BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Letak Indonesia yang berada diantara benua Asia dan Australia serta Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik dan merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari kurarng lebih 17.590 pulau memiliki luas 18 juta kilometer persegi. Perairan Indonesia terdapat sekurang-kurangya tujuh buah selat penting bagi pelayaran internasional. Ketujuh selat itu adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar. 1 Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar Negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya. Fenomena ini sudah menjadi hal atau perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Konsep tersebut di atas merupakan konsep klasik dari konsep kedaulatan. Pada 1
Romli Atsmasasmita, Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 1997), hal. 2.
Universitas Sumatera Utara
perkembangannya kemudian muncul konsep modern yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak terbatas pada wilayah suatu negara tetapi kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Dengan demikian secara implisit dibuka kemungkinan bagi suatu negara untuk memperluas yurisdiksi sepanjang, tidak bertentangan dengan hukum internasional dan tidak berbenturan dengan kekuasaan atau yurisdiksi negara lain, kedaulatan juga dibatasi melalui Perjanjian-Perjanjian Internasional yang disepakati oleh negara. Era globalisasi yang terjadi
dalam
dekade
terakhir
mengakibatkan
adanya perubahan hubungan antar negara dan “dalam” negara. Arus informasi, modal dan manusia bergerak sangat cepat melintasi semua batasan wilayah Negara. Tidak ada satu
negara pun yang dapat melingkupi semua aspek
ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain.
2
Terjadinya peningkatan arus migrasi antar negara dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara bagi negara-negara, yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi ke luar masuk wilayahnya. Dampak negatif arus migrasi adalah ketika arus migrasi dengan pola (scheme) legal menjadi sangat sulit untuk dijadikan pilihan oleh para migran, maka muncul upaya perpindahan penduduk antar negara secara tidak sah (migrasi dengan pola ilegal). Keadaan ini mendorong meningkatnya perkembangan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Jika dilihat dari aspek kualitas, kejahatan
domestik
telah
berkembang
menjadi
kejahatan
lintas
negara
2
Syahrial Loetan, “ Millenium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia “ Artikel dalam Jurnal Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI, (Volume 1 tanggal 1 Oktober 2003), hal 61.
Universitas Sumatera Utara
(transnational crimes), kejahatan individu menjadi kejahatan berkelompok, Kejahatan
yang
tidak
teroganisasi
menjadi
kejahatan
yang
terorganisasi
(organized crime). Dalam upaya untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif atas arus migrasi, Selective Policy dapat dipergunakan sebagai salah satu unsur pelaksana dalam mengawasi lalu-lintas orang ke luar masuk wilayah negara adalah institusi keimigrasian. Terkait dengan pengaturan hukum atas masalah keimigrasian maka telah diundangkan Undang-undang Nomor
9
Tahun 1992 yang dirubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
selanjutnya
disebut
dengan
undang-undang
Keimigrasian.
Pengertian keimigrasian, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan: “ Keimigrasian adalah hal ihwal lalu-lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya Kedaulatan Negara.” Dengan meningkatnya arus lalu-lintas orang serta hubungan antar negara, diperlukan berbagai pengaturan keimigrasian. Sebagaimana dijelaskan dalam Konsiderans huruf b dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 “Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan Perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak azasi manusia. Maksudnya ialah penyelenggaraan perlintasan orang merupakan perpaduan antara aspek nasional dan internasional. Namun demikian melihat pada
Universitas Sumatera Utara
universalitas fungsi dan peran keimigrasian, maka titik berat tetap terletak pada aspek kedaulatan masing-masing negara. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011, bahwa untuk menjamin kemanfaatan dan
melindungi berbagai kepentingan nasional, maka perlu ditetapkan prinsip tata pengawasan dan pelayanan atas keluar masuk setiap orang ke dan dari wilayah Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai dan tugas nasional negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pasal 1 angka 6 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di bidang Keimigrasian. Selanjutnya Pasal 8 angka 2 dari tersebut juga ditegaskan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian internasional, sehingga bukan hanya orang asing saja tetapi Warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia juga harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Untuk ijin masuk dan keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi, Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hasil dari Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dapat ditindak lanjuti dengan tindakan yustisial atau non yustisial. Hal-hal yang bersifat non yustisial akan ditindak lanjuti dengan tindakan Keimigrasian, sesuai dengan
Universitas Sumatera Utara
ketntuan Undang-undang keimigasian. Adapun bagi yang terkena pelanggaran tindak pidana imigrasi akan diproses sesuai dengan jalur yustisial/peradilan.
