BAB I PENDAHULUAN. disesuaikan dengan situasi dan kondisi satker A. LATAR BELAKANG

1

BABsatker I disesuaikan dengan situasi dan kondisi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama adalah merupakan salah satu diantara badan peradilan lainnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di lingkungan Mahkamah Agung yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Peradilan Agama juga merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari

keadilan

yang

beragama

Islam

menyangkut

perkara-perkara

tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Tertinggi Negara. Oleh karena itu Pengadilan Agama include Pengadilan Agama Tarempa mempunyai kedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan yang bersih, merdeka dari pengaruh kekuasaan ekskutif maupun kekuasaan legislative dalam rangka menjunjung tinggi supremasi dan penegakan hukum. Guna menjalankan tugas-tugas tersebut, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka

Pengadilan

Agama

Tarempa

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan secara transparan dan akuntabel. Guna mewujudkan tanggung jawab tersebut, maka Pengadilan Agama Tarempa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tarempa selama tahun 2014 dan disajikan sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014 Tanggal 28 Nopember 2014, perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

2

penyampaian LAKIP Tahun 2014, Dokumen Penetapan Kinerja Tahun ( PKT ) 2015, Rencana Kerja ( RKT ) 2016 dan Rencana Strategis 2015 – 2019 dan juga dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : W4.A/135/KU.01.1/I/2015 Tanggal 05 Januari 2015, perihal penyampaian LAKIP Tahun 2014, PKT 2015, RKT 2016 dan Renstra 2015 – 2019; Guna melengkapi LAKIP Tahun 2014 ini, bersama ini kami sajikan pula tentang profile singkat Pengadilan Agama Tarempa. Pengadilan Agama Tarempa telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972 tentang Pembentukan

Kantor

Pengadilan

Agama/Mahkamah

Syariah.

Gedung

kantor

Pengadilan Agama Tarempa untuk pertamakali dibangun pada tahun 1980/1981 atas kerjasama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kepulauan Riau dengan Ketua Mahkamah Syari’ah Padang. Gedung Kantor Pengadilan Agama Tarempa pada awalnya merupakan Balai Sidang dan dibangun di atas tanah wakaf Mesjid Jamik Baiturrahim Tarempa dengan status sewa pakai. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa pada awalnya terdiri dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa saat ini dan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna. Namun setelah terbentuk Pengadilan Agama Natuna berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 1998 dan terhitung sejak diresmikan tanggal 24 Maret 1999, maka sebahagian wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna. Pengadilan Agama Tarempa terletak di Kecamatan Siantan, pusat Kota Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Wilayah hukum atau yurisdiksi

Pengadilan Agama Tarempa meliputi 7 (tujuh)

kecamatan dengan luas wilayah 46.664.14 Km2, terdiri dari daratan seluas 592,14 Km2 atau 1,27 % dan luas lautan 46.033.81 Km2 atau 98.73 % . Oleh karena itu dalam hal melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan hanya dapat dilalui dan ditempuh dengan transportasi laut, sedangkan untuk ke Propinsi dapat ditempuh melalui laut dan udara. Adapun jarak tempuh antar kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten adalah sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

3

NO

KECAMATAN

JARAK DARI

MILES LAUT

1.

KECAMATAN SIANTAN

IBU KOTA KABUPATEN

0

2.

KECAMATAN SIANTAN TIMUR

IBU KOTA KABUPATEN

10.44

3.

KECAMATAN SIANTAN SELATAN

IBU KOTA KABUPATEN

08.19

4.

KECAMATAN SIANTAN TENGAH

IBU KOTA KABUPATEN

05.61

5.

KECAMATAN PALMATAK

IBU KOTA KABUPATEN

08.26

6.

KECAMATAN JEMAJA

IBU KOTA KABUPATEN

38.70

7.

KECAMATAN JEMAJA TIMUR

IBU KOTA KABUPATEN

37.37

KETR

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur pada pasal 49 UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok dan wewenang tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :


4

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama serta penyitaan dan ekskusi; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan pelayanan adminstrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama ( umum, kepegawaian dan keuangan ), kecuali menyangkut biaya perkara; 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta; 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang – orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur pada pasal 107 ayat (2) Undang-Undang nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009; 6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama dan pelayanan lainnya seperti istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan dan tahun hijriyah.

C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta staf dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua; 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kekuasaan kehakiman; 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera; 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti; 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan pula adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan sampai saat ini sekretaris dirangkap oleh panitera setiap Pengadilan Agama; Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

5

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 orang Kepala Urusan ( untuk Pengadilan Agama kelas II ) yaitu Kaur. Kepegawaian, Kaur. Keuangan dan Kaur. Umum;

Adapun struktur organisasi pada Pengadilan Agama Tarempa sebagai berikut : 1.

