (_______________ rupiah);”] [untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp______________ (_________________ rupiah);”] 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen‐dokumen berikut merupakan satu‐kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: • adendum Surat Perjanjian; • pokok perjanjian; • surat penawaran; • daftar kuantitas dan harga, (apabila ada); • syarat‐syarat khusus Kontrak; • syarat‐syarat umum Kontrak; • spesifikasi khusus; • spesifikasi umum; • gambar‐gambar; dan • dokumen lainnya seperti: jaminan‐jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal‐balik PAdan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: • PAmempunyai hak dan kewajiban untuk: • mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; • meminta laporan‐laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; • memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; • membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; • Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: • menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; • meminta fasilitas‐fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PAuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; • melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA; • melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; • melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan‐bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
38 • • •
6.
memberikan keterangan‐keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; mengambil langkah‐langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat‐Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat‐Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PAdan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama __________ Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan (KSO) PPK __________ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,‐ )] satuan kerja PA maka rekatkan materai Rp 6.000,‐ )] [nama lengkap] [jabatan] [nama lengkap] [jabatan]
39 •
BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] SATUAN KERJA PPK: ________________ SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Halaman ____ dari _____
NOMOR SPK : __________________________ TANGGAL SPK : ________________________
NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN : [jika pengadaan melalui Pelelangan Umum/Sederhana] SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________ WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun PAKET PEKERJAAN : ________
NILAI PEKERJAAN No.
Uraian Pekerjaan
Kuantitas
Satuan Ukuran
Harga satuan (Rp. )
Total (Rp.)
Jumlah PPN Nilai TERBILANG : ______________________________________________________ INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PAsebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. Untuk dan atas nama __________ Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan Pejabat Pembuat Komitmen (KSO) [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini __________ untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,‐ )] [tanda tanga dan, cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat [nama lengkap] Pembuat Komitmen maka rekatkan [jabatan] materai Rp 6.000,‐ )] [nama lengkap] [jabatan]
40 STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) •
•
•
•
•
•
•
PENYEDIA JASA MANDIRI SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya. HAK KEPEMILIKAN PAberhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PAmaka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PAsesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PAtetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PApada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. CACAT MUTU PAakan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PAdapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PAmengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. PEMUTUSAN Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata, PAdapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK. PENANGGUNGAN Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PAbeserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PAbeserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
•
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PAdan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh‐sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
41 •
•
ADENDUM SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PAdan Penyedia. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
•
LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PAtelah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
42
BAB X. SYARAT‐SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Definisi Istilah‐istilah yang digunakan dalam Syarat‐Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: •
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
•
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
•
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
•
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
•
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
•
Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
•
Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
•
Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
•
Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing‐masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
•
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
•
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PAdengan Penyedia dan mencakup Syarat‐Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat‐Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
•
Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
•
Hari adalah hari kalender;
•
Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
•
Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
•
Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
•
Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang
43 diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. •
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
•
Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
•
Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatangan Surat Pesanan (SP) oleh penyedia.
•
Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
•
Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat‐syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK
•
Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
Pasal 2 Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan‐ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. Pasal 3 Bahasa dan Hukum • Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. • Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakanatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah). Pasal 4 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan • Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: • menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; • mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; • membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan. • Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. • Penyedia yang menurut penilaian PA terbukti melakukan larangan‐larangan diatas dapat dikenakan sanksi‐sanksi adminsitrastif oleh Pas ebagai berikut: • Pemutusan Kontrak; • Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. • Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan • Pengenaan daftar hitam • Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PA kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daeah/Pimpinan Institusi Lainnya. PAyang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang‐undangan.
44
Pasal 5 Asal Barang • • • •
Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
Pasal 6 Korespondnsi
• •
Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e‐mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. Pasal 7 Wakil sah para pihak
Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PAatau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. Pasal 8 Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan Barang ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Pasal 9 Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. Pasal 10 Pengalihan dan/atau Subkontrak • Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. • Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama yang disebutkan dalam daftar kuantitas dalam Kontrak ini. • Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kapda Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. • Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
45
•
Pasal 11 Pengabaian
Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus‐menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. Pasal 12 Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Pasal 13 Kemitraan Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PAberdasarkan Kontrak ini. Pasal 14 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PAdapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
Pasal 15 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan • • • •
Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; Pekerjaan pengadaan Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; Barang harus diserahkan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PAdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak
Pasal 16 Surat Pesanan • •
•
PA menerbitkan SP selambat‐lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak. SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat‐lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
Pasal 17 Program Mutu • •
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaskanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: • informasi pengadaan barang; • organisasi kerja penyedia; • jadwal pelaksanaan pekerjaan; • prosedur pelaksanaan pekerjaan;
46
• • •
•
• prosedur instruksi kerja; dan • pelaksana kerja. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi. Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK. Persetujuan PAterhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
Pasal 18 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak •
•
Selambat‐lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PAbersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: • program mutu; • organisasi kerja; • tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; • jadwal pelaksanaan pekerjaan. • penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada. • Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
B.1 Pelaksanaan Pengadaan
Pasal 19 Lingkup Pekerjaan
Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga Pasal 20 Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK. Pasal 21 Pemeriksaan Bersama • Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PA bersama‐sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan kondisi lapangan. • Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. • Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. Pasal 22 Inspeksi Pabrikasi • PA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PA dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. • Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. • Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak. Pasal 23 Pengepakan • Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan
47
•
selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir. Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..
