BAB I PENDAHULUAN. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas

1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Oleh sebab itu sangatlah sukar untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Namun demikian ini tidaklah berarti bahwa suatu definisi yang secara ringkas menerangkan bidang studi ilmu ekonomi sama sekali tidak dapat dilakukan. Dalam usaha untuk memberi gambaran ringkas mengenai bidang studi ilmu ekonomi, definisi ilmu tersebut selalu dihubungkan kepada keadaan ketidakseimbangan

di

antara

kemampuan

faktor-faktor

produksi

untuk

menghasilkan barang dan jasa, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa.1 Dalam bagian yang terdahulu telah ditunjukkan bahwa faktor-faktor produksi tidak mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan yang wujud dalam perekonomian. Oleh sebab itu setiap individu, perusahaan atau masyarakat/negara harus selalu membuat pilihan-pilihan. Kebanyakan ahli ekonomi selalu mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kepada kenyataan tersebut. Sebagai contoh, Samuelson, salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia, yang menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970, memberikan definisi ilmu ekonomi sebagai berikut:

1

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Teori Pengantar, Ed. 3, cet. 26, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 8.

2

Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunkan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagi cara dalam menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.2 Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan ke dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiaptiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemiliki tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dalam tiap unit ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik. Permasalahan ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Karena tidak adanya batasan syariah yang digunakan, maka perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Oleh karena itu, ekonomi mikro konvensional memandang bahwa memasukkan tatanan norma tertentu dalam pembahasan perilaku dalam memenuhi kebutuhan ekonominya menjadi tidak relevan. Dalam ekonomi konvensional, kita tidak akan pernah menemukan bagaimana perilaku seorang konsumen apabila ia memasukkan unsur pelarangan bunga dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam setiap pengambilan

2

Ibid. hlm. 9.

3

keputusan. Karena pelanggaran bunga dan kewajiban membayar zakat adalah sumber bentuk tatanan syariah yang tidak semua orang menganutnya, maka pembahasan

perilaku

konsumsi

dalam

ekonomi

konvensional

hanya

memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan. Dalam kenyataan banyak kondisi objekif yang terjadi tidak mampu dijelaskan secara akurat dalam ekonomi konvensional dan karena memang tidak dijelaskan. Ekonomi mikro membahas banyak tentang ekonomi, salah satunya adalah teori produksi. Kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat modern adalah sangat kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan perdagangan. Masalah ekonomi timbul sebagai akibat ketidakseimbangan di antara keinginan manusia untuk mendapat barang dan jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut. Keinginan manusia jumlahnya adalah jauh melebihi kemampuan faktorfaktor produksi yang tersedia untuk memenuhinya. Oleh sebab itu, masyarakat harus membuat pilihan-pilihan sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan yang paling tinggi dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia.3 Pada bukunya, Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, faktor moral atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi

3

Ibid. hlm. 51.

4

dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Dalam ekonomi mikro Islam, kita menganggap bahwa basic ekonomi (variabel-variabel ekonomi) hanya memenuhi segi necessary condition, sedangkan moral dan tatanan syariah akan memenuhi unsur sufficien condition dalam ruang lingkup pembahsan ekonomi mikro.4 Oleh karena itu, pemikiran tokoh tersebut menarik untuk diteliti dengan alasan sebagai berikut: Pertama, Adiwarman Azwar Karim merupakan icon ekonomi dan keuangan Islam.5 Kedua, dengan mengungkap pemikiran tokoh tersebut diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang Teori Produksi Islam. Adiwarman Azwar Karim (untuk selanjutnya dipanggil Adiwarman) menggunakan beberapa pendekatan dan metodenya dalam membangun keilmuan ekonomi Islam. Pendekatan yang ia gunakan dapat dipetakan menjadi pendekatan sejarah, pendekatan fiqih, dan ekonomi. Pendekatan sejarah sangat kental dalam berbagai tulisan Adiwarman. Dalam setiap tulisannya (terutama buku), Adiwarman selalu berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam klasik, terutama pada masa Rasulallah saw. Selain pendekatan sejarah, Adiwarman juga menggunakan pendekatan fiqh. Dalam

4

Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Miko Islami, Ed. 3, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 2. 5 Berbagai pemikirannya tersebut di berbagai karyanya sebagai berikut: Adiwarman Azwar Karim (1. Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan (Edisi Pertama dan Kedua); 2. Ekonomi Mikro Islami (Edisi Pertama dan Kedua); 3. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Makro; 4. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Edisi Pertama dan Kedua); dan Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, serta lebih dari 50 artikel tentang Ekonomi islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti Konfrensi Ekonomi Islam Internasional Ketiga. Keempat, dan Kelima yang disponsori oleh Islamic Development Bank (IDB) dan Konfrensi Tahunan Internasional Western Economics Association yang ke-76

5

pandangannya, fiqh tidak hanya berbicara pada aspek ‘ubudiyah semata. Fiqh berbicara aspek sosial masyarakat yang lebih luas, terutama ketika dibingkai dalam wadah fiqhul waqi’iy (fiqh realitas). Dalam format yang demikian, fiqh lebih merupakan suatu respon atas problematika kontemporer sebagai suatu upaya menemukan jawaban dan solusi yang tepat bagi suatu masyarakat tertentu dalam konteks tertentu pula. Karena itu Adiwarman selalu berpegang pada adagium “li kulli maqam, maqal. Wa likulli maqal, maqam”. (setiap kondisi butuh ungkapan yang tepat. Dan tiap ungkapan, butuh waktu yang tepat pula).6 Pendekatan fiqh yang digunakan Adiwarman tidak berdiri sendiri. Untuk dapat merespon fenomena ekonomik, prinsip-prinsip fiqh yang diformulasikan ulama masa lalu ditarik pada perspektif ekonomi. Sederhananya Adiwarman menggunakan istilah-istilah dan prinsip-prinsip fiqh dalam membahas masalahmasalah ekonomi. Sebagai contoh ia menjelaskan fenomena distorsi permintaan dan penawaran (false demand dan false supply) berdasarkan prinsip al-bai’ annajsy, ia juga menganalisis monopolic behavior berdasarkan teori tadlis dalam fiqh dan masih banyak lagi.7 B. Rumusan Masalah Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis tentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

6

Ekonomiislamindonesia.blogspot.com/2012/11/adi-warman-karim.html Ibid,.

7

6

1. Bagaimana pandangan Adiwarman Karim tentang dampak sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam analisis biaya produksi? 2. Bagaimana pandangan Adiwarman Karim tentang perbedaan efisiensi sistem produksi dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil? C. Tujuan dan Kegunaan Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1. Menjelaskan pandangan Adiwarman Azwar Karim tentang dampak sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam analisis biaya produksi. 2. Menjelaskan pandangan Adiwarman Azwar Karim tentang perbedaan efisiensi sistem produksi dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 1. Kegunaan secara teoritis a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah bahwa teori-teori ekonomi mikro khususnya yang terkait dengan teori produksi Islam lebih elegan dan adil dibandingkan teori produksi dalam ekonomi konvensional. b. Teori produksi perspektif Adiwarman merupakan pengembangan yang ia lakukan untuk mengakomodir produksi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. 2. Kegunaan secara praktis a. Bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa program studi ekonomi Islam, semoga dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta diharapkan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

7

b. Bagi peneliti, memperdalam wawasan tentang Teori Produksi Islam serta sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) D. Telaah Pustaka Skripsi yang berjudul “Proses Produksi Program Mimbar Islam Publik Khatulistiwa Televisi (PKTV) Bontang”, disusun oleh Sabiruddin. Penulis skripsi tersebut dalam skripsinya membahas tentang tahapan produksi yang dilakukan dalam melahirkan program Mimbar Islam adalah Pra produksi, yang terdiri dari survey khalayak kemudian dilanjutkan dengan penentuan format acara, lokasi, dan artis (pendukung acara). Setelah itu, dilaksanakan produksi (on air). Sementara para tahapan terakhir yaitu finishing melalui Video Tape Recorder (VTR) dan evaluasi. Sementara tahap yang dilakukan kru PKTV dalam memproduksi Mimbar Islam belum menggunakan standar dunia pertelevisian berdasaran standard operational procedure (SOP) sebagai akhir kesimpulan. Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Produksi Industri Kecil Kerupuk Kabupaten Kendal”, disusun oleh Lisnawati Iryadini. Penulis skripsi tersebut membahas tentang salah satu industri kecil yang menonjol di kabupaten Kendal yaitu industri kecil kerupuk, di mana komoditi ini merupakan komoditi unggulan kabupaten Kendal. Skripsi yang berjudul “Pengaruh biaya Produksi, Biaya Pemasaran, dan Gaji Karyawan Terhadap Hasil Penjualan Pada Anggrek Catering Di Kota Semarang”, disusun oleh Taufik Ibrahim. Penulis skripsi tersebut menganalisis tentang pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan Anggrek Catering di Kota Semarang, pengaruh biaya pemasaran terhadap hasil penjualan Anggrek

8

Catering di Kota Semarang, pengaruh gaji karyawan terhadap hasil penjualan Anggrek Catering di Kota Semarang. Dari keterangan di atas jelas bahwa penelitian terdahulu sangat berbeda dengan skripsi ini. E. Kerangka Teoritik 1. Sistem Ekonomi Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan

menciptakan

kemakmuran.

Inti

masalah

ekonomi

adalah

adanya

ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (nomos) yang berarti “peraturan, aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.8 Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem, secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, atau kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar, di suatu 8

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

hlm. 2.

9

wilayah tertentu. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau negara tidak sama. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang pemilikan, produksi, distribusi, serta konsumsi dilakukan.9 2. Teori dan Analisis Produksi Hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi, seperti telah dijelaskan, dapat dibedakan dalam empat golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan. Di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis mengenai produksi, selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi yang belakangan dinyatakan (tanah, modal, dan keahlian keusahawanan) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan di antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai.10 3. Biya Produksi Biaya produksi telah menjadi perhatian semua perusahaan karena berhubungan erat dengan kelancaran produksi. Kontinuitas produksi sangat berhubungan kepada kemampuan perusahaan untuk membiayai semua aktivitas produksi.

Alokasi

biaya

perusahaan

sedemikian

rupa diarahkan

untuk

menciptakan efisiensi, yaitu suatu keadaan di mana benefit yang dihasilkan 9

Ibid, hlm. 3. Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, op. cit.,, hlm. 193.

10

10

melebihi dari besarnya biaya yang dikeluarkan. Bahkan bagi perusahaan yang memiliki kemampuan pembiayaan yang besar dapat menggunakan teknologi mutakhir untuk melakukan produksi dalam skala besar, sehingga tercipta skala ekonomis. Bagi perusahaan dengan kemampuan pembiayaan terbatas, dapat mengusahakan sumber pembiayan pihak ke tiga seperti hutang bank, hutang pada mitra usaha dan penjualan saham. Sebaliknya bagi perusahaan tertentu, kadangkala sulit mengendalikan biaya karena luasnya jaringan usaha sehingga terjadi skala tidak ekonomis, yaitu suatu keadaan di mana tambahan biaya melebihi dari benefit yang diperoleh perusahaan.11 4. Rancang Bangun Sistem Ekonomi Islam Islam berbeda dengan agama-agama lainnya, karena Islam dilandasi dengan iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam secara bersamaan dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga dapat diinterpretasikan ke dalam praktek tentang bagaimana seseorang hubungan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subjek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam.12 Dewasa ini ada dua sistem yang dianut oleh umat manusia di dunia, yakni sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Sistem ekonomi Kapitalis 11

Agung Abdul Rasul, Nuryadi Wijiharjono, Tupi Setyowati, EKONOMI MIKRO Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan, Ed. 2, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013, hlm. 137. 12 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 12.

