BAB I PENDAHULUAN. perencanaan yang baik dan transparan, walaupun perencanaan yang baik dapat dibuat

Renstra BPMPD Prov. Jabar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Keberhasilan Pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan transparan, walaupun perencanaan yang baik dapat dibuat dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan dalam Perencanaan Daerah dibutuhkan kemampuan

mengakomodasi

kepentingan

Nasional

juga

harus

mampu

mengidentifikasian dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serat peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu darah dalam suatu system Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar tradisi yang kondusif. Wilayah administrasi pemerintahan Jawa Barat memiliki 17 Kabupaten, 9 Kota, dan 626 Kecamatan, terdiri dari 5321 Desa dan 642 Kelurahan. Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 44.548.431 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 1264 jiwa/km2. Dari total penduduk tersebut 34,31 % diantaranya tinggal di perdesaan.

1-1


Potensi tersebut menjadi potensi yang harus dikelola secara optimal, dalam arti potensi tersebut harus dikelola secara profesional dan proporsional yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta berdasar pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan kondisi ini masyarakat Jawa Barat ditempatkan sebagai subjek yang bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Jawa Barat untuk menjadi lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan dengan segera. Dengan adanya perubahan perspektif dalam pembangunan, bahwa masyarakat bahkan individu harus berdaya maka metode pemberdayaan masyarakat yang diterapkan harus berjalan dengan baik. Agar dari sisi masayarakat yang masih perlu diperkuat niai untuk berdaya dan tidak selalu tergantung pada pola bantuan. Kemudian metode pemeberdayaan terus ditingkatkan dalam keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal ini diawali terlebih dahulu dari pola pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kebutuhan dasar yang diringi dengan proses pemberdayaan dalam perubahan pola pikir masyarakat. Selama ini banyak anggapan bahwa pelaksanaan pembangunan masih banyak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bahkan peluang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan

pembangunan

tidak

dikarenakan

kepentingan

tertentu,

baik

kepentingan aparat pusat, Daerah maupun perangkat Desa. Sebab pola pembangunan yang bersifat sentralistik sudah ditinggalkan dan sudah menuju kearah pembangunan yang lebih baik, yang terukur, melibatkan masyarakat banyak (transparan) baik dalam 1-2


perencanaan (aspiratif), pelaksanaan maupun rencana tindak lanjutnya (partisipatif) dengan mempedomani ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Fakta bahwa pelaksanaan pembangunan mengalami peningkatan tercermin dari perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat, dimana berdasarkan perhitungan sementara Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2008 sampai 2011, seperti yang ada pada tabel berikut ini: Tabel 1.1. Trend IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional IPM 2008 2009 2010 2011 2012 Provinsi Jawa Barat 71,12 71,64 72,29 72,32 73,19 Indonesia 71,17 71,76 72,27 72,77 Sumber: BPS dan Kompilasi Balai Pusdalisbang BAPPEDA Prov. Jabar 2012 Nama

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa angka IPM Jawa Barat tiap tahunnya mengalami peningkatan dari 71,12 sampai menjadi 72,73 pada tahun 2011, bahkan pada tahun 2012 IPM Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi 73, 19 poin hal ini dikarenakan dengan pencapaian indikator komposit pada indeks pendidikan mencapai 82,75 poin, indeks kesehatan mencapai 72, 67 persen dan indeks daya beli 64,17 persen. Walaupun masih ada ketidakpuasan karena masih ada yang belum tercapainya target-target pelaksanaan program setiap tahunnya. Namun secara makro maupun mikro terlihat IPM Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Sebab dengan wilayah yang memiliki potensi yang sangat besar maka menjadi kekuatan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan IPM dan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakatnya.

1-3


BPMPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, telah menjalankan rencana strategis yang telah disusun untuk tahun 2008-2013. Hal ini selaras dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2013. Renstra BPMPD tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun, baik program pembangunan yang ditangani secara langsung oleh BPMPD maupun program yang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif pemerintahan kabupaten kota, masyarakat maupun di tingkat desa dan kelurahan, serta peran swasta. Seiring dengan perkembangan konstelasi kebijakan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun internal BPMPD dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang baru, Renstra BPMPD yang ditetapkan untuk tahun 2008-1013 terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian dengan adanya penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi untuk lima tahun. Menjadi bahan-bahan untuk menyusun Renstra selanjutnya. Sedangkan secara internal BPMPD, secara keseluruhan setelah lima tahun berjalan, pencapaian target-target sebagaimana dituangkan dalam Renstra BPMPD Tahun 2008-2013, masih terdapat target-target yang dilanjutkan maupun disesuaikan atau bahkan diganti dengan target-target yang baru.