Ketua

: Drs. H. Sasmiruddin, MH

2. Wakil Ketua

:

-

3. Hakim

: Muhammad Kadafi Bashori, SHI Hasyim Alkadrie, S.Ag, MH Romi Maulana, S.HI Darman Harun, S.HI Muzakir, S.HI

4. Panitera/Sekretaris

: Umar Ali, BA

5. Wakil Panitera

: H. Mohd. Dun, BA

6. Wakil Sekretaris

:

-

7. Panmud Gugatan

:

-

8. Panmud Permohonan

:

-

9. Panmud Hukum

: Fahryarrozi, S.Ag

10. Kaur. Umum

: Ardison, SE

11. Kaur. Keuangan

: Rido Yasril, Amd

12. Kaur. Kepegawaian

: Plt. (Khairuddin)

13. Panitera Pengganti

: Hj. Riawati, BA

14. Jurusita Pengganti

: Khairuddin Tarmizi Rido Yasril, Amd

15. Staf. Kepegawaian

: Muhammad Zikri Waldi, S.HI (CPNS)

Dibantu oleh 8 (delapan) orang pegawai honorer, masing-masing : 1. Astrianti, S.SOS

5. Nardinata

2. Rusilawati, S.HI

6. M.Arham Fahriansyah

3. Nurliza

7. Darmawan

4. Santi Marina

8. Suparmi Febrianti Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

6

KETUA HAKIM Drs. H. SASMIRUDDIN, MH 1. M. KADAFI BASHORI, S.HI

WAKIL KETUA

2. HASYIM ALKADRIE, S.Ag,MH

-

3. ROMI MAULANA, S.HI

4. DARMAN HARUN, S.HI 5. MUZAKIR, S.HI PANITERA / SEKRETARIS UMAR ALI, BA

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

H. MOHD. DUN, BA

-

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

-

-

PANMUD HUKUM FAHRY ARROZI, S.Ag

Plt.KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

KHAIRUDDIN

RIDO YASRIL, AMd

ARDISON, SE

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

JURUSITA PENGGANTI D. \

PANITERA PENGGANTI

1. KHAIRUDDIN 2. RIDO YASRIL,A.Md 3. TARMIZI

1. Hj. RIAWATI, BA

CPNS & PEGAWAI HONORER : CPNS : MUHAMMAD ZIKRI WALDI, SHI / NIP. 198810102014031004 1. 2. 3. 4.

ASTRIANTI, S.SOS RUSILAWATI, S.HI NURLIZA SANTI MARINA

(PRAMUBHAKTI) (PRAMUBHAKTI) (PRAMUBHAKTI) (PRAMUBHAKTI)

5. 6. 7. 8.

NARDINATA M.ARHAM FADRIANSYAH DARMAWAN SUPARMI FEBRIANTI

(SATPAM) (SATPAM) (SUPIR) ( PRAMUBHAKTI)


7

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Natuna adalah sebagai berikut : -

Kata Pengantar Daftar isi Executive Summary

BAB I : PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi serta Sistematika Penulisan.

Struktur

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA, berisikan penjelasan mengenai Rencana Strategik Tahun 2015 – 2019 yang berisikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Startegis dan Program Utama dan Kegiatan Pokok, memuat pula Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan Penetapan Kinerja Tahunan ( PKT ) 2014. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisikan uraian hasil Pengukuran Kinerja, evaluasi serta Analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta berisikan pula Akuntabilitas Keuangan. BAB IV PENUTUP, berisikan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Tarempa serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang, keduanya termuat dalam kesimpulan dan saran. LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1.

Indikator Kinerja Utama

2.

Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019

3.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

4.

Rencana Kinerja Tahun 2015

5.

SK Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Tarempa 2014


8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terukur dan terencana serta terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Renstra Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2015 – 2019 adalah suatu upaya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tarempa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Adapun visi dan misi yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Tarempa telah dirumuskan dan ditetapkan sebagaimana tertera di bawah ini. 1. Visi dan Misi Visi dimaksudkan adalah merupakan cara pandang untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tarempa dalam rangka mengapresiasi dan mewujudkan keinginan luhur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu Pengadilan Agama Tarempa telah menetapkan dan merumuskan visi yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TAREMPA YANG BERMARTABAT”


9

Selanjutnya guna mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tarempa telah menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan, yaitu : 1.

Mewujudkan/menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tarempa.

2.

Meningkatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan.

3.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka

mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Tarempa. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tarempa adalah sebagai berikut : 1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3.

Pencari keadilan dan publik percaya bahwa Pengadilan Agama Tarempa dapat memenuhi butir (1) dan (2) din atas. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tarempa adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya penyelesaian perkara.

2.

Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim.

3.

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

5.

Meningkatnya kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kwalitas pengawasan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Tarempa secara finansial untuk tahun 2014 didukung oleh 2 (dua) program utama sebagaimana termuat dalam DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama No. SP DIPA005.01.2.402179/2014 Tanggal 05 Desember 2013 dan DIPA Badan Urusan


10

Administrasi Mahkamah Agung No. SP DIPA-005.04.2.402180/2014 Tanggal 05 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut : NO

KODE MAK

1.

