BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perkembangan dunia perdagangan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan

1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Perkembangan dunia perdagangan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan

dari

sarana

pengangkutannya.

Faktor

sarana

pengangkutan

tersebut

akan

mempengaruhi lancar tidaknya perdagangan. Jika sarana pengangkutan memadai, maka perdagangan pun akan berjalan dengan lancar, sedangkan jika sarana pengangkutannya sangat minim sudah dapat dipastikan proses perdagangan akan terhambat. Pengangkutan sebagai alat fisik merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan

masyarakat.

Dikatakan

sangat

vital

karena

keduanya

saling

mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalulintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin tinggi mobilitasnya, sehingga menjadikan pengangkutan itu sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu.

1

Universitas Sumatera Utara

2

Transportasi yang semakin maju dan lancar, sudah pasti akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misal sektor industri, perdagangan dan pendidikan. Transportasi ditinjau dari sudut geografis, dapat dibagi ke dalam beberapa jenis: a. b. c. d. e. f.

Angkutan antar benua. Angkutan antar kontinental. Angkutan antar pulau. Angkutan antar kota. Angkutan antar daerah. Angkutan di dalam kota (intra city transportation atau urban transportation).1 Jika dilihat dari sudut teknis dan angkutannya, maka transportasi dapat pula

dirinci menurut jenisnya sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Angkutan jalan raya atau Highway transportation (road transportation). Pengangkutan rel (rail transportation). Pengangkutan melalui air di pedalaman (inland transportation). Pengangkutan pipa (pipe line transportation). Pengangkutan laut dan samudera (ocean transportation). Pengangkutan udara (transportation by air atau air transportation).2 Sedangkan secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan

sebagai berikut: 1. Pengangkutan darat a. Pengangkutan melalui jalan (raya) yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan jalan raya. b. Pengangkutan dengan kereta api. 2. Pengangkutan laut. 3. Pengangkutan udara.3

1 Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi Karasteristik, Teori, dan Kebijakan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 16. 2 Ibid., hal. 17. 3 Ridwan Khairandy, dkk., Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 196.


3

Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air dan luar negeri. Karena saat tranportasi berfungsi untuk mempertemukan barang yang diproduksi di suatu tempat dengan konsumen yang membutuhkan. Peran transportasi pada masa sekarang ini jelas sangat dibutuhkan, terutama kebutuhan bagi kalangan pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya transportasi dapat ditempuh melalui darat dengan jasa angkutan seperti gerobak, truk, mobil penumpang, sado, bajaj, kereta api, becak dan jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal, kapal laut, kapal motor, kapal sungai, speed boat, sedangkan jasa angkutan udara dengan menggunakan pesawat udara dan helikopter. Peranan pengangkutan tidak hanya sebagai alat fisik, yaitu alat yang dipergunakan membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, penyalur kepada penerima barang, namun pengangkutan dapat juga sebagai alat penentu suatu nilai harga dari barang. Hal ini dikarenakan barang dapat dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang membutuhkan barang tersebut. Seperti prinsip ekonomi yang menyatakan dimana barang itu berlebihan maka nilainya akan turun, sebaliknya dimana barang itu langka maka harga akan melambung tinggi. Dengan demikian, adanya jasa pengangkutan diharapkan adanya penyamarataan pembagian keperluan terhadap barang menurut keadaannya dan juga pemerataan harga di seluruh lokasi kegiatan ekonomi masyarakat. Penggunaan jasa pengangkutan juga akan dapat menentukan harga dari suatu barang. Hal ini disebabkan nilai barang akan bertambah dengan adanya


4

tambahan biaya pengangkutan dari produsen ke konsumen. Semakin besarnya biaya pengakutan barang dari produsen ke konsumen, maka semakin tinggi nilai harga barang tersebut. Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. “Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain”.4 Beberapa aspek yang terkait dalam penyelenggara pengangkutan, yaitu: 1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan usaha seperti perusahaan pengangkutan, ataupun perusahaan jasa pengiriman barang, dan ada pula yang berupa manusia pribadi seperti buruh pengangkutan. 2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (crane). 3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan. 4. Perbuatan yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan. 5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dari nilai barang ataupun penumpang 6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.5 Kewajiban pengangkut yaitu untuk menyelenggarakan suatu pengangkutan barang dari tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan dengan selamat, artinya disini telah terjadi perikatan antara para pihak. Para pihak tersebut kemudian terikat

4

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 45. 5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 19.


