BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam GBHN tahun 1998 sebagai salah satu falsafah atau cita-cita yang menjadi pedoman haluan negara dalam garis besarnya, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat. Rangkaian program-program pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaksud didalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan pembangunan nasional diperlukan dana yang cukup besar yang berasal dari berbagai sumber penerimaan negara seperti yang termuat dalam APBN yang disetujui setiap tahunnya oleh DPR. Sumber penerimaan negara terdiri dari sumber penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan luar negeri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan adalah menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri, salah satunya yaitu pajak. Sejalan dengan pemikiran bahwa sumber utama penerimaan dan pendapatan negara berupa pajak perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Dimana pada fungsi penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi mengatur pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam tahun tertentu penerimaan pajak penghasilan perseorangan ditentukan oleh coverage ratio dan potensi penerimaan. Dengan kata lain PTKP mempengaruhi penerimaan PPh perseorangan melalui potensi pajaknya dan dalam kondisi tertentu. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga subjek pajak perlu diperhatikan. PTKP merupakan salah satu fasilitas dalam melaksanakan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP dapat diberikan dalam jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia PTKP bersifat Variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun telah memiliki anak memiliki jumlah yang berbeda secara proporsional. Tahun 2004 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku secara efektif sejak tahun 2005 untuk menggantikan pasal 7 UU No 10 Tahun 2000 tentang peningkatan PTKP wajib pajak pribadi. Kemudian terjadi perubahan PTKP lagi pada pasal 8 UU No 36 tahun 2008. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejak tahun pajak 2005 (berlaku dari 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005) adalah sebagai berikut :
a. b. c. d.
Tabel 1.1 Peraturan Menteri Keuangan RI No.564/KMK.03/2004 Rp12.000.000,00 = Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan; Rp 1.200.000,00 = Tambahan untuk wajib pajak yang kawin; Rp12.000.000,00 = Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 1.200.000,00
=
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI No.564/KMK.03/2004 Yang kemudian naik kembali satu tahun setelahnya pada tahun 2006 Penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif per 1 januari 2006 adalah sebagai berikut:
a.
Tabel 1.2 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 137/PMK.03/2005 Rp 13.200.000,00 = Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan;
b. c.
Rp 1.200.000,00 Rp 13.200.000,00
= =
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin; Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami d. Rp 1.200.000,00 = Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI No. 137/PMK.03/2005 Peraturan naik kembali pada tahun 2009. Penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif per 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut UU PPh Nomor 36 TAHUN 2008. Peraturan tersebut berlaku sampai tahun 2012. Kemudian PTKP naik secara teratur sampai dengan aturan yang terbaru. Kenaikan PTKP tahun ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012. Dan mulai diberlakukan pada tanggal 01 januari 2013. Perubahan yang diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya saing perekonomian indonesia dan penerimaan negara. Tabel 1.3 Perubahan PTKP tahun 2012 – 2013 Peruntukan Tahun 2012 WPOP Rp. 15.840.000,Tambahan untuk WP Kawin Rp. 1.320.000,Tambahan untuk isteri penghasilan Rp. 15.840.000,digabung Tambahan untuk tanggungan / anak Rp. 1.320.000,Sumber : UU 36/2010;PMK RI No 162/PMK.011/2012
1. 2.
Tahun 2013 Rp 24.300.000,Rp 2.025.000,Rp 24.300.000,Rp 2.025.000,-
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial karena banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan dengan latar belakang pemikiran diatas, untuk mengetahui gambaran lebih jelasnya peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan berjudul “ANALISIS DAMPAK DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 162/PMK.011/2012 SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PTKP TAHUN 2013 TERHADAP PENERIMAAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU” 1.2 Rumusan Masalah Apakah berpengaruh dengan adanya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Adakah dampak positif ataupun negatif dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 sehubungan dengan perubahan PTKP terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
1.3 Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan penjelasan diatas, dengan ini penulis membatasi masalah dalam penulisan ini yaitu dengan hanya membahas mengenai pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, dampak Positif ataupun negatif dari diberlakukannya PTKP yang baru, dan upaya-upaya dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
2.
Untuk mengetahui dampak positif ataupun negatif dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 sehubungan dengan perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. 1.4.2 Manfaat penelitian Dengan dilakukannya penelitian ini, hasilnya diharapkan akan bermanfaat bagi penulis sendiri, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu maupun pihak lain yang membacanya. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Penulis Sebagai informasi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan pajak di Indonesia dan juga dapat mempraktekan teori perpajakan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. 2.
Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya dan Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak pihak yang berhubungan dengan penelitian ini dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 3. Bagi Pihak Lain Sebagai bahan informasi yang nyata. M enambah wawasan kep ada pembaca mengenai dampak dari perubahan PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang baru. Dan sebagai bahan pembelajaran masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 1.5 Metodologi Penelitian Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu : a. Penelitian Kepustakaan Mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku perpajakan, peraturan perundang-undangan perpajakan, literatur serta buku yang berhubungan erat dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan ini dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam menyusun. b. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan sebagai bahan acuan atau praktek kerja lapangan langsung guna mendapatkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dan dapat mewawancarai secara langsung pegawai bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Dengan menggunakan tiga teknik : 1. Dokumentasi Melakukan pengamatan dengan mengumpulkan data-data langsung berupa dokumendokumen, catatan-catatan, atau majalah tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 2. Wawancara Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terkait PTKP dengan mewawancarai pihak yang berwenang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. 3. Pengamatan Melakukan pengamatan secara langsung mengenai perubahan PTKP dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu guna mendapatkan data-data serta informasi yang akurat.
BAB 3 OBJEK PENELITIAN 3.1. Objek Penelitian KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu beralamat di jalan Gedung Patra Jasa Lt. Dasar dan Lt. 14 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 32-34 , Jakarta Selatan 12950. Yang terletak di Jakarta Selatan yang memiliki kode KPP 012. Merupakan KPP Type A, berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2007 . Sebelumnya merupakan bagian dari KPP Jakarta Kebayoran Satu yang telah direorganisasi menjadi dua KPP, yaitu KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. 3.1.1. Sejarah Umum KPP Pada tahun 1966 diresmikan berdirinya suatu instansi pajak di lokasi Jakarta Selatan tepatnya di Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 14 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang bernama Kantor Inpeksi Pajak Pendapatan Kebayoran. Kemudian pada tahun 1974 diubah menjadi Kantor Inpeksi Pajak Jakarta Selatan Dua. Lalu sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan maka pada tahun 1994 diubah lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru (KPP JKB). Dan terakhir pada tahun 2002 mengalami perubahan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu. Awal beroperasinya KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu dilakukan secara bersama dengan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua di Gedung Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 14 A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Tetapi karena melihat kondisi dan kapasitas gedung yang tidak memungkinkan untuk dihuni 2 unit kantor dan sejalan dengan langkah reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, maka pada awal tahun 2002 dilakukan pemindahan lokasi untuk KPP Jakarta Kebayoran Dua menempati gedung baru di Graha Kanaan , Jl TB simatupang Kav.18 Jakarta Selatan. Sementara itu KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu tetap menempati gedung lama. Dalam rangka modernisasi Kantor Pelayanan Pajak maka pada bulan Juni 2007 Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Untuk sementara kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menempati Jalan KH. Achmad Dahlan No.14 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akhir tahun 2007, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menempati kantor sendiri di Jalan Sudirman Kav.56. Berhubung dilakukan renovasi gedung, mulai awal tahun 2010 KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru menyewa gedung perkantoran di Patra Jasa, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34. Apabila pembangunan kantor telah selesai, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu akan kembali menempati kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu meliputi 3 (tiga) Kelurahan , yaitu : a. Kelurahan Senayan b. Kelurahan Selong c. Kelurahan Rawa Barat 3.1.2 Pelayanan Perpajakan A. Tempat Pelayanan Terpadu Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) merupakan pintu depan pelayanan KPP yaitu untuk melayani Wajib Pajak dalam hal pengurusan kewajiban perpajakan yang meliputi penerimaan SPT, surat permohonan dan surat lainnya. Pelayanan lain yang diberikan dalam TPT adalah Information Desk yang didukung Knowledge Base, penyediaan brosur-brosur, Papan Pengumuman, Petunjuk dan Prosedur Pelayanan, Ruang Tunggu dan Sarana Lain (TV, Dispencer, AC). B. Pengawasan dan Pembinaan 1. Pemeriksaan Dengan diterapkannya sistem pengawasan penerbitan SP3 secara On Line dengan Kantor Pusat DJP, sehingga setiap penerbitan SP3 secara langsung dapat dimonitor oleh Direktur P4 melalui intranet. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak di KPP. Penugasan pemeriksaan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga pemeriksa lebih terspesialisasi dalam meningkatkan produktivitas dalam kualitas pemeriksaan. 2. Penyidikan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP PratamaJakarta Kebayoran Baru Satu dapat disidik dalam hal terdapat indikasi tindak pidana perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan oleh tenaga fungsional penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan atau Penyidik Direktorat P4 KP.DJP 3. Penagihan
Pemantauan dan penangguhan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dilaksanakan lebih baik karena sudah diadministrasikan melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP). Informasi yang terkait dengan tunggakan pajak serta pembayarannya untuk masing-masing Wajib Pajak dapat diakses langsung oleh para juru sita, ataupun pihak-pihak yang berwenang, dan setiap tindakan penagihan dapat dimonitor melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP.)
