BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan perlindungan hukum,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan perlindungan hukum, merupakan hak bagi warga Negara, dimana guna mencukupi kehidupannya, tiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan transaksi melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Tuntutan kebutuhan manusia yangmakin besar dan pendapatan yang kecil, maka seseorang membutuhkan lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman danaguna mencukupi kebutuhan hidupannya. Pembangunan dibidang ekonomi yang semakin meningkat mengakibatkan keterkaitan yang erat anatara sektor riil dan sektor moneter, dimana kebijakan-kebijakan khususnya di sektor keuangan turut menentukan maju mundurnya aktifitas dunia usaha. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sementara masyarakat juga telah mengenal uang sebagai alat pembayaran, dimana dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya atau meningkatkan taraf kehidupannya. Para pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut.

1

Universitas Sumatera Utara

2

Dengan demikian kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia mempunyai kedudukan yang strategis karena ikut berperan penting dalam penyediaan dana atau kredit yang di butuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian, selain masih merupakan sumber dana primer bagi kebanyakan orang. Melalui berbagai kegiatan jasa keuangan yangdi tawarkan, lembaga perbankan dapat bertindak sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat, dimana dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasalainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.1 Dana yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuksimpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, pada akhirnya diedarkankembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (money market), pendepositoan investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam pemberiankredit.2 Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan 1

O.P. Simorangkir, Kamus Perbankan, (Bandung: Bina Aksara, 1989), hlm. 33 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 298 2


3

usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 11 dinyatakan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Definisi dari perjanjian pinjam meminjam terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.3 Unsur yang penting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Jika dilihat dari pihak kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitur adalah bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko,

3

R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 125


4

berupa ketidaktentuan pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratakan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang di tawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan di nilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang di berikannya. Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut di harapkan akan dapat disimpulkan kelayakan sebagai jaminan utang yang baik dan berharga. Pada konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar denganistilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, yang dimaksudjaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kreditmenurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan PemberianKredit, dinyatakan bahwa “jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”4 Dengan demikian mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh R. Subektidengan

jaminan

seperti

di

bawah

ini,

menurut

Djumhana

yang

tepatsebenarnya harus memakai istilah agunan. Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari: 4

Muhammad Djumhana, Op. Cit., hlm. 398


5

1. 2. 3.

Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.5 Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakanmenjadi

dua, yaitu: a.

Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah (debitur) untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yangtercermin dalam cash flow nasabah (debitur) atau yang lebih dikenaldengan first way out. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak, karakter, kemampuan, modal serta prospek nasabah.

b.

Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan (second way out) digunakan jika dikemudian hari first way out tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit. Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, jaminan kredit dibedakan

menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan, yaitu: 1) Jaminan pokok adalah jaminan yang pengadaannya bersumber atau dibiayai dari dana kredit bank. Jaminan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang, hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam 5

R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni 1986), hlm. 29


6

jaminanutama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya. 2) Jaminan tambahan adalah jaminanyang tidak termasuk di dalam batasan jaminan pokok tersebut di atas, misalnya surat berharga, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain. Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.6 Kredit yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang di dasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatukepastian kredit yang telah diberikan, untuk 6

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 68


7

di kembalikan sesuai jangka waktuyang disepakati, dan telah dituangkan di dalam perjanjian kredit. Istilah jaminan fidusia sering didengar dalam perjanjian kredit perbankan. Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undang, dimana dalam undang-undang ini barang sebagai objek jaminan fidusia disebut benda. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi. Menurut Djumhana kata jaminan yang tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan dimana jaminan atau agunan yang baik dapat terlihat dari: 7 a)

Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya. b) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya. c) Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.8 Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang 7 8

Muhammad Djumhana, Op. Cit., hlm. 77 R. Subekti, Op. Cit., hlm. 29


8

disebut perjanjian kredit. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembayaran, sudah semestinya jika pemberi kredit dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Praktik perbankan pada umumnya, perjanjian kredit sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk blangko atau formulir. Formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon kredit, pihak bank hanya meminta pendapat dari nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat yang ada dalam formulir atau tidak, sedangkan hal-hal yang kosong dalam perjanjian kredit seperi besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit, dan tujuan pemakaian kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk tertentu yang telah dibakukan menunjuk pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah perjanjian yang standar. Perjanjian standar ini diterjemahkan dengan istilah perjanjian baku.9 Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salahsatu persyaratan dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan 9