005.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ( SPDIPA-005.01.2.402179/2014 )

2.

005.04.08

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ( SP-DIPA-005.04.2.402180/2014 )

URAIAN

PAGU ANGGARAN

KETR.

2.305.508.000;

27.263.000;

Untuk tahun kegiatan 2014 Pengadilan Agama Tarempa dari DIPA

Badan

Urusan Administrasi hanya mendapatkan dukungan 1 (satu) program utama yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program tersebut hanya diarahkan guna terlaksananya layanan perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas, berupa : -

Pembayaran gaji dan tunjangan hakim/pegawai guna mendukung peningkatan kinerja aparatur yang ada di Pengadilan Agama Tarempa;

-

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang diarahkan untuk keperluan langganan daya dan jasa, penyediaan ATK/keperluan seharihari kantor, perawatan dan pemeliharaan gedung kantor, peralatan dan mesin, kenderaan dinas dan lainnya guna mendukung kenyamanan aparatur dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

-

Pembinaan dan konsultasi yang diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia baik struktural maupun fungsional

-

Untuk keperluan pengelolaan system akuntansi pemerintah guna mendukung kelancaran pemenuhan pengelolaan keuangan baik kebutuhan pegawai maupun kantor; Untuk tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Tarempa tidak mendapatkan

dukungan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui belanja modal, padahal dukungan program tersebut sangat dibutuhkan dan sangat prioritas, khususnya berupa : a. Meublair

( meja dan kursi kerja ) untuk Ketua, Hakim, Panitera, Wakil

Panitera, Panmud Hukum dan pejabat fungsional/structural yang ada; Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

11

b. Meja Sidang dan kursi Majelis Hakim; c. Alat pendingin ruangan ( Air Conditionir ) ruang Hakim, ruang Panitera dan ruang sidang; d. Kenderaan dinas roda dua untuk kebutuhan jurusita; e. Speedboat untuk keperluan operasioanal laut ( sidang keliling, sidang di tempat dan pemanggilan para pihak ); f.

Prangkat IT untuk ruang informasi dalam rangka peningkatan informasi dan layanan publik.

Sedangkan melalui DIPA Badan Peradilan Agama untuk tahun anggaran 2014, Pengadilan Agama Tarempa mendapatkan dukungan 1 program utama yaitu Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang out putnya berupa kegiatan penanganan perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling.

B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Dalam rangka sinkronisasi indikator tujuan dan indikator sasaran dengan target capaian maka melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarempa No. W4-A12/46/Kp.07.6/I/2014 telah dlakukan Reviu Indikator Kinerja Utama seiring dengan dilakukannya Reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarempa tahun 2010 – 2014. Adapun hasil Reviu Indikator Kinerja Utama ( REVIU IKU ) Pengadilan Agama Tarempa tersebut adalah sebagai berikut :


12

N O

KINERJA UTAMA

1 .

Meningkatnya Penyelesaian Perkara (jenis perkara)

2 .

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi x 100% jumlah perkara yang seharusnya dimediasi

Hakim Mediator dan Panitera /Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi : Akta perdamaian /Perkara dicabut

Jumlah perkara yang dimediasi yang menjadi akta perdamaian dan dicabut x 100% jumlah perkara yang dimediasi

Hakim Mediator dan Panitera /Sekretaris


c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100% jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan .

Majelis Hakim dan Panitera /Sekretaris


d. Persentase perkara yang diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Jumlah perkara yang diselesaikan x 100 % jumlah sisa perkara dan perkara yang masuk



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan x 100% jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100% jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum x 100% jumlah putusan




13

3 .

4 .

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap x 100 % jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK



Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis x 100 % jumlah berkas perkara yang diterima

Panitera /Sekretaris dan Jurusita Pengganti


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jumlah relas putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.x 100 % Jumlah putusan

Panitera /Sekretaris


d. Persentase pengembalian sisa panjar dalam jangka waktu 6 bulan

Jumlah sisa panjar yang diambil dan dikembalikan kepada Penggugat atau Pemohon dalam jangka waktu 6 bulan x 100 % dengan jumlah sisa panjar yang harus dikembalikan

Panitera /Sekretaris


e. Ratio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara



f. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat x 100 % jumlah permohonan penyitaan

Panitera /Sekretaris dan Juru Sita


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100 % jumlah perkara prodeo yang diterima

Majelis Hakim /Panitera



14

b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling x 100 % jumlah perkara yang harus diselesaikan siding keliling (sesuai anggaran yang tersedia)

Majelis Hakim /Panitera


5 .

Peningkatan kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yg ditindaklanjuti x 100 % jumlah permohonan eksekusi perkara perdata

Ketua Pengadilan & Panitera /Sekretaris


6 .

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100 % jumlah pengaduan yang diterima

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti x 100 % jumlah temuan eksternal

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis

ditindaklanjuti.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Tarempa, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tarempa telah merumuskan penetapan kinerja sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

15

NO

1.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA


Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3%


100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

98 %


100 %


2%

a. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : -

3.