3.1.3 Wilayah Kerja Dan Potensi Pajak Wilayah kerja adalah 3 Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan meliputi : Tabel 3.1 Wilayah Kerja di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu No.
KELURAHAN
1 Senayan 2 Rawa Barat 3 Selong Jumlah Jumlah Tahun Sebelumnya Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
LUAS (ha) 153 64 140 357 362
JUMLAH PENDUDUK 17.440 7.865 15.958 41.263 41.263
KK 3.601 1.624 3.295 8.520 8.520
Tabel 3.2 Batas Wilayah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu UTARA SELATAN TIMUR BARAT
Berbatasan dengan wilayah Jakarta Pusat yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gatot Subroto Berbatasan dengan kelurahan Melawai dan Kelurahan Petogogan yaitu di Jalan Wolter Monginsidi dan Trunojoyo Berbatasan dengan Kelurahan Kuningan Berbatasan dengan Kelurahan Gunung (Jalan Sisingamangaraja)
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kkebayoran Baru Satu 3.1.4. Kode Etik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu wajib mematuhi kode etik pegawai DJP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PM/2007 yang ditetapkan pada tanggal 23 juli 2007 di Jakarta tentang kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode etik pegawai DJP adalah standar perilaku yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari. Untuk dapat memahami makna yang tercantum dalam butir-butir kode etik pegawai DJP secara lebih baik, pegawai KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-33/PJ./2007 Tentang Panduan Pelaksanaan atau penegasan atas butirbutir kewajiban dan larangan yang tercantum dalam kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 3.2.Desain Penelitian 3.2.1.Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang diperoleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Data sekunder diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara secara langung (face to face) dengan narasumber di lapangan lebih tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah data pendukung sebagai acuan terhadap teoriteori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti menggunakan data sekunder sebagai studi kepustakaan yang berasal dari buku, Undang-undang Perpajakan dan sumber sekunder lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
3.2.2.Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu : 1.
Penelitian Kepustakaan (library Research) Penulis mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku perpajakan, peraturan perundang-undang perpajakan, bahan-bahan kuliah serta buku-buku yang berhubungan erat dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Studi keputakaan ini dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam penyusunan landasan teori sebagai latar belakang atau landas ilmiah penulisan penelitian.
2.
Penelitian Lapangan (Field Rsearch) Studi Lapangan ini diperlukan sebagai bahan acuan atau praktek kerja lapangan guna mengembangkan ilmu yang pernah penulis pelajari selama kuliah atau belajar di Universitas Bina Nusantara. Penulis mengadakan penelitian lapangan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dalam pembahasan masalah. Adapun peneliian lapangan ini penulis melakukan dengan cara : a. Data Primer Yaitu data yang dikumpulkan penulis dengan cara wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait serta menganalisa salinan dokumen yang berhubungan dengan topik yang dibahas. b. Data Sekunder Yaitu merupakan dokumen-dokumen dari perusahaan, dimana didalam penelitian ini penulis memperoleh data serupa dokumen-dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berupa data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, data pemasukan pajak dari wajib pajak, dan lain-lain, yang bertujuan sebagai informasi yang diperlukan dalam penulisan skrispi ini.