Pasal 24 Pengiriman •
• •
Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK. Untuk barang‐barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
Pasal 25 Asuransi •
• •
• • •
Penyedia harus mengasuransikan barang‐barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK; Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang‐barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak Pasal 26 Transportasi
• • •
Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
Pasal 27 Risiko
Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PAsampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. Pasal 28 Pemeriksaan dan Pengujian • PA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. • Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PA atau diwakilkan kepada pihak ketiga. • Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK. • Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia. • Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PAdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PAdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PAdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil
48 •
•
Pekerjaan merupakan tanggungan PPK. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PAdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang , PAdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PAdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
Pasal 29 Uji Coba • • •
•
Setelah barang dikirim, barang diuji‐coba oleh penyedia disaksikan oleh PAdan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara; Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PAoleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
Pasal 30 Waktu Penyelesaian Pekerjaan • •
•
•
Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat‐lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Jika keterlambatan tersebut semata‐mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
Pasal 31 Serah Terima Barang • • • •
•
•
• •
•
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan; Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. . Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan‐ kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PA untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman. Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang . Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal
49
• •
•
Pengiriman dan Penyelesaian kepada PA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. PAmenerima penyerahan pekerjaan setelah: • seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan • Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PA (apabila diperlukan) Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
Pasal 32 Incoterms • •
Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms. Istilah‐istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.
B.2 Garansi dan Layanan Tambahan
Pasal 33 Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi •
• • •
•
•
Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK. PAakan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PAakan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PAsecara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PAakan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PAdari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PAdapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
Pasal 34 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan • •
Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PAtentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PAberhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.
Pasal 35 Layanan Tambahan Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK
50 B.3. Perubahan Kontrak
Pasal 36 Perubahan Kontrak • •
•
•
• •
•
Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi: • perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; • perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; • perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Pasal 37 Perubahan Lingkup Pekerjaan
Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PAbersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: • menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; • mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; • mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau • melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PAsecara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
Pasal 38 Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan •
• • • •
Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal‐hal sebagai berikut: • pekerjaan tambah; • perubahan disain; • keterlambatan yang disebabkan oleh PA; • masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau • Keadaan Kahar. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang‐kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. PA dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak
51 B.4. Keadaan Kahar
Pasal 39 Pengertian •
• •
•
Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: • Bencana alam; • Bencana non alam; • Bencana sosiali; • Pemogokan; • Kebakaran; dan/atau • Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal‐hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang‐kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PAmemerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
Pasal 40 Bukan Cidera Janji •
•
Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: • telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan • telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat‐ lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. Pasal 41 Perpanjangan Waktu
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang‐kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Pasal 42 Pembayaran Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PAmemerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.
52 B.5. Pemutusan dan Penghentian
Pasal 43 Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen •
•
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata, PAdapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal‐hal sebagai berikut: • Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; • Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PAdengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PAdi atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan; • Penyedia berada dalam keadaan pailit; • Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; • denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; • Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau • pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: • Jaminan Pelaksanaan dicairkan; • sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; • penyedia membayar denda; dan/atau • penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Pasal 44 Pemutusan oleh Penyedia •
•
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PAapabila PAtidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PAterlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PAdikenakan sanksi berdasarkan perundang‐undangan.
•
Pasal 45 Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. Pasal 46 Pembayaran setelah Penghentian/Pemutusan Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PAwajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA Pasal 47 Hak dan Kewajiban Penyedia Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: • menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
53
ditentukan dalam kontrak; • berhak meminta fasilitas‐fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PAuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; • melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; • melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; • memberikan keterangan‐keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; • menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan • penyedia harus mengambil langkah‐langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. Pasal 48 Tanggung Jawab Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pasal 49 Penggunaan Dokumen‐Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar‐gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK. Pasal 50 Hak Kekayaan Intelektual Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 51 Penanggungan Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PAbeserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PAbeserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. Pasal 52 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PAsebelum melakukan tindakan‐tindakan berikut: • mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; • mengubah atau memutakhirkan program mutu; • tindakan lain yang diatur dalam SSKK. Pasal 53 Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil • Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. • Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: • penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; • dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab
54
•
penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; • bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan • membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam SSKK.
