BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara.1
Dalam dunia Modern peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.2 Keberadaan Bank sangat penting dalam menopang dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, hampir setiap transaksi ekonomi dalam masyarakat berhubungan dengan bank. Pertumbuhan perekonomian yang terus berkembang menuntut eksistensi dari bank untuk melayani masyarakat, sehingga banyak bermunculan bank-bank baru salah satu jenisnya yang banyak menjamur di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) merupakan lembaga perbankan yang dikenal di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) yang mengklasifikasi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
1
Hermansyah, 2009, Edisi Revisi Hukum Perbankan Indonesia ,Kencana, Jakarta, hal. 7
2
Kasmir, 2002, dasar-dasar Perbankan, Rajawali Pers,Jakarta, hal. 1-2
1
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran3. BPR merupakan perusahaan perbankan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan bank umum. Eksistensi BPR dimaksudkan secara khusus untuk menjangkau masyarakat dari golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dalam hal lainnya, BPR cenderung menerapkan mekanisme pelayanan jasa yang lebih sederhana, tingkat suku bunga yang lebih tinggi, dan lebih bersikap proaktif dalam mencari nasabah dibandingkan dengan bank umum. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya.Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Disamping itu perbankan juga mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam kegiatan ekonomi modern dimanapun4. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat khususnya di Provinsi Bali sangat menggembirakan sebagaimana data dari PERBARINDO ( Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) cabang Provinsi Bali pada bulan Maret tahun 2011 3
Hermansyah, Op.Cit , hal. 21
4
Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Andi Offset, Yogyakarta , hal 57
2
Jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali sampai dengan saat ini adalah berjumlah 138 BPR.
5
Jumlah BPR tersebut tersebar kedalam 6 bagian Wilayah di
Provinsi Bali yaitu Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Gianyar, Bali Timur, Bali Utara /Buleleng, Bali Barat /Tabanan, Badung dan Kodya Denpasar. 6 Pesatnya pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat tidak lepas dari Kebutuhan masyarakat akan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat sebagai penyedia dana sangatlah penting karena perputaran uang yang ada di bank setidaknya membantu masyarakat mendapatkan modal usaha. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.7 Kegiatan menarik uang pada masyarakat merupakan jalur masuk dalam peredaran uang yang ada di masyarakat. Sedangkan kegiatan menyalurkannya merupakan jalan keluar dari uang yang ada di Bank.8 Bahwa perputaran uang tersebut adalah tidak lepas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui keberadaan bank, dimana bank sendiri bertugas sangat penting untuk meningkatkan perekonomian suatu Negara yang hal tersebut sebagaimana seperti tercantum dalam literature berjudul Government By The People, 5
6
Data Perbarindo cabang Provinsi Bali, Tanggal 3 Maret 2011 www.perbarindo.com dpc Perbarindo Bali, diakses 17 februari 2011
7
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) 8
Achmad Anwari, 1998, Bank Rekan Terpercaya Dalam Usaha Anda, Balai Aksara, Jakarta,
hal. 20
3
Nation State And Local Government “ Money make up only a part of the circulating medium and is less important to our economy that credit. In the expansion and contraction of credit, the most important institutions are the nation’s bank and the federal reserve system”.9 Bank merupakan lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan uang, semata-mata dilandasi dengan kepercayaan10 Menurut Sjahdeni hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur, mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan atau fiduciary relation yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (fiduciary obligation) kepada bank terhadap nasabahnya, maka masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa
hubungan
antara
bank
dengan
nasabahnya
merupakan
hubungan
kepercayaan.11 Banyaknya keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali secara tidak langsung menimbulkan persaingan-persaingan yang sangat ketat antar BPR, Bank Umum maupun persaingan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Sehingga ada BPR yang tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik
yang
9
James MacGregor Burn and Jack Walter Peltason, 1966, Government By The People, Nation State And Local Government, six Edition prentice-hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, hal. 698 10
