BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional merupakan realisasi terhadap kesungguhan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tuj uan dan cita-cita luhur. Hakikatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga di dalamnya
terkandung makna adanya
keselarasan, keseim bangan dan kedaulatan yang utuh dari seluru h kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian berbagai unsur dalam pembangunan, termasuk bidang ekonomi. Pelaksanaan
pembangunan
perlu
ditingkatkan
serta
usaha-usaha
yang
mendorong terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia harus diperluas
melalui
pemerataan
di
berbagai
bidang
kehidupan
demi
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 1
Upaya melaksanakan pembangunan menurut Ilmar diperlukan modal yang besar pada waktu yang tepat, guna menopang seluruh kebutuhan terhadap biaya-biaya, yang mana tidak akan terpenuhi jika hanya mengga ntungkan pada pemerintah melalui penerimaan atau keuangan negara. Indonesia yang notabenenya sebagai negara berkembang pun harus tetap memenuhi kebutuhan biaya. Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia, salah satunya dengan cara 1
Aminuddin Ilmar, 2007, Hukum Penanaman M odal Di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm 1.
1
2
meningkatkan usaha
di bidang
penanaman modal.
Penanaman modal
merupakan hal yang umum menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam rangka pembang unan nasional. Penanaman
modal
adalah
salah
satu
instrumen
penting
yang
mempunyai peranan strategis bagi keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia. Pelaksanaan penanaman modal di Indonesia dilakukan dengan harapan dapat mempercepat pembangunan perekonomian Indonesia secara maksimal serta mengatasi kekurangan modal pada sektor -sektor dan bidangbidang yang mendukung pembangunan ekonomi nasional seperti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil dan penggunaan teknologi. Untung
2
mengemukakan, selain yang telah disebutkan, terutama
untuk penanaman modal asing juga mendatangkan manfaat tambahan yang cukup luas (multiplier effect) bagi Indonesia, yakni : “M enyerap tenaga kerja di negara penerima modal, menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, menambah penghasilan negara dari sektor pajak, terdapatnya alih teknologi (transfer of technology) serta alih pengetahuan (transfer of know how).” Penanaman modal sangat besar manfaatnya sehingga tanpa adanya penanaman modal yang memadai tidak dapat diharapkan terdapat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan serta tidak akan terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara
baik. Tidak
berlebihan jika
dikemukakan
kehadiran penanaman m odal merupakan suatu hal yang sangat signifikan
2
Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 42.
3
terhadap pembangunan nasional dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah. Kegiatan penanaman modal di Indonesia sudah dimulai berpuluh tahun yang lalu. M asa dahulu terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal, dengan U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman M odal Asing dan Undang-U ndang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman M odal Dalam Negeri, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang N omor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentan g Penanaman M odal Dalam Negeri; namun peraturan perundangan yang ada pada saat itu belum mampu menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pun ditambah lagi tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter, sehingga kegiatan pembangunan Indonesia melambat bahkan cenderung merosot c ukup tajam dari tahun ke tahun. Pemerintah mengupayakan banyak hal agar kegiatan penanaman moda l dan
kondisi penanaman modal Indonesia
segera
membaik . M argono
3
menyebutkan bahwa Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang belajar bagaimana agar senantiasa terelasi dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal itu sendiri, diantaranya adalah menciptakan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dan biaya ekonomi yang berdaya saing dan iklim usaha yang kondusif. Pengelolaan penanaman modal yang baik menurut Purwaningsih
3 4
Sujud M argono, 2008, Hukum Investasi Asing Indonesia, Novindo Pustaka, Jakarta, hlm 13. Endang Purwaningsih, 2010, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 40.