Pasal 54 Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia •
• • •
Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. Ketentuan‐ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
Pasal 55 Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban‐kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PAmengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. Pasal 56 Jaminan • Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PAselambat‐lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: • 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau • 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. • Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang‐kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. • Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi; • Jaminan Uang Muka diberikan kepada PAdalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka; • Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; • Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang‐kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang. • Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan‐jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. Pasal 57 Laporan Hasil Pekerjaan • Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. • Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. • Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
55 •
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pasal 58 Hak dan Kewajiban PA PAmempunyai Hak dan kewajiban : • mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; • meminta laporan‐laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; • membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan • memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Pasal 59 Fasilitas PAdapat memberikan fasilitas berupa srana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. Pasal 60 Pembayaran • Uang muka • Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk: • pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau • persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang. • besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; • penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PAdisertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; • PAharus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; • Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan; • pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur‐angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus); • untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. • Prestasi pekerjaan • pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: • penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; • pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; • pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan • untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. • Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba. • Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan. • PAdalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP).
56
•
• bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PAdapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal‐hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi‐tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK. Denda dan ganti rugi • denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; • ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; • besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: • 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau • 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; • besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PAatas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; • tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK; • ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; • pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data‐data.
Pasal 61 Peristiwa Kompensasi •
•
•
•
•
Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: • PAmengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; • keterlambatan pembayaran kepada penyedia; • PAtidak memberikan gambar‐gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; • PAmenginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; • PAmemerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; • ketentuan lain dalam SSKK. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PAberkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi.
Pasal 62 Harga Kontrak • •
PAmembayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak; Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.
57 •
[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ‐ Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga].
Pasal 63 Penangguhan • •
• •
PAdapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. PAsecara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan‐alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
Pasal 64 Penyesuaian Harga(untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum) • •
•
• • •
•
•
• • • •
Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke‐13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke‐13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke‐12 setelah penanda‐tanganan kontrak. Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
58 • •
Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data‐data; Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat‐lambatnya setiap 6 (enam) bulan.
Pasal 65 Pengawasan dan Pemeriksaan PAberwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PAdapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 66 Penyelesaian Perselisihan Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. Pasal 67 Itikad Baik • Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak‐hak yang terdapat dalam kontrak. • Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing‐masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
59
BAB XI. SYARAT‐SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) •
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
• Pengguna Anggaran adalah _____________ • Tempat Tujuan Akhir adalah _____________ Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PA : _____________ Nama : _____________ Alamat : _____________ Teleks: : _____________ Faksimili: : _____________ Penyedia: : _____________ Nama : _____________ Alamat : _____________ Teleks : _____________ Faksimili: : _____________ Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PA : _____________ Untuk Penyedia : _____________ Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : _____________ Kontrak Pengertian
Waktu dimulainya Pekerjaan Pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung pekerjaan sejak : _____________ Kerjasama Antara • Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Penyedia dan Sub Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil Penyedia (YA/TIDAK) • Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan • Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan /atau subkontrak, akan dikenakan sanksi Black List Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar Sesuai dokumen lelang. Pemeriksaan Bersama PA bersama‐sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu ____________ hari setelah penandatangan kontrak. (Tidak dilakukan) Inspeksi Pabrikasi PA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PA melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu ______________ setelah penandatangan kontrak. (Tidak dilakukan) Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Penyerahan Kartu garansi bersamaan dengan adanya barang. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Berita Serah Terima Barang dari Penyedia ke Pengguna Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PA sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima
60
•
Asuransi
•
Transportasi
•
Serah Terima
•
Pemeriksaan Pengujian
•
Incoterms
•
Garansi
•
Pedoman Pengoperasian Perawatan
•
dan
dan
Layanan Tambahan
•
Pemutusan Penyedia Jasa
•
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK
• •
• •
Oleh
maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya. • Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms maka pertanggungan asuransi harus meliputi : Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak • Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK] • Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK] • Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA/TIDAK] • Penyedia menggunakan transportasi Umum untuk pengiriman barang melalui Darat. Serah terima dilakukan pada : Barang diterima ditempat yang telah dialokasikan • Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: uji fungsi dan siap pakai • Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di tempat barang diterima (Tujuan akhir barang) Edisi Incoterms yang digunakan adalah _____________ • Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama : 1 Tahun sejak barang diterima. • Masa layanan purnajual berlaku selama 1 tahun setelah serah terima barang. Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat‐lambatnya : Bersamaan dengan diterimanya barang. Penyedia harus menyedia layanan tambahan berupa : (Tidak ada) Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 15 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PA adalah (Tidak ada)
Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini Pekerjaan adalah selama : 60 (Enam Puluh) hari Kalender. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut : (‐) Fasilitas PA akan memberikan fasilitas berupa : (Tidak ada) Pembayaran Uang Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka Muka (YA/TIDAK). Uang muka diberikan sebesar 30 % (Tiga Puluh persen) dari
61
•
Pembayaran Pekerjaan
Nilai Kontrak Prestasi • Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin. • Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Sisa pembayaran dilakukan setelah semua barang / pekerjaan selesai dilaksanakan.