5

dengan suatu perjanjian. Perjanjian itu lahir sejak tercapainya kata sepakat, yang kemudian disertai dengan suatu persyaratan yang nyata, yaitu berupa penyerahan dari objek atau berupa barang yang menjadi tujuan utama dari perjanjian tersebut dan selanjutnya akan diserahkan pada pemilik barang ditempat tujuannya. Pengangkutan bertujuan untuk menyangkut kebutuhan manusia dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan itu adalah dengan memindahkan atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan dengan mengirimkan barang bisa dilakukan dengan darat dan udara. Barang-barang yang akan dikirimkan itu bisa berupa perangkat keras seperti, pupuk, sembako dan juga perangkat lunak baik itu surat atau dokumen yang menjadi objek pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, pihak pengangkut telah menjamin dan bertanggungjawab terhadap keselamatan dari barang milik pengirim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 90 KUHDagang, yang menyatakan bahwa: Surat muatan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dan pengangkut atau juragan kapal, dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan antara pihak-pihak bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutannya dan penggantian kerugian dalam hal kelambatan, juga meliputi: 1. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang harus diangkut beserta merek-mereknya dan bilangannya. 2. Nama yang dikirimi barang-barang itu. 3. Nama dan tempat tinggal pengangkut atau juragan kapal. 4. Jumlah upah pengangkutan. 5. Tanggal penandatanganan. 6. Penandatanganan pengirim atau ekspeditur. Surat muatan harus dicatat dalam daftar harian oleh ekspeditur. “Interaksi yang terjadi dalam kebutuhan pengangkutan acapkali dibuat dalam suatu bentuk perjanjian. Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana


6

seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.6 Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan dari pada di tempat asalnya. Oleh karena itu pengangkutan dikatakan memberi nilai terhadap barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (place utility) dan nilai waktu (time utility). ”Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan dapat memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan”.7 Banyaknya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan banyaknya bermunculan perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan antara perusahaan pengangkutan sebagai pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang, muncullah suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal balik, ”dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu dan pihak pengirim membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama”.8 Pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya

6

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 2. Muchtaruddin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan, FE UI, Jakarta, 1981, hal. 6. 8 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hal. 21. 7


7

pengiriman yang telah diperjanjikan dan pengirim akan diberikan suatu tanda bukti bahwa barang yang akan dikirim melalui jasa pengangkutan itu sudah diterima dengan baik. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. ”Dalam perjanjian baku salah satu pihak tidak memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh lawannya, seperti dalam klausula ganti kerugian dan cara penyelesaian perselisihan yang tidak dapat ditawar lagi”.9 Perjanjian baku digunakan juga dalam perjanjian pengangkutan dimana pihak pengangkut telah menyiapkan terlebih dahulu klausula-klausula dalam perjanjian dan pihak pengirim hanya bisa menyetujuinya tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang dibuat oleh pihak pengangkut. Penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa masalah apabila dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan dan kedua belah pihak yang berjanji berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam membuat perjanjian melalui proses negosiasi. Perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan seimbang, sedangkan dalam perjanjian baku, kebebasan berkontrak tersebut patut dipertanyakan karena dapat dikatakan bahwa

9

Razif Novwan & Putranto Law firm, Perjanjian Pengangkutan (Contract Of Carriage), http:// www. rnplawfirm.com/ ?p=publication&id=6&title=perjanjian-pengangkutan- %28transportasilaut%29, diakses tanggal 11 Maret 2011.


8

dalam perjanjian baku tidak ada kesetaraan kedudukan yang seimbang antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian pengangkutan barang yang dibuat berdasarkan atas kebebasan berkontrak juga terjadi karena adanya kesepakatan antara para pihak. “Sehingga menimbulkan hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntuk hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.10 Berdasarkan perjanjian pengangkutan tersebut maka pihak pengangkut dan pihak pengirim mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban pokok pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai imbalan atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan. “Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan kerugian pihak pengirim, maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian”.11 Pertanggungjawaban pihak dalam pengangkut diatur dalam Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: ”Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.”

10 11

Subekti, Op.cit., hal. 1. Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hal.76.


