BAB I PENDAHULUAN. ideologi itu melihat keburukan-keburukan dari keadaan tersebut, maupun keadaan yang sama

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Ketika memahami pola pemikiran individu maupun kelompok atau bahkan masyarakat, maka hal tersebut sangat erat kaitannya dengan ideologi yang di anut individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri. Ideologi bermula dari interpretasi seseorang yang mendalam atas keadaan yang kongkrit (hidup manusia) yang dialaminya sendiri. Pencipta ideologi itu melihat keburukan-keburukan dari keadaan tersebut, maupun keadaan yang sama pada masa lampau dan menggambarkan dalam pemikirannya yang teoritis suatu kehidupan yang ideal, yang harus di usahakan untuk menggantikan keadaan- keadaan yang buruk itu. Berangkat dari hal itulah kemudian ia menyusun suatu rancangan

dasar tentang suatu

kehidupan manusia yang ideal, yang harus dicapai beserta rancangan dasar tentang jalan untuk mencapai yang ideal tersebut. Presuposisi pemikiran, atau rancangan dasar yang digunakan oleh pencipta ideologi untuk mencapai apa yang disebut sebagai keadaan ideal itu, maka pencipta ideologi memiliki suatu ukuran tertentu berdasarkan kehidupan yang dijalani manusia. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi norma atau ukuran yang dipergunakan oleh pencipta ideologi untuk menentukan yang buruk maupun yang ideal tersebut? Jawaban yang tepat ialah berdasarkan presuposisi pemikiran pencipta ideologi tersebut. Mungkin presuposisi diangkat dari suatu filsafat tertentu, mengembangkan sendiri secara kreatif, mengikuti para pemikir dari beberapa filsuf, pandangan suatu bangsa, atau diangkat berdasarkan dari ajaran agama tertentu.1 Saat ini, sebuah pemikiran yang cukup menarik untuk di bahas adalah presuposisi pemikiran 1

Lihat P. Anthonius Sitepu. 2012. Studi Ilmu Politik..Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 49-50.

Lihat juga Ian Adams.2004. Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan masa depannya. Yogyakarta:Penerbit Qalam. Hal. 6-8.

1 Universitas Sumatera Utara

berdasarkan ajaran agama. Hal tersebut di karenakan sejak beberapa dekade terakhir, banyak bermunculan gerakan-gerakan kebangkitan yang dilakukan oleh pemeluk agama-agama besar, khususnya agama Islam. Gerakan-gerakan ini berimplikasi sangat signifikan pada peta perpolitikan global. Islam, yang pernah menjadi kekuatan utama di dalam kancah politik dunia sejak revolusi Iran tahun 1979, bisa disebut sebagai sebuah contoh paling mencolok dari gerakan politik keagamaan.2 Dalam kajian ideologi politik, presuposisi pemikiran yang muncul berdasarkan ajaran agama sering juga disebut dengan istilah fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama adalah sebuah istilah yang memayungi banyak istilah lain yang memiliki kesan khusus. Fundamentalisme agama diseluruh dunia seringkali muncul dalam bentuk beragam. Namun demikian, terdapat pula tema-tema khusus yang menghubungkan berbagai fenomena gerakan agama yang saling terpisah ini, yaitu menolak modernitas dan keinginan kembali pada masa lalu, nilai-nilai masa lalu, serta otoritas masa lalu. Tema ini tampaknya lebih erat kaitannya dengan fundamentalisme Islam yang selama ini sangat mempengaruhi peristiwa-peristiwa perpolitikan dunia.3 Pemikiran politik islam tidak hanya berkutat disekitar gagasan tetang Negara, tetapi juga membahas ide-ide tentang komunitas Muslim yang ada. Hal tersebut di latarbelakangi oleh Aqidah Islam yang mewajibkan sebagian kaum muslimin dari berbagai partai, kelompok, dan organisasi, untuk berjuang melanjutkan kehidupan Islami (Isti‟naf al-hayat alislamiyyah) dan menyampaikan dakwah islam dalam rangka memecahkan permasalahan utama kaum muslimin. Kewajiban4 tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Al – Qur‟an berikut ini:

2

Ibid., Ian Adams. Hal. 425.

3

Ibid., Hal. 426.

4

Lihat Moh. Rifa‟i. 1998. Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Semarang: PT Karya Toha Putra. Hal. 1. Dalam buku Moh.

Rifa‟I dijelaskan pengertian wajib atau fardhu adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika di tinggalkan mendapat dosa. Wajib atau fardhu tersebut terbagi menjadi dua, yaitu fardhu „ain; yaitu yang harus dikerjakan


“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS: Ali Imran: 104)5 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS: Al Ankabut: 69).6 Fenomena gerakan kaum fundamentalis Islam pada dasarnya tidak lepas dari keruntuhan kekhilafahan Turki, sekaligus menjadi penanda awal munculnya politik Islam modern. Bagi orang-orang fundamentalis Islam, keruntuhan kekhalifahan tersebut justru membuka jalan untuk mengembangkan ide tentang Negara Islam, yakni sebuah Negarabangsa modern yang tersentralisasi, mempunyai wilayah sendiri, namun tetap disemangati oleh ideal Islam yang bersifat syari‟ah. Pandangan yang terakhir itulah yang dianut oleh fundamentalisme Islam, yang menampakkan awal mula kemunculannya lebih berupa sebuah gerakan politik modern pada akhir abad ke 20 di Mesir. Awal masuknya fundamentalisme Islam ke dalam aktivitas politik konvensional dimulai dari terbentuknya Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 1928.7 Organisasi Ikhwanul Muslimin merupakan wujud dari gerakan fundamentalisme Islam yang telah mewarnai kondisi sosial-politik, khususnya di Mesir.8 Nama Ikhwanul Muslimin sendiri juga sangat lekat dengan pendirinya, yaitu Hasan Al-Banna. Bahkan tidak

oleh setiap orang yang, seperti shalat lima waktu, puasa, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu fardhu kifayah; yaitu suatu kewajiban yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang saja, Dan berdosa bagi seluruhnya jika tidak seorangpun dari mereka yang mengerjakannya, seperti menshalati jenazah dan menguburkannya, serta hal-hal lainnya. 5

Al-Qur‟an Terjemahan An- Nur, oleh Prof. T.M Hasbi Ash-Siddieqy.

6

Ibid

7

Ian Adams, Op.cit., Hal. 430.