95,50 %

b. Persentase perkara yang dimediasi menjadi akta perdamaian / perkara dicabut


2.

TARGET

Banding Kasasi PK



100 % 100% 100%

100 %

16

b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis



e. Ratio Majelis hakim terhadap jumlah perkara

4.


Peningkatan Kepatuhan Para Pihak Terhadap Putusan Pengadilan

100%

100%

100%

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%


100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling

5.

100%

Persentase permohonan ekskusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


100 %

100%

17

6.

Peningkatan Kwalitas Pengawasan


100%

b. Persentase hasil temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Pengadilan Agama Tarempa yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Adapun yang dimaksud dengan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tarempa tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

NO

1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

Peningkatan penyelesaian perkara


95,50 %

34,83 %

36,47 %


19

b. Persentase perkara yang dimediasi menjadi akta perdamaian/perkara dicabut

3%

35,48 %

118,26 %

100 %

96 %

96 %

98 %

87,71 %

89,50 %


100 %

98 %

98 %


2%

2%

100 %

100 % 100% 100%

-

-

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

2.

3.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

a. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK



100 %

-

-

b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100 %

100 %


100%

100 %

100 %


100%

100 %

100 %


20


100%

100 %

100 %


100%

-

-



100 %

33,33 %

33,33 %


100 %

88,63 %

88,63 %

5.

Peningkatan Kepatuhan Para Pihak Terhadap Putusan Pengadilan


100%

-

-

6.

Peningkatan Kwalitas Pengawasan


100%

100 %

100 %

b. Persentase hasil temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

96 %

96 %

4.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Tarempa telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :


21

Sasaran (1). Peningkatan Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase perkara yang dilakukan Mediasi

95.50 %

34,83 %

36,47 %

3%

35,48 %

118,26 %

100 %

96 %

96 %

98 %

87,71 %

89,50 %

100 %

98 %

98 %

2%

2%

100 %

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian atau damai dengan dicabut


d. Persentase perkara yang diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

REALISASI

Rata-rata capaian kinerja =

CAPAIAN

89,70%

Analisa (a) : Persentase perkara yang dilakukan mediasi. Salah satu tugas pokok dan paling utama dalam penyelenggaraan peradilan adalah penyelesaian perkara yaitu mulai dari penerimaan, pemeriksaan di persidangan sampai memutus perkara tersebut. Hal ini menjadi konsen utama bagi Pengadilan Agama Tarempa untuk terus diperbaiki dan terus ditingkatkan dan untuk keperluan peningkatan dalam penyelesaian perkara tersebut, Pengadilan Agama Tarempa telah menetapkan 6 indikator kinerja yaitu : -

Indikator persentase perkara yang dilakukan mediasi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

22

-

Indikator persentase perkara yang dimediasi menjadi akta perdamaian / perkara dicabut;

-

Indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan;

-

Indikator persentase perkara yang diselesaikan ( saldo awal dan perkara yang masuk );

-

Indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan;

-

Indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan;

Terhadap indikator persentase perkara yang dilakukan mediasi, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara gugatan perdata wajib melalui proses mediasi terlebih dahulu. Perkara yang masuk pada tahun 2014 sejumlah 89 buah perkara dan dari jumlah perkara masuk tersebut yang dapat dilakukan mediasi sejumlah 31 buah perkara atau 34,83 %. Dengan demikian dari target 95,50 % perkara masuk, yang dapat dilakukan mediasi hanya tercapai 34,83 %. Target indikator kinerja ini tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 1. Dari 58 buah perkara yang tidak bisa dilakukan mediasi (89 buah perkara yang diterima – 31 buah perkara yang dilakukan mediasi), maka pada tahun 2014, sebanyak 12 perkara adalah perkara perdata permohonan atau 20,69 %, yaitu 2 buah perkara istbat nikah, 3 buah perkara penetapan ahli waris, 1 buah perkara perwalian anak, 1 buah perkara wali adlal, dan 5 buah perkara dispensasi nikah, terhadap perkara-perkara seperti tersebut tidak dapat dilakukan mediasi. 2. Selain dari 12 buah perkara Permohonan, perkara-perkara yang diterima tahun 2014 terdapat perkara perkara ghoib yaitu Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya didalam maupun


23

diluar wilayah NKRI. Sesuai Perma No. 01 Tahun 2008, maka terhadap perkara-perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi; 3. Begitu juga ada perkara-perkara yang pada saat persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh pihak Penggugat atau Pemohon, sedangkan Tergugat atau Termohon tidak hadir dan tidak ada menunjuk wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan. Perkara-perkara

tersebut

seluruhnya

adalah

apabila

Tergugat/Termohon berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama dimana Tergugat/Termohon bertempat tinggal. Terhadap perkara-perkara seperti inipun sesuai Perma No. 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan mediasi. 4. Perkara-perkara pada poin (2) dan (3) berjumlah 46 perkara atau 79,31 %. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang dilakukan mediasi selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Capaian Tahun (%)

Perkara Perkara yang dilakukan mediasi

2012

2013

2014

30 %

44 %

36,47 %

Analisa (b) : Persentase perkara yang menjadi akta perdamaian atau dicabut. Terhadap perkara-perkara yang telah dilakukan mediasi ( 31 buah perkara, maka 11 bh perkara atau 35,48 % berhasil didamaikan. Para pihak yang berperkara lebih memilih untuk berdamai dengan cara mencabut gugatan atau permohonan yang diajukan dan tidak ada yang bermaksud untuk mengikat perdamaian tersebut dalam sebuah akta perdamaian.