Marluak Pardede, 1998, Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 1 11
Sjahdeni, 1993 , Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta , hal. 13
4
menyebabkan kesehatan BPR tersebut terganggu dan berujung pada
proses
Likuidasi. Pada tahun 2009 Dua BPR sudah dilikuidasi yakni BPR Budi Utama di Kediri Tabanan dan BPR Satya Adhi Perdana (SAP) yang berlokasi di Jimbaran, Kabupaten Badung, telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia (BI)
12
. Proses
pengembalian dana dari LPS kepada nasabah Penyimpan Dana memunculkan beberapa dinamika yang mana posisi nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang kurang diuntungkan: - Prosedur yang menyangkut tahapan-tahapan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh LPS kepada nasabah Penyimpan Dana memakan waktu yang relatif panjang - Adanya verifikasi tentang layak atau tidaknya dana nasabah penyimpan dibayar oleh LPS dan terkesan mengesampingkan setiap kesepakatan penyimpanan antara bank dan nasabah penyimpan dana contohnya pada kesepakatan suku bunga. - Adanya simpanan dana dari nasabah yang melebihi nominal jaminan LPS sehingga tidak ada kejelasan penyelesaian dari dana tersebut Walaupun penyelesaian proses dari likuidasi kedua BPR tersebut diatas telah selesai namun masih menyisakan permasalahan karena dalam pemikiran nasabah penyimpan dana lebih baik mendapatkan pengembalian dananya sedikit daripada
12
www.bisnisbali.com , Likuidasi ancam BPR di Bali, diakses 17 Februari 2011
5
tidak mendapatkannya sama sekali. Dengan adanya dinamika permasalahan tersebut perlu adanya pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai Penyelesaian Kewajiban Bank terhadap nasabah penyimpan dana pada Bank Perkreditan Rakyat dalam Proses Likuidasi, sebagai bahan penelitian adalah 2 bank yang masih mengalami proses likuidasi yang dimulai pada bulan Mei tahun 2010 Peristiwa likuidasi yang sangat teranyar terjadi di Provinsi Bali pada bulan Mei 2010 dimana Bank Indonesia (BI) mencabut izin usaha PT BPR Swasad Artha dan PT BPR Argawa Utama yaitu dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha Bank. -
BPR Swasad Artha berlokasi di Jalan Udayana Blahbatuh, Gianyar, Bali. Pencabutan
izin
BPR
ini
diatur
dalam
SK
Gubernur
BI
No.12/37/KEP.GBI/2010 tanggal 18 Mei 2010. Alasan pencabutan izin karena BPR tersebut tidak dapat disehatkan kembali, tidak memiliki prospek
usaha
yang
baik.
Berdasarkan
hasil
analisis,
biaya
menyelamatkan BPR ini lebih rendah daripada biaya penyelamatannya. -
Sedangkan BPR Argawa Utama berlokasi di Dusun Pande, Desa Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Pencabutan izin BPR ini diatur dalam SK Gubernur BI No.12/37/KEP.GBI/2010 tanggal 18 Mei 2010. Alasan pencabutan izin BPR ini sama dengan alasan BI mencabut izin BPR Swasad Artha.13
13
www.detikfinance.com , Wahyu Daniel, BI Cabut Izin 2 BPR Di Bali, , diakses 17 Februari 2011
6
Ada beberapa penyebab BPR di Bali ini masuk pengawasan khusus dan akhirnya dilikuidasi oleh BI seperti salah kelola atau penyimpangan oleh direksi dan pengurus bank, intervensi yang tidak benar oleh pemilik bank dan komitmen pemilik yang lemah untuk menyelamatkan BPR-nya. Penyimpangan yang dilakukan misalnya dalam hal pengeluaran kredit yang menyebabkan terjadinya kredit macet di luar kendali. Juga ada kredit fiktif. Hal ini menyebabkan rasio kecukupan modal atau CAR BPR melorot jauh di bawah ketentuan BI. Juga ada pemilik BPR yang mengambil dana seenaknya sehingga mengganggu kinerja BPR. 14 Sebab-sebab Bank bermasalah adalah Missmanagement (kesalahan pada segi pengelolaannya), Ketidak beresan dalam tubuh bank sendiri (pengurus tidak jujur atau korupsi), Kegoncangan perekonomian dan moneter Negara. Hal tersebut menyebabkan adanya kredit macet dalam jumlah yang besar, tentunya akan mengganggu kelancaran arus dana perbankan, yang pada gilirannya dapat membawa perbankan pada kesulitan likuiditas15. Apabila kesulitan likuiditas tidak dapat diselesaikan maka dapat membahayakan sistem perbankan, dalam keadaan seperti ini bank dapat dilikuidasi. 16 Dengan adanya bank-bank yang tidak sehat membuat pemerintah akhirnya mengambil suatu kebijaksanaan untuk melikuidasi bank-bank yang sakit tersebut,
14
www.bisnisbali.com , Likuidasi ancam BPR di Bali, diakses 17 Februari 2011
15
Sjahrir, 1995, Persoalan Ekonomi Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal .38
16
Lihat kamus hukum M.Marwan,2009, Reality Publisher,Surabaya, hal. 411, Kesulitan likuiditas adalah kesulitan keadaan keuangan suatu perusahaan serta kemampuan untuk memenuhii kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.
