1
BAB I PENDAHULUAN I. 1. Latar Belakang Pengawasan
merupakan
fungsi
manajemen
yang
penting
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional Pengawasan melekat atau built in control merupakan pengawasan yang diwujudkan dalam berbagai upaya yang terjalin dalam tata laksana kegiatan yang dilakukan organisasi. Pengawasan ini secara keseluruhan menyatu dengan sistem manajemen dalam suatu organisasi. Pengawasan melekat telah diatur secara khusus dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat dapat dilakukan antara lain melalui pengawasan atasan
2
langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berada dibawahnya. Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi non pemerintah, serta pengaduan dan pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media masa atau opini publik mengenai pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengaduan atau pemberian informasi oleh masyarakat secara langsung telah diakomodir melalui Kotak Pos 5000 serta kotakkotak pengaduan dan saran yang disediakan oleh intansi pemerintah. Bahkan Presiden sendiri telah menyediakan Kotak Pos dan sarana SMS untuk menampung pengaduan/pemberian informasi dari masyarakat. Pengawasan
fungsional
adalah
pengawasan
yang
dilakukan
oleh
lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan oleh pengawas ekstern pemerintah daan pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
3
Mengingat penelitian ini akan dilakukan di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Itjen Depdiknas), maka tulisan ini tidak akan membahas seluruh lembaga pengawasan yang ada, namun akan difokuskan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Depdiknas. Dalam operasionalisasi tugas tersebut Inspektorat Jenderal Depdiknas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengusutan terhadap kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, auditor Itjen Depdiknas harus
mengacu pada standar audit yang berlaku. Di lingkungan APFP telah diterbitkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep378/K/1996 tanggal 30 Mei 1996. Dalam hal ini yang dimaksud APFP dalam keputusan ini adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat
Jenderal (Itjen) Departemen, Aparat Lembaga
Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya, dan dan BPKP. Standar Audit APFP merupakan prinsip-prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan APFP untuk menjamin mutu hasil audit dan konsistensi pelaksanaan tugas audit APFP. Standar Audit APFP ini menjadi acuan dalam menetapkan batas-
4
batas tanggungjawab pelaksanaan tugas audit yang dilakukan oleh APFP dan auditornya sesuai jenjang dan ruang lingkup tugas auditnya. Tujuan Standar Audit ini adalah untuk menjamin mutu koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Standar ini juga bertujuan untuk mendorong efektifitas tindak lanjut temuan hasil audit serta konsistensi penyajian laporan hasil audit yang bermanfaat bagi pemakainya. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) harus menerapkan standar dan prosedur audit yang sesuai untuk memenuhi kewajiban yang telah dimandatkan. Standar audit APFP ini terdiri dari 24 (dua puluh empat) butir standar yang terbagi atas 5 (lima) kategori yaitu standar umum, standar koordinasi dan kendali mutu, standar pelaksanaan, standar pelaporan dan standar tindak lanjut. Dalam pelaksanaan audit diharapkan auditor dapat melaksanakan audit berdasarkan standar audit, sehingga diharapkan kinerja auditor akan baik. Menurut Ahmad Syakhroza, pelaksanaan standar audit ini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan karena mekanisme pengendalian eksternal dan internal belum optimal. Hal tersebut menimbulkan (1) inefisiensi dan inefektifitas anggaran, dan (2) distorsi ‘mismatch’ antara program kerja dan anggaran. (Ahmad Syakhroza, 2007) Menurut Tarigan, sistem, prosedur dan manajemen pengawasan belum berjalan disebabkan kurang taatnya penyelenggara program (auditor) terhadap standar audit (Tarigan, 2007). Berdasarkan kedua kajian tersebut dan dikaitkan dengan pelaksanaan audit di Itjen Depdiknas terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan standar audit seperti: (1) kurangnya independensi auditor sehingga hasil audit tidak obyektif dan menimbulkan pemborosan anggaran
5
(inefisiensi dan inefektifitas), (2) penyusunan program kerja hanya berbasis pada anggaran bukan berdasarkan kebutuhan, sehingga auditor tidak dapat melakukan prioritas penentuan auditan, dengan demikian hasil audit kurang bermanfaat. (3) Ketua Tim tidak melakukan pembagian tugas secara jelas dan merata sehingga pelaksanaan audit tidak berjalan sesuai prosedur, karena masing-masing auditor tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya. (4) Pelaporan hasil audit sering mengalami keterlambatan, sehingga hasil audit kurang memberikan manfaat bagi auditan. (5) Tindaklanjut hasil temuan masih dianggap kurang penting karena auditan kurang komitmen terhadap hasil audit. Memperhatikan uraian permasalahan tersebut di atas, audit belum dapat memberikan kontribusi secara maksimal untuk perbaikan auditan termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan sektor publik yang semakin meningkat. Pelaksanaan audit yang belum sepenuhnya mengacu pada standar audit tersebut dapat mempengaruhi kinerja auditor.
