BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang Disadari atau tidak, teknologi informasi telah menjadi bagian dari
kehidupan kita sehari-hari. Teknologi informasi ini memungkinkan perdagangan, perniagaan, transaksi dilakukan melalui media elektronik. Termasuk di dalamnya adalah aplikasi pengadaan barang dan jasa yang disebut e-procurement. Di Indonesia sendiri pelaksanaan e-procurement diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 dan mulai diterapkan sejak tahun 2007 dengan berdirinya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Konsep dan realisasi sistem elektronik procurement adalah dengan landasan hukum yang kokoh dan sesuai dengan konvergensi teknologi informasi. Landasan hukum itu berupa UU No.19/2002 Tentang E-Procurement, UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Sementara itu di luar pemerintahan sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan EProcurement seperti misalnya Garuda Indonesia, PT Indonesia Power, dan beberapa perusahaan lainnya. Aplikasi teknologi informasi yang baik dapat menyebabkan data lebih cepat diproses dan terjaga akurasinya. Sifat ini diinginkan untuk menjaga transparansi. Namun aplikasi yang salah akan menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta dapat menimbulkan harapan yang salah
1
seperti adanya false sense of security. Salah satu penerapan kemajuan teknologi telematika dalam mendukung proses bisnis adalah dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga proses tersebut akan lebih transparan, efektif dan efisien. Aplikasi electronic Procurement atau e-Procurement adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengadaan barang/jasa berbasis internet yang di desain untuk mencapai suatu proses pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien dan terintegrasi. Aplikasi e-Procurement memiliki fasilitas transaksi antara Buyer dan Supplier. Yang dimaksud dengan Buyer adalah pihak yang akan melakukan proses pembelian barang/ jasa. Supplier adalah pihak-pihak yang berfungsi sebagai pemasok barang/jasa yang dibutuhkan oleh Buyer. Pemanfaatan EProcurement menjadikan proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah/ Perusahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menghadapi masalah besar berkaitan dengan antara lain: •
Pasar pengadaan yang tidak terbuka (terfragmen, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mendapat akses pada pasar pengadaan, arisan tender sampai pada dominasi pelaku usaha atau kelompok usaha pada pasar pengadaan dan premanisme)
•
Kurangnya kapasitas manajemen pengadaan oleh instansi pemerintah dari aspek pengorganisasian maupun jumlah dan kompetensi personelnya; dan
2
•
Bad governance (tidak transparan dan tidak akuntabel, penyalagunaan wewenang untuk kepentingan tertentu sampai tindak pidana korupsi). (Sumber. http://eproc.garuda-indonesia.com/vendor/index.php).
Mulai tahun 2003, telah digulirkan agenda pembenahan di bidang pengadaan yang meliputi pembenahan aspek peraturan perundang-undangan melalui terbitnya Keppres 80 Tahun 2003, pemberian pedoman-pedoman berupa model dokumen pengadaan sampai pada penafsiran peraturan. Pembenahan juga mencakup bidang kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemberian pelatihan dan bimbingan teknis kepada semua pelaku serta mengujinya untuk mengukur tingkat pemahamannya pada satu elemen kompetensi.
Berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa di Bagian Pelelangan dan Pengadaan Barang/Jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Bandung terdapat beberapa masalah, diantaranya: 1. Belum tersedianya data yang akurat, kurangnya pendukung data (perangkat aplikasi), kurang tersedia SOP (Standar Operation Prosedur tentang aplikasi E-Procurement). 2. Sumber daya manusia para pegawai yang ada di Bagian Pelelangan dan Pengadaan Barang masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas belum pernah mengikuti diklat-diklat teknis teknologi EProcurement dan dari segi kuantitas jumlah petugas di E-Procurement dan Perlengkapan kurang seimbang dengan beban tugas sehingga efektivitas
3
kerjanya belum tercapai dengan baik, pegawai kurang memperhatikan masalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan hal ini terlihat dari tidak tepatnya pegawai dalam meng-update data. 3. Masih banyaknya rumusan strategi implementasi yang perlu didiskusikan berkaitan dengan komponen lainnya seperti penyediaan hardware, software, jaringan, konsultasi, regulasi, operasionalisasi, pengorganisasian, pelayanan kepada pengguna, bimbingan teknis dan sebagainya. 4. Kurangnya komitmen bersama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sehingga sistem E-Procurement yang sudah terbangun tidak akan berguna apabila tidak dapat digunakan dengan baik oleh para pegawainya. (Sumber: Panitia Pengadaan Barang/jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Bandung)
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian :
” Pengaruh Implementasi Kebijakan E-procurement dan
Pelayanan terhadap Efektivitas Kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitian dan Pengembang Sumber Daya Air Bandung ” .
1.2
Rumusan masalah Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas,
maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana gambaran tingkat implementasi kebijakan E-Procurement pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Air Bandung ?
4
2. Bagaimana gambaran tingkat pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Air Bandung ? 3. Adakah pengaruh implementasi kebijakan E-Procurement dan pelayanan terhadap efektivitas kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Air Bandung ? baik secara parsial maupun simultan ?
1.3
Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil temuan tentang: 1. Tingkat implementasi kebijakan E-Procurement pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Air Bandung. 2. Tingkat efektivitas kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Air Bandung. 3. Pengaruh implementasi kebijakan e-procurement dan pelayanan terhadap efektivitas kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Air Bandung baik secara parsial maupun simultan.
1.3.2 Kegunaan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:
5
a.
Kegunaan Teoritis. Upaya melakukan pengembangan teori-teori sumber daya manusia dapat dijadikan bahan untuk perbaikan implementasi kebijakan E-Procurement, pelayanan dan efektivitas kerja.
b.
Kegunaan Praktis. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan EProcurement dan pelayanan terhadap efektivitas kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pusat Penelitan dan Pengembangan Sumber Daya Air, sehingga temuannya dapat menjadi umpan balik yang bermanfaat bagi perumusan manajemen sumber daya manusia.
6