24

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara yang dilakukan mediasi dan berhasil didamaikan dengan cara pencabutan gugatan selama 3 tahun terakhir sebagai berikut : Capaian Tahun (%)

Perkara Perkara yang dimediasi dan berhasil damai dg mencabut gugatan atau permohonan

2012

2013

2014

85 %

200 %

118.26 %

Analisa (c) : Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Terdapat 25 buah perkara yang tersisa pada tahun 2013 dan harus diselesaikan pada tahun 2014. Terhadap perkara-perkara tersebut telah diputus sejumlah 24 buah perkara atau 96 % dan tersisa 1 buah perkara atau 4 % yaitu perkara Nomor : 61/Pdt.G/2013/PA.Trp. Sebagai bahan perbandingan persentase penyelesaian sisa perkara selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Capaian Tahun (%)

Perkara Sisa perkara tahun lalu

2012 100 %

2013 100 %

2014 96 %

Analisa (d) : Persentase perkara yang diselesaikan. Dalam proses penyelesaian perkara di persidangan, maka secara prosentase perkara pada akhir tahun 2014 tersisa 12,28 % (14 buah perkara dari 114 buah perkara selama tahun 2014 yang terdiri dari perkara saldo awal yaitu sisa perkara tahun 2013 ( 25 buah perkara) ditambah perkara yang diterima selama tahun 2014 ( 89 buah perkara). Perkara-perkara yang tersisa 12,28 % ini adalah perkara-perkara ghoib (Tergugat atau Termohon yang tidak diketahui alamatnya diluar maupun didalam wilayah NKRI) dan perkara-perkara yang belum Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

25

sampai jadwal persidangan. Selain itu, perkara-perkara sisa tersebut juga adalah perkara-perkara yang masuk ( terdaftar ) di akhir tahun dan belum memasuki jadwal persidangan. Untuk itu penyelesaian perkara pada tahun 2014, dari jumlah 114 buah perkara ( 25 buah sisa 2013 + 89 buah yang diterima 2014 ) telah dapat diselesaikan atau diputuskan 87,71 %. Sebagai bahan perbandingan persentase penyelesaian perkara selama 3 tahun terakhir sebagai berikut : Capaian Tahun (%)

Perkara Saldo awal + perkara yang diterima

2012

2013

2014

78 %

81 %

89.50 %

Analisa (e) : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Dalam proses penyelesaian perkara selama tahun 2014, dari 100 buah perkara yang di putus, sejumlah 98 buah perkara atau 98 % telah diputus dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Sebagai bahan perbandingan persentase penyelesaian dalam jangka waktu maksimal 6 bulan selama 3 tahun terakhir sebagai berikut : Capaian Tahun (%)

Perkara Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2012

2013

2014

96 %

98 %

98 %

Analisa (f) : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Dari 100 buah perkara yang diputus selama tahun 2014, terdapat 2 buah perkara ( 2 %) yang diputus dan diselesaikan lebih dari 6 bulan.


26

Sebagai bahan perbandingan persentase penyelesaian sisa perkara selama 3 tahun terakhir sebagai berikut : Capaian Tahun (%)

Perkara Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2012

2013

2014

98 %

100 %

100 %

Dengan demikian setelah dilakukan analisa terhadap 6 indikator kinerja dalam mencapai sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2014, secara keseluruhan memperoleh rata-rata capaian 89,70% Sebagai bahan perbandingan sasaran peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tarempa selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Capaian Tahun (%)

Sasaran Startegis Peningkatan Penyelesaian Perkara

2012

2013

2014

81,35 %

87,16 %

89,70 %

Sasaran (2). Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100 % 100 % 100 %

-

-

a.Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum: -

Banding Kasasi PK

Rata-rata capaian kinerja = Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

-

27

Sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim dilihat dari persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dari semua perkara yang telah diputus dan diselesaikan di Pengadilan Agama Tarempa selama tahun 2014

( 100 buah perkara ) tersebut tidak ada yang

mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Sasaran ini dapat menggambarkan upaya Pengadilan Agama Tarempa untuk memberikan

pelayanan

menyelenggarakan

penegakan

peradilan

yang

hukum

di

bidang

seadil-adilnya

peradilan

sehingga

dengan

mendapatkan

kepercayaan dimasyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Tarempa dapat diukur melalui tingkat kepuasan terhadap putusan Hakim. Untuk itu pada sasaran peningkatan aksepbilitas terhadap putusan hakim telah ditetapkan dalam

indikator dari persentase perkara yang tidak diajukan upaya

hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Untuk itu indikatornya nihil;

