BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai Sumber Daya Alam (SDA) terbatas, sudah seharusnyalah penggunaan serta peruntukan energi elektromagnetik spektrum frekuensi sebagai media transmisi, yang merupakan produk pemanfaatan sumber daya alam ruang udara dengan perangkat teknologi telekomunikasi yang didirikan di atas permukaan bumi (tanah),1 dikelola dan diatur guna memperoleh manfaat yang optimal, antara lain untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara, yang berkaitan dengan kebutuhan telokomunikasinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, diatur tentang peruntukan penggunaan spektrum frekuensi seperti untuk Pertahanan Keamanan Negara, maupun untuk keperluan telekomunikasi. Lebih lanjut mengenai alokasi penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang berisi Ketentuan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio2. Alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu untuk keperluan sebagai berikut3; 1. Pertahanan dan Keamanan Negara 2. Navigasi laut dan udara Indonesia 3. Industri telekomunikasi 4. Industri penyiaran, dan 5. Radio amatir
Dr. Jur. Any Andjarwati dalam seminar “Sistem Hukum Spektrum Frekuensi untuk Kesejahteraan Rakyat”, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 Desember 2012. Hal. 1-2 1
2
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Satelit
3
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia
1
Untuk penulisan hukum ini, Penulis memfokuskan diri pada permasalahan penggunaan spektrum frekuensi untuk kepentingan pertahanan negara4. Hal ini sangat penting untuk diangkat, karena kiranya masih minim sekali didapat informasi tentang pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dari PP No. 53 Tahun 2000. Blok spektrum frekuensi yang selama ini digunakan untuk kepentingan komunikasi pertahanan yang dalam hal ini berada di bawah Kemenhan, terletak pada rentang pita 438-450 MHz, 457.5-460 MHz dan 467.5-470 MHz5 harus berbagi ruang karena pada rentang pita-pita frekuensi tersebut masih terdapat banyak pengguna eksisting seperti penggunaan selular CDMA.6 Peran spektrum frekuensi sebagai media media transmisi untuk telekomunikasi sangatlah penting untuk penjaga pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk keperluan navigasi laut perairan kita. Hal ini bukan mustahil bahwa harapan bangsa saat ini yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, akan tercapai. Mengingat, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairannya hampir dua kali dari luas daratannya7. pasal 12 yang menyatakan : “Penggunaan kanal frekuensi radio untuk keperluan pertahanan keamanan negara ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia.”8 Tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan, selama ini diamanatkan kepada Kemenhan9. Dimana untuk menjalankan tugas tersebut, Kemenhan menyelenggarakan fungsi;
4
Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002) 5 Denny Setiawan. Alokasi Frekuensi:Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia. 2010. Departemen Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi: Jakarta. Hal. 29 6 Ibid. Hal.91 7 Lihat www.bakosurtanal.go.id , yang menyatakan bahwa luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km2, sedangkan luas daratannya adalah 1.922.570 km2 8 Pasal 12 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 9 Pasal 119 dan pasal 120 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
2
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan 4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah Sudah menjadi tanggung jawab dari Tentara Nasional Indonesia (yang dalam hal ini berada di bawah Kemenhan) untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan pertahanan. Dimana, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman10. Wilayah negara yang harus dilindungi keutuhannya, tidak hanya wilayah yang berada di daratan, melainkan juga wilayah yang berada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya, serta, seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.11 Telah terjadi pengabaian oleh Pemerintah Indonesia untuk tidak tertarik mengurus dan mengatur ruang angkasa (termasuk pula kekayaan yang ada di dalamnya) maupun perairan Indonesia selama ini. Walaupun secara geografis, bangsa Indonesia terdiri atas tiga matra (ruang), yaitu darat, laut dan udara. Apabila kita berbicara mengenai Hukum Agraria Nasional (UUPA) dengan jelas menyatakan bahwa ruang lingkup dari hukum agraria itu sendiri adalah bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang
(dengan mengalami tujuh kali perubahan yaitu terakhir melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010) 10
Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
11
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
3
kewenangannya ada pada negara (Asas Hak Menguasai Negara) yang diuraikan dalam pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu : “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: a. b. c.