•
•
Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: BA Pembayaran, BA serah terima pekerjaan, BA serah terima barang, BA pemeriksaan barang dan permohonan pembayaran. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal‐hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi‐tingginya sebesar 5 % dibawah prestasi kerja.
•
Pembayaran denda
• • • •
•
Pencairan Jaminan
•
Kompensasi
•
Harga kontrak
•
Penyesuaian Harga
•
Penyelesaian Perselisihan
Denda dibayarkan kepada penyedia apabila : _____________ Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : _____________ Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : ______________ Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari Nilai kontrak
Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika (tidak ada) Kontrak ini dibiayai dari sumber pendanaan DAK Kota Jambi Tahun Anggaran 2010 melalui APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2011 • Indeks harga untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan‐peraturan administrasi dan peraturan‐peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing‐masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]
62 Lampiran A – Syarat‐Syarat Khusus Kontrak ‐ Subkontraktor yang ditunjuk: [cantumkan nama subkontraktor (jika ada) berikut uraian personilnya]
63
BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS KETERANGAN LENGKAP TENTANG SPESIFIKASI BARANG DAPAT DILIHAT DI : LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/M‐ DAG/PER/12/2010 TANGGAL 6 DESEMBER 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 B. SPESIFIKASI PERALATAN STANDAR DAN PERLENGKAPANNYA I Alat Uji Dacin Logam : 1 set 1.1. Kelas M1 1.2. Bahan kuningan massiv 1.3. Susunan terdiri dari: - Lemping + 1Tangkai Pengait 10 kg - 2 buah lemping 5 kg - 4 buah lemping 10 kg - 4 buah lemping 20 kg 1.4. Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air,diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis II Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod) : 1 buah 2.1. Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah 2.2. Diameter bagian bawah sekitar 60 mm, diameter atas sekitar 50 mm 2.3. Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan 2.4. Finisihing : cat besi warna hitam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 9
III Alat Uji Timbangan Meja : 1 set 3.1. Anak timbangan Kelas M1 dengan susunan terdiri dari: - 1 unit kapasitas 1 kg - 2 unit kapasitas 2 kg - 2 unit kapasitas 5 kg - 1 unit kapasitas 10 kg 3.2. Untuk 3.1, bahan : kuningan massiv/besi dicat hitam 3.3. 1 set Remidi kelas M2 (1 g – 1 kg) 3.4. Untuk 3.3, bahan : kuningan massiv 3.5. Masing‐masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik IV Alat Uji Timbangan Halus : 1 set 4.1 Anak timbangan dengan susunan terdiri dari: - 1 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 2 kg) - 1 unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 10 kg - 1 unit anak timbngan kelas F2 kapasitas 20 kg - 1 unit anak timbangan kelas M1 kapasitas 10 kg 4.2. Untuk 4.1, bahan stainless steel 4.3. 1 set Remidi kelas M2 (1 g – 1 kg) 4.4. Untuk 4.3, bahan kuningan massiv 4.3. Masing‐masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik V Alat Uji Timbangan Sentisimal : 1 set 5.1. 25 unit anak timbangan kelas M2 masing‐masing kapasitas 20 kg 5.2. Untuk 5.1, bahan : besi massiv/besi cor 5.3. Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat : hitam
64
5.4. Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi 5.5. Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya 5.6. 1 set Remidi kelas M2 (1g – 1 kg) 5.7. Untuk 5.6, bahan : kuningan massiv Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 10
VI Alat Uji Pompa Ukur BBM : 1 set 6.1. Terdiri dari: - 1 unit bejana Kelas III kapasitas 5 liter lengkap - 1 unit bejana Kelas III kapasitas 10 liter lengkap - 1 unit bejana Kelas III kapasitas 20 liter lengkap 6.2. Bahan : stainless steel JIS 304, tebal pelat ± 1,2 mm 6.3. Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana 6.3. Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml 6.4. Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass: 6.5. Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya 6.6. Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer VII Alat Uji Meteran Kayu : 1 set 7.1. Bahan : kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal ≥ 5 mm 7.2. Daya baca 1 mm 7.3. Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan 7.4. Kotak harus difinishing dengan politur 7.5. Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis VIII Meja untuk sidang tera/tera ulang : 4 buah 8.1. Panjang : 110 cm 8.2. Lebar : 70 cm 8.3. Tinggi : 90 cm 8.4. Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm 8.5. Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran ≥ 4 cm 8.6. Finisihing kayu : Politur 8.7. Finishing Besi : Cat Besi warna hitam IX Tool Set sidang tera/tera ulang : 1 set 9.1. Terdiri dari: Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 11
