BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia masih tergolong lemah dan sebagian besar rakyat Indonesia tergolong ekonomi menengah kebawah.
Hal itu menjadi permasalahan yang cukup serius bagi
pemerintah Indonesia. Untuk itu Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, tetapi sosial budaya, hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan pembangunan Nasional demi kemandirian suatu bangsa maka Indonesia melakukan usaha salah satunya yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dimana pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
1
Dalam sistem perpajakan di Indonesia sendiri, Pemerintah menerapkan Self Assesment System dalam sistem pemungutan pajaknya. Dalam hal ini, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mandiri dalam melaporkan pajaknya dari menghitung besarnya pajak, menyetorkan pajak hingga melaporkan pajaknya. Wajib Pajak secara garis besar terbagi menjadi dua kategori yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Secara umum semua Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan. Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dilaporkan nantinya akan digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban perhitungan dan atau pembayaran pajak tersebut. Surat Pemberitahuan kemudian diproses lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diolah menjadi data-data perpajakan. Agar tidak terjadi kendala saat melaporkan SPT maka Wajib Pajak diharuskan mempelajari tentang sistem pelaporan SPT. Dengan mengetahui sistem pelaporan SPT, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya. Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani Wajib Pajak untuk mengurusi masalah perpajakan baik yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum. KPP Pratama Wates sebagai instansi pemerintahan yang melayani administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak di daerah Wates, Kulon Progo. Salah satu tugas yang dilakukan KPP 2
Pratama Wates adalah melayani pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi di daerah Wates. Tidak hanya Wajib Pajak non Pensiun yang melaporkan SPT, tetapi Wajib Pajak Pensiunan juga banyak yang melaporkan SPT terutama untuk SPT Tahunan. SPT Tahunan untuk pensiunan memakai formulir paling sederhana yaitu Form 1770 SS dimana form tersebut bisa diperoleh di Internet atau di KPP terdekat. Tetapi form 1770 SS tersebut dilampiri dengan bukti potong/formulir 1721-A1 yang dibuat oleh pemberi tunjangan pensiun. Untuk mempermudah dalam melaporkan, pemberi tunjangan pensiun seperti ASABRI/Taspen telah membuat aplikasi pencetakan bukti potong/formulir 1721-A1 untuk pensiunan, tetapi saat ini pensiunan masih belum mengenal lebih detail tentang intenet. Hal ini menjadi masalah baru, pensiunan tidak mudah dalam melaporkan kewajiban perpajakan, salah satunya adalah pengisian SPT. Pensiunan tersebut patuh terhadap pajak dikarenakan takut mendapat sanksi apabila tidak melaporkan pajak, tetapi dilain sisi pegawai pajak khususnya yang melayani wajib pajak pensiunan kerepotan karena harus mengisi kelengkapan data SPT wajib pajak pensiunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang analisa “Sistem Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak Pensiunan di KPP Pratama Wates” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :
3
1. Bagaimana sistem pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Pensiunan di KPP Pratama Wates? 2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Pensiunan di KPP Pratama Wates? 1.3 Batasan Masalah Penelitian ini hanya membahas tentang sistem pelaporan SPT Tahunan Formulir 1770SS bagi Wajib Pajak Pensiunan secara manual, bukan secara elektronik atau online. 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui sistem pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Pensiunan di KPP Pratama Wates. 2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Pensiunan di KPP Pratama Wates. 1.4 Manfaat Penulisan Secara praktis, penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
4
1. Bagi Penulis a) Sebagai sumber pengetahuan baru dalam dunia perpajakan begitu juga dengan sistem perpajakan. b) Untuk meningkatkan serta menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan di Diploma Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sehingga dapat diaplikasikan di masa yang akan datang. 2. Bagi Instansi a) Sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan sistem khususnya pada sistem pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Pensiunan. b) Sebagai bahan informasi terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam sistem pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Pensiunan. 3. Bagi Masyarakat Sebagai pengetahuan tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan khususnya bagi Wajib Pajak Pensiunan 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari sub bab sesuai dengan kebutuhannya agar diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Secara garis besar Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
Dalam bab ini, diuraikan tentang latar belakang pemilihan tema dan judul Tugas Akhir, Rumusan Masalah serta Tujuan dan Manfaat Penelitian.
5
Rumusan Masalah serta Tujuan penulisan merupakan poin penting dari penyusunan Tugas Akhir agar tidak terlepas dari judul yang berkaitan. BAB II
GAMBARAN UMUM PENULISAN
Pada bab ini diuraikan Kondisi Umum, Tinjauan Pustaka,Metedologi, Jenis dan/atau Sumber Data, dan Kerangka Penulisan. BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap penelitan yang dilakukan termasuk didalamnya terdapat tabel dan grafik hasil analisis dan pembahasan untuk penelitian tersebut. BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan disertai dengan saran-saran yang diharapkan bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dan bermanfaat bagi instansi, penulis maupun pembaca.
6
