1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Jual beli Murabahah (bai’ al-Murabahah), istilah tersebut banyak digunakan
oleh
lembaga
keuangan
sebagai
bentuk
dari
financing
(pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga secara nasional, Perbankan Syariah di Indonesia saat ini menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal. Dan seringkali pembiayaan murabahah ini juga dijadikan bank sebagai salah satu produk utama pembiayaannya. Pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu bagian dari produk dan pendukung kelangsungan usaha perbankan syariah, memiliki sistem dan teknik penghitungan yang lebih mudah dicerna baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank. Hal tersebut karena dalam murabahah akadnya sangat jelas, barangnya jelas dan keamanannya juga jelas, sehingga aspek kejelasan lebih mengedepan. Selain itu, bai’ al-murabahah memberi manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. 1 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 2 BNI Syariah Cabang Pekalongan sendiri merupakan salah satu
1
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.106-107. 2 Adiwarma A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 4, Cet. 7, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.113.
1
2
lembaga keuangan syariah yang menyajikan rangkaian jenis pembiayaan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan personal nasabah. Pemenuhan tersebut berupa
penyediaan pembiayaan murabahah bagi masyarakat
(nasabah) yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah islam. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk pembelian suatu barang. Dan dalam akad murabahah ini tidak ada ketentuan tentang pemberian potongan pelunasan sampai dengan akhir pelunasan pembiayaan. Namun seiring berjalannya waktu, karena adanya permasalahan mengenai perlakuan bagi nasabah yang melunasi pembiayaan murabahahnya sebelum jatuh tempo, maka hal ini menjadi pusat perhatian baik bagi pihak nasabah sendiri maupun pihak bank. Karena untuk sewajarnya saja jika nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo, seharusnya nasabah tersebut mendapatkan sebuah penghargaan, seperti adanya potongan pembayaran dari kewajban pembayaran yang seharusnya. Dalam pembiayaan murabahah ini, bank syariah sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Dan setelah barang tersebut sudah menjadi milik bank, kemudian bank menjualnya ke nasabah dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari baik secara tunai maupun cicil. 3 Dalam membayar cicilan pembiayaan murabahah oleh nasabah, bank dapat memberikan potongan pelunasan apabila :
3
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.83.
3
1. Mempercepat pembayaran cicilan 2. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.4 Dalam hal ini bank syariah akan memberikan kebijakan potongan pembayaran dengan jumlah nominal tertentu, atau juga bisa berupa prosentase dari jumlah uang yang seharusnya dikembalikan, sesuai dengan kebijakan yang ada di bank syariah itu sendiri. Namun dalam menetapkan potongan tersebut, selain kebijakan yang sudah ada tentu sebuah bank syariah juga mempunyai landasan atau pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Begitu juga dengan BNI Syariah Cabang Pekalongan, yang mempunyai landasan dan kebijakan sendiri mengenai potongan pelunasan dalam murabahah. Pada tahun 2002 telah difatwakan oleh Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang potongan pelunasan pada murabahah yang berbasis syariah di industri perbankan syariah, dimana potongan pelunasan dalam murabahah ini diberikan kepada nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran murabahah sebelum jatuh tempo. Hal tersebut juga dilakukan di BNI Syariah Cabang Pekalongan yang memberikan kebijakan potongan pelunasan dalam murabahah pada nasabah yang melakukan pelunasan pembayarannya sebelum jatuh tempo.5 Namun tentunya BNI Syariah Cabang Pekalongan mempunyai alasan yang kuat dalam melakukan kebijakan ini, dan juga dengan memperhatikan implementasinya terhadap fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 yang berkaitan dengan potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah. 4
Adiwarma A. Karim, op. Cit., hlm. 117. Wawancara dengan Ibu Siska novita, pegawai BNI Syariah Cabang Pekalongan, wawancara pribadi, pekalongan, 11 juni 2011. 5
4
Berdasarkan kenyataan tersebut, bahwa sebuah perbankan syariah memiliki Fatwa DSN sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan transaksinya, dan salah satunya yaitu Fatwa mengenai potongan pelunasan dalam murabahah. Namun disini timbul masalah, yaitu jika sebuah pemberian potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan Fatwa DSN, dimana Fatwa DSN itu digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat ekonomi syariah agar dalam kehidupannya bertransaksi sesuai dengan syariah islam, maka lembaga keuangan tersebut melakukan kegiatan transaksinya tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Oleh karena itu penelitian inipun dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah tersebut sudah sesuai dengan syariat islam atau tidak, dan salah satu yang dapat dijadikan landasan yaitu fatwa DSN. Dalam hal ini Fatwa DSN No.23/ DSN-MUI/III/2002 tentang Potongam Pelunasan dalam Murabahah. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NO.23/DSN-MUI/III/2002 TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN“.