Sasaran ( 3 ) : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelenggaraan Perkara. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap:

100 %

-

-

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %



28




100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-


100 %

Guna mendapatkan ukuran capaian sasaran strategis efektifitas pengelolaan dalam penyelesaian perkara, maka telah ditetapkan dalam 6 indikator sebagai berikut : Analisa ( a ) : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap : Dari 100 buah perkara yang telah diputus sepanjang tahun 2013 tidak ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang dilakukan oleh para pihak. Untuk itu tidak ada berkas perkara upaya hukum yang perlu dipersiapkan secara lengkap untuk disampaikan ke pengadilan tingkat banding maupun tingkat kasasi dan untuk itu indikator dan capaian kinerjanya nihil; Analisa ( b ) : Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim : Penyiapan berkas perkara sejak diterima atau diregisterasi sampai proses pendistribusian ke Majelis Hakim untuk diperiksa di persidangan, maka dari 89 buah perkara yang diterima pada tahun 2014, seluruhnya telah teregistrasi dan terdistribusi. Dengan demikian capaian yang diperoleh adalah 100 %;


29

Analisa ( c ) : Persentase penyampaian pemberitahuan, relaas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak : Upaya menghadirkan para pihak di persidangan dengan cara penyampaian relaas panggilan, pemberitahuan melalui cara-cara yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka secara keseluruhan dapat dilaksanakan secara efektif dan terlaksana dengan baik dan terealisasi 100 %. Dengan demikian sesuai target maka telah mendapatkan capaian 100 %; Analisa ( d ) : Persentase pengembalian sisa panjar dalam waktu 6 bulan : Pengembalian sisa panjar kepada Penggugat atau Pemohon segera dilakukan setelah perkara diselesaikan dan seluruh sisa panjar yang dikembalikan tidak ada yang melebihi jangka waktu 6 bulan. Untuk itu dari 100% yang ditargetkan telah terealisasi secara keseluruhan dan telah mendapatkan capaian 100%; Analisa ( e ) : Persentase ratio Majelis Hakim dengan jumlah perkara : Diukur dari perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan, maka ratio perbandingan majelis hakim 100 % terpenuhi dan tidak menjadi kendala dalam penyelesaian perkara; Analisa ( f ) : Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat : Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tarempa tidak ada menerima permohonan sita. Dengan demikian indikator dan capaian kinerja nihil.

Dengan demikian setelah dilakukan analisa terhadap 6 indikator kinerja dalam mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2014, secara keseluruhan memperoleh capaian 100 %.


30

Sasaran (4) : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


100 %

33,33 %

33,33 %


100 %

88,63 %

88,63 %


60,98 %

Analisa ( a ) : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan: Berdasarkan DIPA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama No.SP-DIPA-005.04.2.402180/2014 Tanggal 05 Desember 2013, Pengadilan Agama Tarempa mendapat dukungan alokasi dana sejumlah Rp. 27.263.000; untuk program kegiatan peningkatan managemen peradilan Agama yang dibagi dalam beberapa kegiatan, diantaranya untuk penyelesaian perkara prodeo dan sidang keliling. Untuk

penyelesaian

perkara

prodeo

dialokasikan

dana

sejumlah Rp. 1.473.000; dengan target untuk penyelesaian 3 buah perkara prodeo. Pada tahun 2014 hanya dapat diselesaikan 1 buah perkara prodeo atau 33,33 % dengan menggunakan biaya sejumlah Rp. 696.000; Dengan demikian capaian yang diperoleh untuk penyelesaian perkara prodeo tahun 2014 adalah 33,33 %. Analisa ( b ) : Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling: Sedangkan untuk penyelesaian perkara melalui sidang keliling telah didukung dengan dana DIPA

Direktorat Jenderal Badan


31

Peradilan Agama No.SP-DIPA-005.04.2.402180/2014 Tanggal 05 Desember 2013 tersebut sejumlah Rp. 25.500.000; dengan asumsi 3 kali kegiatan sidang keliling. Selama tahun 2014 telah direalisasikan kegiatan sidang keliling sebagai berikut : 1. Kegiatan Sidang Keliling Tgl. 17 s/d 19 Mei 2014 dan telah diterima serta diselesaikan sejumlah 3 buah perkara dengan pembiayaan sejumlah Rp. 10.470.000; 2. Kegiatan Sidang Keliling Tgl. 15 s/d 17 September 2014 dan telah diterima serta diselesaikan sejumlah 8 buah perkara dengan pembiayaan sejumlah Rp. 12.132.000; Dengan demikian dari alokasi dana yang tersedia sejumlah Rp.25.500.000; untuk kegiatan sidang keliling telah terserap 88,64 % (Rp.22.602.000;).

