BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial, baik
sebagai individu ataupun kelompok akan selalu berkomunikasi. Sehingga disadari ataupun tidak, komunikasi telah menjadi bagian dan kebutuhan hidup manusia. Melalui komunikasi, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Dan di era modern ini semakin disadari bahwa keberhasilan suatu usaha atau kegiatan sangat dipengaruhi atau ditunjang oleh komunikasi yang baik. Dalam industri usaha hulu minyak dan gas bumi, komunikasi
juga
memainkan peranan penting dan signifikan, mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi, baik di daerah maupun di pusat. Adapun fungsi-fungsi yang erat kaitannya dengan komunikasi adalah fungsi yang berada di garis depan perusahaan seperti Public Relations (Hubungan Masyarakat), Goverment Relations (Hubungan Pemerintahan/Kelembagaan) serta Security (Pengamanan). Di era reformasi sekarang ini, khususnya terkait dengan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otoritas lebih dan independen, permasalahan atau hambatan yang muncul justru berasal dari pemerintah setempat. Sebagian besar Kepala Daerah (Bupati) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkesan memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan peraturan daerahnya sehingga ada berbagai peraturan daerah dan perijinan yang tidak sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Umumnya hal tersebut 1
2
disebabkan kurangnya pemahaman yang baik dan benar tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta adanya persepsi yang keliru tentang perusahaanperusahaan kontraktor asing yang sebetulnya merupakan mitra kerja pemerintah Indonesia. Mayoritas masalah atau hambatan yang timbul dalam industri hulu minyak dan gas bumi adalah masalah perijinan seperti: ijin tumpang tindih lahan dengan wilayah
hutan
atau
perkebunan
(Departemen
Kehutanan/Perhutani/Dinas
Perkebunan), ijin memasuki wilayah perbatasan daerah administrasi (antar kabupaten, provinsi) ataupun ijin memasuki wilayah laut dari instansi TNI Angkatan Laut, dan sebagainya. Dan mayoritas semua urusan perijinan tersebut bermuara pada instansi atau lembaga pemerintah. Adanya hambatan atau masalah-masalah tersebut menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi perusahaan karena merasa tidak mendapatkan dukungan seperti yang dijanjikan pemerintah Indonesia. Kontraktor yang kecewa bukan tidak mungkin pada akhirnya memilih mundur dan menarik investasinya dari Indoneseia. Bila hal ini terjadi, maka itu berarti kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia. Sebagai informasi, berdasarkan data dari BPMIGAS bahwa pada tahun 2011, industri hulu minyak dan gas bumi
adalah penghasil devisa Negara
Republik Indonesia dan secara konsisten menyumbang antara 20 sampai 30 persen dari total penerimaan negara, seperti yang dipublikasikan pada website BPMIGAS tertanggal 10 Oktober 2011 (lampiran 1). Sebagai salah satu industri strategis Negara, maka berdasarkan Keputusan Presiden No 63 tahun 2004 aset
3
industri ini ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional atau disingkat Obvitnas (lampiran 2). Sesuai dengan definisinya maka objek vital merupakan sebuah objek yang memiliki nilai strategis yang besar bagi kepentingan Negara sehingga apabila objek tersebut terganggu, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar dan bahkan mengganggu kepentingan nasional. Industri minyak dan gas bumi selain sebagai objek vital nasional juga dikenal sebagai industri yang menggunakan teknologi tingkat tinggi (High Techonology), membutuhkan biaya yang sangat tinggi (High Cost) dan memiliki resiko yang sangat tinggi (High Risk). Sehingga bagi setiap perusahaan (kontraktor) nasional maupun internasional (asing) yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, harus mengikuti tender atau lelang yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (DIRJEN MIGAS) di bawah pengawasan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah perusahaan memenangkan suatu Wilayah Kerja Tambang (WKP ) maka selanjutnya menjadi mitra kerja pemerintah atau disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut K3S) dan berada di bawah pengawasan pemerintah yaitu Badan Pengawas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau dikenal dengan BPMIGAS. CNOOC SES Limited dengan induk perusahaan di China, merupakan salah satu K3S dengan Wilayah Kerja Pertambangan (disebut WKP) dibeberapa area seperti Blok South East of Sumatera (SES) di perairan Kepulauan Seribu, Blok Batanghari di Kabupaten Jambi, Blok South of Palung Aru di Perairan laut Aru dan Blok West Madura di laut Madura.
