BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemilihan Judul Seiring perkembangan jaman suatu perusahaan maupun instansi pemerintah
dibidang pelayanan jasa diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dikarenakan semakin padat dan komplek kebutuhan dari penerima jasa. Untuk itu perusahaan maupun instansi perlu meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Hal ini perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada didalamnya. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam suatu perusahaan maupun instansi pemerintah dapat dicapai dengan peningkatan standar penerimaan dalam perusahaan ataupun instansi pemerintahan tersebut. Salah satu poin yang perlu diperhatikan pada pegawai adalah tentang disiplin. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA (2008:305): “Disiplin adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi”. Untuk itu perlu diperhatikan sikap dasar pegawai diri sendiri, kompetensi akan pekerjaan yang dilakukan. Faktor kedisiplinan memegang peranan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kerja pegawai. Seorang pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Dan seorang pegawai yang memiliki kedisiplinan tinggi tidak akan mencuri waktu untuk melakukan hal-hal yang diluar ataupun tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Pembentukan disiplin pegawai merupakan hal yang mutlak bagi setiap pegawai, karena akan berpengaruh terhadap peningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan yang terjadi belakangan ini dibanyak instansi atau instansi pemerintah menurut pengamatan penulis masih belum memadai. Seperti halnya pegawai yang harus diawasi agar tetap melakukan pekerjaan dengan baik, tingginya tingkat absensi
1
2
pegawai, dan adanya pegawai yang masuk dan pulang kerja tidak tepat pada waktunya. Selain itu banyak kasus pegawai yang mencuri waktu untuk melakukan kegiatan yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya. Hal-hal tersebut menunjukkan kurangnya kedisiplinan pegawai pada perusahaan maupun instansi pemerintah. Masalah yang sering dihadapi oleh para pegawai adalah rendahnya kinerja yang dimiliki oleh pegawai. Rendahnya kinerja kelompok maupun individu dari pegawai akan berdampak kepada rendahnya kinerja perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, antara lain: kemampuan pegawai, disiplin, hasil kerja yang optimal dan motivasi. Seseorang pegawai akan mampu bekerja dengan optimal apabila adanya ketegasan perusahaan atau instansi untuk mengatur sistem kerja dalam perusahaan maupun instansi pemerintah tersebut. Pemilihan Dinas Kebakaran Kota Bandung didasari oleh ruang lingkup pekerjaan dari Dinas Kebakaran Kota Bandung ini mencakup kepentingan masyarakat luas dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan dari pegawai didalamnya. Apabila ada sedikit saja kelalaian dari pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung tersebut akan berakibat fatal terhadap kawasan yang berada didaerah pelayanannya. Pada Dinas Kebakaran Kota Bandung ini masih sering ditemui kurang disiplinnya pegawai terhadap jam kerja baik itu datang terlambat ataupun pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Dinas Kebakaran Kota Bandung merupakan instansi pemerintah daerah Kota Bandung yang tugasnya melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan sebagai mana terdapat dalam peraturan Daerah Kota Bandung nomor 15 tahun 2001 pasal 43 angka 3. Dinas Kebakaran Kota Bandung memiliki 5 (lima) bidang dan satu poswil, diantaranya Sekretariat, Bidang Pengendalian Operasional, Sarana Teknis, Bidang Pencegahan, Bidang Bimbingan dan Penyuluhan, dan UPT. Mengacu kepada permasalahan kedisiplinan yang terjadi dan kerja praktek yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis pada Dinas Kebakaran Kota Bandung, maka
3
penulis merasa tertarik untuk mengulas tentang kedisiplinan melalui penelitian dengan judul : “TINJAUAN PELAKSANAAN PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PADA PEGAWAI DINAS KEBAKARAN KOTA BANDUNG”.
1.2
Identifikasi Masalah Dari uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, penulis mencoba
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan peningkatan disiplin kerja pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Bandung? 2. Masalah-masalah apa yang terjadi dalam pelaksanaan peningkatan disiplin kerja pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Bandung? 3. Bagaimana solusi-solusi yang dilakukan terhadap masalah yang terjadi dalam upaya pelaksanaan peningkatan disiplin kerja pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Bandung?