11

banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Benua Amerika, Eropa Barat, dan beberapa negara di Benua Asia, sedangkan sistem ekonomi Sosialis banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Eropa Timur dan beberapa negara Asia. Menurut sebagian pengamat ekonomi, khususnya ekonomi muslim, saat ini masyarakat dunia telah mengalami kejenuhan dengan kedua sistem ekonomi tersebut. Selain itu, dengan mengembangkan kedua sistem ekonomi itu dunia semakin hari semakin tidak teratur, yang pada gilirannya melahirkan negara-negara yang semakin hari semakin kaya di satu sisi dan melahirkan negara-negara yang semakin miskin di sisi lain. Dengan kata lain, dengan

menjalankan

kedua

sistem

ekonomi

tersebut

melahirkan

ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka kemudian muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif.13 Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (sunnatullah).14 Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’ dan qiyas. Nilai-nilai sistem

13

Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24. 14 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 14

12

ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif. 5. Teori dan Analisis Produksi Islam Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Maka untuk menyatukan antara manusia dan alam ini, Allah swt telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Bumi adalah lapangan dan medan, sedangkan manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di muka bumi untuk dimaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Apa yang diungkapkan oleh para ekonom tentang modal dan sistem tidak akan keluar dari unsur kerja atau upaya manusia. Sistem atau aturan tidak lain adalah perencanaan atau arahan. Sedangkan modal dalam bentuk alat dan prasarana diartikan sebagai hasil kerja yang disimpan. Dengan demikian, faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia.15 Dalam literatur konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberi pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam memberi dan menggunakan masukan untuk produksi dan menjual keluaran atau produk. Seperti halnya dalam teori konsumsi, dalam teori produksi juga memberikan penjelasan tentang perilaku

produsen

dalam

memaksimalkan

keuntungannya

maupun

mengoptimalkan efisiensi produksiya. Memaksimalkan keuntungan dan efisiensi

15

Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, op, cit., hlm. 102.

13

produksi tidak akan terlepas dari dua hal yakni struktur biaya dan revenue yang didapat.16 F. Metode Penelitian Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Untuk mendapatkan data-data penelitian ini, ditempuh teknik library research yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lainnya atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter17 yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (Library Research), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan keunggulan pengarang. 3. Teknik Analisis Data Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, digunakan metode konten analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan muatan isi dalam buku.18

16

Ibid,. hlm. 101 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 12, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206. 18 Wasti Soemanto, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 15 17

14

G. Sistematika Penulisan Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari 5 bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah. Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmali namun holistik dengan memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Bab kedua berisi tinjauan umum tentang teori produksi yang meliputi karakteristik rancang bangun sistem ekonomi konvensional, teori produksi, dan biaya produksi. Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang teori produksi Islam yang meliputi karakteristik rancang bangun sistem ekonomi Islam dan teori produksi Islam. Bab keempat berisi pendapat Adiwarman Azwar Karim tentang perbandingan sistem bunga dengan sistem bagi hasil dalam analisis biaya produksi serta biografi, pendidikan, karir, dan karyanya. Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PRODUKSI A. Karakteristik Rancang Bangun Sistem Ekonomi 1. Sistem Ekonomi Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat, yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar, di suatu wilayah tertentu. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau negara tidak sama. Hal ini tergantung bagaimana keputusan-keputusan dasar tentang pemilikan, produksi, distribusi serta konsumsi dilakukan.19 Secara teoritis pengertian sistem ekonomi menurut Unger adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negeri dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan.20 Pengertian lembaga atau institusi ekonomi sendiri menurut Louck adalah pedoman, atauran atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam

19

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Ed. 2, cet. 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 3. 20 Surangi-Unger, Comparative Ekonomic System, (New York: McGraw Hill Book Company, Inc. 1952), Ed. I2, hlm. 73

16

melakukan kegiatan ekonominya, yaitu dalam melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.21 Berdasarkan pengertian tersebut maka yang membedakan antara sistem ekonomi suatu negara dengan sistem negara lain menurut Gray adalah faktorfaktor metaekonomis seperti pandangan hidup suatu bangsa, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat.22 Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat-istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa (negara, atau sekelompok masyarakat) tergantung dari doktrin, mazhab, atau aliran pandangan ekonomi, yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai (set of values) yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut (seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi, falsafah).23 Ada keputusan-keputusan yang lebih diserahkan kepada orang perorangan (swasta), dan ada pula yang harus serba diatur oleh pusat. Bentuk sistem dengan corak keputusan pertama (lebih banyak diserahkan pada kemauan orang perorang) disebut sistem liberalisme/kapitalisme. Sebaliknya sistem yang serba diatur dan dikomando oleh pemerinyah disebut sistem sosialisme/komunisme. Tentu saja tidak semua negara memilih salah satu dari kedua bentuk ekstrem tersebut. Di

21

W.N. Louck, Comperative Economic System, (New York: McGraw Hill Book Company, Inc, 1961), bab I 22 A. Gray, The Development of Economic Doctrine, (London:Longman, Creen and Co Ltd, Februari 1951), bab IV, hlm. 97 23 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, op, cit., hlm. 3.

17

antara kedua sistem ekonomi tersebut terdapat bentuk antara yang disebut sistem perekonomian campuran (mixed economy).24 a. Sistem Ekonomi Sosialis/Komunisme Sistem Ekonomi Sosialis-Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peran paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasanpembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat.25 Menurut kaum soaialis (terutama Marx dan Engels), pembangunan kapitalis bukanlah pembangunan yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai suatu tahap perkembangan sosial saja, yang nantinya akan berakhir melalui suatu revolusi sosial untuk menghancurkan sistem itu sendiri. Pembangunan sejati menurut kaum sosialis adalah usaha total yang digerakkan oleh suatu pemerintahan diktator proletariat untuk menciptakan kekayaan material, di mana alat-alat produksi merupakan milik bersama, dan barang-barang didistribusikan kepada para pekerja sesuai jasa mereka dalam produksi. Dengan sistem yang dianggap lebih unggul ini kebutuhan materi tercukupi, dan budaya yang tinggi tetap terjamin kelestariannya.26 Menurut Marx dan Engels diktator proletariat hanya diperlukan untuk sementara waktu sampai keadan mapan. Apabila revolusi sosialis 24

Ibid,. http://www.zonasiswa.com/2014/07/sistem-ekonomi-pengertian-macam-fungsi.html 26 Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif, Ed. I, cet. I, (Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999), hlm. 83 25

18

sudah berhasil, dan keadaan sudah mapan, mereka akan surut dan memberikan kekuasaannya kepada masyarakat, sehingga terciptalah suatu masyarakat tidak berkelas, di mana tidak ada lagi penghisapan oleh suatu kelas masyarakat terhadap kelas masyarakat lainnya (le exploitation de l’homme par l’homme).27 Ciri-ciri pokok dari Sistem Ekonomi Sosialis-Komunisme (atau dikenal pula dengan Sistem Ekonomi Komando) sangat bertolak belakang dengan ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalisme. Kalau di dalam Sistem Liberal-Kapitalisme yang menonjol adalah hak-hak pribadi, maka dalam Sistem Sosialis-Komunisme yang diutamakan adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme. Begitu juga kalau Sistem LiberalKapitalisme menghendaki tidak ikut campur tangannya pemerintah dalam urusan ekonomi, maka dalam Sistem Sosialis-Komunisme peran pemerintah justru sangat kuat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.28 Dalam sistem sosial yang lebih bersemangat kolektif, semua tindakan ditunjukkan untuk kepentingan bersama, partai atau negara. Dalam Sistem Sosialis-Komunisme berlaku anggapan bahwa “pabrik sosial” merupakan suatu keseluruhan organik yang terdiri atas kelas-kelas masyarakat, bukannya individu-individu yang lepas satu sama lainnya. Dengan demikian menurut paham kolektivisme ini masyarakat dianggap

27

Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, 1991), hlm. 183-226 28 Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif, op, cit., hlm. 11

19

sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu merupakan fiktif. Dalam sistem ini yang lebih menonjol adalah rasa kebersamaan. Dengan demikian harta dan alat-alat produksi adalah milik bersama, yang bisa didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini sesuai dengan motto sistem ini: from each according to his abilities, to each according to his needs. Dengan cara ini diharapkan keburukan dari sifat-sifat harta kekayaan dapat dihilangkan, dan manfaat peradaban dapat dipertahankan untuk kemajuan bersama.29 Walaupun terdapat perbedaan yang besar dalam pengaturan kelembagaan, ideologi, dan hasil yang dicapai perekonomian di antara berbagai negara Barat, tetapi perbedaan ini tidak seberapa dibandingkan dengan perbedaan antara mereka dengan negara-negara yang biasanya dinamakan “komunis”. Selain itu, negeri-negeri komunis yang sebelumnya seragam dalam mengatur ideologi dan kelembagaan dalam banyak hal telah demikian berbeda satu sama lain dengan dua dekade belakangan ini sehingga sekarang mereka merupakan suatu sistem perekonomian yang berbeda-beda. Beberapa dalam pandangan yang mendalam dalam bidang perbandingan sistem perekonomian diperoleh dengan menyelidiki pengaturan

29

Ibid., hlm. 12

intern

berbagai

perekonomian

komunis

dan

20

membandingkannya dengan perekonomian barat. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi komunis adalah Rusia, Cina, dan Kuba.30 Sosialisme oleh sementara orang diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah paling bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat dan menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta.31 b. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalisme Sistem

ekonomi

Liberal/Kapitalisme

dimaksudkan

untuk

menunjukkan bahwa sistem ini memberi kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingannya masing-masing. Dalam sistem ekonomi Liberal/Komunisme, alat-alat produksi utama (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal) berada di tangan swasta. Keputusan-keputusan ekonomi dalam sistem ini didistribusikan secara luas kepada unit-unit yang lebih kecil, yaitu individu-individu dalam masyarakat.32 Secara garis besar, ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalisme adalah; (1) adanya pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi, (2) 30

Gregory Grossman, Sistem-Sistem Ekonomi, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 112 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, op, cit., hlm. 53. 32 Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif, op, cit., hlm. 9 31

21

praktik perekonomian diatur menurut mekanisme pasar, dan (3) praktik perekonomian digerakkan oleh motif keuntungan (profit motive).33 Pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi dapat dilihat dari kenyataan di mana pemilikan alat-alat produksi berada di tangan orang perorang (swasta), dan tiap individu bebas memilih pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang dipandang terbaik bagi diri masing-masing, dengan asumsi tiap orang tahu apa yang terbaik bagi dirinya.34 Ciri kedua adalah bahwa perekonomian diatur dan digerakkan oleh pasar berdasarkan asas laissez-faire, laissez-passer. Perekonomian digerakkan oleh interaksi secara bebas antara konsumen dan produsen di pasar. Bagi konsumen tujuan yang ingin diraihnya adalah kepuasan maksimum, sedangkan bagi produsen tujuan utamanya adalah keuntungan maksimum. Dalam hal ini pasar berfungsi untuk memberikan “sinyal” kepada produsen tentang barang-barang yang akan dihasilkan baik dalam jumlah maupun mutu, serta kepada konsumen tentang barang-barang apa saja baik dalam jumlah dan mutu yang dapat dibeli di pasar.35 Ciri ketiga adalah bahwa praktik perekonomian digerakkan dan didorong oleh motif keuntungan demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini manusia diakui sebagai makhluk home economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham seperti ini sering disebut sebagai paham individualism.36 33

Ibid., Ibid., hlm. 10 35 Ibid., 36 Ibid., 34

22

Tujuan pemilikan pribadi adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lumayan dari penggunaan kekayaan produktif. Ini sangat jelas motif mencari keuntungan, bersama-sama dengan lembaga warisan dan dipupuk oleh hukum perjanjian, merupakan mesin kapitalisme yang besar. Pemilikan pribadi, usaha bebas dan produksi untuk pasar, mencari keuntungan tidak hanya merupakan gejala ekonomi. Semua ini ikut menentukan segala segi masyarakat dan segala segi kehidupan dan kebudayaan manusia. Orang-orang yang telah mempelajari timbul dan perkembangan kapitalisme dalam sejarah, pemikir besar seperti Adam Smith, Karl Marx, Wener Sombart dan sikap masyarakat kapitalis dan membandingkannya

dengan

sifat-sifat

yang

sama

dalam

zaman

sebelumnya dalam sejarah.37 c. Sistem Ekonomi Campuran Pada hakikatnya perputaran kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar

adalah

proses

perubahan

secara

alamiah

untuk

mencari

keseimbangan. Proses ini adalah sejalan dengan upaya manusia dalam mencapai pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila mekanisme pasar tidak berlangsung secara alamiah, yakni adanya kekuatan tunggal dan kelompok baik di sisi produksi (monopoli dan oligopoli) maupun di sisi konsumsi (monopsoni dan oligosponi) maka distribusi manfaat tidak akan sesuai dengan kemampuan masing-masing pelaku ekonomi dengan kondisi tersebut maka pasar tidak berfungsi secara wajar atau sering disebut