4
4
dibutuhkan perw ujudan pembaharuan dan tata kelola yang baik pula. Hartono
5
menyatakan dalam hal terdapat campur tangan pemerintah dalam kegiatan penanaman modal merupakan sesuatu yang wajar, dimaksudkan agar tercapai suatu masyarakat ekonomi yang sehat. Pemerintah pada tahun 2007 akhirnya merombak peraturan perundang-undangan dengan mengesahkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman M odal. Oleh Salim dan Sutrisno
6
undang-undang yang baru ini dimaksudkan mengganti undang-
undang sebelumnya dikarenakan undang-undang yang lama sudah tidak sesuai dengan
tantangan
dan
kebutuhan
untuk
mempercepat
perkembangan
perekonomian nasional melalui kontruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan 7
nasional. Rachbini berpendapat bahwa u ndang-undang ini juga diharapkan mempunyai im plikasi yang cukup signifikan dalam peningkatan penanaman modal, dimana dapat menjadi tali simpul utama yang membuat kepastian serta berperan sebagai pondasi dan pilar yang menegakkan sistem kegiatan penanaman modal. Sejak undang-undang ini diterapkan, Indonesia membuka seluasluasnya seluruh wilayahnya bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Tidak terbatas pada wilayah yang sangat umum menjadi tempat ditanamnya permodalan seperti Jakarta, namun pada semua tempat di Indonesia. Bukan
5
Sri Redjeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, M alang, hlm 12. Salim H.S. dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 5. 7 Didik J. Rachbini, 2008, Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik), PT. Indeks, Jakarta, hlm 33. 6
5
hanya teruntuk penanaman modal dalam negeri, tetapi juga bagi penanaman modal asing. Pemerintah Yogyakarta pun memanfaatkan momentum ini untuk menarik penanam modal namun dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat lokalnya. Hal ini disebabkan karena keinginan untu k lebih meningkatkan kemampuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di w ilayahnya, dimana telah disadari sepenuhnya bahwasannya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus senantiasa dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya
nasional
yang
memberikan
kesempatan
bagi
peningkatan
demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat Indonesia seluruhnya yang madani. Peningkatan jumlah penanam m odal di Yogyakarta dipandang akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan daerah serta pendapatan
masyarakatnya.
Demi
terwujudnya
itu
semua,
Pemerintah
Yogyakarta meyusun dan menciptakan proyek kawasan peruntukan industri dan pengembangannya dengan kawasan industri di Sentolo K ulon Progo. Berdasarkan berbagai perhitungan dan pertimbangan studi kelayakan yang saat ini sedang berjalan pada tahap akhir, Kabupaten Kulon Progo merupakan satu dari tiga kabupaten yang berpotensi besar untuk menerima mandat dari pemerintah provinsi. Perekonomian Kulon Progo mengalami pertum buhan dari tahun ke tahun, akan tetapi K ulon Progo masih merupakan daerah tertinggal dari segi
6
penanaman modal apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di 8
Daerah Istimewa Y ogyakarta, sebagaimana dinyatakan Sodik , sumbangan nilai penanaman modal paling sedikit diantara Kabupaten/K ota lainnya yakni hanya sekitar 4% dari seluruh jum lah total penanaman modal Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
yang
mencapai
40,22%.
Karenanya,
Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah yang diberi mandat dan sekaligus kesempatan oleh Pemerintah Provinsi Y ogyakarta untuk ditingkatkan laju pertumbuhan
perekonom ian
wilayah
dan
kesejahteraan
masyarakatnya,
memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah Kulon
Progo
pastilah
tidak
akan
melewatkan
kesempatan
emas
ini.
Kesungguhan pemerintah salah satunya ditunjukkan dengan segera membentuk perangkat
perundang-undangan
daerah
yang
merupakan
turunan
dari
perundangan di atasnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten K ulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, mengganti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 yang mana mengatur hal serupa. Peraturan daerah ini memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk membentuk suatu badan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati dan khusus mengurusi masalah penanaman modal di K ulon Progo. Berdasarkan peraturan daerah ini, maka dibentuklah Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu Kulon Progo (BPM PT) yang bekerja dibawah naungan Peraturan Bupati K ulon Progo N omor 73 Tahun 2012 tentang Uraian
8
Sodik, “Investasi Kulon Progo Paling Rendah Se -DIY”, http://ekbis.sindonews.com/read/2012/10/30/34/684060/investasi -kulonprogo -paling -rendah-sediy, diakses pada tanggal 22 Januari 2013.
7
Tugas Pada Unit Organisasi Terendah Badan Penanaman M odal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, mengganti Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2008. BPM PT kini merupakan ujung tombak kegiatan penanaman modal Kulon Progo dan mempunyai kewajiban untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal pada seluruh wilayah K ulon Progo. Semenjak awal pembentukan BPM PT serta perencanan kawasan peruntukan industri masuk ke K ulon Progo, geliat penanaman modal daerah sudah m ulai terasa benar meski proyek belum selesai. M asuk beberapa penanam modal dalam negeri berskala besar, misalnya yakni terdapat CV. Karya Hidup Sentosa yang merupakan produsen alat pertanian traktok dan CV. Dian N iaga yang bergerak dalam bidang briket arang. Terdapat pula perusahaan briket arang yang merupakan penanam modal ber bentuk perseroan, yakni PT. Aneka Sinendo. Pada sektor stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) terdapat PT. Capital Realm Indonesia yang merupakan perusahaan penanam modal dalam negeri berbentuk perseroan. Pun beberapa penanam modal yang mempunyai antusiasme tinggi terhadap kegiatan penanaman modal Kulon Progo namun masih dalam tahap negosiasi.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
8
1. Bagaimanakah peran Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu dalam kawasan peruntukan industri di Sentolo Kulon Progo? 2. Apakah kendala dalam kaitan dengan peningkatan penanaman modal yang dihadapi dan upaya penanggulangannya oleh Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu?
C. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan bagian pokok dari ilm u pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasikan, dibandingkan dan dikoordinasikan dalam penelitian. Dalam hal ini tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis melalui penelitian tesis terdiri atas dua hal, yaitu : 1. Tujuan obyektif a. Untuk mengetahui peran Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu dalam penanaman modal kawasan peruntukan industri di Sentolo Kulon Progo. b. Untuk mengetahui kendala dalam kaitan dengan peningkatan penanaman modal yang dihadapi dan upaya penanggulangannya oleh Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu.
9
2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Penulis mengenai berbagai hal berkaitan dengan penanaman modal pada kawasan peruntukan industri di wilaya h Sentolo Kulon Progo. b. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data -data dan bahan-bahan yang lengkap serta akurat dalam rangka penyusunan Penulisan tesis.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis. M anfaat akademis dari penelitian ini, yaitu : 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya. 2. M enambah kekayaan referensi dan khasanah hasil penelitian mengenai semua hal yang bersangkutan dengan hukum penanaman modal. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu : 1. M emberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pengembangan hukum penanaman modal. 2. M emberikan penjelasan secara lebih detail bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai kebijakan-kebijakan terkait penanaman modal oleh Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu pada kawasan peruntukan industri di Sentolo Kulon Progo serta kendala peningkatan penanaman modal dan upaya penanggulangannya.
10
E. Keaslian Penelitian Terdapat beberapa penelitian tesis yang juga membahas mengenai “Penanaman M odal dan Peran Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu (atau pada umumnya juga disebut dengan Badan Koordinasi Penanaman M odal)” pada Program Pascasarjana U niversitas Gadjah M ada, diantaranya yaitu : 1. Penelitian tesis dengan ju dul “Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Dalam M eningkatkan Investasi D i Kabupaten Purbalingga” yang dilakukan oleh M uhammad Widiharto tahun 2008. Penelitian tesis ini memfokuskan pada kebijakan-kebijakan hukum pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi dan kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga. 2. Penelitian tesis dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam M endukung Iklim Investasi” yang dilakukan oleh Fery Dona, S.H tahun 2008. Penelitian tesis ini memfokuskan pada kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Bantul di bidang investasi dan kebijakan hukum pem erintah daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi. 3. Penelitian tesis dengan judul “Peran Badan Koordinasi Pena naman M odal Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam M eningkatkan Investasi M enurut Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2007” yang dilakukan oleh Yudi Setyo, S.H. tahun 2012. Penelitian tesis ini memfokuskan pada peran pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Penanaman M odal dalam menarik
11
investor untuk menanamkan modalnya, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan investasi serta pelaksanaan Undang-U ndang Nom or 25 Tahun 2007 tentang Penanaman M odal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tesis yang diangkat oleh Penulis berbeda dengan penelitianpenelitian tesis di atas. Sepanjang pengetahuan Penulis, penelitian tesis mengenai peran Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu Kulon Progo utamanya terkait kawasan peruntukan industri dan pengembangannya menjadi kawasan industri, belum pernah diteliti dan ditulis sebelumnya. Apabila telah terdapat penelitian dan/atau penulisan tentang penanaman modal atau peran Badan Koordinasi Penanaman M odal namun dalam fokus bahasan yang lain, misalnya membahas mengenai penanaman modal secara umum, kebijakan dalam penanaman modal atau peran Badan Koordinasi Penanaman M odal pada tingkat pusat, sedangkan penelitian ini khusus membahas mengenai “Tinjau an Yuridis Terhadap Peran Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu Terkait Kawasan Peruntukan Industri D i Sentolo Kulon Progo.” Perbedaan-perbedaan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian dan penekanan ranah aspek hukum. P enelitian ini akan dilakukan di w ilayah Kulon Progo. Penekanan ranah aspek hukum secara khusus akan membahas mengenai peran Badan Penanaman M odal dan Perizinan Terpadu dalam kawasan peruntukan industri di Sentolo Kulon Progo serta kendala dalam kaitan dengan peningkatan penanaman modal dan upaya penanggulangannya. Apabila ternyata terdapat penelitian yang serupa, maka
12
diharapkan
penelitian
ini
dapat
melengkapi,
menyempurnakan penelitian yang telah ada.
mengembangkan
dan