1.3
Tujuan Tugas Akhir Penyusunan tugas akhir ini ditujukan untuk mengumpulkan data serta informasi
yang relevan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi agar dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Selain itu penyusunan tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Diploma III Manajemen Universitas Widyatama. Berdasarkan Identifikasi masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Mengetahui cara pelaksanaan peningkatan disiplin kerja pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Bandung. 2. Mengetahui masalah apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan peningkatan disiplin kerja pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Bandung. 3. Mengetahui solusi-solusi apa saja yang harus diterapkan terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan peningkatan disiplin kerja pegawai pada Dinas Kebakaran Kota Bandung.
4
1.4
Kegunaan Tugas Akhir Diharapkan hasil kerja praktek yang dituangkan kedalam laporan tugas akhir ini
dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi : a. Penulis Dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dengan cara mengimplementasikan teori yang diterima selama perkuliahan kedalam praktek pada lapangan kerja. Selain itu juga sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan Diploma III Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama. b. Perusahaan (Dinas) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi baik berupa saran atau koreksi sehingga dapat memberikan alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi. c. Rekan Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi rekan-rekan akademisi tentang pelaksanaan peningkatan kedisiplinan, dan menjadi salah satu masukan untuk penelitian selanjutnya.
1.5
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah
metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian kemudian diproses dan dianalisis yang kemudian dijabarkan kedalam tugas akhir melalui cara sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan (field Research) Cara ini dilakukan dengan meninjau secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data primer. Cara pengumpulan data primer dilakukan melalui:
5
a. Wawancara (Interview) Yaitu diperoleh dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dengan bagian Sumber Daya Manusia. b. Observasi (Observation) Metode ini merupakan pendekatan dengan melakukan pengamatan visual secara langsung terhadap suatu penelitian. Semua data yang diperoleh diolah sedemikian rupa dan dijadikan sebagai analisis dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir. 2. Studi Pustaka (Library Research) Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang menjadi landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Data-data yang diperoleh dari referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian untuk menunjang kebutuhan landasan teori atau dasar bagi penulisan laporan penelitian ini.
1.6
Lokasi dan Waktu Kerja Praktik Penulis melakukan kerja praktek pada Dinas Kebakaran Kota Bandung yang
terletak di Jl. Sukabumi No. 17 Bandung. Waktu praktek kerja dilakukan selama 1 bulan mulai tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan 06 Maret 2012.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Manajemen Untuk memahami apa itu Manajemen Sumber Daya Manusia, kita sebaiknya
meninjau terlebih dahulu pengertian manajemen itu sendiri. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen dalam bahasa inggris berarti mengatur. Dalam hal mengatur ini akan timbul masalah dengan berbagai macam pertanyaan; mengenai apa yang diatur dan apa tujuan serta membagi-bagi tugas dan kewajiban secara efektif dan efesien. Dalam manajemen terdapat unsur-unsur yang harus diatur diantaranya yaitu manusia (man), uang (money), metode (methode), mesin (machienes), material (materials), dan pasar (market). Manajemen
merupakan
proses
khas,
terdiri
atas
kegiatan-kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya yang lainnya. Untu mendapatkan pengertian manajemen yang baik, penulis mencoba mengangkat definisi / pendapat dari para ahli manajemen yang diantaranya: Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia (2007:1) adalah : “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Menurut Andrew F. Sikula yang dikutip oleh Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan (2007:2) adalah : “Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai
7
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien”. Dari definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, pekerjaan, tanggung jawab serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2.2
Manajemen Sumber Daya Manusia Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini,
yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, waktu, tenaga, dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun kepentingan bagi individu. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari empat suku kata, yaitu manajemen, sumber, daya, dan manusia. Keempat suku kata terbukti tidak sulit untuk dipahami artinya. Dimaksudkan dengan manajemen sumber daya manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.