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana kebijakan dan pertimbangan dalam menetapkan besar potongan pelunasan pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan ? 2. Bagaimana implementasi fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan
pelunasan
dalam murabahah di BNI Syariah Cabang
Pekalongan ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui kebijakan dan pertimbangan dalam menetapkan besar potongan pelunasan pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan 2. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 1) Secara Praktis a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah Khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah. b) Dapat digunakan masyarakat sebagai media informasi dan acuan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN No.23/DSM-MUI/III/2002 pada
6
potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. c) Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya (A.Md) dibidang ilmu perbankan syariah di STAIN Pekalongan. 2) Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fatwa DSN tentang potongan pelunasan dalam murabahah dan kebijakan serta pertimbangan dalam menetapkan besar potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
D. Penegasan Istilah Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul Tugas Akhir, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah ini: 1. Implementasi Adalah pelaksanaan, penerapan. 6 Yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah proses memastikan telaksananya fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. 2. Fatwa Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa, dengan bentuk jamak fatawa, yang bearti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu 6
J.S Badudu, kamus kata-kata Serapan dalam Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003, hlm. 149.
7
hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.7
Fatwa
DSN
No.23/DSN-MUI/III/2002
adalah
fatwa
yang
dikeluarkan oleh DSN tentang potongan pelunasan dalam murabahah. 3. DSN (Dewan Syariah Nasional) DSN adalah badan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenagan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.8 4.
MUI (Majlis Ulama Indonesia) MUI adalah wadah atau majlis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat islam indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. 9
5. Potongan Adalah pengurangan atas hutang atau tagihan tertentu.10 6. Pelunasan Adalah terpenuhinya semua kewajiban yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian.11
7
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,ed., Ensiklopedi Islam, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm.6. 8 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 11. 9 www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekitartentangkami (diakses pada tanggal 24 Juni 2011) 10 Thomas suyatno, Kelembagaan perbankan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm.80. 11 Thomas suyatno, dkk, Dasar-dasar Perkreditan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm.86.
8
7. Murabahah Murabahah adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagi agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin atau mark up).12 8. Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Adalah pengurangan harga dari pembayaran yang semestinya yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran dalam pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo atau lebih cepat dari waktu yang telah disapakati. 9. BNI Syariah Adalah deviasi atau Unit Usaha Syariah
(UUS) yang mulai
beroperasi sejak tahun 2000 sebagai respons dari UU No.10 tahun 1998. 13 Namun sejak tanggal 19 Juni 2010 sampai sekarang ditetapkan yaitu dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). 10. Implementasi Fatwa DSN NO.23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah Di BNI Syariah Cabang Pekalongan Adalah
penerapan
atau
pelaksanaan
fatwa
DSN
No.23/DSN/MUI/III/2002 (fatwa yang mengatur tentang potongan pelunasan dalam murabahah) pada produk pembiayaan murabahah yang diterbitkan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan. Dalam fatwa ini telah 12
Muhamad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. 3, 2004. 13 www.bni.co.id/syariah/tabid/174/default/aspx (diakses pada 24 Juni 2011)
9
jelas dijabarkan tentang nasabah yang berhak mendapat potongan pelunasan dalam murabahah, dan tentang kebijakan besarnya potongan tersebut.
E. Telaah Pustaka Ada beberapa penelitian yang sama-sama membahas tentang murabahah
dan
implementasi
Fatwa
DSN,
namun
pembahasan
permasalahannya berbeda dengan yang diangkat oleh penulis. Tugas akhir tersebut antara lain: 1. Khafidhoh dalam TA yang berjudul “Implementasi Fatwa NO.52/DSNMUI/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Simas mobil di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Cabang pekalongan“ dengan hasil penelitiannya yaitu: Secara garis
besar
asuransi di artikan sebagai transaksi
pertangungan yang melibatkan dua pihak tertanggung dan penaggung. Dimana
penanggung
menjamin
pihak
tertanggung
bahwa
akan
mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin akan dideritanyan sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula tentu akan terjadi, atau yang semula belum dapat ditentukan saat atau kapan terjadinya.