3
Seiring dengan banyaknya kajahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian atau izin tinggal,
yang
dilakukan
untuk
memudahkan
operasionalisasi
kejahatan
transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia, maka dituntutlah sebuah peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Keimigrasian yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Beranjak dari uraian-uraian latar belakang di atas dipilihlah judul tentang ” Analisis Hukum tentang Selective Policy (Kebijakan Selektif ) Masuknya Orang Asing Ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
B. Perumusan Masalah Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 4. Bagaimana kebijakan selektif
(selective policy) masuknya orang asing ke
Indonesia dalam peraturan keimigrasian di Indonesia ? 5. Bagaimana peranan petugas imigrasi dalam penerapan kebijakan selektif (Selective Policy) terhadap orang asing ke Indonesia ? 6. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala dalam rangka penerapan kebijakan selektif (selective policy) terhadap orang asing ke Indonesia.
3
Ibid hal. 56.
Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan Penelitian Menurut Soerjono Soekanto tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan Tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut 4. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis kebijakan selektif
(selective policy) masukya orang
asing ke Indonesia dalam peraturan Keimigrasian di Indonesia. 2. Untuk menganalisis dan menjelaskan peranan petugas imigrasi dalam penerapan kebijakan selektif
(selective policy) terhadap orang asing ke
Indonesia. 3. Untuk menganalisis kendala dan upaya mengatasi kendala dalam rangka penerapan kebijakan selektif (selective policy) terhadap orang asing ke Indonesia. D. Manfaat Penelitian Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan. 5Secara operasional penelitian dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, menunjang pembangunan, mengembangkan sistem dan mengembangkan kualitas manusia. 6 Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Dengan melakukan penelitian hukum diharapkan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. 7 bertitik tolak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, diharapkan
4
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986,)
hal.118 5
Bahder Johan Nasution , Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2008) hal.10 6 Ibid hal.77 7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) hal.41
Universitas Sumatera Utara
dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis di bidang hukum yaitu : a. Secara teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan Kebijakan Selektif
(Selective policy) masuknya
orang asing ke Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor
6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat
memperkaya
khazanah
ilmu
pengetahuan
khususnya
dalam
perkembangan ilmu pengetahuan hukum. b. Secara praktis Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang mengatur Tentang Keimigrasian yakni Direktorat Jenderal Imigrasi untuk lebih memahami dan lebih selektif
terhadap Warga Negara Indonesia ataupun
Warga Negara Asing yang masuk dan keluar dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan dan harmonisasi berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan selektif (selective policy) masuknya orang asing ke Indonesia. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya di lingkungan sekolah pasca sarjana
Universitas Sumatera Utara
Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, maka penelitian dengan judul “Analisis hukum Tentang Kebijakan Selektif
(Selective policy) Masuknya Orang
Asing ke Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia “ belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Hasil
penelusuran
keaslian
penelitian,
penelitian
yang
menyangkut
Keimigrasian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yaitu : 1. Hamzah, Nim 037005074, Program Studi Ilmu Hukum, Judul Tesis Pengaturan Izin Keimigrasian dalam kaitannya dengan Penanaman Modal asing. 2. Syafaruddin, Nim 982105030, Program Studi Ilmu Hukum, Judul Tesis Aspek Hukum Tenaga Kerja asing pada perusahaan Swasta di Kota Medan. 3. Ratna Wilis, Nim 077005019, Program Studi Ilmu Hukum, Judul Tesis Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Izin tinggal orang asing di Indonesia : Studi di Kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan. 4. Heru Hartono, Nim 087005049, Program Studi Ilmu Hukum, Judul Tesis Peran Imigrasi dalam penanganan pengungsi warga negara asing di Kota Medan. Namun demikian penelitian-penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari ternyata dapat dibuktikan adanya plagiat dalam hasil penelitian ini.