2.2.1
Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini sering disebut manajemen kepegawaian atau manajemen personalia yang diterapkan pada suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
8
Berikut ini adalah pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Veithzal Rivai (2009:1) menyatakan: “Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi / bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya me-manage (mengelola) sumber daya manusia”. Dalam buku nya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Mangkunegara (2008:2) menyatakan : “Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajem sumber daya manusia adalah suatu proses antara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian diri dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.2.2
Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam kenyataan praktik kehidupan organisasi, sering tidak dinyatakan jelas
dan eksplisit, apa sebenarnya tujuan dari organisasi yang mengurusi manajemen sumber daya manusia tersebut. Kegagalan dalam mengelola suatu sumber daya manusia dapat mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian-pencapaian tujuan organisasi, baik terhadap kinerjanya, keuntungannya, maupun kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Sadili Samsudin (2006:30), dalam bukunya Sumber Daya Manusia yaitu:
9
“Memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial”. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut dapat terinci menjadi empat tujuan utama sebagai berikut: 1. Tujuan Sosial Tujuan sosial Manajemen Sumber Daya Manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Organisasi atau perusahaan bisnis diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan masalah-masalah sosial seperti program kesehatan lingkungan, proyek perbaikan lingkungan, program perbaikan lingkungan, program pelatihan dan pengembangan, serta menyelenggarakan dan mensponsori berbagai kegiatan sosial. 2. Tujuan Organisasi Tujuan organisasi adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Departemen sumber daya manusia dibentuk untuk membantu para manajer mewujudkan tujuan organisasi. 3. Tujuan Fungsional Tujuan
fungsional
adalah
tujuan
untuk
mempertahankan
kontribusi
departemen sumber daya mausia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Departemen sumber daya manusia dituntut untuk mampu menyediakan program-program rekrutmen dan pelatihan ketenaga kerjaan. 4. Tujuan Individual Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Apabila tujuan pribadi dan tujuan organisasi tidak harmonis, karyawan mungkin akan menarik diri atau keluar dari perusahaan.
10
2.2.3
Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah fungsi yang berhubungan
dengan mewujudnya hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. Manajemen Sumber Daya Manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencangkup masalah-masalah sebagai berikut : 1. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. 2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place dan the right man in the right job. 3. Menetapkan
program
kesejahteraan,
pengembangan,
promosi,
dan
pemberhentian. 4. Meramalkan permintaan dan penawaran sumber daya manusia pada masa yang akan dating. 5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. 6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 8. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi karyawan. 9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya. Peran Manajemen Sumber Daya Manusia diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk memimpin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit.
11
2.2.4
Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan kegiatan pokok yang
dilakukan dalam suatu perusahaan. Tugas Manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia secara efektif agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Fungsi manajemen sumber daya manusian meliputi: 1. Fungsi Manajerial a) Perencanaan (Planning) Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian, program
kepegawaian
meliputi
pengorganisasian,
pengarahan,
pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang lebih baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. b) Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetatpkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. c) Pengarahan (Directing) Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja dengan efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
12
d) Pengendalian (Controlling) Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 2. Fungsi Operasianal a) Pengadaan (Recruitment) Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. b) Pengembangan (Development) Pengembangan yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan modal karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. c) Kompensasi (Compensation) Kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung ataupun tidak langsung. Berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal. d) Pengintegrasian (Integration) Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan karyawan, agar terciptanya kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian dapat
13
dikatakan penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. e) Pemeliharaan (Maintenance) Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas seorang karyawan yang baik agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. f) Kedisiplinan Kedisiplinan merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah kegiatan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan normanorma sosial. g) Pemberhentian (Separation) Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964.
2.3
Disiplin Kerja Disiplin kerja sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan dari suatu
perusahaan dan disiplin kerja digunakan untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tanpa adanya sistem kerja maka karyawan akan bekerja sesuai dengan keinginannya sendiri, karena tidak ada hukuman atau bentuk peraturan yang harus mereka turuti. Jelasnya perusahaan sulit mencapai tujuannya, jika karyawan tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut.
14
Dengan disiplin yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Jadi kedisiplinan adalah kondisi keberhasilan suatu perusahaan dalam mewujudkan tujuannya.