8

Nanang Tahqiq. 2004. Politik Islam. Jakarta: Prenada Media. Hal. 271.


jarang para peneliti menyamakan antara pemikiran Ikhwanul Muslimin dengan pemikiran Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin ini di Ismailiya pada Maret 1928. Penyebaran dakwah Ikhwanul Muslimin ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, seperti adanya contoh aplikatif Islam yang disuguhkan oleh Ikhwanul Muslimin sejak awal berdirinya, yakni disaat Al Azhar dan berbagai organisasi Islam yang ada ketika itu tidak mampu menyuguhkannya. Kemudian iklim yang memacu bangkitnya sentimen keislaman yang muncul akibat penjajahan bangsa asing.9 Hal tersebut dikarenakan pada saat itu Mesir tengah berada dibawah kontrol kuat Negara Inggris. Keadaan inilah yang memicu seorang pemuda, yaitu Hasan Al-Banna mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna percaya bahwa dunia Islam pada saat itu telah dirusak oleh ide-ide Barat, dan karenanya perlu dilakukan upaya pemurnian, upaya pemulihan keyakinan yang nantinya akan diletakkan di pusat kehidupan bangsa. Syariah harus menjadi otoritas sentral, dan prinsip islam harus diterapkan di seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Masyarakat Islam harus di capai dengan jihad atau perang suci. Cara ini akan menghancurkan semua kekuatan kolonial dan membebaskan Mesir dan bagian dunia Islam yang lain dari cengkraman kolonialisme tersebut.10 Beberapa aktivitas yang dilakukan Ikhwanul Muslimin dalam hal pendidikan dan pembinaan yakni mengadakan forum kajian untuk mahasiswa, menerbitkan surat kabar setiap minggu, mendirikan unit kemahasiswaan, memfokuskan dakwah di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, serta melaksanakan beberapa kali muktamar. Adapun bahasan dalam muktamar tersebut menyangkut permasalahan politik, sosial dan ekonomi di Mesir pada saat 9

Lihat Utsman Abdul Mu‟iz Ruslan. 2000. Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin; Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses

Pendidikan Politik “IKHWAN” untuk Para Anggota Khususnya, dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari Tahun 1028 hingga 1954. Solo: Era Intermedia. Hal. 189. 10

Ian Adams, Op.cit., Hal. 434.


itu, membongkar aktivitas perusahaan-perusahaan monopoli, serta membicarakan kondisi para petani dan berbagai penyakit yang mewabah. Sedangkan aktivitas politik dan sosialnya ialah mengadakan berbagai pertentangan terhadap imperialisme, perusahaan-perusahaan asing, tradisi barat, dan lain sebagainya.11 Di dalam risalah pergerakan Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna memaparkan bahwa “Sesungguhnya dalam Islam ada politik, namun politik yang padanya terletak kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah politik kami”.12 Hal ini sejalan dengan pandangan Ikhwanul Muslimin tentang dakwah, yakni dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah yang hanya dapat dilukiskan secara integral oleh kata “islamiyah”.13 Kata islamiyah mempunyai makna yang luas, yaitu Ikhwanul Muslimin memandang bahwa Islam adalah nilai yang komprehensif, yakni mencakup seluruh dimensi kehidupan. Hal ini berkaitan dengan slogan Ikhwanul Muslimin, yaitu menjadikan Islam sebagai solusi hidup masyarakat.14 Pemikiran politik Ikhwanul Muslimin ini banyak mempengaruhi munculnya organisasi-organisasi pergerakan bahkan partai politik yang berazaskan keislaman di banyak Negara, seperti Palestina (Hamas), Irak (Jamaat Anshar Al-Sunnah), Afghanistan (Taliban). Gerakan organisasi ini pada perkembangan selanjutnya sering menjadi prototype (pola dasar) gerakan-gerakan fundamentalis kontemporer di banyak bagian dunia Islam,

termasuk

Indonesia.15 Hubungan yang bersifat politis terkait gerakan Islam internasional antara Indonesia dengan dunia Arab sebenarnya sudah dimulai pada era sebelum kemerdekaan 11

Ibid. Hal. 194.

12

Lihat Hasan Al Banna. 1997. Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1. Solo: Intermedia Hal. 75.

13

Diakses

melalui

https://agendapamel.wordpress.com/politik-islam/pemikiran-politik-ikhwanul-muslimin/

pada

10

November 2015, pukul 20.35 WIB. 14

Mohammad Riza Widyarsa, Syaifuddin Fadillah, Randi M. Ramdhani, Fahmi Salsabilla. 2011. “Pengaruh Ideologi Politik

Islam terhadap Partai Politik di Indonesia. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera”. Jurnal Al- Azhar Seri Pranata Sosial. Volume 1 nomor 1 tahun 2011. Hal. 29. 15

Lihat Noor Huda. 2007. Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hal.

171.


Indonesia. Tokoh utamanya adalah HOS Cokroaminoto yang menghadiri konferensi Islam di Mekah pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Namun, pengaruh ideologisnya kemudian sangat bisa dirasakan terutama setelah hubungan yang bersifat intensif banyak dilakukan oleh M. Natsir, seorang intelektual dan politisi Muslim yang sangat disegani dalam kancah dunia internasional. M. Natsir mendirikan lembaga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Natsir yang ketika menjabat sebagai Perdana Menteri telah banyak menjalin hubungan dengan Timur Tengah kemudian semakin meningkatkan hubungannya melalui lembaga baru ini.16 Lewat DDII ini banyak beasiswa diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang disekolahkan di universitas-universitas di Timur Tengah, terutama Mesir dan Arab Saudi. Bahkan Natsir lewat DDII kemudian mendirikan lembaga pendidikan yang dikenal dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) pada tahun 1980 di Jakarta Selatan. Natsir sendiri mendapatkan rekomendasi dari Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, ulama kerajaan Arab Saudi dalam pendirian LIPIA di Indonesia. LIPIA merupakan lembaga internasional yang didanai oleh Raja Abdul Aziz dan mendapatkan bimbingan dari Muhammad Qutub (saudara Sayyid Qutub). Alumni Timur Tengah yang banyak bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin kemudian mengambil peran strategis dalam diseminasi pemahaman Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Alumni Timur Tengah ini juga sangat besar pengaruhnya dalam menyebarkan gagasan Ikhwanul Muslimin di kampus-kampus di Indonesia melalui kajian-kajian dan mentoringnya. Dapat disebutkan misalnya Abu Ridho yang belajar di Arab Saudi, banyak menyebarkan gagasan Ikhwanul Muslimin melalui metode pengajarannya. Setelah kembali

16

Lihat Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. 2010. Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia

Kontemporer, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 224- 225.


dari Arab Saudi pada tahun 1981, ia yang merupakan salah satu generasi awal penerima beasiswa dari DDII kemudian banyak mempengaruhi para aktivis DDII yang lain. Persebaran pemikiran Ikhwanul Muslimin semakin luas dengan diterbitkannya karyakarya tokoh-tokoh gerakan ini. Peran alumni Timur Tengah juga sangat signifikan dalam upaya penerbitan karya-karya ini. Karya Sayyid Qutub Ma‟alim fi Thariq diterbitkan dengan judul Petunjuk Jalan. Buku ini diterbitkan oleh lembaga penerbit DDII yang juga menerbitkan majalah berkala Media Dakwah. Majmu Ar Rasail yang merupakan tulisan dan pidato Hasan Al Banna kemudian diterbitkan dengan judul Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin. Gagasan dan ideologi Ikhwanul Muslimin kemudian banyak mempengaruhi organisasi gerakan Islam di Indonesia seperti Pelajar Islam Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan PII dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).17 Metode dakwah Ikhwanul Muslimin banyak dipakai dalam pengkaderan lembagalembaga yang berbasis pelajar dan mahasiswa. Sebut saja Mutammimul Ula dari PII sebagai salah seorang generasi awal yang menyebarkan ideologi Ikhwanul Muslimin di PII. Lebih awal dari itu ada Imaduddin Abdulrahim dari HMI yang memperkenalkan konsep Latihan Mujahid Dakwah (LMD). Imaduddin yang juga ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) banyak menjalin hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan bahkan menjadi wakil Sekjend dalam International Islamic Federation of Student Organizations (IIFSO) yang banyak diwarnai orang-orang Ikhwanul Muslimin di dalamnya. Imaduddin kemudian banyak memperkenalkan konsep pengkaderan model Ikhwanul Muslimin seperti pola Usroh (keluarga: kumpulan individu Muslim yang beriman kepada Allah dan saling tolong menolong)

