BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas sektor publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Akuntabilitas
dapat
diartikan
sebagai
bentuk
kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan
Keuangan
dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
mengungkapkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
Kualitas laporan keuangan pemerintah dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan kesalahan material, serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periodeperiode sebelumnya. Maka dalam membuat laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat karakteristik kualitatif tersebut diantaranya : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai. Selain itu, Sistem
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai metode untuk dapat mengawasi dan memberikan keyakinan tercapainya tujuan suatu organisasi menjadi penting, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya yang dimiliki manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013). Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan suatu pekerjaan/data untuk lebih memudahkan para pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi juga mempunyai andil yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Yosefrinaldi (2013), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketatan terhadap peraturan perundangundangan. Fenomena yang terjadi adanya ketidakkonsistenan antara penelitian terdahulu. Diantaranya, menurut penelitian Yosefrinaldi (2013) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Soimah (2014) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Sapitri (2015) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kecamatan Buleleng menyebutkan
bahwa
kualitas
laporan
keuangan
pemerintah
daerah
dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ponamon (2013) pada Pemerintah Daerah Kota Manado kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dwiyusufadi (2013) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung mengatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Dari uraian diatas, adanya perbedaan hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti yang sebelumnya, membuat peneliti semakin ingin untuk melakukan penelitian ulang kepada variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pelaksana dalam menyelenggarakan pemerintahan agar berjalan dengan baik. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Pemerintah Daerah DKI Jakarta selain karena tempat tersebut merupakan tempat tinggal dan kelahiran dari peneliti, juga disebabkan karena opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 yang memperoleh opini WTP DPP turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014. Opini tersebut diberikan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas dan (4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
(LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, Senin 6 Juli 2015. (http://jakarta.bpk.go.id) Opini Wjar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, karena dalam pokok-pokok hasil pemeriksaaan opini atas laporan keuangan yaitu Wajar Dengan Pengecualian, yang menjadi dasar pengecualian antara lain adalah Saldo Piutang Pajak Bumi Bangunan–Pedesaan dan Perkotaan tidak dapat ditelusuri, dan koreksi pencatatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak didukung dokumen sumber. Selanjutnya, Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp 20,14 miliar tidak didukung data wajib pajak, jenis kendaraan, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan masa pajak terutang yang lengkap dan akurat. Dasar yang lain adalah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya terkait aset tetap belum ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan permasalahan signifikan pada sistem informasi pengelolaan aset tetap yang dapat menyajikan data rincian pada sistem informasi pengelolaan aset tetap yang belum dapat menyajikan data rincian aset tetap untuk mendukung pencatatan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas saldo awal maupun mutasi aset tetap tahun 2014. Sedangkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, mengungkapkan terdapat 70 temuan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
senilai Rp 2,16 triliun, yang terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442,37 milyar, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 milyar, administrasi senilai Rp 469,51 juta dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. Dari temuan pemeriksaan tersebut, terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian yaitu antara lain pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset tanah seluas 30,88 Ha di Mangga Dua dengan PT DP lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 milyar. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta antara lain agar mengintruksikan Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dengan PT DP dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya menertibkan
dan
melakukan
pengamanan
aset
dan
meminta
pertanggungjawaban PT DP membayar kewajibannya dalam bentuk bagi hasil/royalti/kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku. BPK juga merekomendasikan untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras seluas 36.410 m2 dengan pihak Yayasan Kesejahteraan Sumber Waras (YKSW). Jika
pembatalan
tidak
dapat
dilaksanakan,
supaya
meminta
pertanggungjawaban kepada pihak Yayasan Kesejahteraan Sumber Waras (YKSW) sesuai ketentuan yang berlaku.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
Berdasarkan fenomena yang diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian berjudul “PENGARUH
KAPASITAS
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
SUMBER
DAYA
INFORMASI,
DAN
MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dibahas dan diuraikan adalah sebagai berikut: 1.
Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2.
Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3.
Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji secara empiris : 1.
Kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2.
Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
9
3.
Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 1.
Bagi penulis Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian akuntansi sektor publik.
2.
Bagi Pemerintah Daerah Dapat memberikan manfaat sebagai masukan untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
3.
Bagi Pembaca Dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta memperkaya penelitianpenelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