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”
Dalam UUPA pun juga mengatur tentang Hak Guna Ruang Angkasa yang terdapat dalam pasal 48 UUPA, yang menyatakan bahwa: 12 “Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu”. Diperlukan peran aktif dari Kemenkominfo maupun dari Kemenhan terkait pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban atas penggunaan spektrum frekuensi radio bagi kepentingan pertahanan negara13, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kemenhan dengan Kemenkominfo dalam hal Koordinasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Pertahanan Negara, terakhir kali dilakukan yaitu pada tanggal 13 Agustus 2014 berupa ditandatanganinya MoU (Memorandum of Understanding) atau Kesepakatan bersama diantara dua kementerian ini14. Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan koordinasi dan kerja sama pertukaran data dan informasi pemanfaatan spektrum
12
Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
13
Lihat penjelasan pasal 13 PP Nomor 53 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa dalam rangka perencanaan dan penggunaan alokasi pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio, seperti mendirikan stasiun radio untuk keperluan pertahanan keamanan negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus memberitahukan penggunaan frekuensi radio kepada Menteri untuk kepentingan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio secara nasional. 14
http://kuathan.kemhan.go.id/content/mou-pemanfaatan-spektrum-frekuensi-radio“MoU Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio” diakses pada 24 Oktober 2014 pukul 14.15 WIB
4
frekuensi radio oleh Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia serta peningkatan kerahasiaan dan penertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan negara. Dengan banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pertahanan, sampai sekarang masih belum adanya keterpaduan antar instansi dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Dengan adanya keterpaduan serta keterhubungan, maka tujuan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi seperti mencegah terjadinya saling mengganggu (interferensi/hoarding), meningkatkan efisiensi dari penggunaan spektrum frekuensi radio, maupun menjamin ketersediaan spektrum frekuensi radio di masa yang akan datang menjadi lebih baik daripada yang selama ini telah dilakukan. Wujud keterpaduan tersebut tidak hanya melalui implementasinya di lapangan, melainkan juga diperlukan payung hukum yang menjadi dasar (regulasi) dari pelaksanaan pemanfaatan spektrum frekuensi di bidang pertahanan untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Kemenkominfo merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan spektrum frekuensi radio, dengan lingkup kewenangannya
adalah sebagai
berikut;15 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika 2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika 3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah, dan 4. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
15
Pasal 517 dan 518 Perpres Nomor 24 Tahun 2010
5
Tugas-tugas yang dijalankan tersebut, baik berupa
penentuan kebijakan, pengaturan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi yang digunakan oleh TNI untuk kepentingan Pertahanan, menjadi sangatlah riskan dalam hal keamanan maupun kerahasiaan informasinya sendiri apabila terjadi pengabaian terkait pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban atas penggunaan spektrum frekuensi dari masing-masing institusi. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis untuk melakukan Penulisan Hukum dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan atas Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio bagi Kepentingan Pertahanan Negara Republik Indonesia”. Karena, sudah menjadi tugas bersama antara Kemenhan serta TNI dengan Kemenkominfo untuk menjamin hal tersebut. Apakah selama ini telah berjalan dengan benar, baik terwujud dari implementasi maupun dari segi regulasi. Ataukah masih terdapat ketidaktepatan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab masing-masing institusi yang menyebabkan pertahanan dan keamanan kita menjadi terganggu.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang Penulisan Hukum dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan atas Spektrum Frekuensi Radio bagi Kepentingan Pertahanan Negara Republik Indonesia” di atas, Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan Penulis bahas, yaitu sebagai berikut; 1.
Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kepentingan komunikasi pertahanan negara?
2.
Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan hak dan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio bagi kepentingan pertahanan negara?