- 1 set kunci pas 6 mm – 24 mm - 3 buah obeng + dan 3 buah obeng ‐ - 1 set kunci ring 6 mm – 24 mm - 1 unit kunci inggris 8” - 1 unit tang kombinasi 185 mm - 1 unit tang buaya - 1 unit tang “multi grip” - 1 unit tang jepit 165 mm - 1 set kunci schock 8 mm – 22 mm - 1 unit Gergaji besi - 1 unit palu 560 g - 1 unit palu 280 g - 1 set kunci L 1,5 mm – 12 mm - 1 unit pahat - 1 pasang setelan timbangan meja
65
- 1 unit setelan timbangan sentisimal - 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor - 1 unit multi meter - 5 kg timah hitam - 5 kg timah plombir - 1 gulung kawat segel - 1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi X Tang Segel : 4 buah 10.1. Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat 10.2. Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetel 10.3. Penyetel harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang 10.4. Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga tidak licin saat digunakan 10.5. Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom XI Landasan Cap Tanda Tera : 1 buah 11.1. Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik 11.2. Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran ≥ 6 cm dan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 12
dapat dilipat 11.3. Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang‐lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi tanda tera 11.4. Disediakan pula bagian besi massiv silinder cones untuk tempat takaran yang akan dibubuhi tanda tera C. SPESIFIKASI PERALATAN PENYULUHAN I LCD Projector : 1 buah 1.1. Banyaknya pixel : ≤ 480.000 dots (800 x 600) x 3 1.2. Resolusi : SVGA 1.3. Lensa proyeksi : manual focus & ≤ 1 x digital zoom Focus F ≥ 1 mm / F ≥ 15 mm 1.4. Daya tahan lampu ≥ 3000 jam (kondisi normal), 4000 jam (pemakaian ekonomis) 1.5. Ukuran layar : min ≥ 50 cm dan max ≤ 700 cm 1.6. Tingkat Keterangan ≥ 2000 ANSI Lumens (normal) ≥ 1900 ANSI Lumens (ekonomis) 1.7. Contrast ≥ 2000:1 1.8. Warna yang dapat ditampilkan ≥ 10 juta warna 1.9. Jarak proyeksi : (1.0m) ~ (10 m) 1.10. Aspect ratio 4:3 (native), 16:9 1.11. Bergaransi II Replacement Lamp Unit : 2 buah 2.1. Dilengkapi Tripod dari bahan besi yang cukup kuat dan dicat 2.2. Tiap tripod dilengkapi 2(dua) unit lampu dengan daya ≥ 500 W/lampu 2.3. Dilengkapi Kabel dengan panjang ≥ 10 m/tripod III Compact Audio Visual Supporting System : 1 set 3.1. DVD Player - Dilengkapi dengan laser : Jenis semi konduktor InGAIP dan AIGaAs atau setara Gelombang minimal 650 nm dan 790 nm Power output 7,0 mW – 10 mW Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 13
66
Divergensi beam 60 derajat - Memiliki kelengkapan : kabel video komposit kabel audio RCA standard optional kabel coaxial digital audio optional kabel video komponen optional kabel HDMI kabel power AC remote control . - Line out : HDMI Out TV Out Component video Out Multi Chanel Audio Out Coaxial Digital Audio Out - Kemampuan playback: DVD, Video, DVD+RW, DVD+R CD‐R, CD‐RW, CD Audio Video CD, Super VCD MP3 Disc DivX Disc, DiVX.3.1.1, 4x, 5x dan 6.0 DIvX Ultra WMA - Dibuat dibawah lisensi Dolby Labioratories - Dilengkapi windows media asli dari Microsoft Corporation - Bersertifikat DivX dan DivX Ultra - DTS dan DTS Surround terdaftar dari DTS. Inc . - Memiliki HDMI (High‐Definition MultiMedia Interface) dan terdaftar pada HDMI Licensing LLC - Dilengkapi port USB - HD upscale 50Hz, 60Hz, dan 50‐60Hz - Memiliki infrared sensor 3.2. Mixer - Frekuensi respons : 3,0,1 dB 20Hz – 20kHz, nom.LV 1 kHa Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 14
- Total harmonic distortion : < 0,3% 14dBu output 600Ω untuk 20Hz –20kHz - Humidity dan Noise : Eq Input Noise : ≤ 128dBu GAIN = MAX, 20Hz – 20kHz ST OUT - Crosstalk 1kHz : ≤ 68 dB . - Input Connector : CH 1 – 6 : XLR dan Phone CH7/8, 9/10 : XLR dan Phone CH11/12, 13/14 : XLR dan Phone - EQ : HIGH (10K, Shelving) MID (mono: 250‐5K, st:2,5K, Peak) LOW (100, Shelving) - Phantom Voltage : ≤ 50V - Graphic Equalizer : ≥ 9 Band 63, 125, 250, akHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz - Digital Effects : SPX Digital Multi Effector 24 bit AD/DA, 32 bit internal Pro ≥ 16 Programs - Power Amp. Mode : L/R, AUX1/MONO, AUX 1/2 - Foot switch : effect on/off - Dimension : maksimal 450 x 500 x 200 mm - Berat : ≤ 15 kg - Consumption : H: 230V 50Hz 450 W BS : 240V 50Hz 4540 W
67
- Power : U/C: 120V 60Hz 450 W - Input terminal: CH input A 1 – 16 : 0 – 26db 3kΩ CH input B 1 – 16 : 0 – 26db 10kΩ ST CH input 7/8 – 9/10 : 3 – 10kΩ ST CH input 11/12 – 13/14 : 10kΩ - Output terminal: ST OUT (L,R) : 150Ω ST SUB OUT (L,R) : 150Ω AUX SEND 1,2 : 150Ω CH Insert Out (1 – 6) : 600Ω REC OUT (L,R) : 600Ω PHONES (L,R) : 100Ω SPEAKER OUT : 0.1Ω Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 15