9

Ganti

rugi

yang

harus

diberikan

meliputi

biaya

yaitu

segala

pengeluaran/perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pengirim, rugi yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang-barang kepunyaan pengirim yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut, dan bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan/dihitung oleh pengirim. Pada kenyataannya, masih ada pihak pengangkut yang melakukan pembatasan tanggung jawab dalam pemberian ganti rugi kepada pengirim jika muncul kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut dan hal tersebut dituangkan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pengangkut. Bahkan ada pula pengangkut yang tidak mencantumkan klausula tentang tanggung jawabnya dalam pemberian ganti rugi tersebut, sehingga jika muncul kerugian akibat kesalahan pengangkut maka pengangkut tidak bertanggung jawab karena menurutnya hal itu tidak diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutannya. Kegiatan pengangkutan banyak terjadi dalam masyarakat. Semakin hari masyarakat membutuhkan proses kegiatan pengangkutan yang lebih cepat dan lebih aman bagi barang yang akan mereka kirim. Dengan melihat kebutuhan masyarakat tersebut

banyak

pengusaha

mendirikan

usaha-usaha

pengangkutan

dengan

memberikan fasilitas pelayanan yang saling bersaing. Sebagai salah satu perusahaan pengangkutan yang berada di Kota Medan, CV. Asi Murni yang berdiri sejak tahun 1987, yang kegiatan usahanya adalah melayani jasa pengangkutan barang melalui darat dengan tujuan kota-kota yang berada di Propinsi Sumatera Utara maupun antar Propinsi. Adapun jenis-jenis barang yang diangkut oleh pihak perusahaan CV. Asi Murni adalah sembako,


10

barang elektronik, barang-barang produksi home industri, hasil pertanian, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang tidak dilarang diangkut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak perusahaan CV. Asi Murni menggunakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk yang telah baku. Perjanjian tersebut tercantum dalam lembaran kwitansi pengiriman barang yang klausula/isinya telah ditentukan oleh pihak perusahaan, sehingga dengan demikian para konsumen tidak lagi dapat menentukan klausula/isi dari perjanjian tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: ”Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat di Kota Medan (Studi Pada Perusahaan Pengangkutan Barang CV. Asi Murni)” B. Perumusan Masalah Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Mengapa dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan darat antara konsumen dengan CV. Asi Murni menggunakan perjanjian baku? 2. Bagaimana

tanggung

jawab

pengangkut

dalam

pelaksanaan

perjanjian

pengangkutan? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat hilang atau rusaknya barang dalam perjanjian pengangkutan antara CV. Asi Murni dengan Konsumen? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :


11

1. Untuk mengetahui pelaksanaan

perjanjian

pengangkutan

barang melalui

angkutan darat antara konsumen dengan CV. Asi Murni menggunakan perjanjian baku. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat hilang atau rusaknya barang dalam perjanjian pengangkutan antara CV. Asi Murni dengan Konsumen. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu: a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan secara akademis dalam memberikan gambaran terhadap perkembangan hukum perjanjian,

terutama

tentang

pelaksanaan

pengangkutan

barang

melalui

perusahaan angkutan darat, dengan demikian diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perjanjian. b. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru bagi kalangan pengusaha pengangkutan barang dalam menjalankan usahanya yang berhubungan perjanjian dalam pengangkutan barang melalui darat. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara, penelitian mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian


12

Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat di Kota Medan (Studi Pada Perusahaan Pengangkutan Barang CV. Asi Murni)”, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya dan secara akademis dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah perjanjian pengangkutan barang, namun menyangkut judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas sangat jauh berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan barang tersebut: 1. Olga Annemarie Depari, NIM: 017011049, mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana USU, Tahun 2003, dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang Dalam Pengiriman Barang Paket Dengan Klausul Eksonerasi (Studi Kasus di ELTEHA Internasional LTD. Cabang Medan),” dengan permasalahan yang dibahas: a. Bagaimana kekuatan hukum klausul eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang yang dibuat secara sepihak (standard contract)? b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak kedua (pemakai jasa) apabila terjadi kehilangan atau keterlambatan barang paket oleh perusahaan pengiriman barang dengan klausul eksonerasi? c. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengiriman barang dalam membayar ganti rugi atas pengiriman barang paket dengan klausul eksonerasi? 2. Amanda Litania, NIM: 017011004, mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana USU, Tahun 2005, dengan judul “Tanggungjawab Pemilik Dan


13

Pencarter Kapal Terhadap Pengangkutan Barang Dengan Kapal

(Studi di

PT. Berkah Anugrah Sejati Belawan),” dengan permasalahan yang dibahas: a. Bagaimana tanggungjawab pemilik kapal dan pencarter kapal apabila akibat lalai atau kesalahan perbuatan mereka menyebabkan timbulnya kerugian terhadap barang yang diangkut? b. Bagaimana proses pengajuan claim terhadap kerugian yang timbul terhadap rusaknya atau hilangnya barang yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian pencarter dan pemilik kapal? Jika diperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini, baik permasalahan maupun pembahasan adalah berbeda. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. F.

Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang di bahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.12 Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

12

W. Friedmann, Teori dan Filsafat Umum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2.


14

“Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui”. 13 Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa: “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”14 Snelbecker mendefenisikan “teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.15 Mengenai tanggung jawab hukum, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan, “Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.16 Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: ”kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum di sebut kekhilapan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa),

13

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 6. 15 Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 34-35. 16 Hans Kelsen sebagaimana diterjemakan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori UmumHukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum DeskriptifEmpirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81. 14


15

walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”. 17 Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari: a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.18 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan ”tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperbolehkan dan sebagainya”.19 Menurut Aridwan Halim, ”tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan”.20 Dalam kamus hukum ada 2 istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk 17

Ibid, hal. 83. Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 140. 19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.cit., 1996, hal. 1014. 20 Aridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 163. 18


16

menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial. “Kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undangundang dengan segera atau pada masa yang akan datang”.21 Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu

kewajiban, ketrampilan dan kecakapan. “Responsibility juga berarti

kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya”.22 Menurut Roscoe Pound, jenis tanggung jawab dapat dibedakan atas 3 (tiga) sebab, yaitu:.“pertanggungjawaban atas kerugian dengan disengaja, atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja, dan dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena kelalaian serta tidak disengaja”.23 Selanjutnya Roscoe Pound menyatakan bahwa tanggung jawab bersumber dari: 1. Perjanjian, dimana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggungjawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat. 2. Perbuatan melawan hukum, yang terbagi atas: a. Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja (dolus) maupun yang tidak disengaja (culpa) b. Perbuatan orang lain (orang yang masih berada di bawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan) c. kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan 21

Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 335. Ibid., hal. 335-336 23 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of Law) diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1996, hal. 92. 22


17

akibat yang tetap harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggungjawabnya.24 Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. “Kewajiban hukum berasal dari suatu norma trasendental yang mendasari segala peraturan hukum. Norma dasar kemudian merumuskan kewajiban untuk mengukuti peraturan hukum, dan mempertanggungjawabkan kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan hukum tersebut”.25 Menurut teori Johannes Gunawan menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung materi pertanggungjawaban dengan struktur yaitu: a. Contract Liability Contract Liability atau pertanggungjawaban kontrak adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. b. Product Liability Product Liability atau tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. c. Profesional Liability Profesional Liability atau tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. d. Criminal Liability Criminal Liability adalah tanggung jawab pidana yang mengatur tentang tindak atau perbuatan pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 61, 62, dan Pasal 63, di mana maksimum sanksi pidananya penjara lima tahun atau denda dua miliar.26

24 25

Ibid., hal. 163-164. Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1995,

hal. 281. 26

Johannes Gunawan dalam Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 25.


18

Pengaturan atas tanggung jawab perusahaan pengangkut atas kelalaiannya telah diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ), yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. Mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan lainnya dapat dilihat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 UULLAJ, yaitu: 1. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. 2. Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami. 3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati. 4. Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah. Selain itu, secara umum mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkut diatur pada Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi: “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan/ disebabkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasannya”. Dalam hukum perdata, gugatan untuk meminta pertanggungjawaban bersumber pada 2 (dua) dasar hukum, yaitu: “berdasarkan pada wanprestasi (contractual liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata dan


19

berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata”.27 Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan tentunya berhubungan erat dengan perjanjian. Bahwa dasar hubungan yang terjadi antara perusahaan pengangkutan barang dengan konsumen yang membutuhkan jasa pengangkutan adalah suatu perjanjian yang berarti para pihak dalam hal ini mempunyai hak dan kewajiban. Untuk itu dalam membahas masalah perjanjian tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata khususnya Bab II Buku III yang berjudul perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Herlien menyatakan bahwa: “janji antara para pihak hanya dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan

kedua

belah

pihak

sebagaimana

masing-masing

pihak

mengharapkannya”.28 Dalam hal adanya keseimbangan dalam suatu perjanjian, Laesio Enormis, menyatakan bahwa, “suatu janji yang tidak diimbangi dengan sesuatu yang equivalent (sama nilainya) dengan isi janji itu oleh pihak kedua (lazimnya perjanjian sepihak