2.3.1 Pengertian Disiplin Kerja Disiplin bersal dari kata “disciple” yang artinya pengikut atau penganut. Pada kenyataan banyak peraturan organisasi yang harus ditaati apabila seseorang karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, berarti salah satu kedisiplinan yang tinggi tidak bias dilihat hanya dari salah satu faktor saja. Kedisiplinan dapat ditegakkan apabila sebagian dari peraturan-peraturan ditaati oleh sebagian besar karyawan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Adapun pengertian disiplin kerja dikemukakan oleh para ahli antara lain: Menrut Veithzal Rivai dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan (2004:444) : “Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan normanorma sosial yang berlaku”. Menurut Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2008:208) menyatakan bahwa : “Disiplin
adalah
sebagai
pelaksanaan
manajemen
untuk
memperoleh pedoman-pedoman organisasi.” Sedangkan disiplin menurut Melayu S.P Hasibuan (2007:193) menyatakan bahwa :
15
“Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.” Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional yang ditaati oleh karyawan dalam peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.
2.3.2 Bentuk-bentuk Disiplin Disiplin kerja adalah suatu bentuk pencapaian tujuan dari perusahaan sehingga disiplin kerja semakin berkembang dengan bentuk pendisiplinan. Ada dua bentuk disiplin kerja menurut Mangkunegara dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia (2008:129) yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif : 1. Disiplin Preventif Disiplin perventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakan pegawai berdisiplin diri, dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja sama semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi ini baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. 2.
Disiplin Korektif Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan pengarahan untuk tetap memenuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku diperusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki
16
pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran pada pelanggar.
2.3.3 Pendekatan Disiplin Kerja Ada tiga pendekatan disiplin kerja, yaitu pendekatan disiplin modern, pendekatan disiplin dengan tradisi, dan pendekatan disiplin tujuan. a. Pendekatan Disiplin Modern Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru diluar hukuman. Pendekatan disiplin modern berasumsi bahwa disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik, melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang berlaku, keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya, serta melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap kasus disiplin. b. Pendekatan Disiplin Dengan Tradisi Pendekatan disiplin dengan tradisi yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan, disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya, pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar maupun kepada karyawan lainnya, peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras, serta pemberian hukuman terhadap karyawan yang melanggar kedua kalinya harus diberi hukuman yang lebih berat. c. Pendekatan Disiplin Tujuan Pendekatan disiplin tujuan yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua karyawan, disiplin bukanlah suatu hukuman tetapi
17
merupakan pembentukan perilaku, serta bertujuan agar karyawan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
2.3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja berasal dari dua faktor, yaitu faktor kepribadian dan faktor lingkungan. a. Faktor Kepribadian Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang dianut ini berkaitan langsung dengan disiplin. Sistem nilai akan terlihat dari sikap seseorang, dimana sikap ini diharapkan akan tercermin dalam perilaku. b. Faktor Lingkungan Disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Oleh karena itu, pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar. Disiplin kerja yang tinggi tidak muncul begitu saja tapi merupakan suatu proses belajar terus menerus. Proses pembelajaran agar efektif maka pemimpin yang merupakan agen pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsisten, adil bersikap positif dan terbuka. Konsisten adalah memperlakukan aturan secara konsiten dari waktu ke waktu. Sekali aturan yang telah disepakati dilanggar, maka rusaklah aturan sistem tersebut. Adil dalam hal ini adalah memperlakukan seluruh karyawan dengan tidak membeda-bedakan. Upaya menanamkan pada dasarnya adalah menanamkan nilai-nilai oleh karenanya komunikasi terbuka adalah kuncinya. Dalam hal ini transparasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk didalamnya sanksi dan hadiah apabila karyawan memerlukan konsultasi terutama jika aturan-aturan dirasa tidak memuaskan karyawan. Selain
faktor
kepemimpinan,
gaji
kesejahteraan
dan
sistem
penghargaan yang lainnya merupakan faktor yang tidak boleh dilupakan. Gaji
18
kesejahteraan dan sistem penghargaan akan memberikan motivasi kerja yang tinggi pada karyawan sehingga akan berdampak pada perilaku disiplin kerja karyawan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja antara lain : 1. Tujuan dan kemampuan 2. Teladan pimpinan 3. Balas jasa 4. Keadilan 5. Pengawasan melekat 6. Sanksi hukuman 7. Ketegasan 8. Hubungan kemanusiaan Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan (Pekerjaan) yang dibebankan kepada seorang karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar ia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. Tetapi jika pekerjaan itu diluar kemampuannya atau pekerjaan itu dibawah kemampuannya, maka kesungguhan kedisiplinan karyawan ini rendah.