7
karena bank-bank yang sakit tersebut dikhawatirkan akan membahayakan perekonomian bangsa. Kebijaksanaan pemerintah untuk melikuidasi bank tersebut tentunya akan mempengaruhi peredara uang dan itu dapat merugikan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank mengatur mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1 angka 4 PP RI No. 25 Thn 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi merupakan aset atau kekayaan suatu bank dijual seluruhnya, lantas hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada nasabahnya atau membayar semua utang bank tersebut. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kepentingan para nasabah bank tersebut. Pandangan lain mengemukakan bahwa likuidasi dapat didefinisikan sebagai : suatu proses dimana aset-aset suatu perusahaan dikumpulkan dan direalisasikan. Hasil-hasil yang diperoleh digunakan untuk membayar seluruh utang dan pemenuhan kewajiban-kewajiban, dan setiap saldo yang tersisa setelah pembayaran cost and expenses likuidasi didistribusikan di antara para anggota17
17
Putu Sudarma Sumadi, 2008, buku Personal And Corporate sebagaimana di tulis kembali dalam Likuidasi Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Perbandingan Hukum I, Pustaka Sutra, Bandung, hal. 12
8
Bank yang dilikuidasi membuat sebagian masyarakat khawatir akan keberadaan dana simpanannya itu akan kembali atau bahkan hilang. Hal itu tidak lain karena banyak dari masyarakat hanya tahu menabung, berbunga, lalu mereka menariknya kembali, dengan tidak mengetahui hak- haknya sebagai penyimpan dana. Hak dari nasabah penyimpan dana adalah mendapatkan jaminan secara hukum terkait dengan simpanan yang mereka percayakan kepada bank hal tersebut tercantum dalam salah satu ketentuan undang-undang perbankan . “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”18, sehingga sangat jelas dan legal kedudukan hukum dari nasabah penyimpan dana untuk memperoleh haknya secara penuh. Sekarang ini apakah hak dari nasabah penyimpan dana tersebut dapat terpenuhi ketika bank dalam Proses Likuidasi. Sengketa dapat terjadi karena tidak ditemukannya titik temu
antara para
pihak yang bersengketa. sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya perasaan tidak puas dimanan ada pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas ini menjadi conflict of interest yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan suatu konflik19. Dalam peristiwa likuidasi tersebut tentunya perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan realisasi dan penyelesaian kewajiban sehingga
penegakan hukum serta
perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah penyimpan dana dapat terpenuhi, 18 Pasal 37 hurup B Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangundang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) 19
Suyud Margono, 2000, ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34
9
disini nasabah penyimpan dana selalu menjadi pihak yang paling dirugikan karena nasabah penyimpan dana masih banyak yang tidak mengerti bagaimana realisasi pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana dan penyelesaian kewajiban Bank Perkreditan Rakyat pada proses likuidasi. Berdasarkan pemaparan keadaan seperti yang telah diuraikan diatas merupakan sebuah permasalahan yang harus diteliti lebih lanjut, hal inilah yang melatar belakangi penelitian karya ilmiah ini dengan judul
“Penyelesaian
Kewajiban Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Perkreditan Rakyat Dalam Proses Likuidasi” Keaslian dari penelitian tesis ini dapat dilihat malalui substansi pembahasan tesis dengan obyek penelitian pada proses Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat di Bali yang sangat anyar dan baru terjadi pada bulan Mei 2010 yaitu likuidasi BPR Argawa Utama dan BPR.Swasad Artha, proses penyelesaian dan realisasi tersebut masih berlangsung selama tesis ini dibuat pada tahun 2011 Bahwa data-data yang dipakai dan diperoleh dalam penulisan Tesis ini adalah data-data empiris yang diperoleh dilapangan selama proses likuidasi pada tahun 2011, sehingga terhadap substansi rumusan masalah dari tesis ini belum pernah dibahas dalam tesis-tesis yang pernah ada karena obyek penelitian tesis ini sangat baru (up date) dimana karkteristik BPR yang dilikuidasi ini sangat berbeda dibandingkan dengan likuidasi BPR yang pernah ada di seluruh Indonesia, dilihat dari segi akurasi data, permasalahan, serta peraturan LPS yang dipakai dalam proses likuidasi,.
10
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka
dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain : 1. Bagaimanakah realisasi pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana pada Bank Perkreditan Rakyat dalam proses likuidasi ? 2. Bagaimana penyelesaian kewajiban Bank Perkreditan Rakyat terhadap hakhak nasabah Penyimpan Dana yang tidak dapat terpenuhi dalam proses likuidasi ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Adapun ruang lingkup bahasan akan dibatasi sesuai dengan judul Tesis dan penekanannya hanya pada permasalahan yang diajukan. Maksudnya penekanannya disini adalah pada realisasi pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana pada Bank Perkreditan Rakyat dalam proses likuidasi, kemudian dibahas mengenai penyelesaian kewajiban Bank Perkreditan Rakyat terhadap hak-hak nasabah Penyimpan Dana yang tidak dapat terpenuhi dalam proses likuidasi.
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian.
