BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dari Sentralistik menjadi Desentralistik dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab yaitu Daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri (Jaringan Dokumentasi dan Informatika Hukum, 2014). Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut (Bastian, 2006:2). Penyerahan kewenangan dari pemerintah kepada daerah otonom, menimbulkan terjadinya pergeseran peran dan merupakan langkah terbaik dalam memberdayakan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi berkembang dan sadar akan kemampuan serta potensi daerahnya menurut prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, diantaranya yang menjadi sumber
1
2
utama bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Bumi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah serta Pendapatan lainnya. Dampak dari otonomi daerah juga mengharuskan setiap daerah untuk selalu berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar daerah mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan (Darise, 2007:38). Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dan otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dan pusat. Mardiasmo (2002:59) menyatakan bahwa tujuan utama penyelanggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Selama ini pemerintah daerah banyak bergantung pada pemerintah pusat, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal dana bagi penyelenggaraan urusan, maksudnya adalah adanya kemampuan daerah secara ekonomis artinya dapat menjadikan daerah berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.
3
Sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Mardiasmo dkk, (2002:3-4) menyatakan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Sehingga, masalah yang dihadapi saat ini adalah masih lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah sehingga akan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan daerah pada kebanyakan daerah. Dikarenakan besarnya tingkat PAD di Pemerintah Kota yang menyangkut target dan realisasi untuk tahun anggaran berikutnya, hal ini dapat berkonsekuensi terhadap komponen-komponen PAD. Selain itu juga untuk alokasi penggunaan PAD terhadap belanja daerah, yang salah satunya dikelompokkan menjadi belanja langsung Fenomena yang paling mencolok otonomi daerah di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Alokasi transfer (DAU) yang
diberikan
pemerintah
pusat
kepada
pemerintah
daerah
kurang
memperhatikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaannya. Akibatnya, pemerintah daerah akan selalu menuntut transfer yang besar dari pemerintah pusat, bukannya memaksimalkan kapasitas fiskal daerah (potensi fiskal). Ketergantungan ini akan menimbulkan rendahnya peran daerah
4
itu sendiri dalam mendanai belanja daerah serta semakin dominannya peran transfer dari pusat, dalam hal ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Fenomena tersebut di dalam banyak literatur disebut sebagai flypaper effect. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Horasman (2003), bahwa penerimaan daerah yang paling dominan di Kota Cimahi bersumber dari dana perimbangan (dana dari Pemerintah Pusat). Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki peran yang relatif kecil dalam struktur keuangan daerah, sehingga masih bergantung terhadap transfer dari Pemerintahan pusat. Hal senada dikatakan oleh Lestari (2005), bahwa Kota Cimahi masih ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, hal ini terbukti dengan kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi dan besarnya penerimaan dari dana perimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan Pemerintah Kota Cimahi dominannya bersumber dari Pemerintah Pusat. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.
Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 No. Tahun Anggaran Realisasi Anggaran 1 2008 Rp 64.964.960.822 2 2009 Rp 75.033.580.037 3 2010 Rp 87.363.118.365 4 2011 Rp 117.959.834.116 5 2012 Rp 144.541.919.313 Sumber : Dinas Pendapatan Kota Cimahi (diolah).
5
Tabel 1.2 Dana Perimbangan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 No. Tahun Anggaran Realisasi Anggaran 1 2008 Rp 385.339.766.618 2 2009 Rp 448.418.314.598 3 2010 Rp 432.570.291.521 4 2011 Rp 422.132.581.001 5 2012 Rp 541.183.364.963 Sumber : Dinas Pendapatan Kota Cimahi (diolah).
Tabel 1.3 Belanja Langsung Kota Cimahi Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 No. Tahun Anggaran Realisasi Anggaran 1 2008 Rp 300.294.784.701 2 2009 Rp 280.510.685.534 3 2010 Rp 322.154.202.998 4 2011 Rp 374.953.438.949 5 2012 Rp 404.570.416.653 Sumber : Dinas Pendapatan Kota Cimahi (diolah).
Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi seperti terlihat dalam tabel 1.1 perkembangannya meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Akan tetapi, Belanja Langsung yang terlihat tabel 1.3 yang memperlihatkan perkembangan yang menurun tahun 2008 dan tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan, bahwa PAD Kota Cimahi belum mampu mendanai belanja langsung, artinya pembiayaan kegiatan Kota Cimahi masih bergantung pada bantuan pusat. Hal tersebut tentu saja berdampak negatif terhadap kegiatankegiatan yang ada di Kota Cimahi, seperti tersendatnya belanja kegiatan di setiap SKPD serta tersendatnya kegiatan pembangunan daerah.
6
Pemerintah Kota Cimahi sampai saat ini masih mendapatkan kebijakan dari Pemerintah Pusat, pada Dana Perimbangan yang seharusnya membiayai kegiatankegiatan penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sebagian dari itu dialokasikan untuk membantu kelancaran kegiatan belanja daerah. Sesuai dengan yang diungkap oleh E. Koswara dalam Abdul Halim (2004:35) bahwa : “Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan Keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai masyarakat sistem pemerintahan negara.” Dari pernyataan diatas berbanding terbalik dengan keadaan di Pemerintah Kota Cimahi yang pada saat ini masih mendapat kebijakan dari pemerintah pusat berupa bantuan dalam bentuk pengalokasian sebagian dari Dana Perimbangan dengan jumlah yang begitu besar dan dinilai menjadi sebuah ketergantungan. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi harus berupaya lebih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menuangkannya ke dalam
bentuk
PENDAPATAN
skripsi ASLI
dengan
judul
DAERAH
:
“ANALISIS
DALAM
KEMAMPUAN
MEMENUHI
BELANJA
LANGSUNG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi Periode 2008-2012)”.
7
1.2
Identifikasi Masalah Dari latar belakang di atas sesuai dengan judul yang diusulkan, penulis
mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi? 2. Bagaimana Belanja Langsung di Kota Cimahi? 3. Apakah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memenuhi Belanja Langsung Kota Cimahi? 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Penelitian ini bermaksud untuk menemukan jawaban atas masalah yang
diteliti, oleh sebab itu diperlukan tujuan penelitian sebagai tindaklanjut dari masalah yang sudah diidentifikasikan, sehingga terhadap konsistensi antara identifikasi masalah dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi. 2. Untuk mengetahui Belanja Langsung di Kota Cimahi. 3. Untuk mengetahui Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memenuhi Belanja Langsung Kota Cimahi. 1.4
Kegunaan Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang di
tinjau dari 2 kegunaan, yaitu kegunaan operasional dan kegunaan pengembangan ilmu.
8
1.4.1
Kegunaan Operasinal Hasil penelitian ini tentunya diharapkan berguna untuk berbagai pihak. Kegunaan operasional pada Dinas Pendapatan dan instansi terkait lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan dalam pengelolaan daerah khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1.4.2
Kegunaan Pengembangan Ilmu Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya : 1. Kegunaan Teoritis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan. 2. Kegunaan Praktis, bagi Dinas Pendapatan Kota Cimahi dan instansi terkait lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. 3. Kegunaan bagi peneliti berikutnya, peneliti dan pihak lain yang berkepentingan dan berminat mempelajari serta mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini, dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi dalam penelitianpenelitian selanjutnya.
9
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan Kota
Cimahi yang berlokasi di Jl. Rd Demang Hardjakusumah Gedung C lantai II. Adapun waktu penelitiannya terhitung mulai bulan Juni 2014 sampai bulan Agustus 2014.