C. Tujuan Penelitian
6
Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penulis memiliki beberapa tujuan penelitian, dimana tujuan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu: 1. Mengkaji pelaksanaan asas Hak Menguasai Negara terhadap SDA spektrum frekuensi radio untuk kepentingan pertahanan negara. 2. Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan atas penggunaan spektrum frekuensi radio bagi kepentingan pertahanan negara serta membandingkannya dengan pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio di negara lain.
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan melalui penulisan hukum ini, dapat Penulis paparkan sebagai berikut: 1. Dapat dijadikan bahan penetapan kebijakan oleh institusi negara, baik Kemenhan maupun Kemenkominfo dalam hal penyelenggaran telekomunikasi khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam sistem hukum spektrum frekuensi radio baik pada tataran regulasi (das sollen) maupun pada tataran realitas yang ada di lapangan (das sein). Sehingga, nantinya mampu memperluas kaidah ilmu pengetahuan terkait pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. 3. Dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan Sistem Hukum Spektrum Frekuensi yang mengutamakan kepentingan bangsa. E. Keaslian Penelitian
7
Sepanjang penelusuran yang dilakukan Penulis untuk melihat keaslian penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media cetak maupun media elektronik, Penulis belum menemukan judul penelitian yang sama dengan penulisan hukum ini. Namun ada beberapa judul penelitian yang juga membahas tentang spektrum frekuensi radio, antara lain: 1. Skripsi Arfan Noer Azwad, “ Aspek Hukum Terhadap Status Spektrum Frekuensi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam Aksi Korporasi Merger dan Akuisisi”16 Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana status dari kepemilikan izin spektrum frekuensi radio yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan dapat dipindahtangankan serta kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi tersebut. Namun, terdapat perbedaan mendasar karya dari Arfan Noer Azwad dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis. Walaupun pembahasan yang dilakukan samasama membahas tentang spektrum frekuensi radio, namun objek pembahasan dari kedua karya tulis ini berbeda. Dimana, dalam karya Arfan Noer Azwad terkait penyelenggara spektrum frekuensi (dalam hal ini swasta) yang melakukan aksi korporasi berupa merger dan akuisisi, sedangkan karya dari Penulis terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas spektrum frekuensi bagi kepentingan pertahanan (dalam hal ini Kemenhan). 2. Dr. Asril Sitompul, S.H., LL.M., “Masalah Hukum dalam Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia”17
16
Lihat Arfan Noer Azwad,2014,Aspek Hukum Terhadap Status Spektrum Frekuensi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam Aksi Korporasi Merger dan Akuisisi, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. http://pustaka.unpad.ac.id/archives/131594/ diakses pada 15 Januari 2015 pukul 13.20 WIB 17 Dr. Asril Sitompul, Masalah Hukum dalam Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia. Dimuat di Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung R.I. Volume 2, Tanggal 3 November 2013, hal. 405
8
Tulisan dari Dr. Asril Sitompul, S.H., LL.M., membahas tentang aspek hukum dari spektrum frekuensi radio secara umum dalam rangkan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Beliau membahas mengenai bagaimana penyelenggaraan telekomunikasi seluler yang dilakukan oleh operator pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio (Mobile Network Operator – MNO) yang kian lama jumlah pengguna spektrum frekuensi radio kebutuhannya makin meningkat. Hal ini berusaha Ia carikan solusi melalui konsep penggunaan spektrum frekuensi radio secara Mobile Virtual Network Operator (MVNO) yang menjalin hubungan dengan penyelenggara pemilik izin pengguna spektrum frekuensi radio, antara lain dengan sistem penyewaan. Namun, menurutnya hingga kini masih belum ada regulasi yang menampung keberadaan MVNO ini di Indonesia. Sekali lagi, perbedaan mendasar tentang pokok bahasan dengan Penulis yaitu terkait objek pembahasannya yang tidak menyentuk mengenai pertahanan sama sekali. Dengan demikian, berdasarkan pada penjelasan yang dapat menunjukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, maka penelitian ini memenuhi unsur keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta bukan merupakan tindakan plagiasi. Serta, Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan sebelum penulisan hukum yang diajukan oleh Penulis, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
9
