BAB 2 KETENTUAN UMUM
200. PEMBERLAKUAN PERATURAN LEMBAGA KLIRING 1. Peraturan ini adalah Peraturan dan Tata Tertib yang dibuat dan diberlakukan oleh Lembaga Kliring setelah mendapatkan persetujuan Bappebti. 2. Peraturan Lembaga Kliring berlaku untuk seluruh Anggota Kliring, dan dilaksanakan sebagai ketentuan kontraktual yang mengikat antara: a. Anggota Kliring dengan Lembaga Kliring; dan b. Anggota Kliring dengan sesama Anggota Kliring. 3. Kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Lembaga Kliring, pihak ketiga tidak memiliki hak maupun kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau peraturan lain manapun, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Lembaga Kliring ini. 201. KEWENANGAN TAMBAHAN Kewenangan Dewan Direksi dalam Peraturan Lembaga Kliring adalah tambahan dari kewenangan Dewan Direksi yang tercantum dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar Lembaga Kliring. 202. KEWENANGAN UNTUK MENGUBAH DAN MENGESAMPINGKAN PERATURAN LEMBAGA KLIRING 1. Lembaga Kliring memiliki kewenangan penuh untuk mengubah ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kliring ini. Perubahan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kliring dimaksud akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Kliring, dan mengikat semua Anggota Kliring. 2. Lembaga Kliring dapat mengesampingkan kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kliring ini selama pengesampingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
ISI – PTT – 2011
10
203. KEWENANGAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SURAT EDARAN, DAN PETUNJUK PELAKSANAAN 1. Lembaga Kliring berhak, dari waktu ke waktu, menerbitkan instrumen yang mengatur seperti: Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan / Surat Edaran dan Petunjuk Pelaksanaan guna melengkapi ataupun menjelaskan penafsiran dan penerapan Peraturan Lembaga Kliring ini kepada Anggota Kliring. 2. Instrumen tersebut di atas disusun menurut peringkat kewenangan, dimana apabila terjadi perbedaan kepentingan antara ketentuan yang terkandung dalam satu instrumen dengan instrumen yang lain, maka ketentuan instrumen peraturan yang lebih tinggi akan berlaku. Peringkatnya adalah sebagai berikut: a. Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; b. Peraturan Lembaga Kliring; c. Surat Keputusan; d. Surat Pemberitahuan / Surat Edaran; e. Petunjuk Pelaksanaan. 3. Setiap Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan / Surat Edaran, dan Petunjuk Pelaksanaan akan diberitahukan melalui fax, email, atau dengan metode komunikasi lainnya kepada alamat yang diberitahukan oleh Anggota Kliring, dan dipublikasikan di website Lembaga Kliring, dan akan dianggap telah diketahui oleh seluruh Anggota Kliring pada saat peraturan tersebut dipublikasikan oleh Lembaga Kliring. 204. YURISDIKSI DAN HUKUM YANG BERLAKU 1. Lembaga Kliring dan Anggota Kliring setuju bahwa Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) di Indonesia memiliki yurisdiksi eksklusif. Dengan demikian tidak ada yurisdiksi lain yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan perdata antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring, dan antara sesama Anggota Kliring yang tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi. 2. Lembaga Kliring dan Anggota Kliring setuju bahwa prosedur tata cara beracara yang dipergunakan adalah Peraturan BAKTI. 3. Peraturan Lembaga Kliring ini akan tunduk dan diatur sesuai dengan hukum Republik Indonesia. 4. Khusus untuk perkara di luar yurisdiksi BAKTI, Lembaga Kliring memiliki kewenangan untuk mengajukan perselisihan hukum yang timbul terhadap pihak ketiga atau terhadap Anggota Kliring kepada: ISI – PTT – 2011
11
a. satu yurisdiksi pengadilan manapun yang berkompeten; atau b. lebih dari satu yurisdiksi secara bersamaan. 205. DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI Dokumen Lembaga Kliring dan Bursa Berjangka yang menyangkut perdagangan, kliring, atau penyelesaian suatu Kontrak Berjangka atau transaksi yang telah diselesaikan oleh Bursa Berjangka atau telah dikliringkan oleh Lembaga Kliring, atau telah dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring dianggap final, absah dan sebagai bukti yang mengikat antara seluruh Pihak terkait dengan Peraturan Lembaga Kliring dan/atau Peraturan Bursa Berjangka. 206. BAHASA 1. Semua Peraturan, Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan / Surat Edaran, Peraturan Pelaksanaan, laporan dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring berkaitan dengan pengoperasian dan penyelenggaran fungsi Lembaga Kliring, akan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. 2. Apabila ada perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan pengertian dan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang diberlakukan adalah penafsiran dalam Bahasa Indonesia. 207. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING 1. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penjaminan dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya. 2. Menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dari Penyelenggara dan Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif. 3. Menyusun Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring. 4. Menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring pada bank yang disetujui oleh Bappebti. 5. Menjamin dan menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang disebabkan kegagalan anggotanya dalam memenuhi kewajiban kepada Lembaga Kliring.
ISI – PTT – 2011
12
6. Menjamin kerahasian posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya. 7. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring. 8. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Kliring yang tidak memenuhi persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya. 9. Melakukan upaya terbaik dan sewajarnya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kerugian terkait penyelenggaraan fungsi Lembaga Kliring. 208. BATASAN TANGGUNG JAWAB 1. Lembaga Kliring tidak memiliki tanggung-jawab dan kewajiban kepada Anggota Kliring, Bank Penyimpan dan para Nasabahnya, atau kepada pihak ketiga, yang timbul sebagai akibat dari (termasuk namun tidak terbatas pada): a. setiap peristiwa Keadaan Kahar (Force Majeure); b. adanya kerugian-kerugian atau kerusakan-kerusakan, termasuk konsekuensi dari kerugian dan kerusakan dimaksud, yang disebabkan oleh tindakan Anggota Kliring atau Pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dan fungsi dari Lembaga Kliring; c. adanya kegagalan, kelalaian, atau kesalahan yang terjadi di Bursa Berjangka; atau d. adanya tindakan pembekuan (suspend), interupsi, pembatalan, penutupan atau penghentian pelayanan Lembaga Kliring atau Bursa Berjangka yang disebabkan oleh setiap kerusakan atau tidak beroperasinya atau tidak berfungsinya ATS, Exchange TWS atau peralatan, Software atau perangkat lain yang dioperasikan, disediakan atau dipergunakan oleh Lembaga Kliring atau Bursa Berjangka yang terjadi di luar kendali Lembaga Kliring. 2. Lembaga Kliring tidak akan memberikan jaminan (warranty), baik secara tersurat maupun tersirat, kepada Pihak mana pun, mengenai hal-hal sebagai berikut: a. bahwa tidak akan terjadi kegagalan dari Lembaga Kliring atau Bursa Berjangka untuk saling menyediakan informasi atau melakukan komunikasi satu terhadap yang lain; b. akurasi, keaslian, kelengkapan atau batasan waktu suatu dokumen dan sistem informasi; c. adanya kerugian dan/atau keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan; d. sistem dan komponen yang terkait akan memenuhi keinginan dari semua pengguna, atau bebas dari kesalahan dan kegagalan (error-free). ISI – PTT – 2011
13
3. Lembaga Kliring dan Pengembang Sistem tidak akan dibebani tanggung jawab berkaitan dengan pemasangan (instalasi), pembangunan, pengoperasian sistem yang berakibat (termasuk namun tidak terbatas pada): a. pelanggaran hukum; b. kerusakan dan kehilangan barang milik; c. kecelakaan dan kematian; d. kehilangan waktu pengoperasian; e. kehilangan potensi keuntungan. 4. Dalam hal kewajiban Lembaga Kliring harus diselenggarakan pada saat atau sebelum waktu tertentu yang sudah ditetapkan, namun tidak terlaksana pada saat atau sebelum waktu tersebut, maka Lembaga Kliring tidak akan dianggap melanggar ketentuan Peraturan Lembaga Kliring ini, sepanjang kewajiban dimaksud masih dapat dilaksanakan dalam batas toleransi waktu yang layak. 5. Lembaga Kliring hanya akan bertanggung jawab terhadap semua kewajiban yang secara tegas ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka yang berlaku dan Peraturan Lembaga Kliring ini. 209. IMUNITAS Lembaga Kliring, dan seluruh pejabat, karyawan, dan anggota Komitenya yang dibentuk Lembaga Kliring, berdasarkan Peraturan Lembaga Kliring ini, baik yang masih ataupun sudah tidak menjabat, dibebaskan dari tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan, yang dilakukan dengan maksud itikad baik. 210. PEMBEBASAN 1. Setiap Anggota Kliring wajib menjamin dan membebaskan Lembaga Kliring serta menanggung setiap kerugian, biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, kerusakan yang diderita oleh Lembaga Kliring dan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat dari, atau yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Anggota Kliring dan Nasabahnya, akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum, tindakan kecerobohan atau kelalaian yang dilakukan Anggota Kliring dimaksud. 2. Tanpa mengesampingkan ketentuan angka 1 di atas, setiap Anggota Kliring membebaskan Lembaga Kliring dari kewajiban keuangan yang diputuskan oleh yurisdiksi manapun, baik denda ataupun penyelesaian keuangan yang harus dibayar oleh Lembaga Kliring berkaitan dengan proses hukum dan tindakan administrasi yang diajukan terhadap Lembaga Kliring sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan atau yang dipersangkakan dilakukan Anggota ISI – PTT – 2011
14
Kliring dan nasabahnya terhadap Peraturan Lembaga Kliring, atau Surat Keputusan, atau Surat Pemberitahuan / Surat Edaran yang diterbitkan Lembaga Kliring.
211. KERAHASIAAN 1. Lembaga Kliring, semua pejabat, dan karyawan wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan
semua informasi yang berhubungan dengan setiap Anggota Kliring serta Nasabahnya yang bukan merupakan informasi untuk umum, yang diketahui atau dimiliki oleh Lembaga Kliring serta semua pejabat, dan karyawan (secara kolekftif informasi-infomasi dimaksud akan disebut sebagai ”Informasi Rahasia”), kecuali pengungkapan Informasi Rahasia tersebut diharuskan oleh hukum dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring ini. 2. Lembaga Kliring akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan
menjaga Informasi Rahasia.
212. KETERPISAHAN (SEVERABILITY) Apabila terdapat ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kliring ini yang tidak sesuai atau tidak dapat diberlakukan dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau otoritas regulator, maka ketentuan tersebut tidak berlaku lagi tanpa mempengaruhi keabsahan dari ketentuan lainnya di Peraturan Lembaga Kliring ini.
213. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 1. Lembaga Kliring tidak akan dibebani tanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, atau kecelakaan yang menimpa Pihak manapun, dan tidak juga bertanggung jawab terhadap kegagalan, hambatan, atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) kepada Anggota Kliring sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan Lembaga Kliring untuk mengendalikannya. Hal-hal dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada: a. bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan dan bencana alam lainnya; b. peperangan, kerusuhan, terorisme, tindakan otoritas sipil dan militer, embargo, demonstrasi dan lock out; c. kebakaran, ledakan, kecelakaan, pemadaman listrik, yang mengakibatkan tidak berfungsinya mesin, komputer dan perangkat peralatan terkait, jaringan telekomunikasi dan sistem on-line, service provider, kegagalan pada sistem komputer atau software; d. terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, interupsi dan pembekuan, atau keadan insolvency atau kebangkrutan dari Bank dan lembaga keuangan;
ISI – PTT – 2011
15
e. keadaan darurat terhadap pasar, penutupan pasar manapun termasuk pasar yang dioperasikan oleh Bursa Berjangka; f. sebab-sebab lain atau keadaan darurat lain yang terjadi di luar kendali Lembaga Kliring. 2. Meskipun sudah ditetapkan dalam ketentuan angka 1 di atas, namun setiap kegagalan yang dilakukan oleh Lembaga Kliring yang terjadi karena kondisi kahar tersebut tidak akan mengurangi, mengubah, membatasi atau berpengaruh terhadap kewajiban Anggota Kliring berkaitan dengan kontrak atau transaksi yang telah dilaksanakan dalam sistem Lembaga Kliring oleh Anggota Kliring. 3. Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, Lembaga Kliring berdasarkan kebijakannya sendiri, berhak untuk meminta Anggota Kliring melakukan tindakan-tindakan yang diarahkan oleh Lembaga Kliring terkait dengan Kontrak Berjangka atau transaksi Kontrak Berjangka yang terkena Keadaan Kahar (Force Majeure). 214. ESENSI WAKTU Waktu merupakan esensi penting berkaitan dengan penentuan periode waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kliring, Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan / Surat Edaran, dan Spesifikasi Kontrak terkait, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan tanggal penempatan Margin di Lembaga Kliring, tanggal penyerahan dokumen-dokumen, tanggal dilaksanakannya penyerahan dan penerimaan penyerahan Komoditi, serta tanggal efektif pembayaran.
ISI – PTT – 2011
16