Untuk

itu

capaian

yang

diperoleh

untuk

penyelesaian perkara melalui sidang keliling tahun 2014 adalah 88,64 %.

Sasaran (5) : Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

INDIKATOR KINERJA


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100 %

-

-


-

Pengadilan Agama Tarempa selama tahun 2014 tidak ada menerima permohonan ekskusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian target indikator kinerja sasaran dan capaian peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan nihil. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

32

Sasaran (6) : Peningkatan Kwalitas Pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Peningkatan Kwalitas Pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


100 %

100 %

100 %

b. Persentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100 %

96 %

96 %


98 %

Untuk mengukur sasaran strategis ini telah ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu: a.

Persentase terhadap indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dapat dikemukakan bahwa selama tahun 2014, di Pengadilan Agama Tarempa tidak ada pengaduan dari masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pengadilan, baik pejabat kepaniteraan, kesekretariatan, jurusita pengganti maupun hakim, meskipun Pengadilan telah menyiapkan kotak pengaduan dan kotak saran;

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan Tim Pengawas Hakim Tinggi PTA. Pekanbaru dan Tim Supervisi Mahkamah Agung telah ditindaklanjuti, kecuali ada beberapa temuan yang memang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Tarempa secara langsung, khususnya menyangkut dengan fisik gedung, ketersediaan ruangan, ketersediaan meublair, ketersediaan pejabat-pejabat struktural maupun fungsional karena hal ini bukan merupakan kebijakan yang dapat diambil secara langsung oleh Pengadilan Agama Tarempa. Oleh karena itu pada indikator ini mendapatkan capaian 96% dalam realisasinya.

Dengan

demikian

pada

sasaran

pengawasan memperoleh capaian 98 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tarempa Tahun 2014

peningkatan

kwalitas

33

Dari

hal-hal

tersebut

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

dalam

penyelenggaraan tugas pokok di Pengadilan Agama Tarempa telah dapat berjalan sebagaimana mestinya, meskipun masih terdapat hal- hal yang perlu diperbaiki secara berkesinambungan. Hal ini dapat diukur dari 6 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 18 indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Agama Tarempa tahun 2014 adalah sebesar 89 % dari Penetapan Perjanjian Kinerja 2014 yang telah ditandatangani.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tarempa tahun 2014 dikelola oleh Tim Pengelola Keuangan yang terdiri dari : 1.

Kuasa Pengguna Anggaran ( Umar Ali, BA, NIP. 196004201987031003 ); Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, No.173/SEK/SK/12/2013, tanggal 27 Desember 2013; Selanjutnya sesuai dengan kewenangan yang telah dilegasikan kepadanya, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa ( Umar Ali, BA ) mengeluarkan Surat Keputusan No.W4-A12/

/ KU.01.1/I/2014, Tanggal 02 Januari 2014 dan

telah mengangkat / menunjuk, masing-masing : 2.

Pejabat Pembuat Komitmen ( H. Mohd. Dun, BA, NIP. 196112101993031003);

3.

Bendahara Pengeluaran ( Ardison, SE, NIP. 19841009 201101 1 009 );

4.

Pejabat Penanda tangan SPM ( Rido Yasril, Amd, NIP. 220002936 );

5.

Staf. Pengelola Pembuat Daftar Gaji ( Khairuddin, NIP. 196112181982031003 );

6.

Staf. Pengelola SABMN ( Tarmizi, NIP. 196812101993021001); Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk tahun anggaran atau tahun

kegiatan 2014, Pengadilan Agama Tarempa mendapat dukungan alokasi anggaran sebagai berikut :


34

NO

KODE MAK

PAGU ANGGARAN

URAIAN

1.

005.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ( SP-DIPA005.01.2.402179/2014 )

2.

005.04.08

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (SP-DIPA-005.04.2.402180/2014 )

KETR.

2.305.508.000;

27.263.000;

Dan telah direalisasikan untuk keperluan masing – masing : 1. Belanja Pegawai :

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI ( PAGU TERSEDIA DAN REALISASINYA ) NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

URAIAN

PAGU

Belanja gaji pokok PNS Belanja Pembulatan Belanja tunj. Suami/isteri Belanja tunj. Anak Belanja tunj. Structural Belanja tunj. Fungsional Belanja tunj. PPH PNS Belanja tunj. Beras PNS Belanja tunj. Kemahalan Belanja uang makan PNS Belanja tunj. Terpencil Belanja tunj. Umum PNS Belanja uang lembur

JUMLAH :

REALISASI

SISA

KETR

503.657.000; 11.000; 50.366.000; 12.508.000; 9.360.000; 709.012.000; 110.304.000; 36.177.000; 0; 90.912.000; 0; 75.701.000; 26.557.000;

514.793.220; 10.788; 51.479.322; 12.450.440; 9.915.000; 778.955.000; 112.231.675; 37.431.860; 89.100.000; 84.519.000; 19.900.000; 0; 26.557.000;