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena
Universitas Sumatera Utara
tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya,
8
dan suatu
teori harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia sosial oleh partisipan dan ahli lainnya, minimal harus ada aturan-aturan penerjemah yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lain, 9 sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis 10. Menurut W.L. Neuman, yang berpendapat dikutip dari Otje Salman dan anton F Susanto menyebutkan bahwa : “ Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan Tentang dunia, ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir Tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja” 11 Otje Salman dan Anton F Susanto akhirnya menyimpulkan pengertian Teori menurut pendapat beberapa ahli, dengan rumusan sebagai berikut : “ Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan Kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum. 12” Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam Penelitian ini adalah Teori Kedaulatan dari Jean Bodin dan Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa “ the doctrine of absolute state severeignty” bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak. Bodin yang merupakan penggagas (founder) doktrin kedaulatan secara ilmiah mengemukakan bahwa kedaulatan negara menunjukkan 8
H.R. Otje Salman, S dan Anton F Susanto, Teori Hukum, (Bandung, Refika Aditama 2005) hal 23. 9 Ibid hal 23 10 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung, Mandar Maju, 1994) hal 80. 11 H.R. Otje Salman, S dan Anton F Susanto, opcit hal 22. 12 Ibid hal 23.
Universitas Sumatera Utara
adanya kekuasaan legislatif dan negara berbeda dengan komunitas lainnya karena negara mempunyai kekuasaan tertinggi atau disebut summa potestas. Kedaulatan adalah kekuasaan membuat hukum dan sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif.
13
Pendapat Bodin ini diperkuat oleh Hobbes bahwa tidak ada pembatasan untuk membuat hukum oleh negara yang mempunyai kedaulatan, tidak ada prinsip hukum alam, yang ada adalah kemampuan mengatur secara efektif pembatasan kekuasaan mutlak dan peguasa (the ruler). Jadi Bodin dan pengikutnya lebih melihat kedaulatan dari azas ketertiban dalam negeri. Sekalipun ada beberapa perbedaan pendapat antara Bodin dengan para pengikutnya namun pada dasarnya mereka masih sependapat bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, ia harus ada dalam satu kesatuan, Jean Bodin dapat dikatakan bahwa ia melihat kedaulatan dari aspek intern, yaitu kekuasaan tertinggi negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya. 14 Sesuai dengan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yaitu ekstern, intern dan teritorial. 1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain. 2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakantindakan untuk mematuhi.
13
Iman Santoso, iman santoso, Perspektif imigrasi, dalam United nationconvention Against Transnational organized crime, (Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2007), hal 33 . 14 Ibid, hal 34.
Universitas Sumatera Utara
3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. 15 Prinsip kedaulatan negara merupakan prinsip penting dalam Piagam PBB, seperti terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “ the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members”
Prinsip yang terdapat
dalam piagam PBB ini dipertegas lagi dalam Resolusi Majelis Umum Nomor 2625/1970 yang menyatakan bahwa : “Setiap negara menikmati persamaan kedaulatan dan setiap negara mempunyai hak dan keajiban yang sama sebagai anggota masyarakat Internasional tanpa membedakan sistem ekonomi, sosial dan politik.” 16
Negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas warga negaranya dan urusannya dalam batas wilayahnya, Negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban seperti yang dikemukakan diatas, Disamping itu ada juga beberapa hak lain berupa kekuasaan, yaitu : 1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik. 2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing. 3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya dinegara lain. 4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya, negaranegara anggota PBB merefleksikan persamaan didepan hukum (equality before the law) yaitu : Setiap negara menikmati personalitas hukum yang sama tanpa membedakan ukuran greografis, jumlah penduduk, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan sebagainya. “ Prinsip kedaulatan mencakup pengertian kedaulatan intern dan ekstern 15
Nkambo Mugerwa, subjecsts of International law, edited by max sorensen, mac Milan, New York, 1968 dalam Boer Mauna, Hukum Internasional, pengertian peranan danfungsi daam era dinamika global, (Bandung PT. Alumni, , 2005) hal. 24. 16 Iman Santoso, opcit, hal. 35.