2.3.5 Indikator Disiplin Kerja Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya ialah : 1. Tujuan dan kemampuan Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan
19
kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja bersungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 2. Teladan pimpinan Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatannya. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang disiplin. 3. Balas jasa Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan / pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 4. Keadilan Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta perlakuan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. 5. Waskat (Pengawasan melekat) Waskat (pengawasan melekat) Adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan, karena dengan waskat ini, atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti bahwa atasan harus selalu ada / hadir ditempat pekerjaannya, supaya dia dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menggerakan pekerjaan. Jadi, waskat ini menuntut adanya kebersamaan aktif antara atasan
20
dengan bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 6. Sanksi hukuman Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner karyawan yang berkurang. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. 7. Ketegasan Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan dengan menegur dan menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut. 8. Hubungan kemanusiaan Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubunganhubungan yang baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship, direct group relationship, dan cross relationship hendaknya harmonis.
2.3.6
Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja Pelaksanaan sanksi terhadap disiplin dengan memberikan peringatan, harus
segera, konsisten, dan impersonal. Sanksi pelanggaran disiplin kerja menurut Mangkunegara dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia (2008:131) tersebut meliputi : 1. Pemberian Peringatan Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya.
21
2. Pemberian Sanksi Harus Segera Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya, agar pegawai yang bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku diperusahaan. 3. Pemberian Sanksi Harus Konsisten Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku diperusahaan. 4. Pemberian Sanksi Harus Personal Pemberian sanksi harus tidak membeda-bedakan pegawai, tua, muda, priawanita, tetap diberlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan agar pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diperusahaan.
22
BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan peningkatan
disiplin kerja pada pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung yang beralamat di jalan Sukabumi No. 17 Bandung.
3.1.1
Sejarah Singkat Dinas Kebakaran Kota Bandung Dinas Kebakaran Kota Bandung merupakan dinas yang memiliki peran
strategis dalam menjaga dan mengamankan Kota Bandung dengan luas daerah 16.767 hektare dan jumlah 30 kecamatan serta 151 kelurahan dari bencana kebakaran dan bencana lainnya sebagai penunjang Visi dan Misi Kota Bandung. Dinas Kebakaran Kota Bandung berdiri pada tanggal 2 Oktober 1962 dengan nama Urusan Pemadam Kebakaran (UPK) yang menginduk ke Dinas Teknik Penyehatan, pada tahun 1971 menginduk ke Dinas Pekerjaan Umum dengan nama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), dan ditahun 1977 BPK mengalami perubahan induk lagi dibawah Sub Direktorat Ketertiban Umum (TIBUM). Pada tahun 1980 BPK menjadi unit tersendiri dengan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1980 tentang pengelolaan kebakaran bernama Dinas Kebakaran (DISKAR). Pergantian namapun terjadi lagi pada tahun 2001 menjadi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DPPK) dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001, dan pada tahun 2007 DPPK berubah kembali menjadi Dinas Kebakaran Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007.