27

Ibid., hal. 30. Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 305. 28


20

eenzijdige overeenkomst atau abstract promise) tidak merupakan janji yang wajar, dan karenanya tidak pula mengikat”.29 Asas keseimbangan, dikaitkan dengan asas dalam perjanjian, dikatakan lahir sebagai suatu penolakan terhadap asas kebebasan berkontrak. “Asas kebebasan berkontrak pada kenyataannya dikatakan telah membawa ketidakadilan, karena didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, tetapi pada kenyataannya para pihak tidak selalu dalam posisi memiliki posisi tawar yang seimbang”.30 Mengenai asas keseimbangan R. Kranenburg mengatakan bahwa: Asas keseimbangan merupakan dasar berfungsinya kesadaran hukum orang, yang mana kesadaran hukum seseorang adalah menjadi sumber hukum seseorang. Dalil atas asas keseimbangan tersebut adalah bahwa tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu, dan dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian tersebut tidak ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya, maka tiap-tiap anggota-anggota masyarakat hukum sederajat dan sama.31 Pada asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.

29

Sunarjati Hartono, Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita, Alumni, Bandung, 1974, hal. 26. 30 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebasan Berkontrak, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 1-2. 31 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pusaka, Jakarta, 1984, hal. 63 - 64.


21

“Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika bargaining power tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi unconscionable”.32 Sutan Remy Syahdeini menjelaskan bahwa: Bargaining Power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.33 “Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undangundang bagi para pihak”.34 Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Jika terdapat unsur paksaan, kekhilafan, penipuan, ataupun penyalahgunaan keadaan maka perjanjian dinyatakan tidak berlaku. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang dinyatakan tidak cakap menurut hukum adalah :

32 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredt Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 185. 33 Ibid., hal. 186. 34 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal. 42-44.


22

a. Orang-orang yang belum dewasa. b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UndangUndang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa perempuan yang bersuami tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin dari suaminya. Selain itu, terdapat subjek hukum yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, diantaranya adalah: a. Orang-orang dewasa yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. b. Badan hukum yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. c. Seseorang untuk waktu yang pendek maupun untuk waktu yang lama meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi sebelum pergi ia tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya.35 3. Mengenai suatu hal tertentu. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda. Apa saja yang menjadi objek dari yang diperjanjikan harus disebut secara jelas. 4. Suatu sebab yang halal. Mengenai suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah 35

Erza Putri, Subjek Hukum Dalam Perjanjian, http://erzaputri.blogspot.com, diakses tanggal 28 Juli 2011.


23

sebab dalam arti yang menyebabkan/yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai tidak bertentangan dengan UndangUndang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap 2 (dua) syarat sahnya perjanjian yang pertama, disebut sebagai syarat subyektif. Sebab mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir, yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan itu. Keempat syarat di atas mutlak harus ada atau mutlak harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, oleh karenanya tanpa salah satu syarat tersebut perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Apabila salah satu dari syarat subyektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk dibatalkan. ”Sedangkan apabila salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian adalah batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan”.36 Pada saat ini, terdapat bentuk perjanjian dengan cara penyiapan suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak konsumen untuk disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak konsumen untuk menentukan isi perjanjian. Ketika perjanjian ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan datadata informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausulanya dan pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai 36

Subekti, Op.cit., hal. 20.


24

kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah.37 Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), pengertian klausula baku adalah “setiap aturan/ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesie, yaitu perjanjian dimana salah satu pihak pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit/terdesak. Keadaan demikian tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat. “Pihak yang lebih kuat di dalam membuat penawaran dalam perjanjian dengan pihak yang lemah menggunakan prinsip take it or leave it (ambil/tinggalkan)”.38 Ketentuan di dalam perjanjian pengangkutan, pengirim tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Hal tersebut terjadi baik karena kedudukannya maupun karena kebutuhannya, sehingga pengirim hanya dapat menerima/menolak isi perjanjian secara utuh/keseluruhan. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan kebebasan berkontrak yang merupakan asas dari suatu perjanjian akan sulit terwujud karena asas kebebasan berkontrak dapat terwujud bila para pihak memiliki posisi tawar

37

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76. 38 Purwahid Patrik, Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hal. 43.