37

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, op, cit., hlm. 47

23

sebagai kegagalan pasar (market failures). Untuk mengembalikan keseimbangan pasar maka perlu adanya campur tangan di luar produsen dan konsumen.38 Campur tangan harus dilakukan oleh pihak independen tetapi selalu memihak yang lemah. Berpihak pada konsumen jika konsumen dirugikan, sebagai misal jika jumlah produk terbatas sehingga harga tinggi. Memihak produsen jika jumlah produk berlimpah sehingga cenderung turun. Dengan adanya campur tangan tersebut, maka mekanisme pasar menjadi tidak murni lagi secara teoritis, atau biasa dikenal dengan Sistem Ekonomi Campuran. Dalam perekonomian campuran,

pemerintah

merupakan

pelaku

ekonomi

aktif

yang

menyempurnakan mekanisme pasar jika terjadi kegagalan pasar dan mengarahkan kembali proses pembangunan pada mekanisme pasar yang sehat dan terbuka.39 Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.40 Sesuai dengan namanya, ciri-ciri Sistem Ekonomi Campuran merupakan campuran dari ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalisme 38

Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif, op, cit., hlm. 12 Ibid., hlm. 13 40 http://www.zonasiswa.com/2014/07/sistem-ekonomi-pengertian-macam-fungsi.html 39

24

dan Sistem Ekonomi Sosial-Komunisme. Dalam Sistem Ekonomi LiberalKapitalisme semula kegiatan ekonomi dilakukan oleh individu-individu atau swasta, bukan oleh pemerintah. Sebaliknya, dalam Sistem Ekonomi Sosialis-Komunisme, tidak dikenal atau tidak ada sektor swasta, sebab semua kegiatan ekonomi direncanakan, dilakukan, dan diskusi oleh pemerintah atau negara.41 Namun berbeda dengan kedua sistem tersebut, dalam Sistem Ekonomi Campuran kedua sektor hidup berdampingan. Dengan demikian terdapat kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh swasta dan sebagian lagi dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Dalam sistem ini sebagian interaksi pelaku ekonomi terjadi di pasar, tetapi terdapat pula berbagai campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan.42 Pada akhirnya, ciri yang paling menonjol dari Sistem Ekonomi Campuran adalah adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian yang terintegrasi di pasar.

Intervensi pemerintah melalui perencanaan

pembangunan adalah untuk bisa mengatur pengalokasian sumber-sumber produktif secara lebih terarah, efektif, dan efisien, sehingga dapat dicapai suatu perubahan struktural yang lebih menjamin kepentingan masyarakat

41

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, Ed. 12, 1986), hlm. 53 42 Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif, op, cit., hlm. 1314

25

secara keseluruhan berdasarkan nilai keadilan sosial.43 Dalam Sistem Ekonomi Campuran, intervensi pemerintah berlangsung dengan kadar yang berbeda-beda tergantung kemampuan politik di suatu negara. 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam

membandingkan

sistem

perekonomian

hampir

tak

dapat

dihindarkan kita akan menanyakan sistem manakah yang terbaik. Suatu catatan untuk peringatan. Tak ada salahnya untuk membandingkan sistem yang ideal atau sistem yang murni, atau perekonomian yang sebenarnya, baik di antara sistem itu sendiri maupun antara sistem aktual itu dengan idealnya. Kita tidak dibenarkan membandingkan suatu perekonomian aktual dengan suatu model ideal dari sistem yang berbeda. Misal, kenyataan di Amerika dengan suatu model abstrak sosialisme, atau kenyataan di Rusia dengan suatu kapitalisme yang ideal, walaupun muslihat ini sering digunakan oleh politikus yang ceroboh. Menurut Gregory Grossman ada kriteria hasil yang dicapai. Yaitu: melimpah, pertumbuhan,

stabilitas,

keamanan,

efisiensi,

pemerataan

dan

keadilan,

kemerdekaan ekonomi, kedaulatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan nilainilai.44 a. Melimpah Salah satu hal utama yang harus kita ketahui mengenai perekonomian dengan berbagai sistem yang berbeda adalah berapa banyak mereka menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa, baik secara 43

Lihat dalam Bintoro Tjokroamidjojo,”Pokok-Pokok Pemikiran Sistem Perencanaan dan Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Berdasarkan Pancasila”, dalam Abdul Madjid dan SriEdi Swasono, hlm. 18 44 Gregory Grossman, Sistem-Sistem Ekonomi, op, cit., hlm. 4-17

26

keseluruhan maupun per kapita. Di sini kita memiliki serangkaian alat pengukur untuk memilih misalnya, produk nasional kotor atau konsumsi. Kita dapat juga merincinya dalam pertanian, atau barang pribadi dan barang kolektif. Dan kita jangan sampai melupakan jam istirahat, suatu bagian produk penting dalam setiap perekonomian. Implikasi mengenai sistem ekonomi tidak selalu terlihat jelas. Bila karena produksi per kapita suatu negeri hanya mencapai setengah dari produksi per kapita negara lain, ini tak berarti bahwa sistem ekonomi yang jelek. Produksi per kapita suatu negeri tergantung tidak hanya pada lembaga perekonomiannya, tetapi juga pada sejumlah besar kondisi sejarah, politik, kebudayaan, lingkungan alam, fisik , dan penduduk. b. Pertumbuhan Dewasa ini, jauh berbeda dibanding waktu-waktu sebelumnya, pertumbuhan dianggap sebagai suatu perekonomian yang berhasil. Memang di mata penduduk dunia, ia merupakan kriteria paling penting. Dalam sekitar seratus negeri yang kurang berkembang, pembangunan ekonomi, terutama berarti pertumbuhan produksi, sering merupakan pertumbuhan nasional yang utama. Ia sering merupakan obsesi bagi kita yang telah menikmati tingkat hidup yang memadai. Dalam banyak negeri ini keberhasilan pemerintah dan lembaganya cenderung sebagaian besar diukur dalam bentuk pertumbuhan yang mereka hasilkan. Sementara sistem

alternatif

kapitalisme

berlomba

untuk

mempengaruhinya,

demokrasi, sosialisme, dan kediktatoran sering diukur dengan ukuran yang

27

sama. Pada pihak lain, tidak benar kalau dianggap bahwa pertumbuhan saja menolong untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial. Pertumbuhan mungkinn juga merupakan penyebab utama, terutama pada industrialisasi di mana banyak tradisi lama, lembaga, sikap dan kepentingan ekonomi lama dihancurkan atau tak disesuaikan. Untuk alasan ini, perkembangan ekonomi, terutama industrialisasi, sering ditentang oleh banyak kelompok dalam masyarakat, dan tidak hanya disebabkan oleh alasan-alasan yang tidak sehat dan tidak masuk akal. c. Stabilitas Stabilitas ekonomi biasanya menunjukkan usaha menghindarkan dua jenis fenomena yang saling berkaitan dengan erat: fluktuasi periodik, kesempatan kerja dan output dalam seluruh perekonomian atau sebagian sektor ekonomi (fluktuasi uasa) dan (inflasi dan deflasi). Pergerakan harga ke atas atau ke bawah yang cukup berarti pada umumnya tumbuh dari tahun ke tahun. d. Keamanan Banyak pendapat umum dalam negara maju modern (dan banyak juga di negara miskin) sekarang yang menyetujui bahwa perorangan tidak seharusnya menanggung beban kekuatan sosial yang tidak menguntungkan dan kekuasaan alam yang tidak dapat dikendalikannya. Penekanan pada perlindungan perorangan terhadap berbagai resiko ini yang merupakan suatu perbedaan utama antara keadaan abad ke dua puluh dengan abadabad sebelumnya. Negeri-negeri yang memberikan jaminan yang luas

28

untuk resiko seperti ini, dan mungkin memberikan sejumlah besar pelayanan lain pada warganya, biasanya disebut dengan negara kemakmuran. e. Efisiensi Ada dua jenis efisiensi ekonomi, yaitu efisiensi statis dan dinamis. Efisiensi statis meliputi efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu. Dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh apabila tidak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output satu atau lebih barang jadi tanpa harus mengorbankan kualitas output produk lainnya. Efisiensi dinamis pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini. Jadi walaupun dua perekonomian mungkin telah meningkatkan persediaan modal dan tenaga kerja mereka dengan persentase yang sama, tapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin sangat berlainan. f. Pemerataan dan keadilan; persamaan Jarang orang yang tidak memiliki pendapat mengenai batasan tentang keadilan, wajar atau tidak dalam pembagian pendapatan, kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan di antara berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat. Kita juga cenderung menilai sistem ekonomi dan politik dengan kriteria keadilan dan persamaan. Suatu bentuk persamaan yang paling penting adalah persamaan kesempatan, yaitu suatu kesempatan

yang

sama

bagi

setiap

orang

untuk

menggunakan

29

kesanggupannya dalam bidang ekonomi. Ini tidak hanya berarti tidak adanya diskriminasi sosial atas dasar mana individu tidak memiliki kekuasaan, tapi juga suatu kebijaksanaan sosial yang positif dalam memberikan jalan yang sama terhadap fasilitas pembangunan kesanggupan (pendidikan dan lain sebagainya). g. Kemerdekaan ekonomi Suatu perusahaan mungkin mempunyai kemerdekaan untuk memperoleh setiap sumber yang diperlukannya dan dapat dibayarnya, untuk menggunakan setiap teknologi (dalam batas yang dibenarkan oleh hak paten), untuk menghasilkan setiap produk, untuk menjualnya dengan setiap harga yang dapat dibenarkan dan untuk modal dengan cara yang disenanginya. Jika perusahaan dapat melakukan semua ini, perusahaan itu telah menikmati kebebasan berusaha. Dalam kenyataannya perusahan tidak dapat melakukan semuanya. Perusahaan mungkin dibatasi undangundang perburuhan dan perjanjian keja bersama. h. Kedaulatan ekonomi Kedaulatan konsumen jangan dikacaukan dengan kemerdekaan konsumen untuk memilih kedaulatan mengacu pada masalah keputusan terakhir; pilihan konsumen menunjuk pada cara yang digunakan dalam mendistribusikan barang konsumsi yang dihasilkan untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, perencanaan pusat menentukan apa dan berapa banyak barang yang harus diproduksi, dengan demikan meniadakan kedaulatan konsumen, tapi mungkin akan memberikan kebebasan memilih pada

30

tingkat eceran atas dasar ambil atau tidak dalam batas-batas pendapatan masing-masing rumah tangga. i. Perlindungan lingkungan Dalam beberapa tahun saja masyarakat umum di Amerika Serikat dan banyak lagi di negara lain telah menjadi sangat sadar akan perubahan lingkungan manusia yang sejalan dengan kemajuan perekonomian. Semakin banyak kegiatan ekonomi dan lembaga-lembaga ekonomi dinilai dari sudut perlindungan lingkungan, benar ia dapat dipersalahkan, sejauh karena mereka menyebabkan pencemaran udara dan air dan mengotori serta merusak pemandangan. Kemacetan dan kebisingan kehidupan kota, dan penghancuran sumber daya yang langka dan kehidupan binatang yang tidak dapat diperbaik lagi. Secara intuitif kita mungkin mengharapkan bahwa sistem perekonomian yang berlainan akan berbuat hal yang berbeda juga dalam hal ini. Tapi kenyataannya, faktor yang paling penting yang menentukan tingkat perusakan lingkungan adalah tingkat industrialisasi, bukan ekonomi. j. Nilai-nilai Soal konsep nilai, tentu pada awal memang kita berpikir barangbarang bernilai

karena harganya, juga perbuatan itu bernilai karena

berharga, atau suatu keberadaan yang berharga. Kebanyakan orang cenderung untuk mengakui nilai perorangan yang sama. Kebanyakan orang dalam semua masyarakat mendambakan barang yang berlimpah, kemerdekaan, kemauan perorangan dan lain sebagianya. Perbedaannya

31

adalah dalam arti relatif yang diberikan pada nilai-nilai tersebut dan dalam kesediaan untuk mengorbankan sesuatu, tujuan untuk mencapai tujuan yang lain. B. Teori dan Analisis Produksi 1. Pengertian Produksi Kegiatan produksi dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai sumber utama untuk melanggengkan bisnis pokok. Perusahaan memberikan perhatian besar dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi untuk menjamin kesinambungan bisnis pokok (core business). Tanpa perbaikan aktivitas produksi, besar kemungkinan bisnis pokok perusahaan mendapat ancaman dari industri. Produksi adalah suatu proses merubah kombinasi berbagai input menjadi output. pengertian produksi tidak hanya terbatas pada proses pembuatan saja, tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengemasan kembali hingga pemasarannya. Istilah produksi berlaku untuk barang maupun jasa. Setiap produsen dalam melakukan kegiatan produksi diasumsikan dengan tujuan memaksimumkan keuntungan.45 Dari aspek faktor penentu produksi yang meliputi faktor produksi alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi memberikan kontribusi terhadap proses produksi. Dengan demikian produksi juga dapat dipahami sebagai pengaturan sumber daya ekonomi antara lain berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya teknologi agar berkontribusi 45

Tri Kunawangsih Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Mikro, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006),

hlm.147.