3.2.3.Metode Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisa data-data yang diperoleh penulis berasal dari metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran (deskripsi) tentang suatu data dan membandingkan data-data tersebut secara teoritis dengan fakta yang diperoleh dimana penulis menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian dengan menggunakan data-data atau dokumen-dokumen terkait yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terhadap wajib pajak. 3.2.4.Metode Penyajian Data Penulis menggunakan metode penyajian data yang disajikan agar pembaca dapat dengan mudah untuk memahami data-data yang ada dalam penelitian ini berupa data dokumentasi maupun tabel-tabel yang dapat membantu menjelaskan penelitian maupun hasil penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
BAB 4 PEMBAHASAN 4.1 Pengaruh Dengan Adanya Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. PTKP pada tahun 2013 adalah sebesar Rp24.300.000 per tahun untuk satu WP orang pribadi, meningkat dari batas PTKP sebelumnya yang sebesar Rp15.840.000 per tahun. Untuk setiap tanggungan bagi Wajib Pajak kawin ada tambahan batas PTKP sebesar Rp2.025.000, meningkat dari Rp1.320.000 dari ketentuan sebelumnya. Data peningkatan PTKP secara lengkap disajikan dalam tabel 4.1. Tabel 4.1 PTKP tahun 2013 menurut PMK RI No 162/PMK.011/2012 Peruntukan
Tahun 2012
WPOP Tambahan untuk WP Kawin Tambahan untuk isteri penghasilan digabung Tambahan untuk tanggungan / anak
Tahun 2013
Rp.15.840.000,Rp.1.320.000,Rp.15.840.000,-
Rp.24.300.000,Rp.2.025.000,Rp.24.300.000,-
Rp.1.320.000,-
Rp.2.025.000,-
Persentase Kenaikan
53,40%
Sumber: UU 36/2010;PMK RI No 162/PMK.011/2012 Kenaikan PTKP juga merupakan salah satu strategi Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dalam negeri. Konsumsi masyarakat dalam negeri mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Terjadinya tax loss dari penerimaan PPh sebenarnya tidak menjadi masalah karena dapat ditutup dari sumber penerimaan yang lain, yang terpenting kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat kecil. Apabila tidak dibelanjakan, kenaikan PTKP ini oleh masyarakat, tentu akan meningkatkan jumlah tabungan (saving) masyarakat. Dengan adanya peningkatan tabungan dari masyarakat maka akan memberi tambahan modal bagi perbankan untuk dapat memutar kembali uang tersebut dengan memberi pinjaman kredit pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang saat ini terus tumbuh dan berkembang, memberi pembiayaan cicilan kredit perumahan rakyat, dan lain sebagainya sehingga dapat memacu roda perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari gambaran diatas dan dari data yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tidak terjadi pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan yang disebabkan oleh perubahan nilai PTKP per 1 Januari 2013. Dapat dilihat pada tabel 4.2
Jenis Pajak
PPh
Tabel 4.2 Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu (dalam Jutaan Rupiah) 2011 2012 2013 Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
3.418.128
3.854.058
4.000.672
4.238.072
4.833.013
5.147.627
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2011 terjadi penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 3.854.058.000.000, pada tahun 2012 Pajak Penghasilan sebesar Rp.4.238.072.000.000 dan pada tahun 2013 mendapatkan penerimaan sebesar Rp.5.147.627.000.000. Terjadi kenaikan sebesar 21,46% dari tahun 2012 ke tahun 2013. Terlihat dari Tabel dan analisis diatas bahwa kenaikan nilai PTKP memiliki pengaruh dengan naiknya Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dari tahun 2012 ke tahun 2013 lebih tinggi 21,46%, dibanding
Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 9,96%, diakibatkan karena efek domino dari dinaikkanya nilai PTKP. 4.2.1 Dampak Positif dari Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 Sehubungan dengan Perubahan PTKP Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu mengalami dampak positif dengan bertambahnya jumlah wajib pajak Orang Pribadi dengan NPWP normal atau efektif pada tahun 2013. Terlihat dari Tabel 4.3 yang menunjukan bahwa pada tahun 2011 Wajib Pajak Orang Pribadi normal atau efektif pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu sebesar 8.383 Wajib Pajak, dan pada tahun 2012 Wajib Pajak Orang Pribadi normal atau efektif pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu meningkat menjadi 8.634 Wajib Pajak pada tahun 2012. Terdapat kenaikan 2,99% dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Pada tahun 2013 berjumlah 8.695 Wajib Pajak, terjadi peningkatan 0,70% dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Pada tahun 2011 Wajib Pajak Badan berjumlah 3.764 Wajib Pajak dan pada tahun 2012 Wajib Pajak Badan berjumlah 4.386 Wajib Pajak, terjadi kenaikan 16.52%, lalu meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 5.067 Wajib Pajak, terjadi peningkatan 15,52% dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada Tabel 4.4. Tabel 4.3 Daftar Kenaikan Jumlah Wajib Pajak efektif d i KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Jumlah kenaikan Wajib Pajak yang efektif Jenis Wajib Pajak
2011
2012
2013
Orang Pribadi
8383
8634
8695
Badan
3764
4386
5067
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Dengan pembayaran pajak yang lebih sedikit, orang menjadi semakin tidak ragu untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah wajib pajak efektif yang terjadi pada tahun 2013 setelah diberlakukannya PTKP yang baru per 1 Januari 2013.