yang

selanjutnya

bermetamorfosis

menjadi

tarbiyah,

yaitu

bermakna

17

Diakses melalui https://eprints.uns.ac.id/8648/4/91800308200902404.pdf pada 13 November 2015, pukul 21.15 WIB.


menghantarkan sesuatu secara bertahap sampai tingkat kesempurnaan. Lewat LMD yang diselenggarakan di masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) inilah konsep-konsep Ikhwanul Muslimin banyak disebarluaskan ke dalam lingkungan kampus seluruh Indonesia. Jadi, dapat ditarik sebuah argumen bahwa LMD-lah kemudian yang menjadi cikal-bakal LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang kemudian dalam dunia gerakan ekstra kampus bertransformasi menjadi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).18

Sejarah berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tidak lepas dari kondisi sosial dam politik bangsa Indonesia. Diakhir tahun 1990 an kondisi sosial politik Indonesia mulai berubah secara drastis, gerakan-gerakan Islam yang tadinya ditekan oleh aparat pemerintah agar tidak hidup, malah sebaliknya berkembang pesat. Puncak dari perubahan ini terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 dimana orang nomor satu di Indonesia, presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah mendapat tekanan yang sangat masif dari rakyat yang dimotori oleh para mahasiswa dan para tokoh nasional.19 Euforia politik terus berlangsung ditandai dengan berdirinya organisasi maupun partai baru. Para aktivis dakwah dan sarjana- sarjana lulusan Timur Tengah yang selama ini aktif di dunia dakwah mencoba memanfaatkan situasi yang sedang berkembang. Akhirnya, setelah melalui proses panjang, dari pertemuan FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus)

seluruh Indonesia yang berlangsung di Malang, para aktivis LDK sepakat

mendirikan sebuah “front” yang menggabungkan berbagai komponen mahasiswa Muslim dalam menuntut keadilan dan kebenaran bagi penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

18

Ibid.

Lihat juga Miftahuddin. 2008. “Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal. 4-5. Diakses pada http//repository.unjkt.ac.id/dspace/bitsream/123456789/18485/1/MIFTAHUDDIN-FUF.pdf, pada 15 November 2015, pukul 22.30 WIB. 19

Lihat Syarifuddin Jurdi. 2008. Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan

Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 445- 446.


dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Keinginan kuat untuk membentuk “front” yang hanya bersifat wadah “koordinatif” atau berbentuk “federasi” bagi seluruh mahasiswa Muslim diberbagai kampus dan bukan sebagai suatu ormas, amat kuat menggema dalam FSLDK. Akhirnya pada 29 Maret 1998 disepakati pembentukan wadah koordinatif yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang secara organisasi terpisah dari kelembagaan LDK dan hanya bersifat federasi bagi mahasiswa muslim.20 Namun seiring dengan perkembangan organisasi, KAMMI resmi menjadi organisasi mahasiswa. Sejak saat itu pula gerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tersebar hampir di seluruh perguruan tinggi baik itu di perguruan tinggi negeri maupun diperguruan tinggi swasta di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, KAMMI juga menyebar sampai ke Luar negeri, yaitu di Jepang dan Jerman.21 Pemikiran politik organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tidak terlepas dari konteks keislaman serta berlandaskan kepada Al-Qur‟an dan Hadist. Tujuan gerakan organisasi KAMMI adalah mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia. Hal tersebut akan dapat dicapai dengan cara membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa Muslim Indonesia. Selain itu juga dengan cara menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah intelektual, sosial, dan politik mahasiswa. Dalam pergerakan organisasi tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus di patuhi oleh para kader atau aktivisnya, yaitu; kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI, kebatilan adalah musuh abadi KAMMI, solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI, perbaikan adalah

20

Ibid., Hal. 447.

21

Lihat Anok Sutarno. 2008. “Pengembangan Kepribadian Islam Mahasiswa: Studi Atas Konsep Muslim Negarawan dalam

Buku Manhaj Kaderisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)”. Skripsi Universitas Islam Negerei Sunan Kalijaga. Hal. 5 – 7. Diakses melalui http//repository.uinsk.ac.id/123456789/18485/3/UNINSUNANKALIJAGA.pdf, pada 15 November 2015, pukul 23.30 WIB.


tradisi perjuangan KAMMI, kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI, serta persaudaraan adalah watak muamalah (hubungan) KAMMI.22 Sumatera utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat pergerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) paska kelahirannya pada tahun 1998. Semangat para aktivis dakwah kampus menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Kemunculan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Sumatera Utara pada awalnya hanya ada di kota Medan, atau di istilahkan dengan KAMMI daerah Medan. Namun, seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, organisasi KAMMI di Sumatera Utara berkembang

hampir di

seluruh wilayah Sumatera Utara. Beberapa daerah tersebut adalah Kota Medan (12 Komisariat) Siantar (1 Komisariat), Simalungun (1 Komisariat), Dairi (1 komisariat), Padang Sidempuan (1 Komisariat), Padang Lawas (1 Komisariat), Labuhan Batu (2 Komisariat), Mandailing Natal (1 Komisariat), dan Langkat (1 Komisariat).

Jadi dapat dikatakan,

tingkatan KAMMI di Sumatera Utara dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni yang pertama KAMMI Wilayah Sumatera Utara, kemudian KAMMI Daerah, dan tingkatan yang terendah yakni KAMMI Komisariat. KAMMI Wilayah, sebagai tingkatan teratas pada tataran provinsi, memiliki fungsi mengkomando KAMMI Daerah dan KAMMI Komisariat yang ada di provinsi tersebut. Namun dalam melakukan aksi dan pergerakan, umumnya seluruh KAMMI Komisariat bersatu atas komando dari KAMMI Wilayah. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara KAMMI Wilayah maupun KAMMI Komisariat. Adapun letak perbedaan tersebut hanya sebatas kepada struktur saja.

22

Diakses dari kammi.or.id. pada 5 Desember 2015 pukul 23.00 WIB.


