BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya
melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya adalah
di
menunjukkan
bidang
perekonomian.
akselerasi
Dewasa
pertumbuhan
ini
yang
perekonomian
cukup
tinggi
Indonesia di
tengah
ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global. Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran masyarakat yang melakukan usaha di bidang perekonomian atau bisnis baik itu usaha dengan ruang lingkup usaha yang besar, menengah maupun kecil. Setiap kegiatan usaha tersebut sebagian besar memerlukan bantuan dari pemerintah melalui jasa-jasa bank dan lembaga keuangan lain seperti bantuan modal, pinjaman, kerja sama dagang, simpanan dan sebagainya. Pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi haruslah melalui pemberian persamaan kesempatan bagi setiap pelaku usaha baik besar maupun kecil. Artinya ada kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta, dan antara usaha besar, menengah, dan kecil perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan.
Universitas Sumatera Utara
Agar dalam dunia usaha tercipta keseimbangan yang adil antara usaha besar, menengah, dan kecil, konsentrasi kekuatan pasar pada usaha besar harus makin berkurang, yakni dengan cara mendorong lapisan usaha menengah dan kecil agar tumbuh lebih cepat. Dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan menengah, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk pengembangan UKM bahkan dilakukan sejak 1974. Kredit program pertama UKM, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang menyediakan kredit investasi dan modal kerja permanen, dengan masa pelunasan hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi. Dewasa ini hampir semua bank baik itu bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK). Peranan bank sangat penting dalam mengatasi hambatan dan kesulitan yang berkaitan dengan pengadaan modal. Dalam kehidupan masyarakat seharihari tidak dapat dielakkan bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin lama akan semakin meningkat. Dalam upaya meningkatkan taraf dan standar hidupnya anggota masyarakat
akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi
kebutuhannya. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
Universitas Sumatera Utara
dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dan tujuan negara Indonesia dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan perbankan Indonesia, diantaranya adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 1 Berkaitan dengan fungsi utama bank sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat luas yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) yang dikenal dengan istilah dalam dunia perbankan adalah kegiatan funding. Masyarakat menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, deposito, dan sebagainya. Dana yang dihimpun tersebut oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (lack of funds) dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit. 1
Lukman Santoso A Z, Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, 2011, hal. 12.
Universitas Sumatera Utara
Adapun jenis kredit antara lain kredit investasi, KMK, kredit konsumsi, dan lainlain. Peranan penting dan strategis dari lembaga perbankan sebagaimana diuraikan di atas menjadikan lembaga perbankan sebagai salah satu sumber guna memperoleh dana yang dianggap mudah dan cepat bagi sebagian masyarakat dalam hal membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, seperti dalam pemanfaatan pendanaan dari bank dalam fasilitas KMK. Kehadiran sistem KMK sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki usaha dalam level kecil dan menengah. Karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Pemberian KMK (working capital credit) bagi masyarakat perorangan atau badan usaha sangat mempengaruhi iklim dunia usaha dan perekonomian negara pada umumnya. KMK yang diberikan bank kepada pelaku usaha digunakan untuk
membiayai pembelian modal lancar untuk keperluan
meningkatkan produksi dalam operasionalnya yang habis dalam pemakaian, seperti untuk pembelian barang dagangan, bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. KMK bersifat revolving loan (kredit berulang-ulang) yaitu kredit yang pengambilannya tidak sekaligus tetapi secara berulang-ulang, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Usaha kecil dan menengah merupakan bagian integeral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan
Universitas Sumatera Utara
strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan
dan
peningkatan
pendapatan
masyarakat,
serta
mendorong
pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. 2 Mengingat peranan usaha kecil dan menengah yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatannya, maka pembiayaan usaha kecil dan menengah perlu mendapat prioritas tinggi. Meskipun faktor permodalan tidak selalu menjadi penghalang bagi berjalannya suatu usaha kecil dan menengah, namun ketersediaan dana yang cukup dan sesuai kebutuhan akan sangat mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah. Salah satu bank milik negara yang secara luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usahanya baik berskala besar, kecil dan menengah adalah Bank X. Bank ini telah membuktikan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan negara, turut mensejahterakan masyarakat dengan menyediakan KMK untuk membantu kebutuhan modal usaha, sehingga jutaan masyarakat Indonesia hidupnya menjadi lebih makmur dan sejahtera. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 2
Penjelasan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah
Universitas Sumatera Utara
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit
oleh perbankan
memerlukan persyaratan
yang
dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit. Perjanjian kredit mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan dasar hukum dalam hal penyaluran, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit perbankan. Di samping itu perjanjian kredit merupakan alat bukti otentik, baik bagi pihak bank sebagai kreditur ataupun bagi nasabah peminjam dana sebagai debitur dan juga pengaman yang sangat penting, untuk ”mengcover/melindungi” risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyaluran kredit. Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan collectable. Namun kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya keredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas perbankan. 3
3
Megarita, Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah, USU Press, 2007, hal. 64.