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 35


9

dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).10 Jaminan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, danlain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebutmenjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud. Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yangdisimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh ataskepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan danamasyarakat tersebut. 10

Hermansyah, Op. Cit., hlm 12


10

Menghadapi praktik perkreditan yang demikian itu calon nasabah pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab bila ia tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal atau kredit ditolak, sedangkan ia sangat membutukan kredit tersebut. Agunan inimenunjukkan adanya perubahan pasar produktif ke pasarkonsumtif. Perubahan tersebut dengan di latar belakangi oleh kondisi dalamsektor riil masih belum mampu beroperasi secara normal. Jadi pihak bank menganggap sektor riil masih memiliki risiko, apalagi dalam sektor ini digerakkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Pihakperbankan menilai kredit komsumtif dengan tanpa mensyaratkan agunansebagai jaminan kreditnya tersebut layak dikucurkan dan salah satunya dikhususkan pada segmen tertentu yaitu pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintahan, meski begitu risiko kredit tanpa agunan tetap tak dapat dianggap hal yang tidak penting, secara kumulatif tingkat risikonya tetap tinggi, apalagi persyaratannya sangat sederhana dan umumnya tanpa agunan sama sekali, walaupun dalam praktiknya tetap dimintakan jaminan, namun jaminan tersebut bukan merupakan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, contohnya adalah dengan jaminan SK PNS. Pihak bank dalam mengantisipasi liquidasi dana perbankan dalam hal terlalu banyaknya dana masyarakat yang dipinjamkan melalui program jaminan SK PNS diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam mengatasi risiko-risiko dalam setiap perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS baik dalam bentuk asuransi maupun reasuransi. Asuransi adalah perjanjian antara


11

penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.11 Reasuransi adalah perusahaan yang menerima pertanggungan ulang dari perusahaan asuransi atas sebagian atau keseluruhan risiko yang telah atau tidak dapat ditanggung kembali oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian perusahaan asuransi menerima pemindahan risiko dari perusahaan asuransi yang menutup secara langsung risiko tertentu (ceeding company) dimana nilai pertanggungan tersebut telah melampaui kemampuannya menerima suatu risiko. Risiko bermacam-macam, ada yang kecil ada yang besar dalam arti harga pertanggungannya. Bagi risiko yang besar jelas memerlukan reasuransi, karena risiko besar tersebut besarnya melebihi jumlah batas kemampuan (daya pikul) sendiri suatu perusahaan asuransi. Contoh dari risiko besar, misalnya bangunan gedung perkantoran bertingkat tinggi, pabrik tekstil, pabrik kertas, kapal samudera, pesawat terbang, proyek pembangunan gedung, dan sebagainya. Risiko-risiko besar seperti itu tentunya memerlukan reasuransi. Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahannya, misalkan rumah seseorang terbakar sehingga pemiliknya mengalami kerugian. Inilah resiko yang harus ditanggung pemiliknya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (uncertainty of financial loss)

11

Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi, http://www.ojk.go.id/asuransi, (terakhir diakses tanggal 21 Februari 2015)


12

di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya resiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa di luar kesalahan pemiliknya, resiko ini dapat dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan resiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan resiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).12Dalam industri jasa yang paling banyak diatur lewat regulasi pemerintah adalah yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, seperti pada perbankan dan asuransi. Salah satu yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kemakmuran rakyat adalah perkembangan industri asuransi. Dewasa ini industri asuransi telah menjadi suatu bidang usaha atau bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi terutama dalam bidang pendanaan. Perkembangan usaha asuransi tidak hanya memberi dampak positif pada pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat didalamnya, tetapi juga memberikan kenikmatan pada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi melalui penarikan premi bagi pemegang polis yang oleh perusahaan asuransi akan di

12

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 179


13

investasikan lebih lanjut di bidang bidang bisnis yang produktif. Investasi tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan bisnis asuransi yang semakin cepat maka perusahaan pun mulai meningkatkan layanannya dengan menciptakan layanan yang cepat, efisien dan efektif. 13 Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain.14 Sehingga dalam perkreditan di Indonesia SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait, berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya keanggotaan sebagai PNS, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK PNS bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuarikan diatas, maka penelitian ini akan diberi judul “Analisis Yuridis Atas SK PNS Yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT. Bank Sumut Medan).” 13

Ibid. J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.11 14


14

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1.