Tabel 4.4 PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu (Dalam Jutaan Rupiah)
2011
Jenis Pajak Target
2012 Realisasi
Target
2013 Realisasi
Target
Realisasi
240.814 685.615 409.985 625.408 702.723 810.001 PPh Pasal 21 Sumber :KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Bertambahnya Jumlah Wajib Pajak Efektif mempengaruhi pula jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, dapat dilihat pada tabel 4.4 diatas. Pada Tahun 2011 PPh Pasal 21 sebesar Rp.685.615.000.000, dan pada tahun 2012 sebesar Rp.625.408.000.000, terjadi penurunan sebesar 8,78%. Pada tahun 2013 PPh pasal 21 sebesar Rp.810.001.000.000, terjadi kenaikan 29,51% dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kenaikan nilai PTKP terjadi karena jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Efektif bertambah. Walaupun PTKP
turun, tetapi jumlah Wajib Pajak yang efektif bertambah, akan menambah penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang telah memiliki NPWP atau Wajib Pajak yang efektif bertambah, maka penerimaan negara dalam sektor pajak pun akan bertambah, dan diharapkan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat, hal ini merupakan dampak postif dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 4.2.2 Dampak Negatif dari Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 Sehubungan dengan Perubahan PTKP Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Jumlah masyarakat atau Wajib Pajak yang mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu seharusnya meningkat karena adanya kenaikan PTKP yang mulai berlaku per 1 januari 2013. Namun hal ini tidak berlaku di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, jumlah Wajib Pajak yang mendaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menurun dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 4.5. Tabel 4.5 NPWP Baru di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Jenis WP
2012
2013
Badan
834
955
Orang Pribadi
371
336
1.205
1.291
Jumlah
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Jumlah Orang Pribadi yang mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2012 berjumlah 371 lalu menurun pada tahun 2013 menjadi 336, terjadi penurunan 9,43% dari tahun sebelumnya. Cakupan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terdiri dari 3 Kelurahan, yaitu Kelurahan Selong, Rawa Barat, dan Senayan. Dari data diatas menunjukan bahwa lebih banyak peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi. Karena pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu lebih banyak Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada wilayah Senayan dan Selong lebih banyak perkantoran dibandingkan perumahan, dan rata-rata penduduk tersebut tidak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tetapi di KPP lain dan pada wilayah Rawa Barat lebih banyak perumahan atau pemukiman tetapi lebih banyak para penduduk yang pendapatannya dibawah PTKP atau menengah kebawah, maka dari itu Wajib Pajak yang mendaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menurun. Perubahan Nilai PTKP dari Rp15.840.000 per tahun pada tahun 2012, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp24.300.000 per tahun untuk satu Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2013, hal ini mengakibatkan jumlah NPWP Non Efektif pada tahun 2013 menjadi naik. NPWP Non Efektif Wajib Pajak Orang Pribadi adalah NPWP yang Wajib Pajaknya tidak lagi melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut penghasilannya dibawah Nilai PTKP yang telah ditentukan. Jadi banyaknya Wajib Pajak yang penghasilannya rendah di bawah Rp. 2.025.000 perbulan atau Rp.24.300.000 pertahun mengakibatkan banyaknya NPWP Non Efektif bertambah. Perubahan angka NPWP Non Efektif dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.6 NPWP Non Efektif di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Jumlah NPWP Non Efektif Jenis Wajib Pajak
2012
2013
Persentase
Orang Pribadi
1220
1364
11,80%
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Pada Tabel 4.6 diatas dapat dilihat pada tahun 2012 NPWP Non Efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu berjumlah 1.220 Wajib Pajak kemudian meningkat menjadi 1.364 Wajib Pajak pada tahun 2013, terjadi kenaikan sebesar 11,80% dari tahun 2012 ke tahun 2013. Kenaikan Nilai PTKP juga berdampak negatif pada Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, terbukti pada turunnya PPh pasal 25/29 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yang semakin menurun dari tahun 2012 sampai tahun 2013, dapat dilihat dari Tabel 4.7. Tabel 4.7 PPh pasal 25/29 Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu (Dalam Jutaan Rupiah) PPh pasal 25/29 Orang Pribadi Jenis Pajak
2011
2012
2013
PPh pasal 25/29 Orang Pribadi
26.512
36.322
29.019