Universitas Sumatera Utara
Pemberian fasilitas kredit menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh bank (kreditur). Tingkat risiko (degree of risk) tersebut sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pelunasan kredit yang akan diterima kemudian hari. Selama jangka waktu pemberian kredit, banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi terhadap debitur seperti debitur meninggal dunia, peningkatan status hukum debitur dalam hal debitur adalah badan usaha, dan sebagainya. Jika debitur meninggal dunia atau dilakukan peningkatan status hukum debitur pada saat jangka waktu kredit masih berlangsung maka pihak bank perlu melakukan novasi subjektif pasif (novasi terhadap debitur).4 Berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdata, novasi atau pembaharuan utang ada tiga (3) jenis yaitu novasi obyektif, novasi subjektif aktif, dan novasi subjektif pasif. Novasi subyektif pasif atau disebut juga alih debitur yaitu penggantian debitur lama oleh debitur baru. Debitur lama sebagai pihak yang berhutang atas inisiatif debitur sendiri atau inisiatif dari krediturnya dapat mengalihkan utang debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Dengan penggantian debitur lama kepada debitur baru berarti membebaskan debitur lama dari kewajiban membayar utangnya kepada kreditur. Novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK yang dilakukan dimana jangka waktu kreditnya masih dalam masa angsuran, biasanya terjadi karena, dimana debitur lama mengalami suatu kesulitan untuk melanjutkan pembayaran angsuran, atau sebab lain yaitu debitur lama meninggal sehingga ahli warisnya 4
Wawancara dengan Suhaeli Anggrata, Penyelia Administrasi Kredit Bank X, tanggal 13 Maret 2012.
Universitas Sumatera Utara
menggantikan posisi debitur lama, dan sebab lainnya karena terjadinya perubahan status debitur perorangan menjadi Firma (Fa) atau Perseroan Terbatas (PT). Novasi perlu dilakukan agar usaha debitur yang notabene merupakan kontributor dalam kemajuan kondisi perekonomian di Indonesia, tetap berlangsung dan dapat terus beroperasional dengan dukungan fasilitas KMK. Dalam proses novasi subjektif pasif, ada syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi baik oleh pihak bank sebagai kreditur maupun debitur lama dan debitur baru. Selain itu juga perlu dibuat beberapa akta atau dokumen yang perlu dibuat berkaitan dengan proses novasi ini. Salah satu syarat dilakukannya novasi subjektif pasif debitur sebagaimana diatur pada Pasal 1415 jo 1417 KUH Perdata yaitu novasi subyektif pasif harus dilakukan secara tegas tidak boleh hanya dipersangkakan. Artinya novasi terhadap debitur tersebut harus dilakukan dengan persetujuan dari pihak bank sebagai kreditur. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyebab terjadinya novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK di Bank X, bagaimana proses novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK di Bank X, serta akibat hukum apabila terjadi novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK di Bank X. Atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, penulis mengangkat judul skripsi “Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)”.
Universitas Sumatera Utara
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis
di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini yakni sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya novasi terhadap debitur pada perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank X? 2. Bagaimana proses novasi terhadap debitur pada perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank X? 3. Apa akibat hukum apabila terjadi novasi terhadap debitur pada perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank X?
C.
Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penulis
dalam penyusunan skripsi yaitu: 1. Untuk mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya novasi terhadap debitur dalam perjanjian KMK di Bank X. 2. Untuk mengetahui proses novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK di Bank X. 3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK di Bank X.
D.
Manfaat Penulisan
Universitas Sumatera Utara
Adapun penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut: 1. Manfaat secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis khususnya dan bagi kalangan akademisi pada umumnya di bidang hukum perikatan khususnya perjanjian KMK dan novasi subjektif. 2. Manfaat secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai proses novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada pihak bank sebagai kreditur, debitur maupun notaris tentang penggantian debitur pada perjanjian KMK sehingga dalam pelaksanaanya terhindar dari masalah-masalah dan aman dari segi hukum.
E.
Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut: 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengelolah dan menggunakan data sekunder. Namun dalam penelitian hukum deskriptif yang dimaksudkan penelitian itu juga termasuk dilakukannya survey ke lapangan, dalam hal ini adalah bank untuk mendapatkan informasi yang dapat
Universitas Sumatera Utara
membantu. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang penyebab dilakukannya novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK, proses novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK dan akibat hukum dilakukannya novasi terhadap debitur pada perjanjian KMK tersebut. 2. Metode Pendekatan Metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh berpedoman pada segi-segi yuridis, dan berpedoman pada segi-segi empiris yang bersifat nyata dan objektif. Pendekatan
yuridis
mempergunakan sumber
data sekunder,
menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang
untuk hukum
perbankan dan hukum perikatan, literatur-literatur yang berkaitan dan jurnal yang mempunyai korelasi, yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan secara empiris dipergunakan dari sumber data primer, untuk menganalisa hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya. 3. Data dan Sumber data Pada umumnya data dibagi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer (primary data) adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama, yakni perilaku individu atau masyarakat. Untuk memperoleh data primer, perlu dilakukan pengumpulan data langsung kepada masyarakat dengan cara wawancara, quisioner/angket, pengamatan (observasi) baik secara partisipatif maupun nonpartisipatif. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari dokumen-
Universitas Sumatera Utara
dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. 5 Pada penulisan skripsi ini digunakan kedua jenis data tersebut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder merupakan hasil penelitian kepustakaan. 4. Alat Pengumpul Data Pada skripsi ini digunakan dua alat pengumpul data : a. Studi Kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literaturliteratur, jurnal hukum dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. b. Studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung pada objeknya. Pada penelitian skripsi ini penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara (interview) dengan staf Bank X. Dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan. 5. Analisis Data Data yang dikumpulkan dari penelitian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya dilakukan penarikan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang
5
Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum USU, hal.29.
Universitas Sumatera Utara
bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dalam upaya menjawab permasalahan.
F.
Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini dilakukan dengan pemeriksaan judul di Kepustakaan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, bahwa skripsi dengan judul “Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank X)” , belum pernah ditulis oleh orang lain. Penulisan skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan, dan pemikiran penulis secara pribadi. Oleh karena itu skripsi ini adalah hasil dari karya penulis sendiri yang disusun dengan cara mempelajari, membaca, mengutip data-data yang ada pada buku-buku, literatur-liteartur, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Di samping itu juga penulis melakukan penelitian ke lapangan yaitu Bank X. Oleh karena itu skripsi ini adalah asli dikerjakan oleh penulis.
G.
Sistematika Penulisan Di dalam penulisan skripsi sangatlah diperlukan suatu sistematika
penulisan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memaparkan materi dari skripsi ini dan juga untuk memudahkan pembaca untuk mengerti isi dari skripsi ini. Skripsi ini dibahas dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
Universitas Sumatera Utara
Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan. BAB II
: TINJAUAN
UMUM
TENTANG
PERJANJIAN
KREDIT
MODAL KERJA Bab ini berisi tentang Pengertian Kredit Modal Kerja, Syarat Sahnya Perjanjian Kredit Modal Kerja, Jenis-Jenis Kredit Modal Kerja, Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja, dan Berakhirnya Kredit Modal Kerja. BAB III
: NOVASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA Pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Novasi dan SyaratSyarat Terjadinya Novasi, Novasi Sebagai Salah Satu Penyebab Hapusnya Perikatan, Akibat hukum Terjadinya Novasi, Perbedaan Antara Novasi, Subrogasi, dan Cessie
BAB IV
: NOVASI PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI BANK X Pada bab ini akan dibahas tentang Penyebab Terjadinya Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian KMK, Proses Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian KMK, dan Akibat Hukum Apabila Terjadi Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian KMK di Bank X.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Berisi Kesimpulan dan Saran
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
