BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Adapun hal yang melatar belakangi penelitian dan pada akhirnya penulis menulis skripsi kesarjanaan dengan judul Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma di Pengadilan Negeri Salatiga adalah, bahwa antuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan Terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan Terdakwa agar hak-haknya terlindungi, Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri diatur di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A Pasal 1 ayat (1) “Penyelenggaraan dan penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaatz)”. Pasal 1 ayat (2) “Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan
Bantuan Hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat”. Pada dasarnya pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma telah diatur didalam perundang – undangan secara tegas yang berlaku di Indonesia, 22 tahun setelah tahun 1981 dengan berlakunya KUHAP.1 Kemudian keberadaan sifat Cuma – Cuma dari Bantuan Hukum dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian lima tahun kemudian dalam PP No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma,dan 4 tahun kemudian disusul dengan berlakunya UU No 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum, secara tegas sifat Bantuan Hukum itu dinyatakan. Tetapi didalam prakteknya meskipun aturan ketentuan hukum perundang – undangan telah mengatur sedemikian banyak mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma tidak semua Terdakwa Di Pengadilan Negeri Salatiga menggunakan bantuan hukm secara Cuma – Cuma. dengan alasan Terdakwa tidak tahu soal keberadaan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, meskipun pada awalnya telah di beritahukan oleh hakim yang menangani Terdakwa tersebut.2 Hal inilah yang melatar belakangi masalah pertama dalam tulisan skripsi ini.
1
UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Wawancara dengan Bapak Prasetio Nugroho S.H., M.Kn. Selaku salah satu Hakim Di Pengadilan Negeri Salatiga. Salatiga 5 januari 2014 2
Kedua dari hasil wawancara dengan Bapak R. Rudi Harsojo, SH. Selaku Pan.Mud. Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, terkait dengan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, Selama Tahun Anggaran 2013 terdapat 163 perkara Pidana yang masuk 3, kemudian dipisahkan lagi kedalam golongan para Terdakwa yang memenuhi syarat untuk dapat menerima Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma ( prodeo ) sebagai mana Telah di jelaskan Didalam Peraturan Perundang – undangan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum , yaitu sebanyak 57 Orang Terdakwa yang berhak menerima Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Tetapi dalam hal ini tidak semua Terdakwa mau menggunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Terdapat 21 Orang Terdakwa yang mengunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma dan 36 Orang Terdakwa menolak di damping oleh Penasehat hukum yang di tunjuk oleh pihak Pengadilan secara Cuma – Cuma. 4 Dari data di atas Timbullah pertanyaan di dalam benak penulis, mengapa hal tersebut bisa terjadi ?. Hal inilah yang melatar belakangi masalah kedua dari penulisan skripsi ini. Ketiga terkait dengan pemberi Bantuan Hukum secara Cuma - Cuma dalam hal ini adalah Advokat atau pengacara yang di tunjuk oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga, untuk mengetahui secara jelas mengenai sikap 3
Dokumen Pengadilan Negeri Salatiga. Daftar Stastistik Perkara Pidana Bulan Januari – desember 2013 Pengadilan Negeri Salatiga 4 Dokumen Pengadilan Negeri Salatiga. Daftar Stastistik Terdakwa yang mengunakan dan Terdakwa yang menolak Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Pengadilan Negeri Salatiga Tahun Anggaran 2013