Struktur organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa bidang atau departemen. Masing-masing bidang memiliki program kerja yang berbeda, namun saling berkaitan, diantaranya adalah Departemen Kaderisasi, Departemen Pemberdayaan Perempuan (DPP), Departemen Informasi dan Komunikasi (Infokom), Departemen Kebijakan Publik (DKP), Departemen Pengembangan Wilayah (DPW), dan Departemen Hubungan Masyarakat (Humas). Selain itu terdapat pula beberapa Lembaga Semi Otonom (LSO) KAMMI wilayah Sumatera Utara, diantaranya adalah KAMMI Pala (KAMMI Pecinta Alam) dan KAMMI Reaksi Cepat.

Berbagai gerakan yang di lakukan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara juga tidak jauh berbeda dengan gerakan pada tataran nasional. Beberapa di antaranya ialah melakukan pengkaderan, yakni merekrut para mahasiswa Muslim di perguruan tinggi di Sumatera Utara. Selain itu juga rutin melaksanakan kelompok-kelompok pengajian yang disebut dengan halaqoh, melakukan aksi damai terkait dengan fenomena sosial dan politik bangsa serta kegiatan-kegiatan lainnya. Berbagai aksi yang dilakukan organisasi KAMMI berkaitan dengan fenomena yang terjadi, seperti aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Aksi damai untuk Palestina, Aksi damai dalam rangka memperingati hari buruh nasional, aksi damai memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, serta berbagai aksi lainnya. Selain itu, bentuk gerakan organisasi KAMMI dapat pula berupa diskusi, seminar, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, baik Ikhwanul Muslimin maupun organisasi KAMMI memiliki banyak kesamaan, terutama dari pemikiran serta gerakan atau aktivitas KAMMI. Dari segi pemikiran, Ikhwanul Muslimin lebih mengutamakan nilai-nilai universalitas Islam serta berlandasakan Al-Qur‟an dan Hadist. Hal ini serupa dengan konsep pemikiran KAMMI yang juga mengutamakan nilai-nilai universalitas Islam serta juga berlandaskan kepada Al-Qur‟an


dan Hadist. Selain itu juga terdapat kesamaan berbagai gerakan, yakni berupa Halaqoh, mengadakan Muktamar, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut cukup menarik untuk dikaji mengenai pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin yang di bawa oleh para sarjana Timur tengah terhadap gerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) khususnya KAMMI wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan urutan sejarahnya, terdapat keterkaitan antara penyebaran pemikiran Ikhwanul Muslimin dengan kelahiran KAMMI di Indonesia, serta terdapat kesamaan antara pemikiran-pemikiran maupun gerakan Ikhwanul Muslimin dengan KAMMI Wilayah Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin terhadap Gerakan Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara?

C. Batasan Masalah Dalam penelitian ini, penulis membuat batasan masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tetap fokus. Oleh sebab itu batasan penelitian penulis berfokus kepada:

1. Seberapa besar pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin terhadap gerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara berdasarkan pengetahuan Kader KAMMI terkait dengan pemikiran politik Ikhwanul Muslimin dan Hasan Al- Banna?


2. Bagaimana pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin terhadap aksi-aksi nyata yang dilakukan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian Setiap penelitian tentu memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin terhadap gerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara berdasarkan pengetahuan kader KAMMI wilayah Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui pergerakan atau aksi-aksi nyata yang telah dilakukan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara terkait dengan pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin.

E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas tentang pemikiran politik Islam serta teori organisasi terkait dengan politik Islam. 2. Secara akademis atau kelembagaan, penelitian ini diharapkan berguna kedepannya sebagai bahan literatur dalam kajian ilmu politik, khususnya pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Adapun


kajian tersebut berhubungan dengan pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin terhadap gerakan-gerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara. 3. Bagi Masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemikiran politik Ikhwanul Muslimin dan gerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta pengaruh pemikiran tersebut terhadap gerakan organisasi KAMMI wilayah Sumatera Utara. Khususnya masyarakat Sumatera Utara.

F. Kerangka Teori F.1. Pemikiran Politik Islam Politik atau siyasah mempunyai makna mengatur urusan umat manusia, baik secara dalam, maupun luar negeri. Politik dalam bahasa Arab (Siyasah) diambil dari kata (Saasa) yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, melatih dan memanajemen.23 Al- Mu‟jam Al Qonuni mengartikan kata siyasah sebagai dasar-dasar atau disiplin ilmu yang membahas tentang cara mengatur berbagai persoalan yang bersifat umum.24 Sejak runtuhnya abad kejayaan khilafah, mulai berkembang berbagai konsep pemikiran politik barat yang ditegakkan di atas ideologi kapitalisme. Namun pada kenyataannya umat Islam kembali tersadarkan bahwa antara agama dan kehidupan tidak dapat dipisahkan, dan bahwa memisahkan politik Islam dari kehidupan dan agama berarti menghancurkan Islam, sistem, dan hukum-hukumnya, serta memusnahkan umat, nilai-nilai, peradaban serta risalah Islam itu sendiri.25 Sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Sukron 23

Farid Nu‟man Hasan. 2009. Seuntai Bunga Rampai Politik Islam: Memahami Politik Islam Secara Tekstual dan

Kontekstual. Jakarta: Tuhid Media Center. Hal. 1. 24

Lihat Sukron Kamil.2013. Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan

HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 20. 25

Lihat Abdul Qadim Zallum. 2001. Pemikiran Politik Islam. Jawa Timur: Al- Izzah. Hal. 1.


Kamil, bahwa baik itu dalam tradisi pemikiran Islam Klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya. Al Mawardi misalnya mengatakan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugastugas kenabian dalam memelihara agama (harasah ad-din) dan mengelola kebutuhan duniawiyah masyarakat (siyasah al-dunya).26 Hal ini memungkinkan umat islam kembali membangun konsepsi pemikiran islam itu sendiri. Dalam konsepsi islam, pemikiran politik adalah pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan urusan umat. Aqidah Islam adalah suatu pemikiran politik, oleh karena itu ia harus menjadi pondasi bagi pemikiran politik kaum muslimin. Aqidah Islam adalah suatu ideologi, sistem, dan din, yang termasuk didalamnya Negara. Ad din adalah hukum Tuhan yang mengajak orang-orang yang berakal menuju inti kebaikan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Abul Baqa dalam bukunya yang berjudul Al-Kulliyah mengartikan kata ad-din yaitu hukum Tuhan yang diberlakukan kepada orang-orang yang berakal agar memperoleh inti kebaikan sesuai dengan kehendak mereka yang terpuji, baik berupa teori maupun perbuatan lahir, seperti keyakinan, ilmu pengetahuan, dan shalat.27 Perbedaan aqidah Islam dengan ideologi lain adalah bahwa Islam merupakan aqidah politik dan spiritual. Hukum-hukum dan pemikiran yang bersumber darinya menekankan perhatiannya pada urusan dunia dan sekaligus urusan akhirat. Aqidah Islam memberikan hukum dan pemikiran yang memperhatikan semua urusan kehidupan dan hubungan manusia didalamnya. Aqidah Islam mengatur semua urusan dan hubungan tersebut, baik yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, ekonomi, hubungan sosial, pendidikan, politik Lihat juga Farid Nu‟man Hasan. Op.cit. Hal. 3. 26

Sukron Kamil. Op.cit., Hal. 3.

