BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam menwujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik.Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi menejemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
keuangan
daerah
yang
mengatur
bentuk
dan
isi
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah (PP No 71 Tahun 2010). Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntable secara publik.Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang 1 Universitas Sumatera Utara
penting.Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.Oleh karena itu laporan keuangan PEMDA harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan pengguna salah satunya penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya akuntabilitas maka banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang publikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut informasi harus bermafaat bagi para pemekai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (suwardjono, 2005) Fenomena entitas sektor publik di Indonesia saat ini masih banyak laporan keuangan yang belum menyajikan informasi sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan dalam laporan keuangan terutama laporan keuangan pemerintah daerah.Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) II tahun 2014. Hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013, dinyatakan bahwa terhadap 43 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas 4 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 22 entitas, opini Tidak Wajar (TW) tidak ada dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 8 entitas. Perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mununjukkan peningkatan kualitas. Pada tahun 2011 BPK memberikan opini
2 Universitas Sumatera Utara
Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 3 entitas, tahun 2012 sebanyak 2 entitas, tahun 2013 sebanyak 4 entitas. Berikut ini opini audit laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. Tabel 1.1 Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Sumatera Utara TAHUN
OPINI WTP % WDP % TW 2009 18 62 2 2010 21 62 2 2011 3 9 22 65 9 2012 2 6 23 67 8 2013 4 11 22 65 (Sumber : IHPS II Tahun 2014
JUMLAH % 7 6 26 24 -
TMP 9 11 1 8
% 31 32 3 24
29 34 34 34 34
Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan Proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Berdasarkan hasil evaluasi BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern yang memadai.Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan percepatan perbaikan pengendalian intern. Masih banyak opini TW dan TMP yang diberikan BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal, diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam laporan keuangan
3 Universitas Sumatera Utara
pemerintah
daerah,
terutama
yang
berkenaan
dengan
dengan
sistem
pengendaliaan intern yaitu sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan, sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta struktur pengendalian intern. Dari ketiga kondisi kelamahan tersebut, kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan memberikan kontribusi tertinggi terhadap laporan keuangan pemerintah yang buruk. Hal ini antara lain pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan belum dicatat, aset tetap yang belum di inventarisasi, hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Dalam hal ini terjadi penurunan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dareah akibat kelemahan sistem pengendalian intern. Dalam membuat laporan keuangan yang baik dan benar serta memiliki nilai informasi maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karateristik kualitatif yang sesuai dengan SFAC No 2 yaitu relevansi informasi, nilai umpan balik, nilai prediksi, ketepatan waktu, keandalan informasi, representational faithfulness. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan, dengan kata lain relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah dan mendukung harapan dan tindakan yang diambil. Informasi dapat menjadikan keputusan yang berbeda dengan meningkatkan kemampuan pembuat keputusan untuk memprediksi.Nilai prediktif merupakan pertimbangan yang penting dalam memisahkan informasi akuntansi yang relevan dan tidak relevan. Ketepatan waktu 4 Universitas Sumatera Utara
merupakan aspek pendukung relevansi, ketika informasi tidak tersedia saat dibutuhkan atau tersedia setelah sekian waktu setelah pelaporan maka informasi tersebut tidak memiliki nilai untuk tindakan masa depan. Dengan kata lain informasi tersebut memiliki relevansi dan manfaat yang rendah. Ketepatan waktu (timeliness) artinya tersedianya informasi dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kahilangan kapasitas pengaruhnya dalam mempengaruhi keputusan.Keandalan
merupakan
kualitas
informasi
yang
menyebabkan
pemakaian informasi akuntansi, sangat tergantung pada kebenaran infromasi yang dihasilkan.Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemanpuan suatu informasi
untuk
menggambarkan
secara
wajar
keadaan/peristiwa
yang
digambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya.representational faithfulness berhubungan dengan tingkat kesesuaian antara pengukuran atau deskripsi dengan fenomena yang gambarkan adalah sumber daya ekonomi, kewajiban, transaksi dan kejadian yang merubah sumber daya dan kewajiban entitas. Terkadang informasi tidak andal karena kesalahan interprestasi. Demikian pula dengan laporan keuangan pemerintah harus memiliki karateristik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintrah Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Standar akuntansi pemerintah merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintah yang disusun dalam bentuk prinsip – prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.Standar
akuntansi
pemerintahan
juga
merupakan
persyaratan agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah memiliki nilai.
5 Universitas Sumatera Utara
Dalam penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan daerah diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tausikal, 2007). Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum keseluruhan memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang mengatakan adanya hubungan dan pengaruh positif antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu objek yang diteliti, waktu dan tempat yang berbeda. Berdasarkan teori dan uraian diatas dan didukung fenomena yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih jauh lagi dan mendalami tentang “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara”
6 Universitas Sumatera Utara
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang dan didukung dengan fenomena maka rumusan masalah dalam penelitian ini : Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara Simultan maupun Parsial di Provinsi Sumatera Utara? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah baik secara Simultan maupun Parsial di provinsi Sumatera Utara. 1.4. Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, pemerintah daerah dan akademis. 1. Bagi Peneliti : sebagai bahan masukan apabila suatu saat dimintai pendapat mengenai factor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait pengelolaan keuangan pemerintah Negara/Daerah. 2. Bagi Pemerintah Daerah : sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi provinsi sumatera utara untuk dijadikan masukan dan pertimbangan
7 Universitas Sumatera Utara
guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Bagi Akademik : sebagai masukan dan tambahan pengetahuan di bidang pemerintahan, khususnya factor-faktor yang mempengaruhi nilai infromasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
8 Universitas Sumatera Utara