3.1.2
Visi, Misi dan Tujuan Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kebakaran Kota Bandung Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
23
Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Daerah Kota Bandung. Bahwa Dinas Kebakaran Kota Bandung bertugas melaksanakan sebagian kewenangan fungsi daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas maka dinas Kebakaran Kota Bandung mempunyai visi dan misi sebagai berikut :
3.1.2.1 Visi, Misi dan Tujuan Sasaran Dinas Kebakaran Kota Bandung A. Visi “Terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya
kebakaran,
melalui
terciptanya
sistem
pencegahan
dan
penanggulangan yang handal, tangguh dalam tugas dan profesional guna menunjang Visi dan Misi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang “BERMARTABAT” B. Misi Untuk mewujudkan visi Dinas Kebakaran Kota Bandung, adapun misi yang akan dicapai adalah : 1. Mengembangkan sumber daya manusia, aparat Dinas Kebakaran yang professional, efektif, efisien, akuntabel, dan tangguh dalam melaksanakan tugas. Tujuan : Terkendalinya daya dukung seluruh pejabat struktural, staf pelaksana dan pasukan pemadam kebakaran serta rescue Sasaran 1. Kualitas sumber daya meningkat. 2. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas terlaksana. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atas bahaya kebakaran dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan
24
Tujuan : Terwujudnya kerjasama dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Sasaran : 1. Menurunnya jumlah kebakaran di Kota Bandung. 2. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR) diseluruh Kota Bandung. 3. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran aktif dan pasif pada bangunan gedung Tujuan : 1. Tercapainya Respons Time 15 (lima belas) menit ketempat kejadian kebakaran atau bencana lainnya sesuai standar internasional. 2. Mengurangi jumlah kerugian dan resiko korban jiwa atau resiko yang lebih patal. Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. 2. Mengurangi penderitaan dan kerugian bagi korban. 4. Mengembangkan Pos Wilayah Pemadam beserta Sarana Prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan rescue guna menunjang pelayanan publik. Tujuan : 1. Tersedianya mobil pemadam kebakaran di tiap pos-pos wilayah sebanyak 2 unit tiap pos wilayah. 2. Terwujudnya standar pemadaman dan penanggulangan bencana. Sasaran : Pengembangan instrumen penanggulangan dan pencegahan kebakaran memenuhi Standar Operasional Prosedur (OSP). 5. Peningkatan efektif, efisiensi, cepat dan tepat dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
25
Tujuan : Terwujudnya pelayanan publik yang prima. Sasaran : 1. Perubahan motivasi dan pola pikir aparatur di lingkungan Dinas Kebakaran Kota Bandung dalam memahami konsep pelayanan publik. 2. Rekrutmen dilingkungan Dinas Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyesuaikan pola pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai.
3.1.2.2 Strategi Strategi pengembangan yang akan ditetapkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara umum adalah ; 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Dinas Kebakaran Kota Bandung. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana. 3. Meningkatkan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasum dan fasos sesuai peraturan per undang-undangan dan peraturan daerah. 4. Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan simulasi bersama dengan pemerintah, swasta serta masyarakat. 5. Meningkatkan kesejahteraan aparat Dinas Kebakaran. 6. Membentuk Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR), ditiap kelurahan. 7. Melaksanakan disiplin dan menjungjung tinggi motto “PANTANG PULANG SEBELUM PADAM”.
3.1.2.3 Arah Kebijakan Misi 1 : Mengembankan sumber daya manusia aparat Dinas Kebakaran yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan tangguh dalam melaksanakan tugas.
26
Arah kebijakan : 1. Pengembangan pendidikan teknis antara lain, BASIC FIRE, FIRE FIGHTER, FIRE RESCUE dan FIRE MANAGEMENT. 2. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana Dinas Kebakaran. 3. Meningkatkan kesejahteraan. Misi 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya kebakaran dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan. Arah kebijakan : 1. Meningkatkan pelayanan prima. 2. Meningkatkan
pemeriksaan
secara
berkala
terhadap
gedung-gedung
bertingkat, hotel, mall, fasum dan fasos lainnya. 3. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi bersama-sama dengan swasta dan elemen masyarakat. Misi 3 : Mengembangkan pos-pos wilayah pemadaman yang terletak di Bandung Timur, Bandung Barat. Bandung Selatan dan Bandung Utara serta daerah-daerah padat lainnya. Arah kebijakan : 1. Melaksanakan pencapaian response time 15 menit, ketempat kejadian kebakaran atau bencana lainnya. 2. Mengurangi jumlah kerugian dan menghindari korban jiwa. 3. Melaksanakan “Mitigasi” dengan cepat dan tepat. 4. Melaksanakan penambahan jumlah personil. Misi 4 : Meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran guna menunjang pelayanan publik dalam pencapaian Bandung Kota Jasa yang Bermartabat.