Sebagai
kontraprestasinya,
sitertanggung
diwajibkan
membayar sejumlah uang kepada si penanggung yang besarnya sekian persen dari nilai pertanggungan yang biasa disebut premi. Objek akad wakalah bil ujrah antara lain meliputi kegiatan administrasi,
pengelolaan
dana,
pembatalan
klaim,
underwriting,
10
pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi. Dalam akad wakalah bil ujrah ini, sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran, cara, waktu pemotongan ujrah fee atas premi, dan syarat-syarat lainnya disepakati, serta sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dan perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali mendapatkan izin dari peserta, dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul melalui investasi sesuai syariah. 14 Persamaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan mengenai implementasi Fatwa DSN. Dan perbedaannya yaitu tempat dan permasalahan yang dibahas dalam Fatwa DSN. Pembahasan Fatwa DSN yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai Fatwa DSN No.23 DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah, sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu Fatwa DSN NO.52/DSN-MUI/2006 mengenai akad Wakalah Bil Ujrah. 2. Chaerul Muhajirin dalam TA yang berjudul “Implementasi Pengawasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan“ dengan hasil penelitiannya yaitu: Teknis operasional pengawasan pembiayaan murabahah di BSM Cabang Pekalongan dilakukan dengan cara kunjungan secara berkala. Cara ini dilakukan untuk mengetahui seberapa konsistennya bank mengawasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, khususnya pembiayaan 14
Khafidhoh, “Implementasi Fatwa No.52/DSN-MUI/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Simas Mobil di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Cabang Peklongan”, tugas Akhir Diploma 3 Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN, 2011), h. 60-61, t. d.
11
murabahah setelah terealisasi. Bank melakukan pengawasan pada nasabah sampai angsuran yang dilakukan berjalan denagn baik, dalam hal ini agar tidak terjadi wan prestasi selama jatuh tempo yang disepakati bersama. Efektifitas pengawasan pembiayaan murabahah di Bank Syariah dilakukan agar Bank dapat memonitoring terhadap nasabah, dan menilai nasabah selama melakukan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan ini dilakukan dengan cara melihat tingkat Collectibility, pengunjungna secara berkala untuk memastikan usaha tersebut, apakah masih berjalan atau tidak dan angsuran bulanan nasabah apakah tepat waktu atau menunggak. Dan apabila mengalami tunggakan atau angsuran kurang lancar maka bank melakukan pencegahan dini agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah atau mencegah terjadinya wan prestasi.15 Persamaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan mengenai pembiayaan murabahah. Dan perbedaannya yaitu tempat dan permasalahan yang dibahas dalam pembiayaan murabahah. Permasalah pembiayaan murabahah yang akan peneliti jabarkan yaitu mengenai Fatwa DSN NO.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah, sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai implementasi pengawasan dalam pembiayaan murabahah. 3. Diah Puji Lestari dalam TA yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Murabahah di Bank Muammalat Indonesia Cabang Pekalongan“ dengan hasil penelitiannya yaitu: 15
Chaerul Muhajirin, “Implementasi Pengawasan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan”, tugas Akhir Diploma 3 Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN, 2009), h.61-62,t.d.
12
Pembiayaan murabahah di BMI Cabang Pekalongan adalah perjanjian jual beli antara nasabah dan BMI. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah sebesar harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama antara BMI dan nasabah. Pembiayaan murabahah yang sering dilakukan di BMI adalah BMI mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. BMI hanya memberikan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang tersebut. Nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut seluruhnya ditambah keuntungan yang disepakati antara BMI dan nasabah dalam jangka yang telah ditetapkan. Pembiayaan murabahah yang di lakukan BMI Cabang Pekalongan yaitu dengan tawarmenawar harga jual, dan hutang nasabah adalah harga jual barang dari bank kepada nasabah.16 Persamaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan mengenai pembiayaan murabahah. Dan perbedaannya yaitu tempat dan permasalahan yang dibahas dalam pembiayaan murabahah. Permasalah pembiayaan murabahah yang akan peneliti jabarkan yaitu mengenai Fatwa DSN No.23 DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah, sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai implementasi pembiayaan dalam pembiayaan murabahah.
16
Diah Puji Lestari, “Implementasi Pembiayaan Murabahah di Bank Muammalat Indonesia Cabang Pekalongan “,Tugas Akhir Diploma 3 Perbankan syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN, 2007), h.72-74, t. d.