1-4


Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kebutuhan untuk mereview Renstra tahun 2008-2013, dan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal dari organisasi BPMPD seperti disusunnya pula RPJMD Provinsi Jawa Barat untuk lima tahun kedepan, maka BPMPD juga harus mengikuti arah pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercurah dalam Rencana Strategis BPMPD lima tahun kedepan (Renstra BPMPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018).

1.2 Konseptual A. Manajemen Strategi Manajemen strategi merupakan sebuah keputusan hasil analisa terhadap beberapa aspek pada organisasi dan harus diimplementasikan di semua lini dan oleh seluruh anggota organisasi tersebut. (Hadari Nawawi (2005 : 151) Di samping itu dari pengertian Manajemen Strategi yang lain, dapat disimpulkan beberapa karakteristiknya sebagai berikut : 

Manajemen Strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (RENSTRA) yang dijabarkan menjadi Perencanaan Operasional (RENOP), yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk Program – program kerja.



Rencana Strategi berorientasi pada jangkauan masa depan ( 25 – 30 tahun). Sedang Rencana Operasionalnya ditetapkan untuk setiap tahun atau setiap lima tahun. 1-5




VISI, MISI, pemilihan strategi yang menghasilkan Strategi Utama (Induk) dan Tujuan Strategi Organisasi untuk jangka panjang, merupakan pengertian yang ketiga, Manajemen Strategi adalah “arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi”. Pengertian ini menekankan bahwa arus keputusan dari para pimpinan organisasi dan tindakan berupa pelaksanaan keputusan, harus menghasilkan satu atau lebih strategis, sehingga dapat memilih yang paling efektif atau yang paling handal dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Pengertian yang lain, “manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategi) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.” Pengertian yang cukup luas ini menunjukkan bahwa Manajemen Strategi merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak ke arah yang sama pula. Komponen pertama adalah Perencanaan Strategi dengan unsur – unsurnya yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan Strategi organisasi. Sedang komponen kedua adalah Perencanaan.

1-6




RENSTRA dijabarkan menjadi RENOP yang antara lain berisi program – program operasional.



Penetapan RENSTRA dan RENOP harus melibatkan Manajemen Puncak (Pimpinan) karena sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi.



Pengimplementasian Strategi dalam program – program untuk mencapai sasarannya masing – masing dilakukan melalui fungsi – fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol. Berdasarkan karakteristik dan komponen Manajemen Strategi sebagai sistem,

terlihat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat intensitas dan formalitas pengimplementasiannya di lingkungan organisasi non profit. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah ukuran besarnya organisasi, gaya manajemen dari pimpinan, kompleksitas lingkungan ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya termasuk kependudu pimpinan, kompleksitas lingkungan ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya termasuk kependudukan, peraturan pemerintah dsb. B. Perencanaan strategik Perencanaan strategik merupakan proses Sistematis yang berkesinambungan, melalui proses pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis berbagai kegiatan untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perencana strategik merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan manajemen strategik.Depdagri,

1-7


LAN RI, BAPPENAS dan BPKP (2001:44) mengemukakan bahwa perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) Pernyataan visi, misi strategis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. 1.3 Landasan Hukum Dalam penyusunan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 – 2025, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor

25

Tahun

2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No 12 1-8


Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 1-9


14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

1.4 Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra BPMPD Provinsi Jawa Barat Tahun 20013 - 2018 ini disusun dengan maksud adalah sebagai berikut : 1. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai visi, misi, strategi dan arah kebijakan BPMPD Provinsi Jawa Barat selama lima tahun ke depan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan dari visi dan misi Provinsi Jawa Barat; 2. Sebagai dokumen induk perencanaan bagi BPMPD Provinsi Jawa Barat dalam strategi dan prioritas program lima tahunan sesuai dengan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang berlaku. 1.4.2 Tujuan Tujuan dari Penyusunan Renstra BPMPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah 1. Memperoleh dokumen dalam melakukan strategi dan program pembangunan oleh BPMPD Provnsi Jawa Barat dengan jangka waktu lima tahun yang terintegrasi 1 - 10


dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta RPJPD/RPJMD Provinsi Jawa Barat; 2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai oleh BPMPD Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu lim tahun kedepan, sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi; 3. Memberikan pedoman bagi BPMPD Provinsi Jawa Barat dalam penjabaran visi, misi dan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat ke dalam visi, misi dan kebijakan serta program yang bersifat operasional untuk periode lima tahunan.

1.5 Pola Pikir dan Sistematika Penulisan Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu dengan visi “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua” dan merupakan penjabaran dari 8 (delapan) janji Gubernur diantaranya yang terkait dengan tupoksi BPMPD yaitu Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu, walaupun misi/janji ini beririsan dengan dinas lainnya, namun karena kader Posyandu juga menjadi bagian dalam pembangunan desa, maka misi ini juga menjadi perhatian dari BPMPD. Kemudian misi lainnya yang menjadi perhatian BPMPD adalah alokasi 4 Triliun untuk infrastruktur desa dan perdesaan. Serta rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin. Sedangkan seluruh misi pembangunan Jawa Barat 2013-2018 seluruhnya memiliki

1 - 11


perhatian khusus di perdesaan. Kemudian janji-janji lainnya BPMPD juga memiliki peran besar sebagao pendukung untuk keberhasilan janji-janji tersebut. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi, berdasarkan visi, misi yang disepakati bersama sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Penyusunan Renstra BPMPD akan menyesuaikan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu terdiri dari dua tahap, yaitu: 1.

Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD; dan

2.

Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan

alir sebagai berikut:

1 - 12


Gambar 1.1 KERANGKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BPMPD PROVINSI JAWA BARAT

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010 Kemudian dalam teknis pelaksanaan pekerjaan, penyusuna memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Pengamatan Lingkungan: a. Lingkungan Eksternal: Pengamatan dan pengkategorian hasil sebaran kuesioner dan observasi lingkungan mengenai: 1. Faktor-faktor umum lingkungan Sosial 2. Analisis Organisasi Lingkungan Tugas b. Lingkungan Internal: 1 - 13


Pengamatan dan pengkategorian hasil sebaran kuesioner dan observasi lingkungan mengenai: 1. Struktur 2. Budaya 3. Sumber daya Dalam proses pengamatan lingkungan ini akan menggunakan teknik penyebaran kuesioner dan juga wawancara mendalam untuk menggali informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam analisis. Bentuk analisis pada tahap ini adalah tersusunnya SWOT. 2. Formulasi Strategi Proses penyusunan Rencana Strategis yag diterjemahkan menjadi beberapa bagian yaitu: 1. Visi/Misi 2. Objective/Tujuan 3. Strategi 4. Kebijakan 3. Implementasi Strategi Proses penyusunan implementasi strategi dari tahapan formulasi, yang terdiri dari: 1. Program 2. Kegiatan 4. Evaluasi Renstra 1. Penjaringan aspirasi mengenai Resntra yang telah disusun sebelumnya (dalam bentuk ekspose). 2. Kemudian dalam proses selanjutnya diperlukan Evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra yang telah disusun (Berjenjang tiap tahun) Sedangkan untuk rencana daftar isi dalam laporan yang akan disusun mengenai Renstra BPMPD Provinsi Jawa Barat adalah:

1 - 14


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Konseptual 1.3 Landasan Hukum 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Pola Pikir dan Sistematika Penulisan BAB II Gambaran Umum Pelayanan BPMPD 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi 2.2 Sumber daya BPMPD 2.3 Kinerja pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III Isu-isu Strategis dan Analisis Lingkungan (SWOT) Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

1 - 15

BAB I PENDAHULUAN. perencanaan yang baik dan transparan, walaupun perencanaan yang baik dapat dibuat

Recommend Documents