BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia adalah Negara hukum, dimana Negara hukum memiliki prinsip menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Perlindungan hukum dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, adanya alat bukti dapat menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi di tanah air yang ditandai dengan semakin meningkatnya
jumlah pelaku ekonomi baik dari
kalangan individu maupun badan usaha. Dalam dunia usaha dikenal adanya perjanjian kerjasama bisnis yaitu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak supaya ada hubungan hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak yang akan bekerjasama. Dalam perjanjian kerjasama bisnis tersebut akan diatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Pengertian Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada seseorang atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. 1
1
R. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, h.1
Dengan adanya perjanjian kerjasama bisnis yang melibatkan para pihak, maka menimbulkan perikatan atau hubungan hukum diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum diantara kedua belah pihak tersebut, dimana hak dari pihak-pihak akan dijamin pemenuhannya oleh pihak yang wajib memenuhinya. Pada dasarnya setiap pihak mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi dalam semua itu didalam masyarakat diatur oleh hukum. 2 Begitu juga dalam hal perjanjian itu akan dibuatnya akta perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akta perjanjian yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya. Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, yang dimaksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti. Melalui akta autentik dapat menetukan secara jelas kepastian hukum, hak dan kewajiban, serta dapat diharapkan menghindari terjadinya sengketa. Selain akta autentik, jenis akta lainnya adalah akta dibawah tangan. Akta dibawah tangann adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, dan bukan dihadapan Notaris atau pejabat resmi
2
Ibid
lainnya. Biasanya akta dibawah tangan dibuat karena kedua belah pihak ingin lebih mudah dan sudah saling percaya. Mengenai isi kesepakan dari akta dibawah tangan, Notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun. Untuk akta dibawah tangan Notaris hanya bertugas melegalisasi dan pencatan dari akta dibawah tangan yang dibawa ke Notaris. 3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN, notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin tanggal kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada jabatan lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris adalah suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membuat alat bukti perjanjian berupa akta autentik. Selain akta autentik ada juga akta dibawah tangan, dimana notaris memiliki wewenang untuk melakukan legalisasi dan pendaftaran terhadap akta dibawah tangan. Membahas kekuatan alat bukti surat, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1874, 1874a, 1880 dalam buku IV KUHPerdata dimana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan dibukukan (Waarmerking) oleh notaris.
3
Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 86
Kewenangan notaris lainnya yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kewenangan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris (Pasal 15 ayat 2a Undang-Undang Jabatan Notaris). Melihat perkembangan kerjasama bisnis yang bersadarkan kepada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Yaitu para pihak bebas untuk memilih bentuk dari perjanjian kerjasama bisnis yang akan dibuat, seperti perjanjian yang dibuat oleh notaris atau akta autentik, perjanjian dibawah tangan, perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris atau perjanjian dibawah tangan yang di bukukan oleh notaris (waarmerking). Seperti perjanjian kerjasama bisnis yang dilakukan oleh I Gede Made Samadi Putra sebagai pihak pertama dengan Ni Wayan Widiasih sebagai pihak kedua, para pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama bisnis dengan bentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Bertitik tolak dari uraian diatas maka saya tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN KERJASAMA BISNIS
BERBENTUK PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI OLEH NOTARIS”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari perjanjian kerjasama bisnis berbentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris? 2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang berbentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Guna mempertajam kajian dan memperjelas obyek yang akan diteliti, maka diperlukan pembatasan untuk membatasi materi agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sehingga dapat diuraikan dengan jelas. Dalam skripsi ini membahas mengenai kekuatan pembuktian perjanjian kerjasama bisnis berbentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notariesdan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kerjasama bisnis berbentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasinya
1.4 Orisinalitas Penelitian Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi adapun dalam skripsi ini akan menampilkan 2 (dua) skripsi terdahuli yang pembahasannya berkaitan dengan “Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kerjasama Bisnis Berbentuk Perjanjian Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris”. Dalam rangka membubuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa
diwajibkan untuk mampu mewujudkan orisinalitas dari penelitian yang sedang ditulis dengan menampilkan judul skripsi terlebih dahulu sebagai pembanding. No 1
Judul Skripsi Penulis Perjanjian Kerjasama Asep Pahru Poultry Shop Naratas Maulana dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam
1.