25

yang sama kuat. Posisi yang tidak seimbang tersebut juga menyebabkan batasbatas kebebasan berkontrak seperti itikad baik, tidak melanggar norma-norma kepatutan, dan perasaan keadilan akan sulit diterapkan. Perjanjian baku memang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang, namun berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam kenyataannya dapat diterima. Penerimaan perjanjian baku oleh masyarakat motifasinya adalah bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya. Masyarakat memang diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak dilarang oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pada prinsipnya Undang-undang tidak melarang adanya klausula baku dalam suatu perjanjian yang dibuat, namun yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan salah satu pihak. 2. Konsepsi Konsepsi diartikan sebagai ”kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.”39 Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, “kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.”40

39

Samadi Surya Barata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,

40

Soejono Soekanto, Op.cit., hal. 133.

hal. 28.


26

Samadi Surya Brata memberikan arti khusus mengenai pengertian konsep, yaitu sebuah konsep berkaitan dengan defenisi operasional, “konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang

disebut

dengan

defenisi

operasional”.41

Defenisi

operasional

perlu

disusun, untuk memberi pengertian yang jelas atas masalah, tidak boleh memiliki makna ganda. Selain itu, konsepsi juga digunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian

defenisi

operasional

atas

beberapa

variable

yang

digunakan.

Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka kemudian dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi operasional sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro menyatakan, perjanjian adalah: “Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu”.42 Pengertian perjanjian baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 41

Samadi Surya Barata, Op.cit, hal. 3. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, cet. 8, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4. 42


27

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. “Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim,

dimana

pengangkut

mengikatkan

diri

untuk

menyelenggarakan

pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.43 Menurut Pasal 1 angka 21 UULLAJ, yang dimaksud dengan “Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum”. “Hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum untuk melakukan segala sesuatu yang dikhendakinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan”.44 “Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum”.45 “Tanggungjawab adalah kewajiban, wewenang, dan hal lain yang melekat pada suatu kedudukan”.46 G. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian

43

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 2. 44 Ade Didik Irawan, Pengantar Ilmu Hukum, http://www.mypulau.com/adedidikirawan/ blog/731632, diakses tanggal 20 Januari 2011. 45 Ibid. 46 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2001, hal. 619.


28

“Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi”.47 Penelitian

yang

bersifat

deskriptif

dimaksudkan

untuk

melukiskan

keadaan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam dengan mengujinya dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku maupun dari pendapat ahli hukum sehingga dapat diperoleh gambaran tentang data faktual yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan darat. 2. Metode Pendekatan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode yuridis empiris dipergunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan barang melalui darat, sehingga akan diketahui secara hukum tentang pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan darat. 3.

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data

primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan melihat dan meneliti perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan CV. Asi Murni dengan konsumen/ 47

Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Garanit, Jakarta, 2004, hal. 58.


29

pengguna jasa angkutan sebanyak 20 responden yang diambil secara acak, serta dengan melalui hasil wawancara dengan responden yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan darat, selain itu wawancara yang dilakukan dengan informan, yaitu pemilik perusahaan CV. Asi Murni dan para pegawai CV. Asi Murni. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari : 1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Kontrak Perjanjian Pengangkutan. 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu

“semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak

resmi meliputi buku-buku,

karya ilmiah”48

dan

kontrak perjanjian

pengangkutan. 3. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum

48

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005,

hal. 141.


30

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet. 4. Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian

yang objektif

dan

dapat

dibuktikan

kebenarannya serta dapat

dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut: a. Studi Dokumen. Untuk memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori dan dokumen-dokumen kontrak perjanjian pengangkutan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. b. Pedoman Wawancara Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara dengan pengguna jasa angkutan di perusahaan CV. Asi Murni dan Direktur serta Pegawai Perusahaan CV. Asi Murni. 5. Analisis Data “Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan


31

dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.49 Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut katagori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode dedukatif ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

49

Lexy J. Moleong, Op.cit., hal. 101.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perkembangan dunia perdagangan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan

Recommend Documents