Sweep control untuk 6 mono channel 3 band EQ untuk semua channel dengan frekuensi tengah (mid freq) 3.3. Power - Output power : 8Ω/stereo : ≥ 2000 W 1 kHz : 8Ω/stereo : ≥ 3200 W THD+N = 0.1% : 8Ω/stereo : ≥ 3200 W - Sensitivity ≤ 9db - S/N Ratio : ≤ 106db - Power consumption : ≤ 55 W 3.4. Loudspeakers - Power capacity : program ≤ 500W Peak : ≤ 1000W - Frekuensi range : 50 kHz – 20 kHz (‐10dB) - Nominal Impedance : 8Ω - Sensitivity : ≤ 98dB - Nominal Dispertion 90H x 40 V C.D - Max SPL : 128dB - Components : LF Driver 15” cone HF Driver: 1.75”. Ti vc, CD‐Hon - Canibet Shape : Trapezoid - Finishing : dicat - Handle : logam x 2 - Flying Wear : Atas x 2, Belakang x 1 - Input Connector : Speakon x 1 Phone x 2 - Dimensi : max 550 x 800 x 500 mm - Berat Bersih (net weight) : ≤ 40 kg - Dilengkapi dengan tripod 3.5. Microphones - Receiver : Receiver : rechargeable Carrier frequency : 500 – 850 MHz Frequency Steadying : 30 PPM Sensitivity : 3UV 30dB S/N F/N ratio : 80dB Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 16
P/N Ratio : 70dB Audio Output : ¼”, 3‐pn XLR (0~774 mV) Antenna : BNC Dimensi : max 500 x 200 x 50 mm
68
- Transmitter : Carrier frequency : 500 – 850 MHz Frequency Steadying : 300 PPM Modulation model : FM Nominal deviation : ≤ 30 Hz - Ouput Power : ≤ 30mW - RF Squelch : > 50dB - Baterai : 6F22 9V atau setara - System Audio Frequency Response : 50 – 16000 Hz - S/N Ratio : > 100dB - THD : < 1 % 3.6. Hardcase - Panel aluminium dengan pintu dobel depan belakang - Dimensi : 1000 x 500 x 600 mm - Berat kosng : max 15 kg - Dilengkapi kabel IV Genset : 1 buah 4.1. Bahan Bakar Bensin 4.2. Standy output : ≥ 7000 W 4.3. Output yang direkomendasikan ≤ 6500 W 4.4. Voltage : 220 V 4.5. Frekuensi : 50 Hz 4.6. 1 phase 4.7. Rated current : ≥ 25 A 4.8. Rpm : ≤ 3000 4.9. Exicilation system : carbon brush atau setara 4.10. Kapasitas tanki : ≤ 25 L 4.11. Running time yang direkomendasikan ≥ 6 jam 4.12. Konsumsi ≤ 4 liter/jam 4.13. Tingkat kebisingan ≤ 75 dB Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 17
4.14. Start system : dapat manual maupun bertenaga accu 4.15. Tipe mesin : silinder tunggal 4.16. Tipe oli : SAE 20‐51 4.17. Volume mesin : ≤ 450 4.18. Kapasitas oli : ≤ 1.5 liter 4.19. Dimensi : max 700 x 500 x 600 mm 4.20. Berat ≤ 100 kg 4.21. Dilengkapi Volt Meter 4.22. Dilengkapi dengan Circuit Breaker (On/Off) 4.23. Dilengkapi dengan Kabel Penghubung yang cukup kuat untuk bekerja pada output sesuai spesifikasi dengan panjang minimal 100 meter 4.24. Dilengkapi dengan soket untuk menghubungkan arus dari genset ke peralatan V Automatic Voltage Regulator : 1 buah 5.1. Bahan : cover dari logam dicat dan gulungan motor dari tembaga 5.2. Power : ≤ 10.000 W 5.3. Continues power : ≤ 8000 W 5.4. Dilengkapi dengan indicator lampu 5.5. Dilengkapi saklar on/off 5.6. Terdapat pegangan dari karet/kulit yang bersifat isolator 5.7. Dilengkapi indikator Voltage dan Arus Analog VI Emergency Lamp : 1 buah 6.1. Lama Waktu penggunaan ≥ 8 jam 6.2. Terbuat dari bahan yang baik dan kuat 6.3. Power : ≤ 25 W 6.4. Backup power batere : batere 6 V 6 AH (recharge termasuk
69
didalamnya dan ukuran batere D VII Power Roll Cable : 1 buah 7.1. Kabel terbuat dari bahan yang cukup kuat, tidak mudah terkelupas 7.2. Panjang ≥ 50 meter Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I., Nomor : 46/M-DAG/PER/12/2010 Tanggal : 06 Desember 2010 18
7.3. Terdapat setidaknya 4 lubang (cord) 7.4. Bahan penutup harus tahan banting dan panas/dingin 7.5. Dilengkapi pemutar untuk menggulung kabel 7.6. Dilengkapi pegangan 7.7. Power: dalam kondisi tergulung ≤ 1500W, terbentang ≤ 4000W VIII Screen Projector : 2 layar 8.1. Terbuat dari bahan yang baik 8.2. Warna putih bersih 8.3. Rangka terbuat dari logam dan dapat dilipat 8.4. Ukuran screen ≤ 400 x 500 mm
70
BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Instansi
Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
T.A
NO 1 1 2 3 4 5 6
ALAT PERALATAN STANDAR DAN PERLENGKAPANYA: NAMA BARANG 2 ALAT UJI DACING LOGAM Kelas M 1 Bahan kuningan Massiv Susunan terdiri: - Lemping + 1 tangkai pengait 10 kg - 2 buah lemping 5 kg - 4 Buah lemping 10 kg - 4 Buah lemping 20 kg KAKI TIGA PENGGANTUNG - DACING LOGAM (TRIPOD) ALAT UJI TIMBANGAN MEJA Alat timbangan kelas M1 terdiri dari - 1 Unit kapasitas 1 kg - 2 unit kapasitas 2 kg - 2 unit kapasitas 5 kg - 1 unit kapasitas 10 kg ALAT UJI TIMBANGAN HALUS Anak Timbangan dengan susunan terdiri dari : - 1 set anak timbangan kelas F2 ( 1 mg-2 kg) - 1 Unit anak timbagangan kelas F2 kapasitas 10 kg - 1 Unit anak timbangan kelas F2 kapasitas 20 kg - 1 Unit anak timbangan kelas M1 kapasitas 10 kg ALAT UJI TIMBANGAN SENTISIMAL 25 Unit anak timbangan kela M2 - MASING MASING KAPASITAS 20 KG. ALAT UJI POMPA UKURAN BBM Terdiri dari: - 1 unit bejana kelas III kapasitas
Volume 3 1 Set
HARGA 4
JUMLAH 5
Jumlah 1 Buah Jumlah 1 Set
Jumlah 1 Set
Jumlah 1 Set Jumlah 1 Set
71
7 8 9 10 11 II 1 2 3