27

Yusuf Al-Qaradhawi. 2008. Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik: Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan

Liberalisme. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hal. 11.


dalam dan luar negeri, maupun hubungan antara penguasa dan rakyatnya, serta hubungan Negara dengan negara lain. Umat Islam memeluk aqidah Islam sebagai suatu pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan; sebagai aqidah politik; sebagai dasar pemikiran intelektual (Qa‟idah fikriyah), kepemimpinan ideologis (Qiyadah fikriyah) dan sebagai sudut pandang yang khas dalam kehidupan. Menurut Warjio, merujuk kepada pemikiran Sayyid Qutub, menjelaskan bahwa ketidakfahaman akan akidah Islam dalam diri umat Islam akan merusakkan kemurnian akidah mereka. Apabila akidah mereka tidak benar, maka wujud dalam pemikiran mereka juga akan turut rusak.28 Oleh karena itu, menyaksikan keadaan dunia yang berantakan, dilanda ketidakadilan ekonomi dan politik, perbudakan oleh para tiran, serta hidup dalam mimpi buruk penderitaan, kehinaan, maka umat Islam diwajibkan

untuk

melaksanakan

tanggung

jawabnya

menyelamatkan

dunia

dan

menyingkirkan kegelapan akibat kesesatan dan tipu muslihat, serta membawa umat manusia kepada cahaya terang kebenaran dan kebahagiaan. Umat Islam memeluk suatu pemikiran politik tentang kehidupan, dan mereka juga menerima suatu metode (thariqah) untuk menerapkan pemikiran tersebut dalam kehidupan. ketika umat memiliki pemikiran yang shahih beserta metode tersebut, maka tanpa ragu ia layak untuk menyebarluaskan kebaikan dan ideologi tersebut. Dengan demikian umat Islam tidak hanya mampu mencapai kebangkitan sejati, tetapi juga dapat menjadi sumber kebaikan bagi orang lain serta dapat menyampaikan ideologi tersebut kepada umat manusia.29 Berdasarkan perkembangan dan peta perpolitikannya, pemikiran politik Islam dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu pemikiran politik islam organik tradisional, sekuler, dan moderat.30

28

Lihat Warjio, Ph.D. 2013. Politik Pembangunan Islam: Pemikiran dan Implementasi. Medan: Perdana Publishing. Hal. 13

29

Abdul Zallum. Op.cit., Hal. 5-6.

30

Lihat Jubair Situmorang. 2014. Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal. 25- 34.


a.

Tipologi Pemikiran Politik Islam Organik Tradisional Tipoogi pemikiran ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus Negara (din wa

daulah). Islam dan Negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan Negara benar-benar organik, yaitu Negara berdasarkan syariat Islam dengan ulama sebagai penasihat resmi eksekutif atau pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama sempurna, bagi pemikir politik Islam tipologi ini, Islam bukan hanya agama dalam pengertian barat yang sekuler, melainkan juga pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik. Tokoh yang termasuk kedalam tipologi ini adalah Rasyid Ridha (1865-1935), Sayyid Qutub (1906-1966), Abu Al- „Ala Al Maududi (1903-1979), dan di Indonesia Muhammad Natsir. b.

Tipologi Pemikiran Politik Islam Sekuler Kebalikan dari tipologi pertama, menurut tipologi ini Islam adalah agama yang tidak

berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Syaikh Khalid Muhammad Khalid didalam kitab Ar-Rijal Haular Rasul sebelum beliau merevisi kitab tersebut mengatakan bahwa Islam dan Negara adalah dua hal yang tidak boleh dan tidak benar untuk disatukan. Islam sama sekali tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan pemerintah dan negera.31 Sesungguhnya tipologi kedua ini sama saja dengan tipologi yang pertama. Jika yang pertama terbelenggu oleh pemikiran dan praktik politik Islam klasik, tipologi pemikiran politik Islam kedua ini terbelenggu dan terlalu terpesona oleh pemikiran nation state Barat yang modern. Tokoh- tokoh yang masuk kedalam tipologi ini adalah Ali Abdur Raziq (1888- 1966), A. Luthfi Al-Sayyid (1872- 1963), dan di Indonesia seperti Soekarno.

31

Farid Nu‟man Hasan. Loc. Cit., Hal. 24.


c. Tipologi Pemikiran Politik Islam Moderat Tipologi pemikiran politik Islam moderat pada dasarnya menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mengatur semua urusan, termasuk politik. Namun demikian, tipe ini juga menolak klaim ekstrem kedua yang menyatakan bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut tipologi ini, kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, dalam Islam terdapat prinsip moral atau etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk pelaksanaanya, umat Islam bebeas memilih sistem manapun yang terbaik. Tokoh yang termasuk kedalam tipologi ini adalah Muhammad Abduh (1862-1905), Fazlurrahman, Mohammed Arkoun, dan di Indonesia adalah Nurcholish Madjid. F.1.1. Prinsip- Prinsip Dasar Politik (Siyasah) Islam Dalam Islam, Negara didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan AlQur‟an dan As-Sunnah. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan alam semesta ada pada Allah karena Dia yang telah menciptakannya. Menurut keimanan seorang Muslim, hanya Allah yang harus ditaati; orang dapat ditaati jika Allah memerintahkannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, sedangkan sunnah Nabi merupakan penjelasan otoritatif tentang Al-Qur‟an.32 Sistem politik dalam pandangan Islam adalah hukum atau pandangan yang berkaitan dengan cara mengelola urusan masyarakat agar sesuai dengan hukum Islam. Hal itu dikarenakan politik dalam pandangan Islam adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum Islam, baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan asas bagi sistem politiknya, yang terdiri atas empat macam:

32

Jubair Situmorang. Op.cit., Hal. 41.


1. Kedaulatan di tangan syara‟ (as-siyadah li as-syar‟i) 2. Kekuasaan di tangan umat (as-sulthan li al-ummah) 3. Pengangkatan khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (wujub alkhalifah al-wahid li al-muslimin) 4. Khalifah satu-satunya yang berhak mengadopsi hukumsyara‟ untuk dijadikan undangundang (li al-khalifah wahdah haqq at-tabbani).33 F.2. Teori Organisasi Organisasi adalah sekelompok orang yang secara terkoordinasi bekerjasama mencapai tujuan melalui pembagian kerja dan fungsi dan melalui satu hierarki otoritas dan tanggung jawab.34 Talcott Parson di dalam bukunya Structure and Process in Modern Society menjelaskan bahwa organisasi adalah unit sosial (pengelompokkan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuantujuan tertentu.35 Organisasi dalam masyarakat sangatlah penting, diantaranya sebagai sarana sosial, artinya mahluk yang hidup secara berkelompok penting untuk berorganisasi demi pergaulan. Selanjutnya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri. Organisasi merupakan suatu wadah untuk mencapai tujuan yang sama serta visi dan misi yang jelas. Organisasi memegang peranan penting dalam suatu masyarakat, karena organisasi dapat membantu/mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam lingkungan dan kehidupannya. Organisasi bisa sebagai pendukung proses sosialisasi yang berjalan di sebuah lingkungan bermasyarakat. Lebih lanjut, Keit Devis menjelaskan bahwa organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerja

33

Ibid., Hal. 43.