I.2 Pokok Permasalahan Meskipun telah ada standar audit, oleh karena berbagai kendala, maka masih terdapat hasil audit yang belum sepenuhnya mengacu pada standar yang berlaku, sehingga pencapaian kinerja audit belum sesuai yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah pelaksanaan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dalam bentuk standar umum, koordinasi dan kendali mutu, pelaksanaan,
6
pelaporan dan standar tindak lanjut berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor Itjen Depdiknas 2. Manakah pelaksanaan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dalam bentuk standar umum, koordinasi dan kendali mutu, pelaksanaan, pelaporan dan standar tindak lanjut yang berpengaruh paling signifikan terhadap kinerja auditor Itjen Depdiknas
I.3 Tujuan Penelitian 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dalam bentuk standar umum, koordinasi dan kendali mutu, pelaksanaan, pelaporan dan standar tindak lanjut terhadap kinerja auditor Itjen Depdiknas 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan besarnya pengaruh standar umum, standar koordinasi dan kendali mutu, standar pelaksanaan, standar pelaporan dan standar tindak lanjut terhadap kinerja auditor Itjen Depdiknas.
I.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan standar audit dan pengaruhnya terhadap kinerja auditor Itjen Depdiknas.
7
I.5 Sistematika Penulisan Sistematika hasil penelitian ini dikelompokkan menjadi enam bab, Penulis berupaya agar setiap bab mulai dari Bab I sampai dengan Bab VI membentuk alur pikir yang berurutan dan logis serta memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Secara garis besar isi setiap bab sebagai berikut : 1. Bab I Pendahuluan, bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian ini, selanjutnya dijelaskan mengenai pokok permasalahan yang menjadi inti penelitian. Pembahasan dilanjutkan dengan memaparkan tujuan dan ruang lingkup penelitian, bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan. 2. Bab II Kerangka Teori, berisi konsep, definisi, dan peraturan tentang standar audit, jenis audit dan kinerja auditor. 3. Bab III Metode Penelitian pada bab ini penulis memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi : Lokasi Penelitian, Penentuan Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. Semua metode yang digunakan merujuk berbagai literatur yang secara khusus mengupas tentang metode penelitian khususnya penelitian di bidang auditing. 4. Bab IV Organisasi Itjen Depdiknas, pada bab ini dijelaskan gambaran umum tentang Organisasi Itjen Depdiknas yang terdiri dari organisasi Itjen Depdiknas, Visi dan Misi, Jenis Audit yang dilakukan Itjen Depdiknas dan Sumber Daya yang dimiliki.
8
5. Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas hasil penelitian yang akan menguraikan hasil analisis terhadap pengaruh pelaksanaan standar audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah terhadap kinerja auditor Itjen Depdiknas. 6. Bab VI Kesimpulan dan Saran merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari penelitian, kemudian diakhiri beberapa saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh pimpinan Itjen Depdiknas dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan standar audit.