5 liter lengkap - 1 unit bejana kelas III kapasitas 10 liter lengkap - 1 unit bejana kelas III kapasitas 20 liter lengkap ALAT UJI METERAN KAYU. MEJA UNTUK SIDANG TERA/TERA TOOL SETSIDANG TERA /TERA TERA ULANG. 1 Set Terdiri dari : - 1 Set Kunci pas 6 mm - 24 mm - 3 buah obeng + dan 3 buah obeng- - 1 set kunci ring 6 mm - 24 mm - 1 unit inggris 8" - 1Unit tang kombinasi 185 mm - 1 unit tang buaya - 1 unit tang " multi grip" - 1 unit tang jepit 165 mm - 1 set kunci schock 8 mm - 22 mm - 1 Unit gergaji besi - 1 unit palu 560 g - 1 unit kunci L 1,5 mm -12 mm - 1 unit palu 580 g - 1 unit pahat - 1 pasang setelan timbangan meja. - 1 unit setelan timbangan sentisimal - 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor - 1 set multi meter - 5 kg timh hitam - 5 kg timah plombir - 1 gulung kawat segel - 1 unit tool box 5 laci, bahan plat besi. TANG SEGEL LANDASAN CAP TANDA TERA Jumlah 1 s/d 11 Peralatan penyuluhan LCD Proyektor Sceen Replacement Lamp Unit Compact Audio Visual Supporting system terdiri dari - DVD Player - Mixer - Power
1 Unit 2 Unit
1 Set
Jumlah 1 Set 4 Buah 1 Set
Jumlah 4 Buah Jumlah 1 Buah Jumlah
72 4 5 6 7 8
- Loudspeakers - Microphones - Hardcase Genset Automatis Votage Regulator Emergenci Lamp Power Roll Cable Sceen Projector 2 Unit JUMLAH I + II
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit Jumlah
..........,..........2011 HORMAT KAMI PT/CV............... NAMA JELAS JABATAN
73
BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN •
BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)
Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) [kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] Nomor: __________ __________, __ __________ 20__ Lampiran: __________ Kepada Yth. __________ di __________ Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _______________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________perihal __________ dengan nilai [penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp__________ (__________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Tembusan Yth. : • ____________ [PA/KPA K/L/D/I] • ____________ [APIP K/L/D/I] • ____________ [Panitia Pengadaan] ......... dst
74 •
BENTUK SURAT PESANAN
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] SURAT PESANAN (SP) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: __________[nama Pejabat Pembuat Komitmen] __________[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] __________[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: __________[nama Penyedia] __________[alamat Penyedia] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan‐ketentuan sebagai berikut: • Rincian Barang: No. Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total Ukuran Satuan Harga • Tanggal barang diterima: __________; • Syarat‐syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; • Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ • Alamat pengiriman barang : __________________________________ • Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat‐Syarat Umum Kontrak. __________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia] [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)/penyedia peorangan] [jabatan]
75 •
BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN, dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : _____________________________________[Panitia Pengadaan ] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp __________________________________________________ (terbilang ___________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan ___________________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No.______________ tanggal______________ , apabila: Nama : ______________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: • Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ • Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari ______________ [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lain] paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam butir 1. • Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar. • Penjamin melepaskan hak‐hak istimewanya untuk menuntut supaya benda‐benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata. • Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan • Sanggahan Banding ini, masing‐masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ___________. Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ___________ [Bank] Materai Rp. 6.000,‐ Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]
____________ (Nama & Jabatan)
76 •