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada tahun 2012 memiliki target sebesar Rp.86.816.000.000 dan pada tahun 2013 memiliki target Rp.59.792.000.000 yang berarti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terjadi penurunan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu sesuai Tabel 4.8 mengalami penurunan 20,10%, yang sebelumnya pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 37,00%. PPh pasal 25/29 mengalami penurunan karena pengenaan pajak yang awalnya dipotong PTKP lama sebesar Rp.15.840.000 lalu dipotong dengan PTKP yang baru sebesar Rp.24.300.000. yang nilai PTKP nya lebih besar dibandingkan dengan PTKP lama, terdapat selisih sebesar Rp.8.460.000, jadi pajak yang harusnya dibayarkan lebih sedikit, dan mengakibatkan turunnya PPh 25/29 Orang Pribadi. Terjadinya penurunan jumlah Orang Pribadi yang mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, jumlah NPWP Non Efektif yang bertambah, jumlah pemasukan Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu menurun, dan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi menurun, semua termasuk dampak negatif dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 sehubungan dengan perubahan nilai PTKP yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, yang otomatis berpengaruh dan mengakibatkan menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Tetapi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu selaku pemerintah selalu terus mengupayakan semacam sosialisasi rutin agar para Wajib Pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar menjadi patuh akan administrasi perpajakan, sehingga dampak positif pun akan dirasakan dalam jangka panjang nanti, karena melonjaknya jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan para Wajib Pajak itu sendiri.
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Setelah penulis melakukan analisis dan pembahasan didalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI No 162/PMK.011/2012 sehubungan dengan perubahan PTKP yang baru pertanggal 1 Januari 2013. Kebijakan penyesuaian besaran PTKP dikarenakan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi, kenaikan kebutuhan harga pokok, dan kesejahteraan rakyat. Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu terjadi pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, karena telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Satu jumlah penerimaan Pajak Penghasilan mengalami kenaikan lebih besar dari tahun sebelum kenaikan nilai PTKP yaitu tahun 2012 dan setelah kenaikan nilai PTKP yaitu tahun 2013. Pada tahun 2012 sebesar Rp.4.238.072.000.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.5.147.627.000.000, terjadi kenaikan sebesar 21,46%. Jadi kenaikan nilai PTKP memiliki pengaruh dengan naiknya Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dari tahun 2012 ke tahun 2013 lebih tinggi 21,46%, dibanding Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 9,96%, dari kenaikan disposable income dari dinaikkannya PTKP tahun 2013, diharapkan akan menyebabkan efek domino pada perekonomian Indonesia, yang diawali dengan adanya Peningkatan konsumsi dalam negeri. Daya beli Masyarakat akan meningkat, karena atas bagian penghasilan yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak, dengan adanya kenaikan PTKP ini, porsi tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau belanja. 2. Penyesuaian PTKP tahun 2013 memiliki dampak positif dan negatif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Dampak positif yang dirasakan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu naiknya jumlah PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 29,52%, yang sebelumnya mengalami penurunan sebesar 8,78%. Penyesuaian PTKP tahun 2013 juga memiliki dampak negatif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dampak negatif yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu yaitu menurunnya PPh Pasal 25/29 pada tahun 2012 sampai tahun 2013 sebesar 20,10%. 5.2 Saran Beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lainnya sebagai berikut: 1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, selain dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 KPP harus lebih giat untuk mendorong masyarakat yang berpotensi penghasilannya dikenakan pajak yang belum mempunyai NPWP bahkan yang tidak membayar pajak, untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak serta membayarkan Pajak Penghasilannya.
2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu agar terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan, serta meyakinkan masyarakatnya untuk turut membangun Negara dalam hal pembayaran Pajak, dan terus bersosialisasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak tentang Perpajakan.
REFERENSI Diana, Anastasia, Lilis Setiawati. (2010). Perpajakan Indonesia.(Edisi 3). Yogyakarta : ANDI Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi 2011.Yogyakarta: ANDI Peraturan Menteri Keuangan RI No.564/KMK.03/2004 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2005. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 137/PMK.03/2005 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2006. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013. Prasetyono, Dwi Sunar. (2012). Buku Pintar Pajak. Jogjakarta : Laksana. Sumarsan, Thomas. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Indeks. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. (Edisi 10). Jakarta : Salemba Empat. Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. (Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat.