4
Memahami kondisi yang ada di Indonesia saat ini, dalam menjalankan kegiatannya, manajemen CNOOC SES Ltd, memberikan dukungan bagi setiap usaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan para stakeholder. Pihak manajemen berupaya terus menerus untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah sipil maupun militer selaku external stakeholder utama dan juga masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan namun masih sering timbul hambatan yang mengganggu kelancaran dan keamanan aktivitas perusahaan yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan. Sering terjadi bahwa hambatan signifikan justru berasal dari stakeholder utama yaitu pemerintah sipil maupun militer /POLRI, baik di pusat maupun daerah terutama terrkait pengurusan perijinan. Hal ini timbul karena kurangnya pemahaman stakeholder tentang industri hulu minyak dan gas yang merupakan objek vital nasional. Selain itu, adanya otonomi daerah dengan berbagai peraturan daerah yang terkadang tidak sejalan dengan undang-undang, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga menimbulkan kebingungan, penundaan pekerjaan, dan jenis-jenis hambatan lainnya. Situasi ini membuat manajemen menyadari bahwa perlu menjaga hubungan atau relasi yang baik baik dengan publik perusahaan dan disinilah fungsi utama dari Public Relations yaitu menjadi perantara hubungan antara manajemen perusahaan dengan publik internal maupun eksternal guna membentuk dan meningkatkan citra positif perusahaan.
5
Untuk itu manajemen perlu memberikan dukungan pada fungsi Public Relations agar dapat melakukan peranannya dengan optimal, diantaranya peran sebagai konsultan atau penasehat bagi manajemen dalam mendefinisikan masalah atau
memantau
implementasi
kebijakan
perusahaan,
menjadi
fasilitator
pemecahan masalah, baik di internal maupun eksternal perusahaan. Disamping itu Public Relations juga harus dapat melakukan peranannya sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan / organisasi dengan publik internal maupun eksternal seprti menyampaikan kebijakan perusahaan yang harus diketahui publik agar terjalin kesepahaman kedua belah pihak sehingga tujuan perusahaan mendapatkan dukungan dari publiknya. Peranan lainnya dari Public Relations adalah sebagai teknisi komunikasi melalui kegiatan komunikasi pendukung operasional perusahaan seperti programprogram publikasi, iklan, sosial dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan ini, maka manajemen CNOOC SES Ltd memutuskan untuk memberikan dukungan dan perhatian pada Departemen General Affairs & Legal yang membawahi Public Relations. Dukungan tersebut bukan hanya dalam bentuk kewenangan dalam mengembangkan program kerja dan anggaran tetapi juga dukungan pada sumber daya manusia dimana pejabat Head of Government & Public Relations dibantu oleh dua (2) personil yang berbeda yaitu :
6
1. Junior Officer Internal/External Relations yang lebih fokus pada bidang Public
Relations,
mendukung
kegiatan-kegiatan
publikasi
dan
kemasyarakatan. 2.
Officer Government Relations yang difokuskan pada pengurusan perijinan dengan stakeholder pemerintah, baik di pusat dan daerah, sipil dan militer.
Dengan adanya pemisahan kedua fungsi tersebut, diharapkan agar masingmasing
pejabat atau praktisi yang berwenang dapat lebih fokus dengan
stakeholder terkait, sehingga dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien guna menunjang kelancaran kegiatan perusahaan. Untuk diketahui bahwa dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, setiap Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) atau disebut dengan Blok, merupakan suatu perusahaan atau Badan Usaha Tetap tersendiri, dengan manajemen yang terpisah dari blok lainnya. Sehingga dalam hal ini, untuk wilayah Blok Madura, CNOOC yang bermitra dengan Husky mendirikan perusahaan yang disebut dengan Husky CNOOC Madura Limited, dan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian
kerjasama,
maka
CNOOC
adalah
pihak
yang
melakukan
operasionalisasi atau dikenal dengan sebutan Operator Blok. Terkait dengan struktur organisasi, nampaknya ada kesepakatan tidak tertulis bahwa pada situasi atau keadaan tertentu dan khusus, apabila Husky CNOOC Madura Limited tidak memiliki praktisi atau fungsi yang dapat menangani suatu kegiatan operasional terutama permasalahan di lapangan, maka personil CNOOC SES Limited dapat diminta atau diperbantukan. Hal ini nampak
7