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN, dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ______________________________________[Nama PPK] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp __________________________________________________ (terbilang ___________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan ________________ sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____________ tanggal _______________, apabila: Nama : ______________________________ [nama penyedia] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa : • Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; • Yang Dijamin melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan kontrak. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: • Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ • Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1. • Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. • Penjamin melepaskan hak‐hak istimewanya untuk menuntut supaya benda‐benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata. • Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. • Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing‐masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____________. Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ___________ [Bank] Materai Rp. 6.000,‐ ____________ Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkorfimasi Garansi ini ke _____[bank]
(Nama & Jabatan)
77 •
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: _________________ Nilai: ______________ • Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________[nama], __________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [nama penebit jaminan], _________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [____________[nama PPK], __________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ______(terbilang_______________) • Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ______________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No _______________ tanggal ____________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ____________________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. • Jaminan ini berlaku apabila: • TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; • Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN • Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ • PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. • Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak‐hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. • Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat‐ lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _______________ Pada tanggal _____________________ Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
TERJAMIN
PENJAMIN Materai Rp. 6.000,‐
_____________ [Nama & Jabatan]
_________________ [Nama & Jabatan]
78 •
BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku _______________________________________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN, dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : _______________________________________[Nama PPK] Alamat : _________________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp ________________________________________________ (terbilang _______________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________ berdasarkan Dokumen Kontrak No. __________tanggal_________ , apabila: Nama : ________________________________ [nama penyedia] : _______________________________________________ Alamat selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/ tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: • Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d____________________ • Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka sebagaimana tercantum dalam butir 1. • Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. • Penjamin melepaskan hak‐hak istimewanya untuk menuntut supaya benda‐benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata. • Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. • Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini, masing‐masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ___________. Dikeluarkan di : ____________ Pada tanggal : ___________ Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]
[Bank] Materai Rp. 6.000,‐ ____________ [Nama & Jabatan]
79 •
BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: ____________________ Nilai: ___________________ • Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________[nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________[nama penebit jaminan], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [________________[nama PPK], __________[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________(terbilang___________________________) • Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. ________________ tanggal ______________dari PENERIMA JAMINAN . • Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________ • Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak tersebut • PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan penagihan dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. • Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak‐hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. • Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat‐ lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di ________________ pada tanggal _____________________ TERJAMIN PENJAMIN Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
Materai Rp. 6.000,‐
__________________ [Nama & Jabatan]
_________________ [Nama & Jabatan]