27
Arah kebijakan : 1. Menempatkan masing-masing 2 (dua) unit mobil pemadam ditiap pos wilayah. 2. Memperkuat UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) dalam menunjang peningkatan pelayanan
masyarakat pada pos-pos wilayah pemadam
kebakaran. 3. Pengembangan sistem informasi dalam manajemen Dinas Kebakaran Kota Bandung. 4. Meningkatkan peran SATWANKAR ditiap kelurahan. Misi 5 : Meningkatkan kinerja aparat Dinas Kebakaran yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Arah kebijakan : 1. Meningkatkan pola kerja yang Good Goverment disertai prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan. 2. Meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menciptakan kondisi kerja yang nyaman, ramah, bijaksana dan produktif. 3. Meningkatkan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal sehingga tercipta suatu mekanisme birokrasi yang sehat dan terpercaya. 4. Meningkatkan retribusi pendapatan asli daerah, melalui retribusi pemadam kebakaran. 5. Meningkatkan pengetahuan teknolgi dan pengetahuan umum lainnya.
3.2
Motto dan Tujuan Dinas Kebakaran Kota Bandung Motto : Rencana yang matang dalam pencegahan, tindakan yang cepat dalam penanggulangan. Tujuan : Terwujudnya kerjasama dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
28
3.3
Definisi Struktur Organisasi Untuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan diperlukan suatu struktur yang
jelas. Struktur organisasi perusahaan merupakan sistem pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari tiap fungsi atau bagian yang terdapat dalam suatu organisasi perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, maka karyawan yang menjadi anggota organisasi tersebut akan mengerti tanggung jawab dan wewenang masingmasing sehingga dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Kebakaran Kota Bandung.
29
KEPALA DINAS SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMBINAAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENYULUHAN
SEKSI BINA PERAN SERTA MASYARAKAT
BIDANG PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN
BIDANG PENCEGAHAN
SEKSI PENDATAAN & STATISTIK
SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN
SUB BAGIAN KEUANGAN & PROGRAM
BIDANG SARANA TEKNIS
SEKSI SARANA TEKNIS PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN
SEKSI INSPEKSI DAN REKOMENDASI SEKSI PENYELAMATAN SEKSI PENGENDALIAN SARANA PENYELAMATAN
UPTD
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebakaran Sumber : Dinas Kebakaran Kota Bandung
30
3.3.1 Uraian Tugas (Job Description) Untuk memperjelas Struktur Organisasi Dinas Kebakaran Kota Bandung serta bagaiman wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai diuraikan sebagai berikut : I. Kepala Dinas a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. b. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan, pencegahan, pengendalian dan operasi pemadaman dan sarana teknis; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan penyuluhan, pencegahan, pengendalian operasi pemadaman dan sarana teknis; 3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pencegahan, pengendalian, operasi pemadaman dan sarana teknis; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya: pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas. II. Sekretaris a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan. b. Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; 2. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan; 3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
31
5. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
laporan
kegiatan
kesekretariatan. Sekretaris terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu : 1. Sub. Bagian Umum dan kepegawaian a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. b. Fungsi : 1. Penyusunan-penyusunan bahan rencana dan program pengelola lingkup administrasi umum dan kepegawaian; 2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; 3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan 4. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 2. Sub. Bagian Keuangan dan Program a. Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program. b. Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan adminitrasi keuangan dan program pengembangan kinerja dinas; 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan, kebendaharaan dan penyusunan laporan keuangan dinas;
32
3. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana,
penyusunan
bahan,
pemprosesan,
pengusulan
dan
pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan 4. Pelaksanaan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas. III.Bidang Pembinaan dan Penyuluhan a.
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pembinaan dan penyuluhan.
b. Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan dan bina peran serta masyarakat; 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan dan bina peran serta masyarakat; 3. Pelaksanaan lingkup penyuluhan dan bina peran serta masyarakat; dan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan dan bina peran serta masyarakat. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu : 1. Seksi Penyuluhan a. Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan dan lingkup Penyuluhan. b. Fungsi : 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan; 3. Pelaksanaan lingkup penyuluhan yang meliputi penyuluhan, peragaan dan peningkatan pemahaman pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya penyelamatan; 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penyuluhan.