32

maksimal terhadap proses produksi. Perusahaan dapat memanfaatkan tanah, air, dan angina yang bersumber dari alam untuk aktifitas produksi. Sementara itu sumber daya keterampilan (skill) dan sikap yang baik (attitude) menjadi perhatian besar perusahaan untuk meningkatkan produksi. Demikian juga dengan modal baik yang bersumber dari pemegang saham, modal hutang, maupun laba ditahan (retain earning) dicari dan ditata oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan teknologi berperan secara koheren dengan sumber daya manusia dan sumber daya modal, karena teknologi itu berupa metode untuk menciptakan efisiensi yang bisa melekat pada sumber daya manusia maupun sumber daya modal.46 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Input (Faktor Produksi) Permintaan suatu barang dan jasa dipengaruhi oleh banyak faktor, maka permintaan akan faktor-faktor produksi juga dipengaruhi oleh banyak hal. a. Harga faktor produksi Hubungan antara faktor produksi dengan permintaan akan faktor produksi tersebut adalah negatif sesuai dengan hukum permintaan. Bila harga faktor produksi naik maka permintaan akan faktor produksi tersebut berkurang demikian pula sebaliknya. Harga dari faktor produksi adalah gaji atau upah untuk tenaga kerja, sewa untuk barang modal dan sumber daya alam termasuk tanah. Dalam hal ini dikenal faktor produksi inferior

46

Agung Abdul Rasul, Nuryadi Wijiharjono, Tupi Setyowati, Ekonomi Mikro (Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan, Ed. 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 112.

33

maupun giffen, dimana bila harga faktor produksi turun, justru permintaan akan faktor produksi tersebut menurun.47 b. Harga faktor produksi lain Telah kita ketahui bahwa faktor produksi adalah bermacammacam, dan antara faktor produksi itu sendiri mempunyai hubungan yang berbeda-beda. Hubungan tersebut dapat saling melengkapi dan dapat saling menggantikan. Misalnya, kayu jati adalah faktor produksi penting untuk menghasilkan kusen-kusen bangunan serta prabot rumah tangga. Untuk

membuat

barang-barang

tersebut

tentu

saja

tidak

harus

menggunakan kayu jati, karena kita juga dapat menggunakan kayu yang lain untuk menghasilkan barang yang sama meskipun kadang-kadang kualitasnya sedikit berbeda. Bila harga faktor produksi kayu jati meningkat maka masyarakat akan mengurangi permintaan kayu jati dan efeknya permintaan kayu-kayu lain akan meningkat. Dari contoh tersebut tampak bahwa hubungan antara kayu jati dengan kayu lain adalah substitusi, sedangkan untuk faktor produksi yang mempunyai hubungan saling melengkapi.48 c. Permintaan terhadap faktor produksi yang lain Bila hubungan permintaan faktor produksi tertentu dengan faktor produksi lainnya adalah komplementer maka kenaikan permintaan faktor produksi tertentu akan diikuti oleh kenaikan permintaan faktor produksi pelengkapnya. Namun bila hubungannya adalah substitutif atau saling 47

Tri Kunawangsih Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Mikro, op, cit., hlm. 257 Ibid.,

48

34

menggantikan, maka hubungannya adalah negatif. Kenaikan permintaan faktor produksi tertentu akan menurunkan permintaan faktor produksi penggantinya.49 d. Teknologi Teknologi adalah koleksi proses fisik yang mengubah input menjadi output. atau juga diartikan sebagai penganturan prosedur dan organisasi yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Namun, istilah teknologi lebih sering dimunculkan sebagai teknik-teknik produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kemajuan teknologi mempunyai hubungan yang positif dengan output yang dihasilkan. Semakin tinggi teknologi maka proses produksi menjadi semakin baik sehingga output yang dihasilkan akan semakin baik kualitasnya dan mungkin dari segi kuantitas juga lebih

banyak. Efek penggunaan teknologi dapat

berpengaruh positif dan negatif terhadap permintaan faktor produksi yang lain.50 Dalam melakukan kegiatan produksinya setiap produsen akan selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Motif ini dapat dilakukan dengan cara mengambil keputusan-keputusan yang tepat berkaitan dengan penggunaan input (faktor produksi). Pembahasan mengenai alokasi penggunaan input sangat terkait dengan mekanisme permintaan dan penawaran

49

Ibid, hlm. 258 Ibid.,

50

35

input. Permintaan input yang dilakukan perusahaan menggambarkan berbagai jumlah input yang akan dibeli atau disewa pada berbagai tingkat harga.51 Memahami produksi setidaknya dapat dirujuk dari dua sudut pandang, antara lain dari aspek proses produksi dan faktor penentu produksi. Dari aspek proses, produksi adalah aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah (value added) bahan baku menjadi barang setengah jadi. Proses peningkatan nilai tambah ini berlaku pada semua jenis perusahaan, baik perusahaan manufaktur, perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Dalam kontek ekonomi, nilai tambah tercermin dari margin profit yang dikutip oleh perusahaan di atas biaya produksi.52 Setiap proses produksi mempunyai landasan teknis, yang dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output atau tingkat (kombinasi) penggunaan input-input.53 Dalam industri modern, aktivitas produksi bukan hanya dipandang sebagai aktivitas menstransformasikan input menjadi output, tetapi dipandang sebagai aktivitas penciptaan nilai tambah, di mana setiap aktivitas dalam proses produksi harus memberikan nilai tambah (added value). Kebanyakan teori produksi berfokus pada efisiensi, yaitu memproduksi output semaksimum mungkin dengan tingkat penggunaan input yang tetap atau memproduksi output pada tingkat tertentu dengan biaya produksi yang seminimum mungkin. Sebaliknya sistem produksi konvensional lebih memfokuskan perhatian pada pendekatan pertama, 51

Ibid,. hlm. 250 Ibid,. 53 Aulia Tasman dan Havidz Aima, Ekonomi Manajerial Dengan Pendekatan Matematis, Ed. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 66. 52

36

yaitu memproduksi output semaksimum mungkin dengan tingkat input yang tetap.54 C. Biaya Produksi Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas produksi. Bagi perusahaan modern semua aktivitas produksi selalu mendapat perhatian manajemen untuk didanai betapapun kecil aktivitas produksi tersebut. Pada saat yang sama manajemen perusahaan juga mengevaluasi dampak dari aktivitas produksi yang telah dibiayai terhadap peningkatan nilai perusahaan.55 Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis: biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimilik oleh perusahaan itu sendiri.56 Pengeluaran yang tergolong sebagai biaya tersembunyi antara lain adalah pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsen tersebut, modalnya sendiri yang digunakan dalam perusahaan, dan bangunan perusahaan yang dimilikinya. Cara menaksir pengeluaran seperti itu adalah dengan melihat pendapatan yang paling tinggi yang diperoleh apabila produsen itu bekerja di perusahaan lain,

54

Ibid,. hlm. 67 Agung Abdul Rasul, Nuryadi Wijiharjono, Tupi Setyowati, EKONOMI MIKRO Dilengkapi Sistem Informasi Permintaan, Ed. 2, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013, hlm. 137. 56 Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar, Ed. 3, cet. 26, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 208. 55

37

modalnya dipinjamkan atau diinvestasikan dalam kegiatan lain, dan bangunan yang dimilikinya disewakan kepada orang lain.57 Dalam kaitan dengan biaya ini, selalu melekat dengan obsesi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan adalah titik akhir dari mata rantai mulai dari penggunaan input, proses produksi, hasil produksi, permintaan konsumen, keuntungan perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap mata rantai tersebut melekat dengan biaya. Semakin besar kemampuan perusahaan membiayai setiap mata rantai tersebut, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil kemampuan perusahaan untuk membeli bahan baku, membiayai proses produksi, mengawasi hasil produksi, mengefektifkan permintaan konsumen, mengatur keuntungan perusahaan, dan mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan.58 Biaya produksi diharapkan bisa minimal, tetapi harus dipahami secara integratif dengan hasil produksi. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa perbandingan antara hasil produksi harus melebihi dari biaya yang dikeluarkan, dan sejauh dalam rasio perbandingan tersebut biaya diharapkan bisa minimal. Biaya yang meningkat tidak selalu buruk, asal peningkatan biaya tersebut berdampak terhadap peningkatan produksi yang lebih besar.59

57

Ibid., Agung Abdul Rasul, Nuryadi wijiharjono, Tupi Setyowati, EKONOMI MIKRO Dilengkapi sistem Informasi Permintaan, op, cit., hlm. 138. 59 Ibid., 58

38

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PRODUKSI ISLAM A. Karakteristik Rancang Bangun Sistem Ekonomi Islam 1. Sistem Ekonomi Islam Setiap paham ekonomi memiliki karakter tertentu yang dibedakan dengan paham lainnya. Suatu paham, termasuk ekonomi, dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Sebagai misal paham liberalisme dibangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Kebebasan ini akan terwujud jika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, kesamaan kesempatan merupakan prinsip yang akan dipegang yang pada akhirnya akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas. Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.60 Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu pihak, dan aksioma-aksioma serta prinsipprinsipnya di lain pihak. Proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip yang dimaksud untuk lebih mendekatkan tujuan sistem tersebut

60

Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm

39

merupakan landasan sistem tersebut yang bisa diuji. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio-ekonomik dapat memanfaatkan sumber-sumber

alam

dan

manusiawi

untuk

kepentingan

produksi

dan

mendistribusikan hasil-hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi.61 Lalu apa yang disebut sistem ekonomi Islam? Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur’an, As-Sunnah, ijma’, qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah swt sebagai ajaran yang sempurna (QS. Al-Maidah ayat 3)

‫ٓ أ ُ ِھ ﱠ ِ َ ۡ ِ ﱠ‬# َ ‫ُ ﱢ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ٱ ۡ َ ۡ َ ُ َوٱ ﱠ ُم َو َ ۡ ُ ٱ ۡ ِ ِ ِ َو‬ ُ َ(ِ َ ۡ ُ ۡ ‫ َوٱ‬%‫ِ &ِ ِۦ‬$‫ٱ‬ 3َ َ 4َ &ِ ‫ ُذ‬# َ ‫ ۡ ُ ۡ َو‬/‫ َذ ﱠ‬# َ 5‫ إِ ﱠ‬0ُ ُ12‫ َ ٱ ﱠ‬/َ َ‫ٓ أ‬# َ ‫ َ ُ َو‬.ِ ‫ َذةُ َوٱ ۡ ُ َ َ ﱢد َ ُ َوٱ ﱠ‬+ُ,+ۡ َ ۡ ‫َوٱ‬ ْ َK/َ َI Jِ ‫ ٱ ﱠ‬G ْ ُ 2ِ (ۡ َ 2ۡ َ: ‫ َوأَن‬7 ٌ ۗ 2ۡ ِF ۡ ُ ِ ‫َ ۡز ٰ َ ۚ ِ ٰ َذ‬A‫ا &ِ ۡﭑ‬+ ۡ ُ ِ ‫ ِد‬I ِ ‫ُوا‬ ُ ‫ٱ ﱡ‬ َ Hِ َ ‫ َم‬+ۡ َ ۡ ‫ ٱ‬E ِ 8 ۡ ‫ھُ ۡ َو‬+ۡ Lَ ۡ :َ Mَ َF Oِ َ Pۡ ِQ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ :ۡ َ‫ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ِد َ ُ ۡ َوأ‬/ۡ َ‫ َم أ‬+ۡ َ ۡ ‫ ۚ ِن ٱ‬+ۡ Lَ N‫ٱ‬ ۡ Iِ َ َF #ۚ ٗ ‫ ٰ َ َ ِد‬Tۡ U‫ٱ‬ ‫ ِ ﱠن‬WَF ٖ Yۡ Uِ ‫ ﱢ‬Z َ َ ۡ َ OِF ‫ُ ﱠ‬.R‫ٱ‬ ِ ‫َو َر‬ ٖ ِQ#[َ َ ُ َ ۡ \َ ٍ 8 ِۡ َُُ ُ R ‫ﱠ‬ ٞ ُK\َ َ$‫ٱ‬ ٣ ٞ ِ ‫ر ﱠر‬+ “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