pada proyek atau kegiatan di blok Madura yang berada dibawah perusahaan Husky CNOOC Madura Limited. Terkait dengan kegiatan pada proyek survei seismik 3D dan pengeboran Blok Madura, masalah perijinan tersebut seharusnya berkaitan dengan fungsi dan peran Government Relations Officer, dimana jabatan atau personil penanggung jawab sudah ada dalam struktur organisasi CNOOC SES Limited. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa sejak awal perencanaan proyek atau kegiatan eksplorasi Blok Madura, fungsi Government Relations tidak dilibatkan sama sekali. Akibatnya pencegahan atau antisipasi masalah tidak berjalan optimal. Dan yang menjadikan hal ini khusus dan temuan yang menarik adalah baik manajemen Husky CNOOC Madura Limited maupun CNOOC SES Limited sepakat menugaskan Senior Head of Security untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Dari beberapa catatan kejadian yang berhasil diperoleh peneliti menunjukkan bahwa sering terjadi Departemen Sekuriti khususnya Senior Head of Security ditugaskan untuk menyelesaikan masalah perijinan yang timbul pada saat eksekusi atau operasional di lapangan akan atau sedang berjalan. Bahkan pada beberapa peristiwa atau kasus, fungsi sekuriti bukan hanya sekedar menyelesaikan konflik yang timbul akan tetapi turut ambil bagian dalam penyelesaian atau mendapatkan dukungan di tingkat elite pemerintah melalui pendekatan lobi dan negosiasi pada networking yang ada. Dengan berjalannya waktu dan aktivitas perusahaan yang meningkat, maka makin banyak pula hambatan atau kendala yang terjadi. Dan dalam
8
beberapa kasus terkait perijinan instansi pemerintah, baik sipil maupun militer, permasalahan tersebut dapat diatasi atau diselesaikan oleh Senior Head of Security dari CNOOC SES Limited dan bukan oleh fungsi Government Relations. Hal ini menjadi perhatian sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada manajemen eksekutif sehingga akhirnya Senior Head of Security sering ditugaskan untuk menyelesaikan proses perijinan dengan instansi pemerintah terkait, diantaranya: a. Pengurusan Ijin Penggunaan Daerah Latihan TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung kegiatan eksplorasi di perairan laut Madura. b. Menjembatani proses kunjungan kehormatan kepada pemerintah Maluku dalam rangka persiapan dimulainya kegiatan operasional di Blok Palung Aru; c. Penyelesaian masalah imigrasi dan legal terkait penggunaan paspor khusus dan ijin tinggal warga negara Cina yang ditugaskan di CNOOC SES Limited di Indonesia. 1.2
Perumusan Masalah Dalam penelitian ini, peneliti melihat ada temuan menarik yang terjadi di
perusahaan CNOOC SES Limited. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Senior Head of Security sering ditugaskan untuk mengatur dan melakukan komunikasi persuasif dan pendekatan kepada instansi pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalin dan meningkatkan hubungan baik dengan pemerintah, mengurus dan menyelesaikan masalah atau hambatan perijinan penunjang operasional kegiatan khususnya yang dapat berdampak langsung pada
9
produktivitas perusahaan. Fakta ini menunjukkan bahwa Senior Head Security melaksanakan fungsi dan peran Government Relations yang berhubungan dengan pemerintah dan bukan praktisi dari fungsi terkait. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan mengenai Senior Head of Security yang melakukan fungsi dan peran Government Relations, maka peneliti merumuskan bahwa masalah penelitian adalah : “Bagaimana Implementasi fungsi dan peran Government Relations CNOOC SES Limited”? (Studi deskriptif pada fungsi dan peran Senior Head of Security CNOOC SES Limited dalam menyelesaikan ijin penggunaan daerah latihan TNIAngkatan Laut guna mendukung kegiatan survei seismik 3D dan pengeboran di Blok Madura). 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui “Implementasi fungsi dan peran Government Relations CNOOC SES Limited” (Studi deskriptif pada fungsi dan peran Senior Head of Security CNOOC SES Limited dalam menyelesaikan ijin penggunaan daerah latihan TNI-AL guna mendukung kegiatan survei seismik 3D dan pengeboran di Blok Madura). 1.4
Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan masukan positif
atau manfaat:
10
1.4.1 Teoritis / Akademis : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi jenjang pendidikan tinggi untuk melengkapi kurikulum komunikasi yang lebih spesifik (khusus) terkait cara atau pendekatan komunikasi dengan pemerintah;
1.4.2 Praktis: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pelaku / pejabat Government Relations di industri hulu minyak dan gas bumi untuk meningkatkan kemampuan kognitif serta komunikasi persuasif guna mendukung implementasi fungsi dan peranannya secara optimal. Sehingga di masa mendatang jabatan Government Relations dapat meningkat ke jenjang manajerial.