Bagaimana posisi SK PNS sebagai jaminan kredit bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan?

2.

Bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban PNS atas SK PNS yang diagunkandalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap PNS yang bersangkutan?

3.

Bagaimana peranan perusahaan asuransi dalam menyelesaikan masalah klaim asuransi kredit yang jaminannya hanya berupa SK PNS?

C. Tujuan Penelitian Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi semua kalangan baik civitas akademika, pemerintah, masyarakat maupun para pihak yang terlibat langsung dalam setiap perjanjian kredit perbankan yang terjadi. Selain itu tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang agunan dalam kredit perbankan. Sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui dan menganalisis posisi SK PNS sebagai jaminan kredit bila dijadikan dasar dalam perjanjian kredit perbankan.


15

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan pertanggungjawaban PNS atas SK PNS yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap PNS yang bersangkutan.

3.

Untuk mengetahui dan menganalisis peranan perusahaan asuransi dalam menyelesaikan masalah klaim asuransi kredit yang jaminannya hanya berupa SK PNS.

D. Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, yaitu: 1.

Manfaat yang bersifat teoretis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan displin ilmu hukum.

2.

Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu peneltian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.15 Secara praktis diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada nasabah dalam setiap proses perjanjian kredit perbankan yang terjadi di Indonesia.

15

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 106


16

E. Keaslian Penelitian Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Atas SK PNS Yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan(Studi Pada PT. Bank Sumut Imam Bonjol Medan)” adalah hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan, belum pernah ada yang membuat, kalaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Pengujian tentang kesamaan dan keaslian judul yang diangkat di perpustakaan fakultas hukum universitas sumatera utara khususnya dilingkungan magister kenotariatan dan magister ilmu hukum juga telah dilakukan dan dilewati, namun ada beberapa penelitian tesis yang memiliki kemiripan dengan judul yang diangkat, antara lain: 1.

Nama

:

Rahmadi Halim

Nim

:

B4B004167

Tahun

:

2006

Asal

:

Universitas Diponegoro

Judul

:

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)

Rumusan Permasalahan:


17

1) Apa dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur? 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (kredit macet)? 3) Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah? 2.

Nama

:

Fitria Dewi Purnama Sari

Nim

:

B4B005128

Tahun

:

2007

Asal

:

Universitas Diponegoro

Judul

:

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga.

Rumusan Permasalahan: 1) Bagaimanakah Kontruksi Hukum pada perjanjian kredit dengan jaminan SuratKeputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Cabang Salatiga, kaitannya dengan klausula default dan collateraldalam perjanjian kredit bank? 2) Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi? 3.

Nama

:

Paula Bawuna

Nim

:

097005115

Tahun

:

2011

Asal

:

Universitas Sam Ratulangi


18

Judul

:

Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS

Rumusan Permasalahan: 1) Bagaimanaprosedur pengikatan SK PNS sebagai jaminan kredit bank? 2) Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet dengan jaminan SK PNS? 3) Bagaimana prosedur dalam penyelesaian kredit macet pada perjanjian kreditbank dengan jaminan SK PNS?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam

membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.16Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, dinyatakan bahwa “keberlanjutan perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.17Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan 16 17

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 6


19

serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai jaminan atau agunan SK PNS dalam perjanjian kredit perbankan. Teori dalam penulisan tesis ini menggunakan teori kepastian hukum. Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.18 Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif legal positivism karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan, sehingga

18

Yance Arizona, Kepastian Hukum, http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itukepastian-hukum/, (diakses tanggal 21 Februari 2014).


20

menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Gustaf Radbruch, dalam konsep ajaran prirotas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.19 Keadilan yang dimaksudkan oleh Radbruch adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.20 Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip the binding for precedent (stare decisis) dalam sistem common law dan the persuasive for precedent (yurisprudensi) dalam civil law. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang berisi prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusanputusan terdahulu.21

19

Ali Ahmad, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

287-288 20 21

Ibid., hlm. 162 Ibid., hlm. 294


21

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). Dalam penerapan teori hukum tidak dapat hanya satu teori saja tetapi harus gabungan dari berbagai teori. Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian.22 Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:23 a. b. c. d. e. f. g. h.

Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik. Peraturan tersebut tidak berlaku surut. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Tidak boleh sering diubah-ubah. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Fungsi teori kepastian hukum disini adalah untuk menjamin dan melindungi

hak-hak dari para pihak baik orang perseorangan ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan hukum khususnya dalam perjanjian kredit di perbankan.

22

Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),

23

Ahmad Ali, Op. Cit., hlm. 294

hlm. 22


22

Dengan dijalankannya teori kepastian hukum maka akan terjaminlah hak-hak dari para pihak yang menuangkan kesepakatannya dalam bentuk perjanjian kredit. Selain teori kepastian hukum, tesis ini juga menggunakan teori hak dan kewajiban dimana dalam pemikiran moral dewasa saat ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Teori hak sekarang begitu populer, karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undangundang, aturan, dan lai-lain, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).24 Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral.hak merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban.Teori hak dan kewajiban berfungsi sebagai tolak ukur hak dan kewajiban masing-masing pihak

24

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.502


23

yang bersepakat dalam perjanjian kredit bank. Teori hak dan kewajiban ini juga berfungsi sebagai batasan-batasan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam melaksanakan isi perjanjian kredit perbankan tersebut. 2.

Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi

dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.25 Maka dalam penelitian ini disusun berberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni: a.

Perjanjian kredit yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula

b.

Jaminan adalah suatu hak atas suatu benda debitur yang hak kepemilikannya dipegang oleh kreditur sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur untuk kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.

c.

Agunan adalah jaminan kredit yang berupa benda, baik benda bergerak (mesin, kendaraan) maupun benda tidak bergerak (rumah, bangunan, tanah). Sedangkan jaminan, selain harta benda ada pula yang berupa selain benda, seperti jaminan 25

Samadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 3


24

perorangan, jaminan perusahaan, jaminan pemerintah, asuransi, jadi agunan adalah sutau bentuk jaminan, sedangkan jaminan belum tentu agunan. d.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

e.

Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan atau karena ditentukan undang-undang

f.

Benda tidak bergerak adalah benda yang karena sifatnya tidak dapat dipindahkan atau karena peruntukannya atau karena ditentukan undang-undang.

g.

Hutang adalah kewajiban debitur yang harus dibayar kepada kreditur dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang lainnya sebagai pelunasan kredit akibat perjanjian kredit.

h.

Debitur adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.

i.

Kreditur adalah orang pribadi, pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

j.

PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan diberi gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


25

G. Metode Penelitian 1.

Spesifikasi Penelitian Penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya,

jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Penelitian harus dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Metodelogis yang dimaksud berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.26Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.27 Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriftif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan

26

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

27

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

hlm. 42 hlm.13


26

manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.28 Pada penelitian ini akan dideskripsikan mengenai kedudukan SK PNS dalam sistem perkreditan bank di Indonesia, kelebihan dan kekurangannya, masalahmasalah yang timbul dalam pelaksanaan prjanjian kredit dengan jaminan SK PNS, dan kekuatan eksekutorial dari SK PNS itu sendiri. Masalah-masalah yang timbul nantinya akan diselesaikan dan dibahas dengan menggunakan aturan-aturan hukum atau doktrin-doktrin hukum yang ada guna menjawab permasalahan-permasalahan terkait jaminan kredit dengan SK PNS tersebut. 2.

Metode Pendekatan Metode pendekatan adalah penggunaan cara atau metode pendekatan apa yang

akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi

28

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35


27

dan regulasi.29 Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal hubungan antara yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. 3.

Sumber Data Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data

sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.30Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut: a.

Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b.

Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya

29

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 192 30


28

tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. c.

Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

4.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library

reseacrh) dan juga dengan melakukan wawancara langsung dengan informan (field reseacrh). Studi kepustakaan (library reseacrh) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Wawancara dengan informan (field reseacrh) dalam hal ini kepada….Selaku PT. Bank Sumut Imam Bonjol Medan, adalah suatu sarana atau alat pengumpulan data di dalam penelitian dengan menunjukkan adanya suatu hubungan diantara dua pihak yang mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan yang dikaji. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan membuat pertanyaan secara sistematis dan berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk


29

mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.31 5.

Analisis Data Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat

dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategorikategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.32 Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu: a. b. c.

d.

Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan pemberian kredit dengan jaminan berupa SK PNS. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaiedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan

menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.33

31 Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2009, hlm. 24 32 Soejono Soekonto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 225 33 Lexi J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hlm. 48


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan perlindungan hukum,

Recommend Documents