61

Ibid., hlm. 37

40

karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan ajaran sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.62 Hubungan individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.63 Islam mengakui kepemilikan pribadi. Mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan kewajiban dasar dalam Islam. Kewajiban ini tidak membatasi kepemilikan swasta, produksi barang dagang atau suatu perdagangan, tetapi hanya melarang pencarian kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral. Islam juga tidak menyukai perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil 62

Ibid., hlm. 2. Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 10 63

41

keuntungan atas kesulitan orang lain. Dalam peraturan hukum yang berlaku, usaha-usaha selisih keuntungan, skala gaji, pembayaran upah, keuntungan investasi selalu lebih rendah. Oleh karena itu, tidak memungkinkan bagi seseorang untuk menjadi kaya dalam waktu yang sangat singkat. Sementara di sisi lain, melakukan perbuatan berjudi, menimbun kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunga, riba dan sejenisnya bukan tidak sesuai dengan hukum dan dilarang, tetapi akan mendapat balasan hukuman di akhirat kelak.64 2. Tujuan Ekonomi Islam Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkankan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaa semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahah-an, yaitu keimanan (ad dien), ilmu (al-‘ilm), kehidupan (an-nafs), harta (al-maal), dan kelangsungan keturunan (an-nasl). Kelima mashlahah tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup yang baik dan terhormat.65

64

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Ekonomi Islam, International Institute of Islamic Thought Idonesia (IIIT), (Jakarta, 2001), hlm. 23 65 P3EI,Ekonomi Islam, Ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 54.

42

Mashlahah dapat dicapai hanya jika mausia hidup dalam keseimbangan (equilibrium), sebab keseimbangan merupakan sunnatullah.66 Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dan akhirat. Pembangunan

yang

hanya

mengutamakan

kepentingan

individu

tanpa

memperhatikan dimensi sosial akan memunculkan ketidakharmonisan yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial sehingga keseimbangan di antara keduanya merupakan aspek penting dalam menciptakan harmoni kehidupan. Keseimbangan masa kini dan masa depan merupakan elemen penting bagi berlanjutnya pembangunan di masa depan. Sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi harus juga bisa dinikmati oleh seluruh generasi. Tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi.67 Dengan demikian, sebagai suatu cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteran bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah). Dengan demikian, perhatian utama ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. 3. Moral sebagai Pilar Ekonomi Islam 66

Al-Quran, 67:3-4;36:40 P3EI, Ekonomi Islam, op, cit., hlm. 55

67

43

Moral Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika ini bisa terwujud, maka kita bisa mengatakan bahwa moral berperan sebagai pilar (penegak) dari terwujudnya bangunan ekonomi Islam. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak dan hanya dengan ekonomi Islam-lah falah dapat tercapai.68 Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam, sebab terbentuknya pribadi yang memiliki moral baik (akhlaqul karimah) merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw,. “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.”69 Moralitas Islam dibangun atas suatu rukun iman dan rukun Islam, artinya bahwa moral ini lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan rukun Islam. 4. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu sama lain. Menurut Muhammad,70 bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima fondasi yaitu,, ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-‘Adl), kenabian (al-Nubuwah), pemerintahan (al-Khalifah), dan hasil (al-Ma’ad) atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi Islam. a. Nilai Ketuhanan (ilahiah) 68

Ibid., hlm. 56 Sunnah riwayat Bukhari-Muslim 70 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, Fakultas Hukum UGM, (Yogyakarta, 2004), hlm. 95 69

44

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah swt dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah swt semata (limardhatillah). Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah swt, manusia sebagai khalifah di bumi hanya memegang amanah Allah swt untuk menggunakan milik-Nya. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia hendaklah harus tunduk pada Allah swt sebagai sang pencipta dan pemilik. Firman Allah swt dalam Al-Qur’an surat an-Najm ayat 31:

ۡ ْ ُ ِ َ # َ &ِ ‫ا‬+ُ ْ ٔ‫ـ‬Tَٓ ٰ َ‫َ أ‬I Jِ ‫ي ٱ ﱠ‬ ‫ا‬+ َ ِ [ۡ َ ِ ‫ض‬ ِ +َ ٰ َ ٰ 2‫ ٱ ﱠ‬OFِ # َ $ ِ ‫َو ِ ﱠ‬ ِ ‫َ ۡر‬A‫ ٱ‬OِF # َ ‫ت َو‬ ْ ُ 2َ ۡ َ‫َ أ‬I Jِ ‫ي ٱ ﱠ‬ ٣١ 3َ 2ُۡ ۡ ‫ا &ِﭑ‬+ َ ِ [ۡ َ ‫َو‬ “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orangorang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” Allah swt adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini dan Allah swt menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit tidaklah dengan sia-sia dan khusus manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada-Nya. Manusia diciptakan secara biologis saja yang tersusun dari tulang belulang dibalut dengan daging , urat, dan darah, akan tetapi dilengkapi dengan sistem ruhiyah yang bernilai tinggi sehingga ia menyandang status khilafah di muka bumi. Manusia diharuskan mengabdi hanya kepada Allah swt, tidak kepada selain-Nya. Allah swt memberi

45

perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkan dalam sia-sia, kebingungan tanpa hidayah. Agar manusia bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai khalifah Allah swt di muka bumi ini, maka ia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt. Selain dari itu, manusia diperintahkan agar percaya kepada hari kiamat, sebab segala tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan diminta pertanggungjawabannya kelak oleh Allah swt. b. Nilai Keadilan (al-‘adl) Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan kepada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.71 Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama 71

dari tauhid, sementara Muhammad Abduh

Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Ed. I, cet ke-1, 2012, hlm. 10-11

46

menganggap kezaliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat persamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.72 Menegakkan keadilan dan usaha mengeliminisasi segala bentuk diskriminisasi menjadi prioritas utama Al-Qur’an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 8:

ْ ُQ+/ُ ‫ا‬+ ْ ُ َ ‫َ َءا‬I Jِ ‫ ٱ ﱠ‬#َf‫ َ ﱡ‬gَٓ ٰ ۡ ُ ‫ َ ۡ[ ِ َ ﱠ‬5َ ‫ َو‬kِۖ 2ۡ ِ( ۡ ‫َ َ آ َء &ِﭑ‬fiُ $ ِ ‫َ ِ ﱠ‬I ِ +‫َ ٰ ﱠ‬, ‫ا‬+ ْ ُ(‫ﱠ‬:‫ ٰ ۖى َوٱ‬+َ (ۡ ‫ َ بُ ِ ﱠ‬,ۡ َ‫ أ‬+َ ُ‫ا ھ‬+ ْ ُ ِ ۡ ‫ا ٱ‬+ ْ ۚ ُ ِ Pۡ :َ 5‫ أَ ﱠ‬3ٓ ٰ َ َ ‫ ٍم‬+ۡ َ, ‫ن‬# ُ َٔ iَ $‫ٱ‬ َ ‫ إِ ﱠن ﱠ‬$‫ٱ‬ َ ۚ ‫ا ﱠ‬+ ٨ َ‫ن‬+ُ َ Pۡ َ: # َ ِ& ُ ۢ 1ِ Nَ “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah swt tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan, kekerasan, dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. 72

P3EI, Ekonomi Islam, op, cit., hlm. 59.

47

Jadi, keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Adil di sini mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat menzalimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua konteks yaitu konteks individual dan sosial. Menurut konteks individual, janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia sampai menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya harus terjadi keseimbangan antara individu dan sosial. Hal ini menunjukan dalam setiap aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil, agar tidak ada pihak yang tertindas.73

c. Nilai Kenabian (al-Nubuwah) Nilai kenabian adalah salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad saw adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini. Kenabian bukan martabat atau derajat yang diperoleh melalui usaha atau warisan. Allah swt yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih umat-Nya menjadi Nabi atau Rasul. Dalam diri Nabi Muhammad saw bersemayam sifat luhur yang layak menjadi 73

M. Nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Ed.1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 32.

48

panutan setiap pribadi muslim, termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad mempunyai kepribadian yang agung dan sempurna dengan karakter utama. Beliau merupakan penjelmaan segala nilai-nilai, tidak hanya manusia terbaik tetapi juga terbesar. Kehidupan sehari-harinya merupakan cermin sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Qur’an.74 Dengan konsep nubuwwah ini, kita dituntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah swt itu benar adanya dan akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Serta dapat dijalankan oleh setiap umat manusia. Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang memiliki nilai-nilai universal di dalamnya. Sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik oleh umat Islam maupun umat selain Islam. Sifat-sifat keteladanan

Rasulullah saw seperti shidiq, amanah,

tabligh, dan fathonah mampu dilaksanakan oleh umatnya, meskipun tidak akan sesempurna Rasulullah saw. Namun hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam pun mampu dilaksanakan oleh setiap individu.75 d. Nilai Pemerintahan (al-Khalifah) Prinsip khalifah adalah ketentuan Allah swt yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah swt di muka bumi. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt di kemudian hari. Pertanggungjawaban ini menyangkut 74

Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, op, cit., hlm. 12. 75 M. Nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, op, cit., hlm. 33

49

manusia muslim maupun sebagai bagian dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan tujuan dari keberadannya di muka bumi, yaitu sebagai agen of development.76 Nilai khilafah secara umum berarti amanah dan tanggung jawab manusia sebagai pengganti atau utusan Allah swt di alam semesta terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah swt, sesama manusia, dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif.77 Khilafah atau pemimpin, membawa implikasi bahwa pemimpin umat dalam hal ini bisa berarti pemerintah adalah sesuatu yang kecil namun memegang peranan penting dalam tata kehidupan bermasyarakat. Islam menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin selama masih dalam koridor ajaran Islam. Ini berarti, negara memegang peranan penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Hal ini menunjukan bahwa regulasi dan aturan tersebut tetap dibutuhkan, namun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.78

76

Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, op, cit., hlm. 14 77 P3EI, Ekonomi Islam, op, cit., hlm. 62. 78 M. Nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, op, cit., hlm. 33.

50

Peran negara diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai

ekonomi

Islam

dalam

aspek

legal,

perencanaan

dan

pengawalannya pengalokasian distribusi sumber-sumber dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Semua campur tangan ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang shaleh, saling sayang menyayangi, dan bekerja sama dalam kebaikan serta takwa kepada Allah swt. Dalam kaitan ini, Muhammad79 mengatakan bahwa tugas negara adalah berupaya untuk menegakkan kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan, khususnya dosa besar seperti riba, perampasan hak, pencurian, kezaliaman kaum kuat terhadap, kaum lemah. e. Hasil atau Keuntungan (al-Ma’ad) Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah swt dalam surat al-Qashash ayat 77:

#ۖ َ Qۡ ‫َ ٱ ﱡ‬I ِ َqَ1 8 َ :َ 5َ ‫َو‬ ِ Qَ G ۡ ۡ 5َ $‫ٱ‬ َ ‫ض إِ ﱠن ﱠ‬ ِ ۖ ‫َ ۡر‬A‫ ٱ‬OِF ‫ َد‬#2َ َK ‫ٱ‬

ٓ ۡ ‫ُ ٱ ﱠ ا َر‬$‫ٱ‬ ‫َ ﱠ‬qrٰ :َ ‫ٓ َءا‬# َ ِF pِ َ &‫َو ۡٱ‬ َ‫ َ ۖة‬Nِ A‫ٱ‬ ‫َ ﱠ‬I2َ ۡ َ‫ٓ أ‬# َ /َ I2ِ ۡ َ‫َوأ‬ pِ 1ۡ َ: 5َ ‫ َو‬q َ ۖ ۡ َ ِ‫ُ إ‬$‫ٱ‬ َI ِ 2ِ Kۡ ُ ۡ ‫ﱡ ٱ‬7 ِ ُ

“dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” Dalam ayat ini Allah swt memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi

79

Muhammad, Op, Cit, hlm. 83

51

sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka manusia hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok dan tidak selayaknya hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tetapi juga harus memerhatikan kehidupan jangka panjang di akhirat nanti. Oleh karena itu, manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (ma’ad) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong-menolong dalam kebaikan, tidak tolongmenolong dalam hal kaburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia. Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelalsana ekonomi yaitu tujuan hidup dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, pelaksanaan dalam segala bentuk aktifitas ekonomi harus mempuyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggungjawaban dunia dan akhirat sekaligus.80 Ma’ad atau return, ini berarti dalam Islam pun membolehkan mengambil keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Oleh 80

Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, op, cit., hlm. 16.