- 11.136.220; 212; - 1.113.322; 57.560; 555.000; - 69.943.000; - 1.927.675; - 1.254.860; - 89.100.000; 6.393.000; - 19.900.000; 75.701.000; 0;

Minus Minus Minus Minus Minus Minus Minus Minus -

1.624.565.000;

1.737.343.305;

- 112.778.305;

Minus

Catatan : Terhadap sisa minus sejumlah tersebut telah diajukan revisi dan telah disetujui;


35

2. Belanja Barang : REKAPITULASI BELANJA BARANG ( PAGU TERSEDIA DAN REALISASINYA ) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

URAIAN Belanja jamuan/delegasi/tamu Belanja langganan listrik Belanja langgganan telpon Belanja ATK/keperluan kantor Belanja pengiriman surat pos Belanja operasional satker Belanja perjalanan biasa Belanja pemeliharaan R4 Belanja pemeliharaan R2 Belanja pemeliharaan peralatan Belanja pemeliharaan gedung

JUMLAH :

PAGU

REALISASI

REALISASI

SISA

Rp. 2.400.000; Rp. 10.800.000; Rp. 1.500.000; Rp.197.260.000; Rp. 840.000; Rp. 48.360.000; Rp.146.842.000; Rp. 4.800.000; Rp. 3.600.000; Rp. 3.708.000; Rp. 25.970.000;

Rp. 2.220.126; Rp. 6.360.552; Rp. 1.353.838; Rp. 195.659.265; Rp. 839.920; Rp. 48.360.000; Rp. 145.357.950; Rp. 4.794.893; Rp. 3.579.099; Rp. 3.704.929; Rp. 25.965.889;

92,50 % 58,89 % 90,25 % 99,18 % 99,99 % 100 % 98,99 % 99,89 % 99,42 % 99,92 % 99,98 %

Rp. 179.874; Rp. 4.439.448; Rp. 146.162; Rp. 1.600.735; Rp. 80; Rp. 0; Rp. 1.484.050; Rp. 5.107; Rp. 20.901; Rp. 3.071; Rp. 4.111;

Rp.446.080.000;

Rp. 438.196.461;

98,23 %

Rp. 7.883.539;

3. Belanja Barang ( DIPA No. (SP-DIPA-005.04.2.402180/2014 ) REKAPITULASI BELANJA BARANG ( PAGU TERSEDIA DAN REALISASINYA ) NO

URAIAN

PAGU

REALISASI

REALISASI

1.

Belanja bahan

Rp.

140.000;

Rp.

0;

2.

Belanja barang operasional lainnya ( penyelesaian perkara prodeo )

Rp.

1.473.000;

Rp.

3.

Belanja perjalanan dinas (sidang keliling )

Rp. 25.500.000;

Rp. 27.263.000;

JUMLAH :

Catatan :

SISA

0%

Rp.

140.000;

696.000;

47,25 %

Rp.

777.000;

Rp.

22.602.000;

88,64 %

Rp.

2.898.000;

Rp.

23.298.000;

85,46 %

Rp.

3.965.000;

Untuk tahun 2014 Pengadilan Agama Tarempa tidak mendapat dukungan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung ( Belanja Modal ), padahal Pengadilan Agama Tarempa sangat membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang sangat prioritas yaitu berupa meublair kantor ( Meja Sidang, Meja dan Kursi Ketua, Lemari Berkas, Air Conditionir, kursi ruang tunggu dsb ), kenderaan dinas roda 2 dan peralatan dan mesin ( PC, Lap Top dan Printer )


36

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Tarempa tahun 2014 berupaya melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) yang telah dihasilkan oleh Pengadilan Agama Tarempa sebagai bentuk rasa tanggungjawab sebagai bagian dari sebuah badan peradilan. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa indikator yang tidak tercapai. B. Saran Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Tarempa selama tahun 2014, bersama ini kami ajukan beberapa saran untuk dapat dipertimbangkan, yaitu : 1. Adanya penambahan pegawai, terutama dalam rangka mengisi jabatanjabatan yang masih kosong baik struktural maupun fungsional; 2. Menyediakan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana (Belanja Modal) guna memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yaitu berupa : a. Meublair ( meja dan kursi kerja ) untuk Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panmud Hukum dan pejabat fungsional/structural yang ada; b. Meja Sidang dan kursi Majelis Hakim; c. Alat pendingin ruangan ( Air Conditionir ) ruang Hakim, ruang Panitera dan ruang sidang; d. Kenderaan dinas roda dua untuk kebutuhan jurusita; e. Speedboat untuk keperluan operasioanal laut ( sidang keliling, sidang di tempat dan pemanggilan para pihak );


37

f.

Perangkat IT untuk ruang informasi dalam rangka peningkatan informasi dan layanan publik.

Akhirnya atas ketidaksempurnaan LAKIP ini, besar harapan kami untuk mendapatkan berbagai masukan dalam rangka perbaikan, terimakasih.


BAB I PENDAHULUAN. disesuaikan dengan situasi dan kondisi satker A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents