BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Menurut PSAP No.7 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan komponen penting dalam
menjalankan kegiatan
operasional pemerintahan yaitu sebagai potensi ekonomi suatu daerah yang memiliki manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, dan dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik. Salah satu dampak dari dilaksanakannya otonomi daerah yang menimbulkan bertambahnya kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan (wewenang) yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada daerah. Salah satu contohnya adalah terjadinya perubahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset Negara (pemerintah) yang semula banyak ditangani oleh pemerintah pusat, maka kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan aset Negara (pemerintah). Perubahan tersebut meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan Negara yang dikuasai pemerintah daerah yang tadinya dimiliki/dikuasai oleh pemerintah pusat.
1
Terkait dengan semakin besarnya kewenangan daerah untuk melakukan manajemen aset Negara atau secara spesifik manajemen aset daerah, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrument yang tepat untuk melakukan manajemen aset daerah secara professional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/ pemanfaatan, serta pengawasannya. Pengelolaan aset milik daerah diatur dalam PP No.38 Tahun 2008 sebagai perubahan atas PP No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dalam Peranturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup Pengelolaan Aset meliputi a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran, b. pengadaan, c. penggunaan, d. pemanfaatan,
e.
pengamanan
dan
pemeliharaan,
f.
penilaian,
g.
penghapusan, h. pemindahtanganan, i. penatausahaan, dan j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan Barang Milik Daerah atau yang biasa disebut Manajemen Aset Daerah adalah proses akuntansi yang bertujuan untuk melacak status aset pemerintah daerah baik lokasi, kondisi, maupun karakteristik pembeda lainnya dari setiap aset. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD selaku wakil rakyat. Oleh karena itu, aset daerah yang pada dasarnya adalah bagian dari aset Negara harus
2
dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transaparansi, dan akuntabilitas publik. Karena aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya, sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat agar dapat mengoptimalkan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah agar dapat mendayagunakan aset tetap yang dimilki dan juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan juga mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset. Menurut Britton, Connellan, Crofts (1989) mengatakan bahwa manajemen aset (asset management) “ define good asset management in terms of measuring the value of properties (assets) in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management”. Manajemen aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat, bermula dari orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis.( Doli D. Siregar: 2004). Dalam sektor publik selain permasalahan tentang perlakuan akuntansi aset tetap dalam penyusunan laporan keuangan masalah manajemen aset tetap juga menjadi fokus perhatian untuk diteliti lebih lanjut dan diperbaiki. Tahapan Manajemen Aset terdiri dari lima tahapan yaitu Inventarisasi Aset, Legal audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset, dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset. (Supriyadi; 2008, p.30) dalam Alicia adriati N)
3
Pengendalian
adalah
salah
satu
bagian
dari
manajemen,
pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian adalah salah satu tugas dari seoarang manajer, pengendalian pada hakikatnya tindakan yang disertai pelurusan (tindakan korektif). Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan, dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif. Kurangnya pengawasan dapat memberikan dampak yang membahayakan kesehatan organisasi, merusak reputasinya dan mengancam masa depan dari suatu organisasi. Penelitian
mengenai
pengaruh
manajemen
aset
terhadap
optimalisasi aset tetap pemerintah daerah memang telah banyak dilakukan namun hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga peneliti ingin meneliti kembali hubungan dari setiap variable, dan memodifikasi variabel pengendalian aset sebagai variabel intervening atau variabel antara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana hubungan pengaruh antara Inventarisasi aset dan penilaian Aset terhadap
4
optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Jepara dengan menggunakan Pengendalian Aset sebagai variabel intervening. Dan untuk melihat apakah Pengendalian Aset dapat memediasi hubungan antara Inventarisasi
Aset
dengan
Optimalisasi
Pemanfaatan
Aset
Tetap
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jepara dan memediasi antara Penilaian Aset dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda Jepara. Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR
YANG
MEMPENGARUHI
OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA”
1.2. RUANG LINGKUP MASALAH Ruang lingkup masalah penelitian ini adalah pengaruh dari inventarisasi, penilaian aset, dan pengendalian aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri terhadap pengoptimalan pemanfaatan aset tetap milik pemerintah daerah kabupaten Jepara.
1.3. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah Inventarisasi Aset berpengaruh positif terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda Jepara?
5
2. Apakah
Penilaian
Aset
berpengaruh
positif
terhadap
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda Jepara? 3. Apakah Pengendalian Aset berpengaruh positif terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemda Jepara?
1.4. TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1. Menguji pengaruh antara inventarisasi aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Jepara. 2. Menguji pengaruh antara penilaian aset terhadap
optimalisasi
pemanfaatan aset tetap Pemda Jepara. 3. Menguji pengaruh antara pengendalian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap Pemda Jepara.
1.5. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun masing-masing manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana suatu proses manajemen aset berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah.
6
2. Manfaat Praktis a. Peneliti: 1) Dapat menambah wawasan serta khazanah ilmu tentang pengaruh inventarisasi aset, penilaian aset, dan pengendalian aset yang berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah kabupaten Jepara. 2) Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan. b. Aparatur pemerintah daerah kabupaten Jepara Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan gambaran dan wawasan serta masukan bagi aparat pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan
aset tetap yang dimiliki sehingga
pemerintah daerah bisa mendapatkan manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.
1.6. SITEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan Skripsi perlu adanya garis besar pembahasan atau sistematika penulisan agar mempermudah dalam penulisan laporan. Adapun sistematika yang di susun penulis adalah sebagai berikut:
7
BAB I PENDAHULUAN Dalam bab Pendahuluan yang di bahas adalah Latar Belakang, Ruang Lingkup Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Merupakan bab yang berisi tentang landasan teori yang digunakan, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang akan di uji. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini mencakup gambaran umum obyek penelitian, analisis data dengan melakukan pengujian-pengujian terhadap masing-masing variabel, uji asumsi klasik, analisis model regresi, dan pembahasan. BAB V SIMPULAN DAN SARAN Merupakan bagian akhir dari penulisan, berisi kesimpulan dari analisis data serta saran-saran bagi instansi pemerintah kabupaten Jepara yang sekiranya dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang.
8