13
4. Mustainah dalam TA yang berjudul “Penilaian Jaminan Sertifikat Tanah dan Bangunan untuk Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan“ dengan hasil penelitiannya yaitu: Dalam proses apparisal atau penilaian jaminan di BNI Syariah Cabang Pekalongan untuk properti rumah yang diajukan sebagai pembiayaan murabahah adalah sertifikat tanah berupa SHM (sertifikat Hak Milik) atau SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), dan untuk bangunan dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dengan melalui beberapa proses sebelum melakukan peninjauan kelokasi jaminan tersebut. Peninjauan ke lokasi jaminan yang diajukan nasabah ini sangatlah penting bagi Bank dalam proses appraisal, karena dengan meninjau langsung ke lokasi, akan diperoleh data-data yang nyata yang ada dilapangan dan juga dapat memperoleh data-data tambahan yang diperoleh dari lingkungan sekitar seperti dari tetangga atau orang-orang yang berada disekitar lokasi jaminan. Dalam perhitungan appraisal data-data pembanding sangat penting diperoleh untuk dapat menghitung nilai pasar properti, selain itu, Bank juga harus memberikan penyesuaian dan pembobotan atau pembebanan yang tepat untuk memperoleh hasil dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan dalam appraisal ini dapat berubah-ubah nilainya sehingga akan terdapat perbedaan untuk mengajukan jaminan saat ini dan untuk waktu yang akan datang. Karena nilai dapat berubah setiap saat.17
17
Mustainah, “Penilaian Jaminan Sertifikat Tanah dan Bangunan Untuk Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Pekallongan”, Tugas Akhir Diploma 3 Perbankan Syariah, (Pekalongan Perpustakaan STAIN, 2007), h. 67-68, t.d.
14
Persamaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tempat, dan pembahasan mengenai pembiayaan murabahah. Dan perbedaannya yaitu pada permasalahan yang dibahas dalam pembiayaan murabahah. Permasalah pembiayaan murabahah yang akan peneliti jabarkan yaitu mengenai Fatwa DSN No.23 DSNMUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah, sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai penilaian jaminan sertifikat tanah dan bangunan dalam pembiayaan murabahah. Dari keempat tugas akhir tersebut maka penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini dikatakan orisinil atau dengan kata lain belum pernah ditulis oleh siapapun sebelumnya.
F. Kerangka Teori Bentuk kegiatan jual beli murabahah merupakan bentuk jual beli dengan harga jual kepada nasabah yang besarnya sama atau tetap sampai akhir pelunasan. Karena prinsip murabahah itu sama dengan prinsip jual beli, sehingga dalam jual beli murabahah tidak ada istilah potongan ketika terjadi pelunasan yang lebih cepat. Dan potongan ini diberikan hanya sebagai penghargaan kepada nasabah yang sudah melunasi pembayarannya lebih cepat atau sebelum jatuh tempo. Ada beberapa buku yang berhubungan dengan implementasi Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah cabang pekalongan, diantaranya sebagai berikut:
15
Yeni Salma Barlinti dalam buku penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Fatwa dewan syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia“. Menjelaskan bahwa, pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN adalah untuk menghindari adanya perbedaan ketentuan yang dibuat oleh DPS pada masing-masing LKS. Fatwa ini dibuat oleh DSN karena masyarakat pelaku ekonomi syariah dan pemerintah mempercayakan MUI untuk membentuk DSN sebagai pusat pengkajian ekonomi syariah. Ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk fatwa DSN karena tidak ada peraturan yang mengatur kegiatan ini yang berlaku untuk semua pelaku ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan kekosongan hukum yang tidak terakomodasi oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat membutuhkan fatwa karena kebutuhan akan pedoman dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah.18 Wiroso dalam bukunya yang berjudul “Jual Beli Murabahah“. Menjelaskan bahwa, secara prinsip apabila nasabah melakukan pelunasan hutangnya lebih awal dari waktu yang ditentukan, maka kewajibannya tetap sebesar sisa hutangnya, tetapi bank syariah diperkenankan untuk memberikan potongan pembayaran atas nasabah yang melakukan pelunasan hutangnya lebih awal. Berapa besarnya potongan yang diberikan oleh bank syariah sangat tergantung dengan kebijakan bank syariah tersebut dan atas potongan tersebut tidak boleh diperjanjikan. 19 Yang perlu diingat dalam memberikan potongan adalah secara prinsip tidak merugikan bank atau merugikan pemilik
18 19
Yeni Salma Barlinti, op. Cit., hlm.555. Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII press, 2005, hlm.129.