34

Ulber Silalahi. 2002. Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hal. 195.

35

Amitai Etzioni. 1982. Organisasi-organisasi modern. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 3.


sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana- prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efesien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.36 Dalam organisasi terdapat tiga dimensi optimasi kerjasama organisasional yang harus dipenuhi, yaitu tujuan, orang, dan struktur organisasi. Tujuan merupakan sasaran menyeluruh ke arah mana organisasi digerakkan. Tujuan adalah centerpiece dari tiap organisasi. Selanjutnya tujuan-tujuan harus dikomunikasikan ke bawah menurut garis dengan ide komitmen dan kesepakatan bersama sebagai nilai, kerasionalan, fasibilitas. Daerahdaerah fungsional, unit-unit departemen individu-individu juga harus memiliki tujuan spesifik yang dikembangkan dari tujuan sentral. Jadi sering organisasi meliputi satu kombinasi dari tujuan-tujuan daripada satu tujuan tunggal. Bahkan organisasi memiliki satu mix of goals. Tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi di antaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa akan datang yang berusaha dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Dengan demikian, tujuan tersebut menciptakan pula sejumlah pedoman bagi landasan kegiatan organisasi. Tujuan juga merupakan sumber legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan organisasi, serta tentunya eksistensi organisasi itu sendiri.37 Dimensi kedua dalam organisasi ialah orang. orang dalam organisasi memiliki tujuan yang sama dan yang secara bersama-sama atau bekerjasama mencapai tujuan organisasi. Akhirnya, organisasi harus memiliki struktur yang memperlihatkan pembagian kerja untuk tiap individu dan unit organisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan memerlukan pembagian kerja dan pembagian kerja memerlukan koordinasi. Sementara pembagian keja dan koordinasi

36

Diakses melalui http://muhammadmuslihlatief91.blogspot.com/2013/05/03.31-teori-organisasi-menurut-keit-davis. pada 12

November 2015. 37

Ulber Sialalhi. Op.cit., Hal. 7.


dalam organisasi tampak dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi ialah pola-pola

formal dari interaksi dan koordinasi yang dirancang oleh manajemen untuk menghubungkan tugas-tugas dari individu-individu dan pembagian kelompok dalam mencapai tujuan organisasional. Jadi dalam struktur jelas pembagian kerja, hirarki otoritas dan responsibilitas dari dan saling tergantung (interdependency) dari tiap anggota organisasi yang melakukan kerjasama atau tiap unit dan sub unit departemental.38 F.2.1. Jenis- Jenis Organisasi Berdasarkan pembagiannya, organisasi dapat dibedakan bedasarkan dua bagian, antara lain adalah sebagai berikut;

 Organisasi Formal Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh dari organisasi formal ini adalah perseroan terbatas, sekolah, Negara, dan lain sebagainya. Organisasi formal cenderung relative menjadi permanen (langgeng). Kebanyakan diciptakan untuk menjalankan tugasnya sepanjanjang waktu. Meskipun organisasi formal ini dapat berubah strukturnya, keanggotaannya, dan bahkan tujuannya diwaktu yang lampau, tetapi perkembangannya dapat tetap berlangsung.39  Organisasi Informal Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh dari organisasi informal ini adalah arisan ibu-ibu, kelompok berlajar, dan lain sebagainya. Organisasi informal terorganisir secara bebas, fleksibel, dan tidak jelas. Begitu orang-orang 38

Ibid., Hal. 196.

39

Herbert G. Hicks, C. Ray Gullet. 1987. Organisasi: Teori dan Tingkah Laku. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 107.


bersekutu satu sama lain, maka hubungan menjadi berkembang dan berkelanjutan. Hubungan tersebut dapat dikatakan organisasi informal.40

F.2.2. Jenis- jenis Kekuatan Organisasi Kekuatan merupakan alat yang digunakan oleh lembaga maupun organisasi untuk beraksi dalam peranan keorganisasian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan orientasi pandangan mengenai jenis-jenis kekuatan.41 a. Kekuatan Fisik Jenis kekuatan yang pertama yang digunakan dalam organisasi oleh orang-orang yaitu kekuatan phisik. Mereka yang memeiliki otoritas yang legal sering sering member jalan kepada yang mempunyai kekuatan fisik untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Selanjutnya penggunaan kekuatan fisik seringkali disaksikan dalam pembubaran gerombolan. Para pekerja yang melakukan pemogokan serta pihak-pihak manajemen yang kadang-kadang melakukan tindakan fisik yang keras terhadap yang satu dan lainnya. Contoh dari organisasi ini yaitu kekuatan militer dan kepolisian. b. Kekuatan Ekonomi Kekuatan ekonomi diusahakan dengan pemberian, janji untuk member, pemotongan, atau ancaman pemotongan pembayaran atau benda-benda ekonomi lainnya. Kekuatan ekonomi, seperti kepemilikan kekayaan atau sumber-sumber lainnya merupakan suatu jenis kekuatan yang demikian penting. Kekuatan ekonomipun dapat digunakan oleh para politisi

40

Ibid., Hal. 193.

41

Ibid., Hal. 400 – 404.


dan para manajer yang professional yang tidak memiliki sumber-sumber terhadap penyelesaian masalahnya. c. Kekuatan Ilmu Pengetahuan para pegawaistaf dan spesialis lainnya memiliki keahlian yang seringkali membuatnya punya kekuatan. Selanjutnya, pemegangan tugas-tugas penting membutuhkan tingkatan pegawai yang tinggi yang penuh dengan jenis-jenis pengetahuan. Pengendalian informasi merupakan suatu cara yang baik sehingga pengetahuan dapat dapat menjadi kekuatan. Pengenadalian mass media seperti halnya surat kabar, stasiun radio dan stasiun televise secara jelas telah menunjukkan hal ini d. Prestasi Singkatnya, prestasi yang penuh dengan keberhasilan akan membimbing pemimpin dalam suatu organisasi sampai pada suatu promosi atas posisi/kekuasaan yang lebih besar. e. Personalitas Beberapa orang memiliki karisma, auatu personalitas yang sangat menarik yang menguasai respek dan rasa kebanggan. Kadang-kadang perasaan cinta dan kasih sayang itu ditunjukkan. Secara luas telah diketahui bahwa para pemimpin politik dan keagamaan adalah punya karisma. Para pemimpin dunia bisnis, pendidikan, serta organisasi lainnya biasanya memperoleh kekuasaan justru pada penampilan kepribadian mereka. Penampilan fisik dapat merupakan hal yang penting dalam memperoleh kekuatan. f. Ideologis Jika seseorang mempunyai suatu gagasan atau cara pemikiran, yang mempesona atau yang memuaskan kepentingan orang lain, ia bisa mendapatkan kekuasaan. Agama-agama yang besar didunia merupakan contoh yang jelas dalam hal dalam hal kekuatan ideologis ini. serikat buruh, partai politik, dan bangsa yang dipersatukan oleh ideologi yang diekspresikan 23 Universitas Sumatera Utara

oleh para pemimpin mereka. Seorang manajer bisnis seringkali keberhasilannya ditunjang oleh sumbangan atau penarikan gagasan (contohya suatu gagasan atau sebuah produk) terhadap karyawan dan para langganannya. Biasanya, dalam bentuk suatu corak organisasi, sang pemimpin muncul yang menyerukan dengan mengemukakan gagasan dengan cara yang sebaik-baiknya. G. Hipotesis Hipotesis adalah pernyataan yang didefenisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternative. Hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diterima kecuali bahwa data yang kita kumpulkan salah. Hipotesis alternative akan diterima hanya jika data yang kita kumpulkan mendukungnya. Biasanya hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternative dengan H1.42 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: Adanya Pengaruh Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin Terhadap Gerakan Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikannya yaitu: 