Tujuan penelitian ini dapat di susun dalam bentuk tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum ( Het doel van het onderzoek) adalah untuk pengembangan ilmu
11
pengetahuan hukum terkait dengan paradigma sience as a process (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti (final) dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang masing-masing. Tujuan Khusus (het doel in het onderzoek ) yaitu mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian.
1.4.1
Tujuan Umum 1.
Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
2.
Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3.
Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum.
4.
Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5.
Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana
1.4.2
Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui realisasi pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana pada Bank Perkreditan Rakyat dalam proses likuidasi dengan dasar teori perjanjian, perlindungan terhadap nasabah, keseimbangan dan asas Proporsionalitas.
12
2. Untuk mengetahui penyelesaian kewajiban Bank Perkreditan Rakyat terhadap hak-hak nasabah Penyimpan Dana yang tidak dapat terpenuhi dalam proses likuidasi yang sesuai dengan teori tanggung jawab, dan penegakan hukum.
1.5
Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis 1.5.1
Manfaat Teoritis Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
positif bagi perkembangan ilmu hukum. Khususnya bidang hukum perbankan yang keberadaanya sangat amat dibutuhkan di dalam menjamin dana masyarakat yang disimpan di Bank apabila bank dalam proses likuidasi 1.5.2 Manfaat Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan-masukan bagi decision maker, dan legal practice dalam mengemban tugas dan fungsinya masing-masing. Dari masukanmasukan dan sumbangan pemikiran dimaksud diharapkan ada jaminan kepastian hukum secara adil berkaitan dengan penyelesaian pembayaran kewajiban bank terhadap nasabah penyimpan dana pada Bank Perkreditan Rakyat dalam proses likuidasi.
13
1.6
Landasan Teoritis Dan Kerangka Berfikir 1.6.1 Landasan Teoritis Menurut Kenneth R Hoover mengartikan teori sebagai seperangkat proposisi-
proposisi yang saling berhubungan yang mengisyaratkan mengapa peristiwaperistiwa terjadi dengan cara tertentu. Definisi lain tentang teori diberikan oleh Snellbecker yang mengartikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Sedangkan Kerlinger mendefinisikan teori sebagai : “A theory is a set of interrelated connstructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena”.20 Kerangka Teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, azas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya teori bersumber dari Undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian . teori menjembatani harapan dan kenyataan. Dalam teori hukum positif, harapan itu tergambar dalam ketentuan Undang-undang (Das Sollen), sedangkan kenyataan berupa perilaku (das sein).
20
Nasution Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung ,
hal. 140
14
Sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian maka diperlukan landasan teori sebagai upaya untuk mengidentifikasi teori–teori hukum, konsepkonsep hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum.21 ”Pengertian Bank sendiri menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” Apabila dibandingkan dengan pengertian bank Menurut Black Law Dictionary : “Bank is (1) a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds, (2) the office in which such an establishment conducts transactions”22. Kedua pengertian tersebut memiliki persamaan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan maupun menghimpun dana dari masyarakat baik berupa deposito pinjaman dan lain sebagainya. Bahwa untuk dapat merealisasikan hak-hak nasabah penyimpan dana pada bank dalam proses likuidasi maka kita perlu mengetahui hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Nasabah adalah pihak yang mengunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang
21
Universitas Udayana,2008, Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum, hal. 10 22
Bryan A Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, 8 th ed, ( St.Paul, Minnesota, Thomson West, page. 350
15
utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, keduanya melakukan kegiatan penghimpunan dana. 23
Nasabah yang dimaksud dalam hal ini adalah nasabah penyimpan dana Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 17 nasabah penyimpan adalah “nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Simpanan sebagaimana yang
dimaksud pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 :
Simpanan
adalah “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu “ Benang merah hubungan hukum antara nasabah penimpan dana dengan bank bermuara pada suatu ikatan perjanjian penyimpanan dana dengan bank, dengan adanya perjanjian tersebut maka berdasarkan teori perjanjian ketentuan-ketentuan yang telah disepakati harus ditaati seperti undang-undang bagi yang membuatnya dan apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya. Teori perjajian (overeenkomst theorie) yang dikemukakan oleh THOL sarjana hukum jerman dalam bukunya “ Das Handsrecht”, dalam teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya adalah suatu perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 23
Muhammad Djumhana,2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,hal.291
16
terhadap satu orang lain atau lebih.24 Nasabah penyimpan dana mengisi kontrak yang disodorkan oleh bank untuk dapat menjadi nasabah bank. Dalam sistem hukum Indonesia istilah kontrak telah lama diserap, pengertian kontrak dipersamakan dengan pengertian perjanjian.
25
Istilah kontrak sebagai terjemahan dari bahasa inggris yaitu
“contract” adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis.26 Bahwa dalam sebuah literature asing yang berjudul Private International Law disebutkan hal yang penting dalam sebuah kontrak adalah persetujuan dan kesepakatan yang sama dari para pihak “The first essential to the creation of valid contract is that the parties should have reached agreement, that there should be consensus ad idem. In one sense this is a question of fact dependent upon whether there has been the acceptance of an offer, but it is the law that determines what constitutes an offer and its acceptance”27. Perjanjian atau kontrak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Dengan kata lain perjanjian yang 24
Wiwaha Jamal, 2008, Pengantar Hukum Bisnis, Lembaga Pengembangan Pendidikan {LPP} UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS(UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret solo, hal. 127 25
Ricardo Simanjuntak,2006, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, PT.Gramedia, Jakarta,
hal. 27 26 Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya, Bandung , hal.9 27
G.C Cheshire, D.C.L,F.B.A,1957, Private International Law,Oxford at The Clarendon Press, hal. 224
17
dibuat tersebut mengikat para pihak secara hukum. Bahwa dalam kontrak diperlukan penawaran dari pihak-pihak sebelum disetujuinya perjanjian tersebut. Berdasarkan dalam KUHPerdata pasal 1313 dinyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga Jelas hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank terjadi diawali dengan persetujuan kedua belah pihak membuat perjanjian. Dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ayat (2) disebutkan “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu, ayat (3) berbunyi “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 atau alenia (1) terkandung 3 hal pokok asas yaitu: -
asas kebebasan berkontrak “semua perjanjian yang dibuat secara sah “
-
asas Pacta Sunt Servanda
“berlaku sebagai undang-undang
menunjukkan kekuatan mengikat perjanjian -
asas personalitas “ mengikat Bagi mereka yang membuatnya”
Prinsip Pacta Sunt Servanda para pelaku harus melaksanakan kesepakatankesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam kontrak28. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh 28
Adolf Huala, 2006, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, PT.Rafika Aditama, Bandung
, hal. 23
18
karena itu apabila terjadi suatu sengketa kerena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lainnya dapat membawanya ke pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian itu29 Bahwa dengan adanya perjanjian penyimpanan antara bank dan nasabah penyimpan dana maka ada perlindungan hukum yang timbul bagi nasabah penyimpan dana apabila bank tidak mampu lagi menjalankan usahanya (bank gagal) dan berujung pada likuidasi. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : a. Perlindungan secara Implisit (implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank perlindungan ini melalui : (1) Peraturan Perundang-undangan di Bidang perbankan (2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia (3) Upaya menjaga kelangsungan usaha Bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya (4) Memelihara tingkat kesehatan bank (5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian 29
Wiwaha Jamal, Op.Cit, hal.14
19
(6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah,dan (7) Menyediakan informasi resiko paada bank b. Perlindungan
secara
eksplisit
(eksplisit
deposit
protection)
yaitu
perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.30 Ketentuan dalam Undang-undang Perbankan menjadi pilar perlindungan hukum bagi nasabah, dimana pihak bank diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian didalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal
37 B ayat 1 menyebutkan “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan“ dan ayat 2 “untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan” tersebut mengubah posisi nasabah penyimpan dana menjadi lebih diutamakan. Berdasarkan ketentuan pasal 37B Undang-undang Perbankan tersebut, maka telah dibentuk lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2004 sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-undang No 7 Tahun 2009 yang memuat aturan hukum perlindungan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat dengan LPS menurut ketentuan Undang-undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 24 adalah badan hukum 30
Hermansyah, Op. Cit hal. 145
20
yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya. Dengan demikian defenisi LPS ini mengacu pada ketentuan pasal 37B Undang-undang No 10 Tahun 1998
Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu terdapat asas kepercayaan (Fiduciary Principle) yang menyatakan bahwa bank dilandasi oleh hubungan
kepercayaan
antara bank dengan nasabahnya,
asas
kerahasiaan
(Confidential Principle) yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan, dan asas kehatihatian (Prudential Principle) yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.31 Bank Indonesia yang berkedudukan sebagai pembimbing, pengawas dan pengkordinir bank-bank pada umumnya, tidak bersikap pasif dalam menghadapi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Akan tetapi Bank Indonesia diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan dalam rangka
31
Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 16-18
21
mempertahankan
atau
menyelamatkan
bank
sebagai
lembaga
kepercayaan
masyarakat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia sesuai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : a. pemegang saham menambah modal ; b. pemegang saham menganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ; c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ; d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ; e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ; f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ; g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. 2 Apabila : a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank ; dan b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22
Sebagaimana diatur dalam pasal 5 PP No. 25 tahun 1999, “Bank yang dicabut usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi”. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 5 menyebutkan “Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Berkaitan dengan tim likuidasi sebagaimana dibentuk oleh RUPS atau penetapan pengadilan dimaksud, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 ini secara rinci mengatur antara lain tentang susunan, kewenangan, kewajiban, honor dan tanggung jawab Tim Likuidasi. Keanggotaan Tim Likuidasi yang ditetapkan oleh RUPS wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Demikian pula, Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan penetapan Pengadilan ditunjuk berdasarkan usulan dari Bank Indonesia. Tim likuidaasi dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana pada bank perkreditan rakyat dalam proses likuidasi wajib mengedepankan keadilan dan keseimbangan serta pemenuhan hak-hak nasabah Penyimpan dana sesuai dengan proporsinya, hal tersebut sesuai dengan asas keseimbangan : 1. Menurut Herlien Budiono, Asas Keseimbangan (evenwichtsbeginsel) di dalam disertasinya diberi makna dalam dua hal yaitu: (i) Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban dikedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Makna keseimbangan disini berarti pada satu sisi dibatasi
23
kehendak
(berdasarkan
pertimbangan
atau
keadaan
yang
menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). (ii) Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak indonesia32 2. Azas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai azas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsinya atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Azas proporsionalitas tidak mempersalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak33 Dalam hal bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi maka pembayaran atau pengembalian dana kepada nasabah penyimpan dana diutamakan ( hak preferen) diantara para kreditor konkuren lainnya, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban Kreditor-kreditor yang harus diistimewakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 32 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,Kencana, Jakarta, hal. 29 33
Ibid hal. 31
24
Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya34 Bahwa ketika Penyelesaian Kewajiban Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Hak-Hak Nasabah Penyimpan Dana Yang Tidak Dapat Terpenuhi Dalam Proses Likuidasi maka direksi bank wajib mengganti semua kerugian nasabah dengan menyita seluruh asset-aset bank. Bahwa kerugian yang dialami oleh nasabah penyimpan dana tidak lepas dari kesalahan yang yang dilakukan oleh bank. Ada dua macam teori mengenai hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, yaitu : 1. Teori Conditio Sine Qua Non Oleh Von Buri, yang mengemukakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. 2. Teori Adequate Veroorzaking Oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat jika menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan terlebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat.35 34
35
Hermansyah, Op cit , hal 154 Shofie, Yusuf, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,
PT. Citra Aditya Bandung, hal 26.
25
Di bidang hukum perdata, kualifikasi pertanggungjawaban pelaku usaha yang merugikan konsumen sering digunakan sarana wanprestasi (default) dan perbuatan melawan hukum (tort) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Wanprestasi digunakan bila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, yaitu kerugian konsumen karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pelaku usaha. Jika tidak ada hubungan kontraktual, maka tidak ada tanggungjawab (no privity no liability principle).36 Dengan adanya kerugian dari nasabah penyimpan dana yang tidak ditanggung oleh LPS maka bank harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan mengembalikan Hak-hak nasabah penyimpan dana. Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul pertanggungan jawab dan kerugian yang diderita bila dituntut baik dalam hukum maupun dalam administrasi.37 Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab (aanspraklijk) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum (legal responsibility) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Bila tanggung jawab
36
37
Ibid hal 43.
Asrul Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, PT. Ina Pura Aksara, Jakarta, hal 1
26
hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum diantara mereka.38 Secara akal sehal, asas tanggung jawab dapat diterima karena adil bagi yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain , tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.39 Keadilan disini terkait dengan pengembalian seluruh hak-hak dari nasabah penyimpan dana secara penuh ketika bank dalam keadaan likuidasi. Selain itu terdapat ajaran relativitas (schutnorm theorie) yang berasal dari Jerman. Teori schutnorm ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk
melindungi terhadap
kepentingan korban yang dilanggar.40 Bahwa peranan hukum sangatlah penting dalam mewujudkan keadilan bagi nasabah penyimpan dana, karena hukumlah yang meberikan batasan-batasan hak dan
38 Bernadette M.Waluyo, 1997, Hukum Perlindungan Konsumen, Bahan Kuliah Universitas Parahyangan, hal. 15 39
Kristiyanti, CTS, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 93
40
Setiawan,2001 Makalah Produsen atau Konsumen; Siapa Dilindungi Hukum, Jakarta,
Hal. 16
27
kewajiaban antara bank dan nasabah Penyimpan dana, kaidah-kaidah hukum yang mengatur pemenuhan hak nasabah penyimpan dana. Menurut Rudolph Von Jhering yang dikenal dengan ajarannya yang disebut dengan social utilitarianism. Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum adalah sarana-sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Hukum merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk malaksanakan perubahan-perubahan sosial.41 Bahwa dalam sebuah literaratur yang berjudul The Sociology Of Law disebukan hukum memberikan jaminan dan keamanan dalam kehidupan social termasuk di dalamnya memberikan hak-hak kepada masyarakat sebagaimana hak yang dimilikinya, termasuk bagi nasabah penyimpan dana berhak memperoleh jaminan keamanan dari bank terhadap simpanan dana yang dititipkannya tersebut yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.“ law secures social cohesion and orderly social change by balancing conflicting interests-individual(the private interests of individual citizens), social (arising from the common conditions of social life) and public (specifically the interests of the state)”42 Hukum memiliki dua sifat yang bersifat ambiguitas, sifat tersebut dalam waktu bersamaan atau berbeda, dapat memberi manfaat optimal atau kerugian yang tak terhingga. Pengetahuan tentang sifat dan dampak dari sifat demikian itu dapat 41
Salman Otje, 2009, Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah, Refika Aditama, hal. 72 42
Roger Catterrell ,1984, The Sociology Of Law : An Introduction, london Butterworths,
Hal. 76
28
membantu para pelaku bisnis menghindari resiko yang tidak perlu, serta membantu mereka menimba manfaat optimal dari pemanfaatan hukum sebagai suatu instrument bisnis. Hukum memiliki dua sifat yang saling bertentangan, yaitu kepastian dan kelenturan, kekakuan dan ketidak pastian. Kedua sifat itu dapat melahirkan akibat yang berbeda. Kepastian hukum, pada satu sisi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan suatu perjanjian, atau kepastian implementasi prediksi-prediksi bisnis, tetapi pada sisi lainnya dapat menjadi sesuatu yang sangat merugikan43 Kepastian dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dapat membantu dan mewujudkan hak-hak nasabah penyimpan dana yaitu dengan meminta tanggung jawab dari pihak bank termasuk seluruh direksi bank, sehingga apabila seluruh asset bank tidak mencukupi lagi memenuhi hak-hak nasabah penyimpan dana maka piutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab pihak bank. Sehubungan dengan pemenuhan piutang tersebut maka disini mengacu pada pasal 1131 KUH Perdata, yang antara lain disebutkan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Dan dalam pasal 1132 KUH Perdata, yang lain disebutkan 43
Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, hal. 5
29
bahwa : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan 44“. Perlindungan
hukum
merupakan
suatu
upaya
mempertahankan
dan
memelihara kepercayaan masyarakat/konsumen sebagai nasabah, maka sudah seharusnya dunia perbankan memberikan perlindungan hukum. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab yang merusak sendi kepercayaan masyarakat. Bila suatu saat terjadi kelunturan kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.45
44 Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet.XXV, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 291 45
Muhammad Djumhana,2000, Hukum Perbankan di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.167
30
1.6.2 Kerangka Berfikir Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teoritis, maka peneliti dapat menyusun kerangka berpikir sebagai berikut : BANK
BANK UMUM
BPR
BPR SEHAT
BPR SAKIT
BANK GAGAL
LPS ( Lembaga Penjamin Simpanan)
PROSES LIKUIDASI BANK Tim Likuidasi KEWAJIBAN BANK
Penyelesaian Kewajiban bank Yang tidak terpenuhi dlm proses likuidasi
Realisasi Pemenuhan hak-hak nasabah dlm Proses Likuidasi
Verifikasi Simpanan yang Layak Bayar
Tanggung jawab badan hukum bank dan direksi
31
1.7 Hipotesis Hipotesis adalah asumsi/perkiraan/dugaan sementara mengenai suatu hal atau permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data atau fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang valid (sah/benar) dan reliable (dapat dipercaya) dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan.46 Berdasarkan uraian-uraian dan teori-teori yang telah diungkapkan di atas, maka dikemukakan beberapa Hypotesa sebagai berikut : 1. Realisasi pemenuhan hak-hak nasabah penyimpan dana dapat berjalan secara adil,seimbang dan proporsional apabila LPS dan Tim likuidasi lebih mengutamakan pembayaran kepada Nasabah penyimpan dana dengan asuransi simpanan dan menyita seluruh asset-aset bank yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Jika dalam penyelesaian kewajiban Bank Perkreditan Rakyat terhadap hakhak nasabah Penyimpan Dana tidak dapat terpenuhi dalam proses likuidasi maka badan hukum bank dan direksi bank wajib untuk bertanggung jawab untuk membayar hak-hak nasabah penyimpan dana sampai dengan tuntas dan selesai. 1.8
Metode Penelitian Metode Penelitian membahas bagaimana penelitian dilaksanakan. Dalam
metode penelitian ini hal-hal yang perlu diketahui adalah jenis penelitian, jenis
46
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, Metodelogi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, hal .108
32
pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : 1.8.1 Jenis penelitian Penelitian Hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar untuk direkontruksikan guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai kedasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan membuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematik adalah berfikir dan berbuat yang bersistem yaitu runtun, beruntun dan tidak tumpang tindih. Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian secara empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum pasitif atau perundangundangan secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.47
47
Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 53
33
Penelitian yang yang merujuk pada aspek Empiris dimana langkah pertama yang dilakukan adalah merujuk pada sisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peristiwa likuidasi bank serta tata cara pemenuhan piutang terhadap kreditur penyimpan dana. Setelah merujuk pada sisi hukum yang mendasarinya, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan penelitian ke lapangan tentang pelaksanaan likuidasi secara praktek. Penelitian lapangan dilakukan pada Perbarindo ( Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) Cabang Bali, Bank Indonesia Cabang Denpasar, BPR yang baru terkena Likuidasi ( BPR.Argawa Utama di sempidi Badung, BPR. Swasah Artha di Blahbatuh Gianyar) dan Bank Perkreditan Rakyat yang masih sehat dan eksis sebagai pembanding seperti (BPR.Tish di Batubulan, Gianyar, BPR.Padma di Sesetan, Denpasar). Pada langkah kedua ini tidak lain merujuk faktanya yang terkait dengan pelaksanaan likuidasi bank tersebut. 1.8.2 Sifat Penelitian Sifat penelitian Deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, untuk menjawab permasalahan penelitian, sedangkan penelitian ini mengambil kesimpulan secara induktif dengan maksud bahwa kesimpulan secara induktif adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai sesuatu dengan kejadian yang umum, kemudian disusun dalam bentuk tesis.
34
1.8.3 Data dan Sumber Data Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. penelitian yang ada hubungannya atau langsung pada objek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.Dimana penelitian yang dilakukan kelapangan untuk mencari data-data yaitu ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Swasad Artha dan PT BPR Argawa Utama yang dalam keadaan likuidasi dan Bank Indonesia Cabang Denpasar. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Penelitian Kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca bahan-bahan yang bersifat teoritis dari berbagai literature/ buku maupun bahan bacaan lain (majalah/Koran) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Bahan Hukum Terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah contohnya berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat dan sumber bahan
35
sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus, buku pegangan48. Pentingnya penelian hukum berdasarkan kaidah perundang-undangan sebagai inti dari penerapan hukum secara praktek hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku “Legal Research“ yaitu : “ legal research is an essential component of legal practice. it is the process of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze that law”49 Dalam penelitian ini sumber bahan hukum dimaksud adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yaitu : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) atau Boergelijk Wetbook. 2). Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
48 Ashshofa Burhan, 1996 , Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 103-104 49
Morris L.Cohen and Kent C.Olson, 2000, legal Research ,West Group, ST.Paul Minn, Printed in the United States of America, Hal.1
36
3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi 4). Undang-undang No. 37 Tahun. 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang 5). Undang-undang Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana ditetapkan melalui UU No. 7 Tahun 2009 yang memuat aturan hukum perlindungan nasabah bank. 6. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang
Likuidasi Bank 6). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 7). Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.50 Bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi : buku-buku, literature, artikel, makalah, tesis, skripsi dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubunagn dengan permasalahan penelitian.
50
Amarudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 30
37
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain51.
1.8.4
Teknik Pengumpulan Data Untuk data kepustakaan dengan mencari sumber-sumber hukum, baik
berupa peraturan-peraturan maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terdapat dalam berbagai literature/ sumber bahan bacaan lain (Koran/majalah). Sedangkan untuk data lapangan digunakan teknik interview. Penulis akan melakukan penelitain dengan wawancara untuk menjawab permasalah-permasalahan dalam tesis ini, dalam buku berjudul “Cacework in context a basis for practice”, disebutkan pentingnya interview bagi pemecah masalah sebagai dasar mendapat data langsung di lapangan The interview is the caseworker’s basic tool, as a tool, though it has certain limitations, mainly because it is primarily a verbalexchange (though from this exchange certain practical activities may ensue for caseworker and/or client) or it is via the herbal exchange that the relationship develops which
51
Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga , Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal 116-117
38
becomes the medium of the problem-resolving process(even though this may be reinforced byensuing practical activity)52 Bahwa berdasarkan pengertian di atas interview adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam masa dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten.
1.8.5
Teknik Pengolahan dan analisa data. Data-data yang telah diperoleh dari suatu kepustakaan dan studi
lapangan diolah secara kualitatif, yaitu dengan memisahkan atau memilahkan data yang ada, mana yang penting dan mana yang tidak penting sehubungan dengan masalah yang dibahas. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif suatu metode analisa data yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah yang didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat, kemudian dibuat dengan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang berdasar pada hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ataupun bisa diartikan data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sisitematis berdasarkan obyek yang diteliti, dianalisis secara kualitatif Sedangkan penyajiannya dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu kemudian dianalisa dan selanjutnya disimpulkan. 52
D.E.F, Tilbury, 1977, Cacework In Context A Basis For Practice, Pergamon Press, Oxford, New York-Toronto,Sydney, Paris, Frankfurt, hal 63
39
