BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau yang membentang dari 6 LU sampai 11 LS dan 92 BT sampai 142 BT, dengan bentang garis pantai sepanjang 81.000 km2 serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta km2. Berdasarkan struktur ruang secara eksternal, posisi Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, berada pada posisi silang yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam, energi dan hayati serta hewani yang beraneka ragam, merupakan kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia.1 Potensi wilayah Indonesia yang sangat besar di seluruh penjuru negeri yang berbentuk kepulauan sehingga membutuhkan peran sektor transportasi sebagai roda penggerak perekonomian. Transportasi laut sebagai jalur utama penghubung pulau-pulau di Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai pendukung kegiatan industri dan jasa lainnya, juga sebagai suatu simpul yang melayani wilayah nasional, regional dan internasional. Oleh karena itu peran transportasi laut sangat strategis dan penting sehingga secara dominan dapat mendukung keberlangsungan ekonomi nasional. Dilihat dari kacamata ekonomi makro, maka transportasi laut merupakan sektor yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai
tambah, dan mempunyai
peran sebagai pendukung terciptanya nilai tambah di sektor-sektor lain. Sebagai suatu sistem, transportasi laut yang merupakan sub sistem dari Sistem Transportasi
1
Nasional
yang
didukung
oleh
elemen
kegiatan
Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014.
angkutan
laut,
kepelabuhanan, lingkungan kemaritiman dan keselamatan pelayaran. Sistem transportasi laut juga terdiri dari kelaiklautan kapal, kenavigasian, serta penjagaan dan penyelamatan yang saling berinteraksi dalam mewujudkan penyelenggara transportasi laut yang efektif dan efisien. Efektif dimaksud adalah tercapainya suatu target terhadap pelayanan transportasi laut, sedangkan efisien adalah penggunaan sumber input transportasi laut yang secara minimum. Kedua indikator ini diharapkan memberikan output transportasi laut yang tinggi. Sebagai komponen transportasi laut, kegiatan angkutan laut meliputi penataan sistem jaringan serta pengembangan armada angkutan laut nasional dan internasional, sedangkan komponen kegiatan kepelabuhanan mencakup penataan sistem jaringan prasarana dan operasional kepelabuhanan nasional dan internasional. Adapun komponen keselamatan pelayaran mencakup penegakan konvensi internasional dalam masalah kelaiklautan kapal antar negara dan wilayah, kegiatan kenavigasian mencakup penataan sistem dan jaringan infrastruktur lalu lintas laut nasional dan internasional, sedangkan kegiatan penjagaan dan penyelamatan mencakup kegiatan penegakan hukum di bidang pelayaran, penyelamatan dan pekerjaan bawah air serta bantuan pencarian dan penyelamatan dan penanggulangan pencemaran di laut. Sebagai sektor pendorong, transportasi laut sangat tergantung dari sektor yang didorong, dan mengingat peta potensi ekonomi nasional yang tidak merata maka peran transportasi laut dapat dikategorikan sebagai perangsang (stimulating/promoting) pertumbuhan ekonomi di wilayah yang belum berkembang (Ship Promotes the Trade), dan menunjang (Ship Follow the Trade) komoditas produksi nasional baik yang produksi dalam negeri maupun di luar negeri serta sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan
dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu transportasi laut sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya maupun hankam Negara Kepulauan.2 Kelaiklautan kapal sebagai salah satu komponen yang mendukung keselamatan pelayaran merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. 3
Persyaratan pengawakan dan kesejahteraan awak kapal erat hubungannya dengan sumber daya manusia sektor transportasi laut yang disebut dengan pelaut dan kepelautan. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut. Yang disebut dengan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang terdapat pada sijil awak kapal. Kepelautan mencakup semua yang diperlukan dalam dunia kemaritiman. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaut dimaksudkan untuk menciptakan pelaut yang professional yaitu cakap dan terampil, berwatak serta memiliki sifat mandiri dan diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayaran nasional atau asing, yang
2 3
Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
penyelenggaraannya
harus
memperhatikan
aspek-aspek
teknis
kepelautan,
ketenagakerjaan dan aspek pendidikan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perencanaan pembinaan sumber daya manusia pelaut didasarkan atas prinsip penempatan pada tugas yang disesuaikan dengan kualifikasi atau keahlian atau keterampilan yang bersangkutan, yang dari waktu ke waktu perlu dibina keseimbangannya antara jumlah kesediaan dengan jumlah kebutuhan pelaut. Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas
kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan awak kapal dan daerah pelayaran. Mengingat tugas sebagai awak kapal memiliki ciri khusus yang antara lain meninggalkan keluarga dalam waktu relatif lama, saat terjadi kerusakan kapal harus menangani sendiri tanpa batas waktu/jam kerja, dan bekerja pada segala cuaca, maka diperlukan adanya pengaturan perlindungan kerja tersendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak-hak untuk menjamin kesejahteraan kerja sektor transportasi laut. Untuk mengetahui apakah dalam praktek hak-hak untuk menjamin kesejahteraan pelaut
ini
telah
dilaksanakan.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian ini meliputi:
a. bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja sektor transportasi laut dalam rangka menjamin kesejahteraan kerja awak kapal? b. kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak untuk menjamin kesejahteraan kerja awak kapal?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari jawaban atas beberapa rumusan permasalahan tersebut diatas sehingga pada akhirnya dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : a. mengetahui dan menganalisis hak-hak tenaga kerja sektor transportasi laut dalam rangka menjamin pemenuhan kesejahteraan awak kapal. b. mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak untuk menjamin kesejahteraan awak kapal. D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum bisnis, lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori hukum terkait implementasi ketentuan tentang kesejahteraan awak kapal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut: 1. memberi masukan terkait penerapan ketentuan tentang kesejahteraan awak kapal; 2. memberi solusi terkait kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak untuk menjamin kesejahteraan awak kapal.
E. Keaslian Penelitian Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari penulis sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui penelitian tentang pemenuhan hak-hak untuk menjamin kesejahteraan kerja sektor transportasi laut ini merupakan penelitian yang bersifat mengembangkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya akan tetapi mengambil aspek yang berbeda untuk diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya terkait tentang tenaga kerja sektor transportasi laut. Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini meliputi: 1.
Tesis dengan judul Kompetensi pelaut dalam penerapan International safety manajemen code (ISM-Code)Pada kapal-kapal di lintas penyeberangan ketapang gilimanuk, ditulis oleh Andi Dachlan Sadly Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember tahun 2014. Hasil penelitian Kompetensi pelaut sebagaian besar telah memenuhi standar STCW, namun dalam pelaksanaan ISM Code terkendala berupa pelaksanaan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam aturan SOLAS. Perbedaan pada aspek yang diteliti yaitu terkait dengan kompetensi pelaut dan perbedaan pada lokasi penelitian.
2.
Tesis dengan judul Analisis faktor yang mempengaruhi penghasilan pelaut pelayaran rakyat kota Makassar ditulis oleh Maharajabdinul, Program Magister PSKK PPSUI tahun 2012. Menunjukkan bahwa besar kapal, jarak tempuh mempunyai pengaruh nyata terhadap penghasilan pelaut pelayaran rakyat di kota Makassar sementara pendidikan dan pengalaman melaut tidak berpengaruh nyata terhadap penghasilan
pelaut di kota Makassar. Perbedaan terletak pada objek penelitian karena khusus meneliti pelaut pelayaran rakyat dan lokasi penelitiannya.