Universitas Sumatera Utara
(internal dan external sovereignity) kedaulatan internal dan eksternal ini saling terkait dan bahkan kedaulatan eksternal merefleksikan kensekuensi logis adanya kedaulatan internal.
17
Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat. 18 Mengenai Yurisdiksi, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eklusif karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum Internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang
melahirkan
kewenangan/kekuasaan
negara
berdasarkan
hukum
Internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada terjadi dalam negara. Yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi suatu negara menunjuk kepada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orangorang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya (pidana dan perdata). Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan (dan melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang. Yurisdiksi merupakan refleksi atau pencerminan dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing. 19 Yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu negara juga diartikan sebagai peran dari pemerintah Indonesia untuk mengatur dan mempunyai kedaulatan penuh secara yuridis terhadap setiap orang yang masuk maupun keluar, baik itu warga negaranya ataupun juga warga negara asing dibidang
17
Brunno simma, (ed), the carter of yhe united nations ; a Commentar, oxford university, press, 1995 hal 73-89 dalam Boer Mauna, opcit, hal 38. 18 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional Bungsu rampai, (Bandung; Alumni, 1999) hal. 16. 19 Iman Santoso, opcit hal. 45
Universitas Sumatera Utara
Keimigrasian berdasarkan prinsip yang bersifat selektif
(selective Policy)
berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 20
Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan jurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu. Kedaulatan dan jurisdiksi mempunyai keterkaitan yang erat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara, ini berarti diatas kedaulatan itu tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi Hukum keimigrasian yang bersifat internasional tidak hanya mengatur lalu lintas manusia masuk keluar ataupun pengawasan orang asing disuatu negara, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia. 21 Selain fungsi regulasi yang mengandung aspek hukum administratif, hukum
Keimigasian
juga
memiliki
fungsi
penegakan
hukum
polisional
keimigrasian. Fungsi ini mencakup hal-hal seperti penolakan orang asing untuk masuk wilayah republik Indonesia karena tidak memenuhi syarat, pengenaan tindakan keimigrasian, serta pembatalan izin tinggal, selain tindakan keimigrasian dapat juga dikenakan tindakan administrtif seperti denda administratif. Harus dibedakan bahwa putusan denda disini adalah bersifat administratif yang dinyatakan dengan pejabat administartif bukan pidana denda yang dimaksud dalam pasal 10 KUHP yang diputuskan oleh hakim peradilan pidana. Fungsi penegakan hukum keimigrasian yang bersifat pro yustisia yang merupakan salah satu rangkaian dalam proses peradilan pidana oleh karena itu tunduk pada hukum acara pidana. Keberatan terhadap tindakan penyidikan dapat 20
Ibid, hal 46 Bagir Manan “Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional” (makalah) disampaikan pada rapat kerja nasional Keimigrasian, (Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000, ) hal. 7-9. 21
Universitas Sumatera Utara
mengajukan peradilan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 merupakan bagian hukum pidana administrasi yaitu hukum pidana dibidang pelanggaran administrasi yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana administrasi (administrative law)
22
Penggunaan sanksi pidana pidana dalam hukum administrasi (administrative penal law) pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). 23 Sejalan dengan perkembangan Keimigrasian, lahirlah Undang-undang tentang keimigrasian terbaru yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal ihwal keimigrasian, baik itu tentang orang asing yang masuk dan keluar ataupun warga negara asing yang masuk dan keluar dari wilayah kesatuan republik Indonesia. Teori Kedaulatan digunakan dalam penulisan Tesis ini ialah dikarenakan fungsi dan peranan Keimigrasian dalam Konteks perkembangan dunia saat itu dan sekarang memiliki aspek nasional dan aspek Internasional, Fungsi Keimigrasian memiliki aspek Nasional karena peraturan Perundang-undangan Keimigrasian berfungsi mengatur lalu lintas orang dan melindungi kepentingan nasional. Di sisi lain fungsi keimigrasian juga memiliki aspek Internasional, karena peraturan perundang-undangan Keimigrasian mengatur lalu lintas orang asing dengan menggunakan pendekatan kerjasama Internasional dan harus tetap berpegang teguh prinsip Kedaulatan negara. 2. Konsepsi Konsep merupakan bagian terpenting dari pada teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara
22
Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003) hal. 14. 23 Ibid, hal. 15.