Advokat yang di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, penulis datang kerumah terpidana Alfian Wisnu Aranda, yang beralamat Di Perum Damatex Pabelan No.206, Karang tengah Kec. Tuntang. Dimana pada saat berstatus menjadi Terdakwa dirinya masih tergolong Terdakwa Anak di bawah umur yang berusia 17 Tahun. Dimana di dalam penjelasan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana5. Menurut ketererangan dari pihak orang tua Alfian Wisnu Aranda, terkait dengan pertanyaan mengenai Bagaimana Sikap Advokat yang di tunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Secara Cuma – Cuma, pihak keluarga memang merasa senang dan terbantu dengan adanya Pengacara yang mendampingi atau memberikan pembelaan secara geratis, tetapi menurut orang tua dari Narapidana Anak ini, mengaku masih kurang puas dengan kinerja Advokat tersebut.6 Tentu berdasarkan Keterangan Orang Tua dari Naraapidana Anak ini menjadi salah satu alasan bagi Penulis untuk menjadikan suatu Masalah di dalam Skripsi ini. Keempat untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga, penulis datang ke RUTAN KELAS IIB Salatiga guna mencari informasi terkait Terdakwa yang pada saat proses
5
Bab I Pasal 1 ayat (3 ) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6 Wawan cara Dengan Orang Tua Narapidana Anak, Atas Nama Alfian Wisnu Aranda. Di beralamat Di Perum Damatex Pabelan No.206, Karangtebgah Kec. Tuntang. 22 februari 2014
persidangan menolak untuk mengunakan Bantuan Hukum Cuma – Cuma. terlebih dahulu Penulis mencocokan daftar Nama – nama yang menolak Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma dari pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan para Terdakwa menolak Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma yang di sediakan oleh Pengadilan Negeri Salatiga. Dari lima tahanan yng diambil dijadikan sebagai responden di Rutan Kelas II B Salatiga, dengan cara mengisi kuesioner dan wawancara dengan pelAnggaran pidana bervariasi dari penganiayaan perjudian pencurian dan narkoba semua responden tidak didampingi pengacara meskipun mereka mengetahui akan haknya untuk memperoleh Bantuan Hukum Cuma – Cuma. karena mereka tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Selain itu ada salah satu Tahanan yang beralasan untuk menolak Bantuan Hukum Cuma – Cuma dengan alasan tidak yakin bahwa pengacara tersebut tidak akan meminta imbalan. Terlebih dahulu Penulis terangkan disini bahwa terkait dengan judul karya ilmiah yang membahas mengenai topic Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma telah disampaikan atau ditulis oleh mahasiswa Hukum uksw sebelumnya dengan topic Bantuan Hukum adalah suatu perikatan yang bersifat Cuma – Cuma. 7 tetapi dalam tulisan tersebut masih mempunyai beberapa kelemahan, yaitu belum menyangkut permasalahan yang sebenarnya yang bergejolak didalam dunia praktek mengenai pelaksanaan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma saat ini, khususnya pelaksanaan pemberi Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri Salatiga, Bantuan Hukum artinya di dalam tulisan yang terdahulu tidak 7
Skripsi : Lusia Anis Trisnawati SH. Bantuan Hukum Sebagai Suatu Perikatan Yang
Bersifat Cuma – Cuma . UKSW Salatiga Desember 2013
menganalisis pelaksanaannya seperti apa, penulis yang terdahulu kurang memahami dinamika apa yang terjadi oleh terpidana yang mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma, khususnya dalam dunia peraktek di pengadilan. Tabel Perbedaan antara Penulis Yang membahas mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma. Table 1 : Perbandingan Skripsi Dengan Penulis Yang Terdahulu Penulis
Judul
Elsa Permana Eka Putra 312009040 Pelaksanaan
Lusia Anis Trisnawati S.H 312008005
Pemberian Bantuan Hukum Sebagai suatu
Bantuan Hukum Secara
Perikatan
Cuma – Cuma dalam
Cuma – Cuma
perkara
pidana
Pengadilan Studi
Di
Bersifat
Di
Salatiga.
Kasus
Yang
(
PN.
Salatiga ) Rumusan
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Bagaimana pemberian Bantuan
masa
Pemberian Bantuan Hukum
Hukum
lah
Secara Cuma – Cuma di
perikatan yang bersifat Cuma
Pengadilan Negeri Salatiga
– Cuma ?