Hipotesis Nol (H0) : Pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan antara pemikiran politik Ikhwanul Muslimin (Variabel x) dengan gerakan Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sumatera Utara

(Variabel

y).

Dengan

kata

lain,

variabel

independen

tidak

mempengaruhi variabel dependen.

42

Ety Rochaety, Ratih Tresnati, H. Abdul Madjid Latief. Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Penerbit

Mitra Wacana Media. Hal. 104.




Hipotesis Alternatif (H1) : Pernyataan yang menyatakan terdapat hubungan antara pemikiran politik Ikhwanul Muslimin (Variabel x) dengan gerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sumatera Utara (Variabel y). Dengan kata lain, variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

H. Metodologi Penelitian H.1. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu tipe penelitian untuk memberikan gambaran objek penelitian berdasarkan suatu gejala sosial, fakta dan data yang ada melalui konsep- konsep dalam teori sosial. Penelitian deskriptif ini dapat diartikan sebagai prosedur dalam memecahkan masalah yang sedang di teliti atau di selidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian seseorang, masyarakat, lembagalembaga sosial masyarakat dan gerakan organisasi masyarakat berdasarkan fakta – fakta yang ada. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian masalah-masalah dalam masyarakat, serta cara yang berlaku dalam masyarakat serta dituasi-situasi tertentu, termasuk hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandanganpandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.43

H.2. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Mix method, yaitu metode campuran yang menggabungkan jenis penelitian kuantitatif sebagai metode utamanya, serta metode kualitatif sebagai pendukungnya. Menurut Sutarmanto (1999)

43

Lihat Mohammad Nazir. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 64.


pendekatan kualitatif ini dapat digunakan sebagai suplemen dari laporan kuantitatif (terutama penelitian survey). Pembahasan hasil analisis (yang cenderung statistika) dapat lebih mendalam dan tidak kering dengan penambahan informasi kualitatif.44

H.3. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah keseluruhan objek yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhtumbuhan, gejala, nilai atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian.45 Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 5125 orang anggota atau yang biasa disebut dengan kader dari organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Sumatera Utara.

Adapun penarikan sampel penelitian yaitu menggunakan teknik pengumpulan data Taro Yamane dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan:

n =Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi = 5125

d= Presisi (10% dengan derajat kepercayaan 90%)

44

Ida Bagoes Mantra. 2004. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 31.

45

Lihat Nawawi Hadari. 2001. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 141.


n = 98.08 = 98

dengan demikian telah diperoleh sampel penelitian sebanyak 99 jiwa, namun dibulatkan menjadi 100 sebagai responden penelitian. Dalam penelitian ini, penarikan sampel akan difokuskan di 12 Komisariat yang ada di Kota Medan, yaitu dengan cara jumlah sampel dibagi dengan jumlah komisariat

(100/12 = 8.3) dengan demikian, berdasarkan hasil

perhitungan tersebut, maka responden penelitian perkomisariat minimal 8 dan maksimal 9. Hal ini akan disesuaikan dengan jumlah kader atau anggota KAMMI dilapangan, yakni terdapat beberapa komisariat di Universitas yang sama, sehingga jumlah kader tidak sebanding dengan jumlah kader KAMMI tunggal di Universitas tertentu. Misalnya di USU terdapat tiga komisariat (Merah Putih, Nusantara, dan Teknik), sedangkan di UMSU misalnya hanya ada satu komisariat, yaitu komisariat UMSU saja.

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Snowball Sampling (Sampel Bola Salju). Dalam teknik ini dimulai dengan kelompok kecil yang diminta untuk menunjuk kawan masing-masing. Kemudian kawan-kawan ini diminta pula menunjukkan kawan masing-masing dan begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besarnya, bagaikan bola salju yang kian membesar bila meluncur dari puncak bukit ke bawah46

H.4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di

46

Mohammad Nazir. Op.cit., Hal. 125.


Medan, Sumatera Utara karena dianggap sudah mewakili beberapa daerah lainnya. Jumlah keseluruhan komisariat yang ada di Sumatera Utara sebanyak 21 komisariat. Beberapa daerah tersebut adalah Kota Medan (12 Komisariat) Siantar (1 Komisariat), Simalungun (1 Komisariat), Dairi (1 komisariat), Padang Sidempuan (1 Komisariat), Padang Lawas (1 Komisariat), Labuhan Batu (2 Komisariat), Mandailing Natal (1 Komisariat), dan Langkat (1 Komisariat). Untuk wilayah kota Medan sendiri komisariat yang ada sudah mewakili komisariat lainnya, yaitu sekitar 60%, yakni dengan perhitungan sebagai berikut:

x 100 = 57.1% (60%)

H.5. Defenisi Konsep Dalam sebuah penelitian ilmiah, defenisi konsep sangat diperlukan untuk memfokuskan penelitian sehingga memudahkan peneliti. Konsep adalah defenisi, abstraksi mengenai gejala atau realita ataupun suatu pengertian yang nantinya akan menjelaskan suatu gejala.47 Disamping berfungsi untuk memfokuskan dan mempermudah suatu penelitian, konsep juga berfungsi sebagai panduan yang nantinya digunakan peneliti untuk menindaklanjuti sebuah kasus yang diteliti dan menghindari terjadinya kekacauan akibat kesalahan penafsiran dalam sebuah penelitian.

Adapun beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

Pemikiran politik Ikhwanul Muslimin dalam penelitian ini adalah ide-ide atau gagasan-gagasan Ikhwanul Muslimin terkait dengan politik serta hubungannya dengan agama Islam.

47

Lihat Lexi Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 67.




Gerakan organisasi KAMMI dalam penelitian ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para anggota atau kader KAMMI, misalnya berupa pengajian, aksi, seminar, dan lain sebagainya.

H.6. Data dan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan keakuratan hasil penelitian:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut: a. Penyebaran kuisioner, yaitu suatu alat untuk mengumpulkan data melalui penyebaran kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup, sehingga responden hanya memberi jawaban sesuai dengan pilihan jawaban yang disediakan. b.

Wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak yang terkait yang didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi penelitian yang telah ditetapkan. Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, dimana jawaban responden akan menjadi data mentah.48 Dalam hal ini pengambilan informan yaitu dengan orang-orang yang bersangkutan, diantaranya:

48

Lihat Lisa Harrison. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Prenada Media Group. Hal. 104.




Ketua organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Sumatera Utara



Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah KAMMI Sumatera Utara



Serta Informan yang besangkutan terhadap pencarian data penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut: a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari bukubuku, karya ilmiah, jurnal, dokumen, dan pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti yang terkait dengan pergerakan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah sumut. b. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada dilokasi penelitian serta sumber- sumber lain yang menyangkut masalah yang sedang di teliti.

H.7. Pengukuran Variabel Penelitian Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah

modifikasi skala

Likert, yaitu dari 1 sampai 4. Adapun penggunaan skala 1 sampai 4 untuk setiap jawaban responden selanjutnya dibagi kedalam empat kategori yakni: 

Sangat Setuju (SS) diberi skor 4



Setuju (S) diberi skor 3



Tidak Setuju (TS) diberi skor 2




Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 149

H.8. Teknik Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kuantitatif dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 20. Selain itu dilakukan pula teknik analisa data kualitatif sebagai pendukung data kuantitatif, dimana jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode lebih didasarkan kepada pemberian gambaran yang terperinci. Analisa data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun metode pengujian yang digunakan adalah: H.8.1. Analisis Tabel Frekuensi Analisis tabel frekuensi merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan membagibagi variabel kedalam kategori- kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Tabeltabel frekuensi merupakan langkah awal atau bahan dasar untuk analisis selanjutnya. Tabel frekuensi biasanya memuat dua kolom, terdiri dari frekuensi dan presentasi untuk setiap ketegori.50 H.8.2. Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat apakah instrumen penelitian memerlukan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Reliabilitas dapat diuji dengan melihat Koefisien Alpha dengan melakukan reliability analisis dengan SPSS 20. Jika Alpha Cronbach ≥ 0.6 dikatakan reliable, sebaliknya jika Alpha Cronbach ≤ 0.6 maka dikatakan tidak reliable. H.8.3. Korelasi Product Moment 49

Sugiono.2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Hal. 70.

50

Nasruddin MN, Eddy Marlianto. 2008. Statistika. Medan: Usu Press. Hal. 9.


Korelasi Product Moment merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu variabel x (Pengaruh Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin) terhadap variabel y (Gerakan organisasi KAMMI Wilayah Sumatera Utara). Korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) atau (-). Angka korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jika angka mendekati 1 maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Jika korelasi mendekati -1, maka hubungan kedua variabel semakin lemah. Nilai koefisien korelasi sama dengan nol, berarti tidak ada hubungan.51 Dalam penelitian ini, korelasi kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dalam SPSS adalah sebagai berikut: 

Tolak HO jika nilai probabilitas yang dihitung

< probabilitas yang

ditetapkan sebesar 0.1 (sig. 2-tailed < α 0.1) 

Terima H1 jika nilai probabilitas yang dihitung > probabilitas yang ditetapkan sebesar 0.1 (sig.2-tailed > α 0.1)

H.8.4. Uji Normalitas Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang sering digunakan dalam statistik. Distribusi ini sangat penting, karena banyak sekali uji statistik yang memerlukan data yang berdistribusi normal. Ciri penting dari distribusi normal adalah: 1. Berbentuk seperti lonceng 2. Simetrik pada nilai tengah μ 3. Sekitar 68% pengamatan berada pada satu standar deviasi dari nilai rata-rata; sekitar 95% pengamatan berada pada dua kali standard deviasi dari nilai rata-

51

Sugiono. Op.,cit. Hal. 121.


rata; dan hampir semua pengamatan (99.7%) pengamatan berada pada tiga kali standard deviasi dari nilai rata-rata.52 

Uji Grafik Histogram Histogram dari data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan ciri bentuknya yang menyerupai lonceng; oleh karenanya kita dapat memeriksa sebuah histogram (diagram dahan daun) untuk melihat kenormalan data. Apabila data dalam bentuk melengkung keatas seperti lonceng menandakan data berdistribusi normal.



Uji Normalitas P-P Plot Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik yaitu pada normal P-P Plot of Regression Standarizied Residual. Gambar dari hasil uji normalitas tersebut menggunakan software SPSS 20 akan menunjukkan apakah titik menyebar disekitar garis diagonal, ada yang menyebar diatas garis diagonal dan ada yang menyebar dibawah garis diagonal maka data telah berdistribusi normal.

H.8.5. Analisis Regresi Sederhana Analisis regresi sederhana dilakukan dengan bantuan software SPSS 20 dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.53 Model regresi linier sederhana yaitu: Y = a + bx Keterangan: Y = Variabel Gerakan Organisasi KAMMI Wilayah Sumatera Utara

52

Ibid., Hal. 99.

53

Ibid., Hal. 163.


X = Variabel Pemikiran Politik Ikhwanul Muslimin a = Konstanta b = Koefisien Regresi H.8.7. Pengujian Hipotesis 

Uji T Uji T (uji parsial) dilakukan untuk melihat secara individual pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel bebas (variabel independen) yaitu x, terhadap variabel terikat (variabel dependen) yaitu y, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan 90% (α = 0.1).54 Kriteria Penilaian: Tolak HO jika nilai probabilitas (sig < α 0.1) Tolak HO jika nilai probabilitas (sig > α 0.1). Selain itu juga dilakukan pembandingan nilai t hitung dan nilai t tabel dengan kriteria penerimaan sebagai berikut: Tolak H0 jika nilai t hitung ≥ t tabel Terima H1 jika nilai t hitung ≤ t tabe

I. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, maka penulisan dilakukan secara terperinci dan sistematis sebagai salah satu syarat penelitian ilmiah. Penelitian ini terdiri atas 4 bab, yaitu:

54

Cornelius Trihendradi. 2005. Step by Step Analisis Data Statistik. Yogyakarta: Andi Offset. Hal 134


BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

:SEJARAH DAN PEMIKIRAN POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN SERTA SEJARAH KAMMI DI SUMATERA UTARA Dalam bab ini akan dibahas sekilas mengenai sejarah Ikhwanul Muslimin, pemikiran politik Ikhwanul Muslimin serta Sejarah KAMMI di Sumatera Utara, sejak awal kemunculannya hingga saat ini.

BAB III

:ANALISIS MUSLIMIN

PENGARUH TERHADAP

PEMIKIRAN GERAKAN

POLITIK

IKHWANUL

ORGANISASI

KAMMI

WILAYAH SUMATERA UTARA Dalam bab ini akan di uraikan perolehan data yang didapat dari pengisian kuisioner. Selanjutnya akan diuraikan analisis penelitian pengaruh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin terhadap gerakan organisasi KAMMI wilayah Sumatera Utara berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode SPSS Versi 20. BAB IV

:PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian serta saran – saran yang ingin di kemukakan peneliti berdasarkan hasil penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. ideologi itu melihat keburukan-keburukan dari keadaan tersebut, maupun keadaan yang sama

Recommend Documents