16
dana yang dihimpun, karena bank syariah sebagai manajer investasi pemilik dana yang dihimpun. 20 Ascarya dalam bukunya yang berjudul “Akad dan Produk Bank Syariah“. Menjelaskan bahwa, pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (deferred payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah
hanya dalam hubungannya
dengan transaksi pembiayaan diperbankan syariah, tetapi tidak memahami Fiqih Islam. 21 Abdullah Saeed dalm bukunya yang berjudul “Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga“. Menjelaskan bahwa, jika ada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan konsep ‘baik’ (dalam hal ini potongan) yang diberikan kepada nasabah. Jumlah potongan tergantung kepada tingkat pengembalian normal pada dana bank yang diinvestasikan, yang merupakan biaya kesempatan dari modal. 22 Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul “Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan“. Menjelaskan bahwa, pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran
20
Ibid., hlm. 131. Ascarya, op. Cit., hlm.81-82. 22 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.154. 21
17
yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lumpsum (sekaligus). Dan bank dapat
memberikan potongan kepada
nasabah
apabila
nasabah
itu
mempercepat pembayaran cicilannya atau nasabah yang melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.23 Potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Hal tersebut dilakukan, agar nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah termotivasi untuk melakukan pelunasan pembayaran secepatnya dengan tujuan mendapatkan potongan dari pembayaran yang semestinya. Selain itu, bank syariah juga diuntungkan dengan pengembalian dana pembiayaan murabahah yang relatif cepat. Implimentasi Fatwa DSN sangat dibutuhkan oleh bank syariah, salah satunya yaitu fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002. Karena apabila implemenntasi fatwa DSN ini terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut sudah melakukan suatu kebijakan yang sesuai dengan hukum dan aturan Fatwa DSN. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa DSN adalah badan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenagan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
23
Adiwarma A. Karim, op. Cit., hlm.115-116.
18
Dengan ini, maka penulis akan membahas permasalahan-permasalahn tersebut pada hal-hal berikutnya. Dengan tujuan memberikan pemahaman atau gambaran baru tentang implementasi Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
G. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis dan pendekatan penelitian Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (field research), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara
mengamati,
mencatat,
dan
mengumpulkan berbagai informasi. 24 Dalam hal ini, peneliti akan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai implementasi fatwa DSN no.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud utuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain. 25 Dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan makna yang lebih tentang implementasi Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan 24
Saifuddin Azmar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998,hlm.8. Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm.6. 25
19
pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan yang terkait dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh. 2. Sumber Data Dalam penelitian tugas akhir ini penulis mengambil sumber data dari: a. Sumber Data Primer Adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari. 26 Dalam hal ini, data yang diambil dari hasil wawancara pada bagian yang terkait, yaitu BNI Syariah Cabang Pekalongan tentang kebijakan dan pertimbangan serta implementasi Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. b. Sumber Data Sekunder Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.27 Dalam hal ini data diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 3. Metode Pengumpulan Data Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 28 Dalam penelitian ini, untuk
26
Anwar , Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998,hlm.91. M. Iqbal Hasan, Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Graha Indonesia, 2004, hlm.82. 28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1999, hlm. 136. 27
20
mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: a) Metode Interview Interview adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak, atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
(interviewer)
untuk
memperoleh
informasi
dari
wawancara.29 Metode ini dilakukan dengan cara wawancara (langsung atau tidak langsung) di BNI Syariah Cabang Pekalongan dengan bagian yang terkait langsung dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan data-data berupa gambaran tentang implementasi Fatwa DSN No.23/DSNMUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan. b) Metode Dokumentasi Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk dengan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lainlain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 30 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan mengenai potongan pelunasan murabahah. 29
Muhammmad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Bandung: Angkasa, 1992, hlm.144. Hadari Nawawi, Metode Penelitian bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 133. 30
21
4. Metode Analisis Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif atau analisis deskriptif. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi dan realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci, yaitu dengan memaparkan objek penulisan secara apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh. Seperti mengenai implementasi potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan, yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan bahwa implementasi potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan sesuai dengan fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.
22
H. Sistematika Penulisan Tugas Akhir BAB I
Pendahuluan, berisi tentang: dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. Dalam bab ini berfungsi untuk menarik pembaca dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah yang akan diuraikan.
BAB II
Landasan teori, berisi tentang: Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 Murabahah,
pada
Potongan
Pelunasan
dalam
pengertian murabahah, landasan hukum murabahah,
pembiayaan murabahah, dan potongan pelunasan pada pembiayaan murabahah. BAB III Gambaran umum BNI Syariah Cabang Pekalongan, berisi tentang: Sejarah berdirinya, visi dan misi, produk-produk, struktur organisasi dan potongan pelunasan dalam pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Cabang Pekalongan. BAB IV Implementasi Fatwa DSN NO.23/DSN-MUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan, berisi tentang:
Kebijakan besar
potongan pelunasan dalam
pembiayaan murabahah dan Implementasi Fatwa DSN NO.23/DSNMUI/III/2002 pada potongan pelunasan dalam murabahah. BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan.