? 2. Faktor
apasajakah
yang
sebagai
suatu
mempengaruhi
para
Terdakwa
untuk
menggunakan dan menolak Bantuan
Hukum
Secara
Cuma – Cuma ? Tujuan
1. Untuk
mengetahui, Mengetahui bagaimana pemberian
Penel
bagaimanakah Pelaksanaan
Bantuan
itian
Pemberian Bantuan Hukum
suatu perikatan yang bersifat
Secara Cuma – Cuma di
Cuma – Cuma
pengadilan Negeri Salatiga. 2. Faktor
apasajakah
yang
mempengaruhi
para
Terdakwa
untuk
menggunakan dan menolak Bantuan
Hukum
Secara
Cuma – Cuma ? Metode
Untuk menjawab permasalahan Normatif
Penel
yang
itian
dalam
telah
dirumuskan
penelitian
digunakan
ini,
metode
penelitian, yaitu penelitian yuridis
empiris
atau
Hukum
sebagai
sosiologis
Mendasarkan diri pada suatu amatan yaitu Surat Putusan dan Nomor Perkara dari Pengadilan Negeri Salatiga, Penulis mendapatkan data yang terkait dengan Terdakwa yang mengunakan Bantuan Hukumsecara Cuma - cuma pengadilan Negeri Salatiga, penulis mendapatkan data bahwa pada tahun 2013 tahun terakhir. Dengan kata lain dapat Penulis katakana bahwa skripsi sebagaimana ditulis oleh Penulis terdahulu berdimensi obyektif atau peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma, sedangkan didalam skripsi ini lebih berdimensi subyektif atau suatu amatan yang ada didalam perakteknya dari peraturan perundang – undangan mengenai topic skripsi ini. Sehingga sedikit lebih menarik untuk dikemukakan disini. Selain alasan diatas, penulis didalam melakukan pra penelitian untuk menulis skripsi ini penulis ingin mengkaji seberapa jauhkah masyarakat khususnya Para pencari keadilan yang tidak mampu mengerti akan Haknya Untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma .Maka dari itu penulis terfokus pada suatu keadaan tersebut dan kemudian penulis ingin menyampaikan lewat suatu skripsi yang berjudul :
”PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMACUMA DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Salatiga)”.
B. Rumusan Masalah Berdasakan latar belakang di atas, maka Penulis akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma di Pengadilan Negeri Salatiga ? 2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan para Terdakwa untuk menggunakan dan menolak Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui, bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma di pengadilan Negeri Salatiga. 2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi para Terdakwa di mana di dalam persidangannya untuk menerima dan menolak pemberian bntuan hukum secara Cuma – Cuma ? D. Metode Pendekatan
Suatu Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah langkah yang dihadapi. 8 Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.9 Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum adalah suatu proses untk menemukan aturan – aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 10 Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : Jenis Penelitian Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian yuridis empiris atau sosiologis : Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer
11
dan menemukan kebenaran
dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan 8
Soerjono soekanto, sri mamudji, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat”ed.1,cet
10.Jakarta: raja grafindo persada,2007,hal. 6 9
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi penelitian Jakarta: Bumi Pustaka,1997 hal.1
10
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet 2 ( jakarta :Kencana, 2008) hal 29
11
Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Op. Cit., hlm. 14
pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi. 1. Lokasi Penelitian Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian Di Pengadilan Negeri Salatiga, Rutan Kelas II B Salatiga,.
Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan,
disamping faktor dana, personal dan waktu, juga karena pemilihan lokasi tertentu dianggap sudah cukup lengkap dan memadai untuk menyajikan informasi yang intensif. 2. Populasi Dan Sampel Penelitian Aparat yang bertugas Di pengadilan Negeri Salatiga, Hakim
Di
Pengadilan Negeri Salatiga yang menangani perkara Pidana, Perdata dan Anak.Metode sampling yang dipergunakan disini adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang diperlukan dalam
penelitian ini harus mempunyai karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Adapun sampel awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam hal ini adalah : Bapak Prasetio Nugroho S.H., M.Kn. Selaku salah satu Hakim Di Pengadilan Negeri Salatiga. 2. Aparat Pengadilan Negeri Salatiga yang bertugas di bagian Hukum. Dalam hal ini adalah: Bapak R. Rudi Harsojo, SH. Selaku Pan.Mud. Hukum 3. Pengacara yang biasanya di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Dalam hal ini adalah : Bapak Bambang Tri Wibowo,. S.H,. 4. Narapidana yang saat ini menjalani Hukuman penjara di Rutan Kelas IIB salatiga dalam kasus pidana, yang dimana didalam proses acara persidangan mengunakan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum yang berada Di Pengadilan Negeri Salatiga. 3. Jenis Dan Sumber Data Data yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini mencakup 2 jenis data, yakni:
1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang bertugas menyelesaikan kasus tindak Pidana, Perdata dan Anak, Pan.Mud. Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Tahanan Rutan Kelas II B salatiga, serta Pengacara atau Advokat yang biasanya di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan
perundang-undangan,
dokumen-dokumen
atau
catatan,
Literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu : a. Undang – undang yang terkait dengan Bantuan Hukum 1) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54, 56 ayat (2) dan Pasal 114. 2) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (4) 3) Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 34 ayat (1) 4) Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 37 – 40. 5) Undang – undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22. 6) Undang – undang nomor 16 tahun 2011, tentang Bantuan Hukum. 7) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
b. Dokumen Dari pengadilan Negeri Salatiga yang berupa
:
1) Surat putusan : 1. PUTUSAN NO
: 18/ PID. SUS / 2012/ PN. SAL
2. PUTUSAN NO
: 01/ PID. SUS /2011/ PN. SAL
3. PUTUSAN NO
: 44/ PID. SUS/ 2011/ PN.SAL
4. PUTUSAN NO
: 1/ PID. SUS/ 2011/ PN.SAL
5. PUTUSAN NO
: 13/ PID. SUS/ 2011/ PN.SAL
6. PUTUSAN NO
: 31/PID.SUS/2013/PN.SAL
7. PUTUSAN NO
: 37/PID.SUS/2013/PN.SAL
8. PUTUSAN NO
: 35/PID.SUS/2013/PN.SAL
9. PUTUSAN NO
:.29/PID.SUS/2013/PN.SAL
10. PUTUSAN NO
: 69/PID.B/2013/PN.SAL
2) Daftar Stastistik Perkara Pidana selama tahun 2013 3) Daftar
Stastistik
Yang
Menerima
Dan
Menolak
Untuk
Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Tahun Anggaran 2013 4) komponen SAKIP Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2013 5) LAKIP Pengadilan Negeri SalatigaTahun 2013. c. Documen dari Rutan kelas IIB Salatiga 1) Surat Tahanan No reg 69/BI/D/2013 2) Surat Tahanan No reg 35/AII/D/2013 3) Surat Tahanan No reg 29/AIII/D2013 4) Surat Tahanan No reg 31/AII/D/2013
5) Surat Tahanan No reg 37/AII/D/2013 4. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara Wawancara (bahasa Inggris: interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan- pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.12
Wawancara akan
dilakukan terhadap, Hakim Pengadilan Salatiga yang menangani perkara Pidana, Perdata dan anak, Aparat Pengadilan Negeri Salatiga yang bertugas di bagian Hukum, Advokat atau pengacara yang biasa di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma , serta Tahanan Rutan Kelas II B salatiga yang semasa dia menjadi tersangka mengunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hokum secara Cuma – Cuma. Wawancara yang akan dilakukan tidak berstruktur atau “unstructured interview”, yaitu pertanyaan diajaukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya lebih terbuka dan bias didapatkan informasi yang lebih luas, serta wawancara dapat berlangsung secara luwes. b.Analisis Data
12
Ibid
Data yang diperoleh yakni data yang berupa data primer dan data sekunder
diolah terlebih
dahulu.
Setelah
melakukan
melakukan
pengolahan data, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan
secara
deskripsi
yaitu
menjelaskan,
menguraikan,
dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