Universitas Sumatera Utara
abstraksi dan realita. 24Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional 25 Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Hasil dari tangkapan akal manusia itulah yang dinamakan konsep. 26 Konsep merupakan “alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperuan analitis”. 27
Dalam kerangka konseptional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dopergunakan sebagai dasar penelitian hukum. 28 Selanjutnya konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variable-variable yang ingin menetukan adanya gejala empiris. 29
24
Masri Singarimbun dkk. Metode Penelitian Survey, (Jakarta : LP3ES,1989)
25
Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian, (Jakarta : RajaGrafindo, 1998)
hal.34 hal.307 26
Komaruddin, Yooke Tjuparmah S Komaruddi. Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) hal.122 27 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1996) hal.70 28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hal.7 29 Koentjoro Ningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) hal.21
Universitas Sumatera Utara
Beranjak dari judul tesis ini yaitu “Analisis hukum Tentang Kebijakan Selective (Selective policy) masuknya orang asing ke Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia maka
dapatlah dijelaskan konsepsi ataupun pengertian dari kata demi kata dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut ; a. Hukum ialah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, Dalam penelitian ini hukum dimaksud adalah peraturan Perundang-undangan di bidang Keimigrasian. b. Kebijakan Selektif
(Selective Policy) ialah sebuah kebijakan pemerintah
yakni Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KemenkumHam) dalam hal keimigrasian sehingga berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang bermanfaat bagi negara Indonsia yang dapat diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. c. Keimigrasian ialah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedauatan negara. d. Imigrasi ialah Pindah, datang atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara dalam hal imigrasi diartikan sebagai masuknya orang asing ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. e. Petugas Imigrasi adalah Pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian khusus keimigrasian dan meiliki keahlian tekhnis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang keimigrasian.
Universitas Sumatera Utara
f.
Orang asing ialah orang yang bukan warga negara Indonesia.
g. Pelanggaran Imigrasi ialah suatu tindakan keimigrasian yang dilakukan dalam bentuk tindakan pidana keimigrasian. h. Kedaulatan Negara ialah Kekuasaan tertinggi didalam batas wilayahnya khususnya tentang keimigrasian. i.
Tindak Pidana Keimigrasian ialah segala tindakan yang dilakukan baik itu tindak pidana pelanggaran ataupun tindak pidana Kejahatan di bidang Keimigrasian
j.
Tindakan Keimigrasian ialah segala perbuatan yang dilakukan seseorang, baik itu berdasarkan Undang-undang ataupun melanggar Undang-undang tentang Keimigrasian.
G. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian dan Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk data hasil penelitian, baik yang berupa data hasil Studi dokumen menggambarkan secara utuh/menyeluruh dan mendalam hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan kebijakan Selektif
(Selective Policy) di
bidang Keimigrasian. Berkenaan dengan judul Tesis ini yakni “Analisis hukum Tentang Kebijakan Selektif
(Selective policy) masuknya orang asing ke Indonesia
berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian
hukum kepustakaan.
Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian
Universitas Sumatera Utara
ini adalah hukum yang berkenaan/berkaitan dengan Kebijakan Selektif (Selective policy) masuknya orang asing ke Indonesia ditinjau dari Undang-undang
maupun
Peratuan-peraturan
yang
berkaitan
dengan
Keimigrasian, Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), Peraturan hukum konkrit. Penelitian ini sering disebut juga penelitian dokumenter untuk memperoleh data sekunder dibidang hukum. Penelitian lebih meliputi penelitian asasasas hukum, sumber-sumber hukum, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian dokumenter, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. 2. Sumber Data/Bahan Hukum. Data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Studi kepustakaan dari arsiparsip, bahan pustaka, yang terdiri dari : 1. Bahan hukum primer, 30 yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan pelaksananya. 2. Bahan hukum sekunder, 31 yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa jurnal, buku-buku dan sebagainya. 3. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum
primer
dan
bahan
hukum
sekunder
seperti
Kamus,
Ensiklopedia, dan sebagainya. 30
Ronny Hanitijo Soemitro, Mestodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988) hal. 55. 31 Ibid.hal 56
Universitas Sumatera Utara
Selain data sekunder, juga digunakan data primer sebagai data penunjang yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya yang dihadapi oleh para Petugas keimigrasian dilapangan dikaitkan dengan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan tertulis bahagian dari data sekunder, yaitu data yang diambil langsung dengan wawancara dengan kepala Kantor Imigrasi klass I Polonia dan Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Bandara Polonia Medan. 3. Tekhnik Pengumpulan Data. Sebagai penelitian hukum Normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka, data resmi pada instansi Pemerintah, Undang-Undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, Selain data sekunder, penulis juga menggunakan data primer, yaitu data yang diambil langsung dengan wawancara yang dilakukan secara terarah (directive interview), 32 yaitu Kepala Kantor Imigrasi kelas I Polonia dan Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Bandara Polonia Medan. Wawancara dilakukan penulis dikarenakan peraturan-peraturan tentang keimigrasian baik itu pelaksanaan maupun kebijakan tertulis yang ada berbeda dengan fenomena dilapangan, sehingga penulis melakukan wawancara dengan nara sumber, sehingga penulis mendapatkan kebenaran dari fenomena dilapangan disingkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32
Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hal. 60.
Universitas Sumatera Utara
4. Alat Pengumpulan Data. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara : a. Studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. 33 b. Pedoman Wawancara (guide interview). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan percakapan atau tatap muka yang terarah kepada pihak yang berkepentingan guna memperoleh keterangan atau data-data yang diperlukan. Alat yang dipergunakan
adalah
pedoman
wawancara
(guide
interview)
dengan
melakukan wawancara langsung dimana wawancara yang dilakukan ialah dengan sistem wawancara terbuka, yakni dalam memberikan pertanyaanpertanyaan kepada nara sumber penulis tidak meyediakan jawabannya. Wawancara dilakukan pada Kepala Kantor Imigrasi kelas I Polonia dan Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Bandara Polonia Medan, wawancara menurut penulis perlu dilakukan dikarenakan data yang perlu diambil ataupun kebenaran yang ingin penulis dapat dilapangan untuk memperbanyak literatur dari pada tesis ini, sehingga penulis dapat menambah apa saja data yang ada dilapangan yang tidak dapat penulis temukan didalam Bahan-bahan hukum Sekunder. 33
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986) hal. 21.
Universitas Sumatera Utara
5. Analisis Data. Analisis data merupakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui verifikasi data sekunder dan data primer. Untuk selanjutnya dilakukan pengelompokkan sesuai dengan pembahasan permasalahan. Analisis data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi yang sesungguhnya, disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata. 34 Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan agar menghasilkan data yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data menurut jenisnya dalam bentuk persentase. Kemudian data yang telah disusun secara sistematik dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam Kebijakan Selektif
(Selective police) masuknya orang asing ke Indonesia.
Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.
34
Erickson dan Nosanchuk. Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial, (Jakarta : LP3ES, 1996) hal.17
Universitas Sumatera Utara