2.
2
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah Dengan Peengelola Parkir di Lokasi Pasar
Siti Marfuah Susanti
1.
2.
Melihat
skripsi
yang
Rumusan Masalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama Poultry Shop Naratas dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan hukum Perdata Indonesia? Bagaimana penanganan dan penggantian kerugian serta resiko oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama Poultry Shop Naratas dengan peternak plasma? Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelola parkir antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Parkir di lokasi pasar? Bagaimanakah hambatanhambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Parkir
sudah dibahas sebelumnya dan dijadikan
perbandingan, maka tidak ada kesamaan dengan skripsi yang telah dibahas oleh penulis, yaitu:
No 1
Judul Skripsi Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kerjasama Bisnis Berbentuk Perjanjian Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris
Penulis Ida Ayu Gita Srinita
Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian perjanjian kerjasama bisnis berbentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris? 2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kerjasama bisnis yang berbentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi?
1.5 Tujuan Penelitian Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. Adapun tujuannya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: 1.5.1 Tujuan Umum Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yaitu dalam hukum perdata dibidang perjanjian kerjasama dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 1.5.2 Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan pembuktian perjanjian kerjasama bisnis yang berbentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kerjasama bisnis berbentuk perjanjian dibawah tangan yang dilegalisi oleh notaris.
1.6 Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum dimasa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan bidang perjanjian yang pada dewasa ini sangat besar peranannya dalam menopang aktivitas bisnis. 1.6.2 Manfaat Praktis Untuk memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian sehingga mahasiswa dapat mengetahui tanggung jawab dan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi notaris.
1.7 Landasan Teori Berkaitan dengan kerangka teori ini sangat diperlukan dalam pembuatan suatu karya ilmiah, karena teori di dalam landasan teori dapat dijadikan landasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Akta adalah surat yang membuat tentang peristiwa dasar suatu hak atau perikatan yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan
ditandatangani oleh pembuatnya.4 Akta juga dapat dikatakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. 5 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Mengenai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan serta wewenang legalisasi oleh notaris, tidak lepas dari dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1338 KUHPerdata tercermin bahwa diberikan suatu kebebasan berkontrak.Tetapi tidak memberikan suatu kebebasan berkontrak yang tanpa batas karena terdapat rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Rambu-rambu tersebut adalah dimana kontrak ataupun perjanjian harus berdasarkan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebabasan kepada para pihak untuk:
4
Hj.Efa Laela Fakhriah, 2009, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, PT. Alumni, Bandung, h.17 5 R. Soeroso, 2010, Perjanjian Dibawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun c. Menentukan isi perjanjian, pelaksaan, dan persyaratannya, dan d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 6 Dalam suatu kontrak juga memiliki beberapa unsur yang pertama, adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak. Kedua, persetujuan dibuat secara tertulis. Ketiga, adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis. 7 Pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dirumuskan pengertian suatu perjanjian yaitu, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Beberapa para sarjana juga memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: 1. Wirjono Prodjodikoro Perjanjian adalahsuatu hubungan mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. 8 2. R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 9
6
Salin H.S, 2003, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, h.9 Ibid, h.26 8 Wirjono Prodjodikoro, 1999, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur, Bandung, h. 50 7
3. Mariam Darus Badrulzaman Perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. 10 Dalam menentukan bentuk perjanjian, para pihak bebas memilih antara akta autentik ataupun akta dibawah tangan. Untuk akta dibawah tangan ada dua jenis yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan di Notaris dan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Salah satu bentuk perjanjian yaitu perjanjian kerjasama bisnis yang merupakan suatu perjanjian tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis. Dengan demikian perjanjian kerjasama bisnis adalah perjanjian tertulis diantara kedua belah pihak yang mempunyai nilai komersil. Perjanjian kerjasama bisnis dapat dibedakan menjadi empat bagian apabila dilihat dari segi pembuktiannya. Pertama yaitu perjanjian kerjasama bisnis yang dibuat oleh notaris, kedua adalah perjanjian dibawah tangan dimana para pihak menandatangani perjanjian kerjasama bisnis diatas materai, ketiga adalah perjanjian kerjasama bisnis yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris, dan keempat adalah perjanjian kerjasama bisnis yang dibuat dibawah tangan dan didaftarkan dipembukuan notaris atau waarmerking.