52

karenanya salah besar yang beranggapan bahwa dalam Islam tidak boleh mengambil keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam suatu aktivitas ekonomi. Namun yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan yang berlebihan apalagi sampai merugikan orang banyak.81 5. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun sturktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit atau norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Keberadaan prinsip dan nilai ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.82 Sebagai ilustrasi implementasi nilai ekonomi Islam misalnya adanya penjaminan kehidupan yang layak terhadap masyarakat fakir dan miskin. Namun, nilai ini diwujudkan melalui cara perampasan harta dari orang kaya, maka tujuan ekonomi Islam justru tidak akan tercapai. Dalam hal ini nilai takaful diimplementasikan tanpa didasarkan pada prinsip kompensasi dan kebebasan, karena harta orang diambil tanpa kompensasi yang berarti juga merampas kebebasan untuk memiliki harta.

81

M. Nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, op, cit., hlm. 33-34 82 P3EI, Ekonomi Islam, op, cit., hlm. 65

53

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya,83 prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri ekonomi islam: a. Pemilikan. Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia, maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. b. Atau dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak di perkenankan. c. Pelaksanaan pemerintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama, berbuat baik atau amal saleh, dan kedua, perbaikan mutu atau kualitas. Dari sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridha Allah swt itu adalah sadaqah baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu.

83

Ibid., hlm. 66-69

54

d. Thaharah atau bersuci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. e. Kerja (resource utilization) Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki.84 Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, Islam melarang pemilik tanah memungut sewa atas tanah yang masih menganggur dan hanya membolehkannya ketika tanah tersebut telah diolah. f. Kompensasi (compensation) Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan.85 Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengerusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sangsi atau memberikan tebusan untuk penyucian. g. Efisiensi (efficiency) Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan 84

Al-Qur’an 9:105, QS 62: 10. Al-Qur’an 46:19

85

55

sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan mashlahah paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi. Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis. Meskipun setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dengan produksi. Pembelajaran ini merupakan amanat sepanajng hidup (long life learning) dari ajaran Islam, artinya bahwa setiap agen muslim perlu terus menerus balajar. Adapun

media untuk belajar bisa berupa apa saja,

misalnya tempat bekerja. Dari tempat bekerja ini berangsur-angsur tenaga kerja akan memperoleh keahlian dalam berproduksi sehingga kemampuan kerjanya semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kemampuan, maka jumlah barang atau jasa yang bisa dihasilkan juga semakin besar, sebab ia bekerja semakin efisien. Selain itu frekuensi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan produksi juga semakin menurun. Akibatnya jumlah barang yang gagal produksi menjadi semakin kecil yang berarti penggunaan input per unit output juga semakin menurun. h. Profesionalisme (professionalism)

56

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai sesorang yang profesional dalam perbuatannya.86 Setiap muslim dituntut menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik, karenanya setiap usaha harus diserahkan kepada ahlinya. Hal ini memberikan implikasi bahwa setiap pelaku produksi Islam harus mempunyai keahlian standar untuk bisa melaksanakan kegiatan produksi. Implikasi lebih jauh dari hal ini adalah bahwa produsen harus mempersiapkan karyawannya agar memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan produksi.

i. Kecukupan (sufficiency) Jaminan terhadap taraf hidup yang layak, yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat, di mana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja,87 tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya 86

Hadis riwayat Bukhari, dan Hadis riwayat Baihaqi. Al-Qur’an 2:173

87

57

kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, bekerja, membangun keluarga sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. j. Pemerataan kesempatan (equal opportunity) Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memilik, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya.88 Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada pembedaan antarindividu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. k. Kebebasan (freedom) Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya, dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam. l. Kerja sama (cooperation)

88

Al-Qur’an 11:61

58

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.89 m. Persaingan (competition) Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan.90 Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam satu sunnah, dijelaskan bahwa Allah swt sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangannya yang berpotensi merugikan pihak lain.91 n. Keseimbangan (equilibrium) Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan sebagai aspek 89

Al-Qur’an 2:188, lihat pula Hadis Bukhari Muslim riwayat Abu Daud. Al-Qur’an 5:2, lihat pula Hadis Bukhari Muslim riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. 91 Hadis muslim riwayat Abu Daud 90

59

kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat.92 Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, di mana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual. o. Solidaritas (solidarity) Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama aggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menafikkan sikap eksklusifisme dan pandangan satu suku, ras, dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keislaman.93

p. Informasi simetri (symmetric information) Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan 92

Al-Qur’an 67:3-4, 36:40 Al-Qur’an 49:10

93

60

atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. 6. Basis Kebijakan Ekonomi Islam Moralitas Islam dapat membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung. Yang dimaksudkan dengan basis kebijakan di sini ialah segala sesuatu yang menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan. Basis kebijakan ini, yaitu sebagai berikut: a. Penghapusan Riba Islam telah melarang segala macam bentuk riba karenanya ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam Al-Qur’an maupun Hadis.94 Arti riba secara bahasa adalah ziyadah yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, pembengkakan, dan bertambah, akan tetapi tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha, ataupun hadiah. Namun, pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang-piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di 94

Proses kronologis pelarangan riba dapat dilihat dalam Al-Qur’an Ar-Rum: 39, an-Nisa: 160-162, Ali Imran: 130-131, Al-Baqarah:275-277, dan ditutup dengan Al-Baqarah:278-179.

61

antara para pelaku ekonomi.95 Dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. b. Pelembagaan Zakat Sebagaimana diketahui, zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seseorang muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dalam praktiknya pada masa awal Islam, zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan negara. Karenanya, kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat tidak diperlukan sebagai sebuah pos ritual belaka, tetapi ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam satu negara. Dengan pelembagaan seperti ini, maka efektivitas maupun optimalitas pengelolaan zakat akan lebih terjamin. c. Pelarangan Gharar Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung gharar. Dari segi bahasa, gharar berarti risiko, atau juga ketidakpastian. Menurut Ibn Taimiyah gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak 95

Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Qur’an menyebutkan bahwa yang dimaksud riba dalam Al-Qur’an yaitu setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat.

62

diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulatif. Dapat disimpulkan juga bahwa gharar adalah transaksi dengan hasil tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Sebagai misal, dalam hal jual-beli dengan harga yang tidak ditentukan di muka, atau jual beli binatang yang masih berbentuk janin. d. Pelarangan yang Haram Dalam ekonomi Islam segala sesuatu yang dilakukan harus halalan toyyiban, yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikan dari halalan toyyiban adalah haram, yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Meninggalkan yang haram adalah mutlak kewajibannya dan sebaliknya melaksanakan yang halal adalah mutlak kewajibannya. Haram dalam hal ini bisa terkait dengan zat ataupun prosesnya. Dalam hal zat, Islam melarang mengonsumsi, memproduksi, mendistribusikan dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas, antara lain alcohol dan sejenisnya yang mengurangi atau menghilangkan akal sehat, daging babi dan kebanyakan binatang buas, bangkai kecuali ikan, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah swt. B. Teori dan Analisis Produksi dalam Islam 1. Produksi dalam Ekonomi Islam

63

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukan sendiri. Seseorang memproduksi sendiri barang dan jasa yang dikonsumsinya. Seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan konsumsi dan keterbatasan sumber daya yang ada (termasuk kemampuannya), maka seseorang tidak dapat lagi menciptakan sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya, tetapi memperoleh dari pihak lain yang mampu menghasilkanya. Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya.96 Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produsen, sebagaimana konsumen, bertujuan untuk memperoleh mashlahah maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal melainkan pemburu mashlahah. Ekspresi mashlahah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan dan berkah sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang memberikan mashlahah maksimal. oleh karena itu, tujuan produsen bukan hanya laba, maka pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memilik hubungan teknis dengan output, namun juga pertimbangan kandungan berkah (nonteknis) yang ada pada sumber daya maupun output. misalnya ketika menghasilkan baju

96

Ibid., hlm. 230

64

diperlukan kain, benang, tenaga kerja, serta mesin jahit produsen tidak hanya memikirkan berapa meter kain dan benang yang diperlukan agar labanya maksimal, namun juga mempertimbangkan jenis kain dan benang apa, dan dibeli dengan harga berapa, berapa tenaga kerja yang diperlukan, berapa baju yang akan dibuat agar mashlahah mencapai maksimal.97 2.

Bentuk-Bentuk Organisasi Perusahaan Organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada tiga bentuk organisasi

yang pokok,98 yaitu: a. Perusahaan Perseorangan Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar, karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak terlalu besar dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Keuntungan terpenting dari perusahaan perseorangan adalah kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. b. Perusahaan Perkongsian atau firma Organisasi perusahaan seperti ini adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, di mana terjadi kesepakatan untuk secara bersama-sama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Keuntungan dari bentuk usaha ini adalah kemungkinan memperoleh modal 97

P3EI, Ekonomi Islam, op, cit., hlm. 259. Sadono Sukirno, Penganter Teori Mikroekonomi, Cet. 18, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 186. 98

65

lebih banyak, tanggung jawab bersama dalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota mempunyai tugas untuk menjalankan perusahaan. c. Perseroan Terbatas Dari segi jumlah produksi dari hasil penjualan yang dilakukannya, organisasi perusahan dengan bentuk perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting. Kebaikan terpenting dari perseroan terbatas adalah di dalam kemampuannya memperoleh modal. Perusahaan dengan bentuk ini dapat mengumpulkan modal secara mengeluarkan saham, suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah menjadi salah seorang pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dengan mengeluarkan saham-saham perusahaan, dan menjualnya kepada masyarakat. Perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal sebesar yang diinginkan. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan karena adanya berbagai atribut fisik dari produk semata, tetapi juga karena adanya nilai (value) yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut yang melekat pada suatu barang misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan barang tersebut, bentuk atau desain barang, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis kepada konsumen dalam

66

memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini dapat bersumber dari citra atau merk, sejarah, reputasi produsen, dan lain-lain.99 Dua barang yang memiliki atribut fisik yang sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Terkadang harga barang bisa jauh melampaui nilai fungsionalnya karena tingginya nilai nonfisik yang ada pada barang tersebut. Misalnya raket petenis terkenal tingkat dunia yang dilelang dengan harga yang sangat tinggi dan tidak masul akal untuk sebuah raket. Di sini konsumen tidak sekedar memandang raket sebagai atribut fisik yang dalam hal ini adalah fungsinya untuk main tenis, melainkan nilai sejarah yang melekat pada raket tersebut menyebabkan barang tersebut sangat berharga di hadapan konsumen.100 Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan satu sama lainnya, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman . adanya nilai-nilai pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang dan jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang dan jasa yang memberikan mashlahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep mashlahah.101 Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi 99

P3EI, Ekonomi Islam, op, cit., hlm. 259-160 Ibid., 101 Ibid., 100

67

masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan penggunaan input.102 Sebenarnya tidak ada kesepakatan yang bulat tentang klasifikasi faktor produksi. Perbedaan klasifikasi faktor produksi ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, misalnya ketidaksamaan tentang definisi, karakteristik, maupun peran dari masing-masing faktor produksi dalam menghasilkan output, atau bentuk harga atau biaya atas

suatu faktor produksi. Contoh terakhir ini misalnya dalam

ekonomi konfensional harga atau biaya dari tanah adalah sewa (rent), tenaga kerja adalah upah (wage), dan modal adalah bunga (interest). Perbedaan ini terkadang juga dipengaruhi oleh konteks sejarah yang melingkupinya, yaitu selama proses pengklasifikasian faktor produksi ke dalam modal, tanah, dan buruh dalam pandangan ekonomi konfensioanl terkait dengan fakta persaingan antara para pemilik modal, tuan tanah, dan buruh di negara-negara Eropa Barat pada masa revolusi industri sekitar abad XVII dan XVIII M.103 Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan mashlahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan mashlahah yang optimum ini, maka akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Dengan memahami alur tujuan kegiatan produksi ini, maka dapat diambil suatu substansi bahwa karakter penting produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat 102

Robert S Pyndick dan Daniel L Rubinfeld, microeconomics, New York: Prentice Hall, 2002, hlm 178 103 P3Ei, Ekonomi Islam, op, cit., hlm. 267

68

hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia. Kemuliaan harkat manusia harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktivitas produksi. Segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam.104 Semangat produksi untuk menghasilkan mashlahah maksimum perlu dituntun dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Nilai dan prinsip pokok dalam produksi adalah amanah, prinsip kerja, dan professional. 3. Amanah untuk Mewujudkan Mashlahah Maksimum amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam, yang diturunkan dari nilai dasar khilafah, yang harus terus dijunjung tinggi. Pengertian amanah dalam konteks ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia (falah). Sumber daya yang ada di alam semesta ini oleh Allah swt diamanahkan

kepada

manusia.

