BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006: 1).”Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh UndangUndang Perpajakan yang berlaku. Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan Negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan, sekitar 73,7 persen dari total penerimaan Negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id).Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka
pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagaiupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi
peraturan perundang-undangan dibidang
perpajakan dengan diberlakukannya self assessmentsystem.
1
2
Dalam Self assessment system, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan. (Tarjo &Indra Kusumawati, 2006). Pada sistem tersebut akan dapat berjalan dengan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarkat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Kenyataan yang ada kepatuhan masyarakat masih belum dapat terbentuk.Contoh kondisi tersebut adalah dalam pengisian SPT tahunan yang tidak semua wajib pajak mengisinya sendiri, melainkan ada yang menggunakan jasa petugas pajak untuk pengisian SPT tahunan tersebut (Kartawan, 1994). Namun dalam penerapan Self Assessment system, terdapat adanya keuntungan dan kelemahan.Keuntungan self assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan kelemahan self assessment system yang
memberikan
kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang
3
diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, persepsi dan motivasi Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Fenomena mengenai Pelaksanaan Self Assessment System diIndonesia masih banyak menimbulkan masalah, salah satu fenomena yang terjadi yaitu kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) Badan, wajib pajak orang pribadi juga mengalami hal yang sama. Fenomena lainnya, Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam perekonomian karena dapat menjadi ujung tombak industri nasional, menyerap tenaga kerja, menyumbang devisa dan ikut membayar pajak. Di Indonesia usaha kecil dan menengah telah menyumbang 28 persen PDB (Departemen Perindustrian, 2005). Indonesia memiliki unit mikro kecil dan menangah (UMKM), yang sudah terbukti menjadi penyelamat pada amukan krisis finansial pada 2008.Melihat fenomena ini, ada baiknya jika UMKM terus dibina, misalkan dengan memberikan keringanan fiskal dan membantu pemasaran yang selama ini menjadi permasalahan kursial bagi pelaku UMKM.Selain itu, UMKM juga merupakan wajah ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. UMKM
memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDB
(Product Domestik Bruto). Pada tahun 2003 Usaha Kecil memberikan sumbangan sebesar Rp815,14 juta dan meningkat menjadi Rp1.257,76 juta pada tahun 2006.
4
Peningkatan kontribusi PDB inilah yang mampu menggerakkan dan memacu percepatan pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu dari tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena dengan UMKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Dengan meningkatnya dan berkembangnya UMKM di Indonesia, tentu meningkatkan penghasilan yang diperoleh oleh wiraswasta kecil tersebut apalagi usaha kecil tersebut berkembang dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tentu sangat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat ketergantungan. Penghasilan yang meningkat tentu mempengaruhi pajak yang diperoleh pemerintah yang tentu saja berpengaruh bagi pendapatan nasional. Fenomena
mengenai persepsi wajib pajak
sampai saat ini persepi
masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif, pajak masih menjadi momok bagi orang banyak, hal ini dipicu oleh trauma masa lalu yaitu pada zaman penjajahan dimana masyarakat pada umum beranggapan bahwa pembayaran pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa. Sebaliknya mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihumpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum, seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Membangkitkan motivasi dan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan melibatkan wajib pajak dalam sistem perpajakan. Hasil penelitian yang pernah
5
dilakukan oleh Budiatmanto (1999) menunjukkan bahwa adanya perubahan dari OAS ke SAS terbukti meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan proksi kepatuhan adalah jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Setelah adanya reformasi pajak 1983 dengan mengubah OAS menjadi SAS penerimaan pajak meningkat secara signifikan, hal tersebut membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak semakin baik sejak reformasi pajak. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkenaan dengan prinsip dasar pada diri wajib pajak. Prinsip dasar yang dimaksud adalah hasyrat atau dorongan
wajib
pajak
untuk
memenuhi
kewajibannya
dalam
sistem
perpajakan.Data diri yang berkenaan dengan motivasi wajib pajak dapat dipergunakan untuk mengukur keeratannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak dan motivasi wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akanmemenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Penelitian Yadnyana (2009) juga menemukan
6
bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengacu pada teori pengharapan (expectacy theory) dan teori sanksi dan insentif (reinforcement theory) untuk mengeksplorasi hubungan persepsi dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.Teori pengharapan (Expectacy Theory) menyatakan bahwa dorongan atau kekuatan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang melakukan suatu yang dilakukan seseorang melakukan suatu tindakan. Berdasarkan pada teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori tersebut mengandung adanya hubungan antara persepsi dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanggapan atau proses (penerimaan) langsung wajib pajak terhadap tangguhan (tindakan-tindakan, hukuman dan sebagainya) akandiperoleh apabila wajib pajak tersebut melanggar norma perpajakan (Undang-Undang Perpajakan). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba menguji “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Wajib Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan ditemukan yaitu:
7
a. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ? b. Apakah persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ? c. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ? d. Apakah pelayanan fiskus, persepsi wajib pajak, dan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: a. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. b. Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. c. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. d. Pengaruh pelayanan fiskus, persepsi, dan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
D. MANFAAT PENELITIAN Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:
8
1. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan pandangan atas bagaimana pelaksanaan yang baik dan benar dalam membayar pajak, seiring dengan ketentuan Undang-undang perpajakan. 2. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana yang nantinya akan menjadi wajib pajak 3. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai adanya pengaruh pelayanan fiskus, persepsi, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 4. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pelayanan fiskus, persepsi, dan motivasi wajib pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.