9
R. Subekti, loc. cit Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 65 10
Perjanjian kerjasama bisnis tidak terlepas dari syarat-syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan “sepakat mereka menyatakan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang”. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15-17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dimana kewenangan notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, baik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki para pihak. Selain itu notaris memiliki kewenangan khusus untuk melakukan pendaftaran dan legalisasi akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik seperti akta perjanjian kerjasama bisnis, akta perjanjian kerjasama bisnis yang telah dibuat oleh notaris umumnya telah berbentuk baku tetapi tidak terlepas dari sifat perjanjian yang terbuka. Notaris dalam merumuskan perjanjian sewa menyewa, akan membuat akta perjanjian yang sesuai dengan kepentingan masingmasing pihak yang telah disampaikan sebelumnya kepada notaris yang bersangkutan. Para pihak yang bersangkutan bebas memilih bentuk perjanjian yang akan mereka buat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Para pihak dapat memilih perjanjian yang dibuat oleh notaris atau perjanjian dibawah tangan. Perjanjian dibawah tangan terdiri dari perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dan perjanjian dibawah tangan yang di waarmerk oleh notaris. Dalam pembuktian perjanjian kerjasama bisnis berbentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena
dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan bentuk dari perjanjian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan perjanjian yang dibuat dibawah tanganmempunyai pembuktian yang sempurna selama para pihak tidak menyangkal tanda tangan dalam perjanjian yang telah dibuat. Kekuatan pembuktian perjanjian dibawah tangan yang legalisasi notaris antara lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari para pihak sehingga tanda tangan dalam perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi itu tidak dapat disangkal karena notaris membacakan isi dari perjanjian tersebut dan telah ditanda tangani dihadapan notaris. Perjanjian dibawah tangan yang di warmer oleh notaries memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pihak tidak menyangkal tanda tangan dan tanggal dalam perjanjian tersebut dan notaris hanya menjamin kepastian tanggal dibukukannya perjanjian. Demikian pula dengan tanggung
jawab
notaris
terhadap
perjanjian-perjanjian tersebut.
Notaris
mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda tergantung dari bentuk perjanjiannya.
1.8 Metode Penelitian 1.8.1 Jenis Penelitian Pada dasarnya ada dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini termasuk penelitian Hukum Yuridis Empiris. Metode Yuridis adalah suatu metode yang dipergunnakan pada teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan
metode empiris yaitu suatu metode yang melakukan observasi atau penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini akan bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. 1.8.2 Jenis Pendekatan Pendekatan masalah yang akan digunakan sebagai suatu dasar dari segi pengkajian data-data yang ada adalah dengan cara pendekatan perundangundangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisa konsep hukum. 1.8.3 Sumber Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapat dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Adapun kedua sumber data tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut: a. Data Primer Data primer adalah data yang didapat langsung dari Kantor Notaris. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Dalam hal ini akan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sebab menggunakan data primer. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitan kepustakaan. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu
bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, putusan pengadilan dan lain-lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dari bahan hukum sekunder. 11 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data Untuk data primer (data lapangan), teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan wawancara atau interview. Sementara untuk data sekunder (data kepustakaan) teknik pengumpulannya dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan melakukan pencacatan dan pengklasifikasian secara sistematis dan terstruktur. 1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan memperhatikan kualitas data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian. Setelah melalui proses pengolahan dan analisa, maka data tersebut kemudian disajikan secara deskripstif kualitatif.
11
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h.13