Manusia

tidak

diperbolehkan

untuk

mengeksplorasi dan memperolehnya dengan cara yang tidak benar. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya tersebut tidak boleh digunakan untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan tujuan khilafah itu sendiri, yaitu terciptanya kemakmuran di atas bumi. Untuk mewujudkan kemakmuran ini, manusia diberi hak penguasaan dan kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya yang di pihak lain menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban semua keputusan yang telah diambil, atas sumber daya, kepada Allah swt sebagai pemberi amanah. Singkatnya, amanah di sini dimaknai sebagai usaha untuk memanfaatkan sumber

104

Ibid., hlm. 264

69

daya yang ada dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran manusia di muka bumi.105 Sebagai konsekuensi dari nilai amanah tersebut, maka manusia perlu menggunakan sumber daya yang ada sebagai input dalam berproduksi. Memang dalam nilai amanah ini tidak disebutkan sumber daya yang mana yang akan dimanfaatkan untuk mendapatkan mashlahah. Sumber daya bisa berasal dari tempat yang dekat maupun dari tempat yang jauh. Namun Islam mengajari manusia dengan prinsip prioritas. Prinsip prioritas dalam Islam mengajari manusia agar memulai suatu kebaikan berasal dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemuadian lingkungan sekitar dan selanjutnya meluas hingga masyarakat luas. Dengan berdasarkan pada prinsip ini, maka manusia akan terbantu dalam memilih sumber daya mana yang dipilih menjadi input produksi. Kegiatan produksi harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumber daya yang melimpah dengan yang ada di sekitar.106

BAB IV PENDAPAT ADIWARMAN AZWAR KARIM TENTANG PERBANDINGAN SISTEM BUNGA DAN SISTEM BAGI HASIL DALAM ANALISIS BIAYA PRODUKSI

105

Ibid., hlm. 267 Ibid., hlm. 267-268

106

70

Bab empat ini berisi analsisi Adiwarman Azwar Karim tentang perbandingan sistem bunga dengan sistem bagi hasil dalam analisis biaya produksi. Sebelum membahas hal tersebut akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai biografi Adiwarman Azwar Karim yang meliputi riwayat hidup, riwayat pendidikan, karir, dan karya-karya beliau. A. Biografi Adiwarman Azwar Karim, Pendidikan, Karir, dan Karyanya 1.

Riwayat Hidup Adiwarman Azwar Karim lahir pada 29 Juni 1963 di Jakarta. Orang

tuanya adalah perantau Minangkabau yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ia lahir dan dibesarkan dalam empat bersaudara. Semuanya laki-laki dan sarjana hukum, kecuali ia sendiri yang memilih menjadi sarjana ekonomi. Ayahnya pada mulanya adalah seorang jaksa, tapi mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi pengacara. Ayahnya merupakan pendiri firma hukum Karim Syah. 2.

Riwayat Pendidikan Adiwarman menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu (S1) di dua

perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur ia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun tahun 1988 Adiwarman berhasil menyelesaikan studinya di European University, Belgia dan memperoleh gelar M.B.A. setelah itu ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989. Tiga tahun berikutnya, 1992, Adiwarman juga meraih gelar S2-nya yang kedua di Boston University, Amerika Serikat dengan gelar M.A.E.P. Selain itu ia juga

71

pernah terlibat sebagai Visiting Research Associate pada Oxford Centre for Islamic Studies. 3.

Karir Pada tahun 1992 Adiwarman masuk menjadi salah satu pegawai di Bank

Mu’amalat Indonesia, setelah sebelumnya sempat bekerja di Bappenas. Karir awalnya sebagai staf Litbang. Enam tahun kemudian ia dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat. Jabatan terakhirnya di pionir bank syariah tersebut adalah Wakil Presiden Direktur. Jabatan tersebut dipegang sampai dengan tahun 2000, ketika ia memutuskan untuk keluar dari BMI. Keluarnya Adiwarman dari BMI disebabkan ia memiliki agenda yang lebih besar yang ingin dicapai, yaitu memperjuangkan dibukanya divisi syari’ah di bank-bank konvensional. Hasil dari upaya Adiwarman tersebut dapat dilihat sekarang ini, dengan dibukanya divisi-divisi, unit dan gerai syari’ah di beberapa bank konvensional, meskipun itu bukan satu-satunya faktor penyebabnya. Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 dengan modal Rp. 40 juta Adiwarman kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama Karim Business Consulting. Semula, banyak pihak termasuk yang bergabung di perusahaannya

awalnya

memandang

pesimis

prospek

perusahaan

yang

dipimpinnya. Hal ini bisa dimaklumi, sebab ketika itu bank syari’ah di Indonesia hanyalah BMI. Tetapi, seiring perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syari’ah di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah menjadi rujukan pertama dari berbagai masalah ekonomi dalam perbankan Islam atau Syari’ah.

72

Kontribusi Adiwarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syari’ah di Indonesia bukan saja sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi. Ia menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut ia juga mendirikan Shari’ah Economics Forum (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak di bidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana "Islamisasi" ekonomi melalui jalur kampus. Pada 1999, Adiwarman bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh dan cendikiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan lembaga IIIT-I (The International Institute of Islamic Thought-Indonesia). IIIT, sebagai induk organisasinya yang berkedudukan di Amerika Serikat adalah lembaga kajian pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon Islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Upaya itu semula digagas oleh beberapa cendikiawan Muslim di Amerika Serikat pada tahun 1981. Di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan lewat pengembangan dan eksplorasi ilmu ekonomi Islam. Meruahnya respon atas upaya ini terbukti salah satunya dengan semakin banyaknya institusi-institusi perbankan yang mengadopsi sistem syari’ah. Sama seperti induk organisasinya, IIIT-Indonesia berkembang sebagai sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di wilayah pemikiran dan kebudayaan.

73

IIIT-Indonesia bersifat independen, tidak berafiliasi dengan gerakan lokal mana pun. Misi yang diembannya adalah mengembangkan pemikiran Islam berikut metodologinya dalam kerangka meningkatkan kontribusi umat Islam dalam membangun peradaban bersama yang lebih baik. Bersama dengan IIIT-I inilah Adiwarman

menebarkan

gagasanya

tentang

ekonomi

Islam.

Kepakaran

Adiwarman di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuknya ia sebagai anggota Dewan Syari’ah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syari’ah. 4.

Karya-Karya Beberapa tulisan Adiwarman yang telah diterbitkan antara lain: 1.

Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer yang merupakan kumpulan artikelnya di Majalah Panji Masyarakat,

2.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, sebuah kumpulan tulisan pakar ekonomi yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,

3.

Ekonomi Mikro Islami dan Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro. Ketiga tulisan yang disebut terakhir merupakan bahan kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi tempatnya mengajar. Terakhir ia menulis satu buku yang berusaha memberikan pandangan secara komprehensif tentang

4.

Perbankan Islam dengan memberikan analisis dari perspektif fikih dan ekonomi (keuangan). Buku tersebut diberi title Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan.

74

5.

Serta lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti Konferensi Ekonomi Islam Internasional Ketiga, Keempat dan Kelima yang disponsori oleh Islamic Development Assosiation yang ke-76. Saat ini dia dipercaya menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah, seperti Asuransi Great Eastern Syariah, Bank Danamon Syariah dan HSBC Syariah, serta Dewan Syariah pada BPRS Harta Insani Karimah.

B. Analisis Penelitian Bagian ini merupakan inti dari penelitian tentang pemikiran Adiwarman Azwar Karim tentang perbandingan sistem bunga dengan sistem bagi hasil dalam analisis biaya produksi. Bagian ini akan membahas sekaligus menganalisis dua hal mendasar tentang pemikiran Adiwarman dalam teori produksi Islami yaitu, pertama, pandangan Adiwarman tentang dampak sistem bunga dan bagi hasil dalam analisis biaya produksi, dan kedua, pandangan Adiwarman tentang perbedaan efisiensi sistem produksi dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil. 1.

Dampak Sistem Bunga dan Bagi Hasil dalam Analisis Biaya Produksi Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah

adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari fixed cost, dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih lanjut, keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya (TC

TCi).

75

Dengan menggunakan sistem bagi hasil hal ini tidak terjadi. Naiknya total cost akan mendorong Break Even Point dari titik Q ke Qi. Secara grafis efek kenaikan biaya bunga dalam analisis biaya dapat dilihat pada gambar 4.1.

Rp Total Revenue BEP saat fixed

TCi (Total Cost + biaya bunga)

cost tanpa bunga TC (Total Cost tanpa biaya bunga)

BEP saat fixed cost plus bunga

FCi (Fixed Cost + Biaya Bunga) FC (Fixed Cost tanpa Biaya Bunga)

Q

Qi

Q

Dengan adanya bunga, maka besarnya biaya tetap (FC) naik begitu juga dengan total cost. Hal ini akan menggeser jumlah produksi dari Q ke Qi

Gambar 4.1. Analisis Biaya Produksi dengan Sistem Bunga

Berbeda dengan sistem bunga, pada sistem bagi hasil, kurva fixed cost tidak terpengaruh, tetapi pemberlakuan sistem ini akan berpengaruh terhadap kurva TR (total revenue). Jadi bila dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC yaitu kurva TC akan bergeser pararel ke kiri atas, sedangkan dalam sistem bagi hasil yang berubah adalah kurva TR akan berputar kearah jarum jam dengan titik 0 sebagai sumbu putarannya (lihat pada gambar 4.2). Semakin besar nisbah

76

bagi hasil yang diberikan kepada pemodal , maka kurva TR itu semakin mendekati horizontal sumbu X. Titik BEP adalah titik impas, yaitu ketika kuva TR berpotongan dengan kurva TC, atau secara matematis titik BEP terjadi ketika TR = TC. Dengan berputarnya kurva total penerimaan dari TR menjadi TRrs, titik BEP yang tadinya terjadi pada jumlah output Q sekarang menjadi pada jumlah output Qrs.

