BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja bagi pemerintah. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah adalah laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memiliki karakteristik antara lain dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), andal (reliability), dan dapat dibandingkan (comparability). Penilaian atas laporan keuangan pemerintah dilakukan
oleh
BPK-RI
setelah
memeriksa
mengeluarkan pernyataan berupa opini.
laporan
keuangan
dengan
Menurut Undang-Undang Nomor 15
Universitas Sumatera Utara
Tahun 2014 opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:(1)Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah,(2) Kecukupan pengungkapan, (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang biasa disebut opini, terdiri dari empat jenis, yaitu:a.Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). b.Wajar dengan pengecualian (qualified opinion). c.Tidak wajar (adverse opinion). d. Menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Selain opini wajar tanpa pengecualian saat ini ada pula opini WTP dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan baik adalah jika memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). Opini BPK-RI mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan gambaran mengenai pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat secara umum belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dari tahun 2011 sampai dengan 2014 selama 4 (empat) tahun berturut-turut adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut
Universitas Sumatera Utara
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi selama 4 (empat) tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 sampai dengan 2010, dimana Pemerintah Kabupaten Langkat memperoleh opini disclaimer. Fenomena yang menunjukkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat belum baik adalah adanya temuan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Tahun 2014. Temuan-temuan terkait ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Langkat yaitu: 1) Kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, 2) Pembayaran biaya pungut PBB TA 2014 tidak sesuai dengan ketentuan, 3)Terdapat kelebihan pembayaran atas tambahan penghasilan PNSD, 4) Belanja perjalanan dinas pada Pemerintah Kabupaten Langkat tidak sesuai ketentuan, 5)Realisasi belanja bantuan sosial tidak tepat sasaran dan terdapat belanja bantuan hibah tidak sesuai proposal, 6) Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi dan jasa konsultan konstruksi tidak sesuai ketentuan dan kurang disetor ke kas negara, 7)Pengadaan alat kesehatan TA 2014 pada RSUD tidak memiliki izin edar, 8) Realisasi belanja modal pengadaan buku pelajaran kurikulum 2013 tidak tepat guna dan terdapat kekurangan volume serta dikenakan denda, 9) Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum kurang volume dan 10) Pelaksanaan pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum mengalami rusak berat (LHP Nomor 53.C/LHP/XVIII.MDN/05/2015). Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga juga mengungkapkan adanya temuan: 1) Pertanggungjawaban uang persediaan tidak sesuai peruntukkan dan tambahan uang persediaan terlambat
dipertanggungjawabkan,
2)
Pengelolaan
keuangan
bendahara
Universitas Sumatera Utara
pengeluaran tidak tertib dan terdapat kekurangan kas, 3) Penyetoran dana PFK yang dipungut BUD dan bendahara pengeluaran terlambat dan terdapat PPh dan PPN dipergunakan untuk keperluan pribadi, 4)Pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan masyarakat tidak sesuai ketentuan, dan 5) Pemerintah Kabupaten Langkat kurang menyajikan pendapatan dan belanja atas penggunaan langsung pada Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan dan retribusi pengeloaan gedung PKK (LHP Nomor 53.B/LHP/XVIII.MDN/05/2015). BPK-RI juga menemukan adanya kesalahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu:1)Belanja peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan tidak sesuai ketentuan, 2)Penerapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat berbasis akrual belum memadai, 3) Penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan belum memadai, 4) Piutang retribusi belum dirinci dan tidak dapat diyakini kewajarannya, 5) Penatausahaan persediaan T.A. 2014 pada Pemerintah Kabupaten Langkat belum tertib, 6) Penatausahaan dan pencatatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Langkat belum tertib. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah banyak yang belum menetapkan kebijakan akuntansi yang merupakan aturan yang lebih spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SAP di Pemerintah Kabupaten Langkat telah didukung oleh Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi.
Universitas Sumatera Utara
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, karena yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sumber daya manusia. Saat ini jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi di Pemerintah Kabupaten Langkat masih minim dan tidak merata di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 atas kepatuhan terhadap perundang-undangan menyatakan bahwa dari 12 orang pegawai yang berlatar belakang akuntansi hanya tersebar di 9 (sembilan) SKPD di Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga masih banyak SKPD yang belum memiliki pegawai yang berlatar belakang akuntansi namun Pemerintah Kabupaten Langkat telah berupaya mengirimkan PPK-SKPD dan staf pengelola keuangan untuk melakukan diklat tentang laporan keuangan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan amanat perundang-undangan yang wajib dipedomani dan dijalankan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Penerapan SPI dapat memberikan keyakinan
memadai bahwa seluruh kegiatan telah dilakukan secara efisien dan efektif. Pelaksanaan SPI di Pemerintah Kabupaten Langkat didukung oleh Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 700-02/K/2015 namun pelaksanaanya belum maksimal karena masih dalam proses penyusunan sarana yang mendukung pelaksanaan SPI. Pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan pembuatan secara manual. Pemerintah Kabupaten Langkat telah menggunakan teknologi informasi dalam
Universitas Sumatera Utara
pengelolaan keuangan sampai penyajian laporan keuangan yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Aplikasi SIMDA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat belum maksimal dilaksanakan secara online di masingmasing SKPD, masih berpusat di ruangan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Peran internal audit pemerintah dalam melaksanakan pengawasan laporan keuangan dilakukan oleh Inspektorat selaku auditor intern pemerintah dengan cara melakukan monitoring terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD dan reviu atas laporan keuangan sebelum disampaikan ke BPK-RI. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Langkat telah melaksanakan reviu setiap tahunnya dengan bantuan tenaga ahli dari BPKP. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dijadikan sebagai variabel moderating karena dapat memperbaiki/meningkatkan kualitas atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari proses pemeriksaan sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang tidak ditindaklanjuti akan memungkinkan temuan berulang tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI telah didukung dengan SK Bupati Nomor 700.05-03/K/2015 dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanakan tindak lanjut SKPD di Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta tentang kondisi Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang:”FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Dengan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI sebagai Variabel Moderating”.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kapasitas sumber daya manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern, pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit pemerintah berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat?
2.
Apakah Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kapasitas sumber daya manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern, pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit pemerintah
dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Langkat?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah: 1.
Untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kapasitas sumber daya manusia, penerapan Sistem Pengendalian
Universitas Sumatera Utara
Intern, pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. 2.
Untuk menganalisis penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai pemoderasi hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kapasitas sumber daya manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern, pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit pemerintah dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat .
1.4. Manfaat Penelitian 1.
Bagi Pemerintah Kabupaten Langkat, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan opini laporan keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2.
Bagi Akademisi, diharapkan dapat menambah atau memperkaya hasil penelitian dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
1.5. Originalitas Penelitian Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2014) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Gianyar). Penelitian Mahaputra menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitiannya dengan menambah variabel lainnya. Peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel peran internal audit pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut hasil
Universitas Sumatera Utara
pemeriksaan BPK-RI sebagai variabel moderating. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah: 1.
Penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Langkat yang akan dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Langkat.
2.
Variabel Independen penelitian terdahulu terdiri dari kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kapasitas sumber daya manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern, pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit pemerintah.
3.
Pada penelitian terdahulu penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI tidak dijadikan sebagai variabel moderating sedangkan pada penelitian ini penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKRI dijadikan sebagai variabel moderating.
4.
Populasi pada penelitian terdahulu adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sedangkan pada penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
5.
Waktu penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.
Universitas Sumatera Utara