Rp TR (Total Return tanpa revenue sharing) TRrs (Total Return dengan revenue sharing) BEP tanpa

TC (Total Cost)

Bagi hasil

BEP pada saat dengan bagi hasil

FC (Fixed Cost)

Q

Qrs

Sistem bagi hasil (revenue sharing) akan memutar total penerimaan (TR) dari TR ke TRrs. Sehingga jumlah output (Q) yang terjual pada saat Break Even Point berada pada level yang lebih besar (Qrs > Q)

gambar 4.2. Perbandingan Analisis Biaya Produksi antara Sistem Bunga dengan Sistem Revenue Sharing

Dari sisi BEP, ketika tidak dapat menjawab pertanyaan apakah penggunaan sistem bunga akan membawa perilaku produsen untuk berproduksi

77

pada tingkat output yang lebih kecil, lebih besar atau sama dengan tingkat output sistem bagi hasil? Di kedua sistem ini, kita mendapatkan bahwa Qi > Q dan Qrs > Q. Apakah Qi > Qrs atau Qi < Qrs atau Qi = Qrs ditentukan dari berapa besar bunga dibandingkan dengan berapa besar nisbah bagi hasil. Perbedaannya adalah pada penyebabnya, bila Qi disebabkan naiknya TC, maka Qrs disebabkan berputarnya TR. Yang pasti adalah bahwa kedua sistem, baik sistem bunga maupun revenue sharing akan menggeser Q menjadi lebih besar. Dalam akad muamalat Islam, dikenal akad mudharabah, yaitu akad antara pemodal dengan pelaksana. Antara pemodal dan pelaksana harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung. Namun, bila usaha tersebut malah menimbulkan kerugian, maka pemodal yang akan menanggung sesuai pernyataan modalnya, dalam hal ini 100%. Akan tetapi, bila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian atau ia melanggar syarat yang telah disepakati bersama, maka kerugian menjadi tanggung jawab pelaksana. Selain meyepakati nisbah bagi hasil, mereka juga harus menyepakati siapa yang akan menanggung biaya. Dapat saja disepakati bahwa biaya ditanggung oleh pelaksana atau ditanggung pemodal. Bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh pelaksana, ini berarti yang dilakukan adalah bagi penerimaan (revenue sharing). Sedangkan bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh pemodal, ini berarti yang dilakukan adalah bagi untung (profit sharing).

78

Berputarnya TR ke arah jarum jam dengan titik 0 sebagai sumbu putarnya, adalah keadaan yang menggambarkan akad revenue sharing seperti yang tampak pada gambar 4.3.

Rp TR (Total Revenue tanpa dengan Profit Sharing) TR (Total Revenue dengan Profit Sharing) TC (Total cost)

BEP tanpa atau dengan profit Sharing FC (Fixed Cost)

Q

Qps

Gambar 4.3. Perbandingan Analisis Biaya Produksi antara Sistem Bunga dengan Profit Sharing dan Revenue Sharing

Bila yang disepakati adalah mudharabah yang biaya-biaya ditanggung oleh pemodal, atau dengan kata lain, sistem bagi untung (profit sharing), maka kurva total penerimaan berputar ke arah jarum jam dengan titik BEP sebagai sumbu putarannya. Tingkat produksi sebelum titik BEP tercapai (Q < Qps) adalah keadaan di mana total biaya lebih besar dari pada total penerimaan (TC > TR). Dalam keadaan ini, belum ada keuntungan yang dapat dibagihasilkan. Sesuai

79

kesepakatan bahwa biaya ditanggung oleh pemodal, maka kerugian itu menjadi beban pemodal. Itu sebabnya kurva total penerimaan TR berputar ke arah jarum jam dengan titik BEP sebagai sumbu putarnya. Perbedaan kedua antara sistem revenue sharing dengan sistem profit sharing dalam akad mudharabah adalah pada berapa jauh kurva TR berputar. Dalam sistem revenue sharing, kurva TR akan berputar sampai mendekati garis horizontal sumbu X. Sedangkan dalam sistem profit sharing, kurva TR hanya akan berputar di dalam “mulut buaya” TR dan TC, yaitu area yang menggambarkan besarnya keuntungan . Dalam sistem profit sharing, TR tidak dapat berputar melewati TC, karena pada area itu sudah tidak ada lagi keuntungan yang akan dibagihasilkan. Dalam muamalat Islam, sebenarnya akad mudharabah merupakan salah satu bentuk dari akad musyarakah. Bila dalam akad mudharabah ditentukan bahwa penyertaan pelaksana harus nihil, sehingga penyertaan pemodal harus 100%, maka dalam akad musyarakah tidak ditentukann seperti itu sehingga yang terjadi adalah penyertaan dari dua orang pemodal. Antara dua orang pemodal ini harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung. Namun, bila usaha tersebut malah menimbulkan kerugian, maka pedoman yang akan menanggung sesuai penyertaan modalnya. Seara grafis keadaan merugi digambarkan dengan “mulut buaya bawah” yaitu area sebelum tercapainya BEP (Q < Qps); sedangkan keadaan telah mengalami keuntungan digambarkan dengan “mulut buaya atas”, yaitu area

80

setelah tercapainya BEP. Bagi untung yang terjadi pada “mulut buaya atas” tidak perlu simetris dengan bagi rugi yang terjadi pada “mulut buaya bawah” karena bagi untung berdasarkan nisbah, sedangkan bagi rugi berdasarkan penyertaan modal masing-masing. 2.

Perbedaan Efisiensi Sistem Produksi dengan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil a.

Minimalisasi Biaya untuk Memproduksi Jumlah yang Sama Untuk

melihat

ini,

kita

gunakan

kurva

total

cost

yang

membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Secara grafis total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan TC pada gambar di bawah 4.4. Sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCi. Ambillah titik mana saja pada sumbu X sebagai titik yang menggambarkan tingkat produksi yang sama (Q yang sama). Kemudian tariklah garis vertikal sampai memotong TC dan TCi. Untuk masing-masing perpotongan antara garis vertikal dengan TCi dan TCrs/ps, tariklah garis horizontal ke sumbu Y. ternyata untuk untuk tingkat produksi yang sama (Q yang sama), total biaya sistem bagi hasil TCrs/ps selalu lebih kecil dibandingkan total biaya dengan sistem bunga (TCi). jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga.

Asumsi dengan jumlah output yang sama

81

Rp, Cost Revenue Profit

TCI Total Cost dengan sistem bunga

Ci

TCRS/PS Total Cost dengan sistem revenue sharing atau profit sharing

Crs/ps FCi biaya bunga FCrs/ps Quantity of output QI = Qrs/ps Pada jumlah produk yang sama (Q), TCrs = TCps < TCi

gambar 4.4. Minimalisasi Biaya untuk Memproduksi Jumlah yang Sama

b.

Maksimalisasi Produksi tanpa Kenaikan atau Perubahan Biaya Untuk

melihat

ini,

kita

gunakan

kurva

total

cost

yang

membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, total cost sistem bunga akan lebih tinggi dari pada total cost sistem bagi hasil. Secara grafis, total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan TC (lihat dalam gamabar 4.5). Sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCi. Ambillah titik mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan total biaya yang sama (TC yang sama), tentunya ambil titik yang di atas garis FCi. Kemudian tariklah garis horizontal sampai memotong TC dan TCi. Untuk masing-masing antara perpotongan antara garis horizontal dengan TC dan TCi, tariklah garis vertikal ke bawah ke sumbu X.

82

ternyata untuk total cost yang sama (TC yang sama), jumlah produksi sistem bagi hasil (Q) selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga (Qi). Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga.

Rp, Cost Revenue Profit

Asumsi dengan biaya yang sama

TCI Total Cost dengan sistem bunga TCRS/PS Total Cost dengan sistem revenue sharing atau profit sharing

Ci=Crs/ps

FCi biaya bunga FCrs/ps

Quantity of output

QI

Qrs/ps

Pada jumlah biaya yang sama (C), QCrs = QCps > QCi

gambar 4.5. Maksimalisasi Produksi tanpa Kenaikan, atau Perubahan Biaya

Apabila memperhatikan dan mencermati pendapat Adiwarman Azwar Karim sebagaimana telah dibahas di atas, inti yang dapat dicatat dari seluruh uraiannya adalah Adiwarman Azwar Karim menyatakan bahwa karakteristik dari

83

sistem bunga dalam analisi biaya produksi adalah adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari fixed cost, dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih lanjut, keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Tetapi bila pada sistem bagi hasil, naikknya total cost akan mendorong break even point. Pada sistem bagi hasil, kurva fixed cost tidak terpengaruh seperti pada sistem bunga, tetapi pemberlakuan sistem ini akan berpengaruh terhadap total revenue. Dalam pembahasan selanjutnya, Adiwarman Azwar Karim menjelaskan tentang perbedaan efisiensi sistem produksi dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, total cost sistem bunga lebih tinggi dari pada total cost sistem bagi hasil. Karena total cost harus membayar seluruh bunga. Dicontohkan, untuk tingkat produksi yang sama, total biaya sistem bagi hasil selalu lebih kecil dibandingkan total biaya dengan sistem bunga. Begitu juga bila digambarkan pada total biaya yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi dengan sistem bunga. Jadi, untuk para produsen yang ingin meminimalisasi biaya produksi dan ingin memaksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya, sistem yang harus digunakan adalah sistem bagi hasil. Karena menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga.

84

BAB V PENUTUP

85

A. Kesimpulan Setelah menguraikan bab empat penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: 1.

Adiwarman Azwar Karim menyatakan bahwa karakteristik dari sistem

bunga dalam analisis biaya produksi adalah adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Sehingga biaya bunga akan menjadi bagian dari fixed cost, dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih lanjut, keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Tetapi bila pada sistem bagi hasil, naikknya total cost akan mendorong break even point. Pada sistem bagi hasil, kurva fixed cost tidak terpengaruh seperti pada sistem bunga, tetapi pemberlakuan sistem ini akan berpengaruh terhadap total revenue. 2.

Adiwarman Azwar Karim juga menjelaskan tentang perbedaan efisiensi

sistem produksi dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, total cost sistem bunga lebih tinggi dari pada total cost sistem bagi hasil. Karena total cost harus membayar seluruh bunga. Dicontohkan, untuk tingkat produksi yang sama, total biaya sistem bagi hasil selalu lebih kecil dibandingkan total biaya dengan sistem bunga. Begitu juga bila digambarkan pada total biaya yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi dengan sistem bunga.

B. Saran-Saran

86

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka perlu disampai saran-saran kepada beberapa pihak terkait. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1.

Untuk para mahasiswa yang sedang atau akan meneliti tentang teori produksi Islam, skripsi ini bisa dijadikan sebagai rujukan studi banding meskipun belum memuaskan.

2.

Untuk para produsen yang akan atau sedang memproduksi, agar produksi maksimal dengan biaya yang minimum, saran penulis produsen bisa menggunakan sistem bagi hasil dalam proses produksi tersebut. Karena menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga.

3.

Untuk lembaga-lembaga keuangan atau Bank-bank yang berbasis syariah agar lebih menggalakkan promosi dalam mengenalkan produk-produknya terutama untuk sistem mudharabah. Karena banyak masyarakat yang belum memahami tentang sistem mudharabah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

87

Sukirno, Sadono, Mikro ekonomi: Teori Pengantar, Ed. 3, cet. 26, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Karim, Adiwarman Azwar, Ekonomi Mikro Islami, Ed. 3, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Deliarnov, Perkembangan Pemikiran ekonomi, cet. 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, Jakarta: Alvabet, 2003. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek, cet. 12, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. Soemanto, Wasti, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, Jakarta: Bumi Aksara, 1999. Unger, Surangi, Comparative Economic System, Ed. 12, New York: McGraw Hill Book Company, inc. 1952. Gray, A, The Development of Economic Doctrine, London: Longman, Creen and Co Ltd, 1951. Sumodiningrat,Gunawan, Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif, Ed. 1, cet. 1, Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999. Djojohadikusumo, Sumitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed. 1, 1991. Grossman, Gregory, Sistem-Sistem Ekonomi, Jakarta: Sinar Grafika Offset. Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Ekonomi, Jakarta: Erlangga, Ed. 12, 1986. Pracoyo, Tri Kunawangsih, Aspek Dasar Ekonomi Mikro, Jakarta: PT. Grafindo, 2006.

88

Rasul, Agung Abdul, dkk, Ekonomi Mikro(dilengkapi Sistem Informasi Permintaan), Ed. 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013. Aulia Tasman dan Havidz Aima, Ekonomi Manajerial dengan Pendekatan Matematis, Ed. 3, Jakarta: Rajawali pers, 2014. Nasution, Mustafa Edwin, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2006. Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islami, terj. Soerojo dan Nastangin, jilid 1 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. Karim, Adiwarman Azwar, sejarah Ekonomi Islami, International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), Jakarta, 2001. P3EI, Ekonomi Islam, Ed. 1, cet. 3, Jakarta: Rajawali pers, 2011. Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004.

Mannan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Ed. 1, cet. 1, 2012. M. Nur Rianto Al-Arif & Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Ed. I, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010. Robert S Pyndick dan Daniel L Rubinfeld, microeconomics, New York: Prentice Hall, 2002.