33
2. Seksi Bina Peran serta Masyarakat a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan dan penyuluhan lingkup bina peran serta masyarakat. b. Fungsi : 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina peran serta masyarakat; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina peran serta masyarakat; 3. Pelaksanaan bina peran serta masyarakat yang meliputi pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan meningkatkan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran / evakuasi pembinaan peran serta masyarakat kepada satuan pengaman bangunan gedung milik instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum lainnya, dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan / evakuasi; dan 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina. IV. Bidang Pencegahan a.
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pencegahan.
b.
Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program lingkup pendataan dan statistik serta inspeksi dan rekomendasi; 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan dan statistik serta inspeksi dan rekomendasi; 3. Pelaksanaan lingkup pendataan dan statistik serta inspeksi dan rekomendasi; dan 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendataan dan statistik serta inspeksi dan rekomendasi.
34
Bidang Pencegahan terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu : 1. Seksi Pendataan dan Statistik a. Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan lingkup pendataan dan statistik. b. Fungsi : 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendataan dan statistik; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan statistik; 3. Pelaksanaan lingkup pendataan dan statistik yang meliputi pendataan instansi, perkantoran, gedung, dan tempat dengan potensi resiko kebakaran yang tinggi, pendataan dan pemetaan ketersediaan air keperluan pemadaman bagi setiap wilayah kelurahan, penyusunan data statistik kejadian kebakaran dan penyebab kebakaran; dan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendataan dan statistik. 2. Seksi Inspeksi dan Rekomendasi a. Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas bidang pencegahan lingkup inspeksi dan rekomendasi. b. Fungsi : 1. Pengumpulan
dan
penganalisaan
data
lingkup
inspeksi
dan
rekomendasi; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup inspeksi dan rekomendasi; 3. Pelaksanaan inspeksi dan rekomendasi yang meliputi inspeksi dan pemeriksaan berkala fasilitas sarana proteksi dan peringatan kebakaran di perkantoran, instansi pemerintah, dan tempat / lokasi dengan resiko potensi kebakaran tinggi, pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran (APK), serta fasilitasi pemeriksaan alat proteksi kebakaran dan pemberian advis teknis desain sistem proteksi kebakaran dan rekomendasi proteksi kebakaran; dan
35
4. Evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
lingkup
inspeksi
dan
rekomendasi. V. Bidang Pengendalian Operasi a.
Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pengendalian operasi pemadaman.
b. Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program lingkup penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 3. Pelaksanaan lingkup penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Bidang Pengendalian Operasi terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu : 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran a. Tugas Pokok : Melaksanakan tugas sebagian tugas Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman lingkup pembinaan penanggulangan kebakaran. b. Fungsi : 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penanggulangan kebakaran; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis, standar dan prosedur tetap lingkup penanggulangan kebakaran; 3. Pelaksanaan lingkup penanggulangan kebakaran yang meliputi penanggulangan dan pemadaman kebakaran; dan 4. Evaluasi kebakaran.
dan
pelaporan
pelaksanaan
lingkup
penanggulangan
36
2. Seksi Penyelamatan a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman lingkup pembinaan penyelamatan. b. Fungsi : 1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyelamatan; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis standar dan prosedur tetap lingkup penyelamatan; 3. Pelaksanaan lingkup penyelamatan yang meliputi pelaksanaan operasi penyelamatan korban akibat kebakaran dan fasilitasi kerjasama dan koordinasi penyelamatan bencana / kecelakaan / kondisi lain; dan 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelamatan. VI. Bidang Sarana Teknis a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Sarana teknis. b. Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan; 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan
serta
pengendalian
sarana
pemadaman
dan
penyelamatan; 3. Pelaksanaan dan pengendalian lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan; dan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan.
37
Bidang Sarana Teknis terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu : 1. Seksi Sarana Teknis Pemadaman dan Penyelamatan a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Teknis lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan. b. Fungsi : 1. Pengumpulan
dan
penganalisaan
data
lingkup
sarana
teknis
pemadaman dan penyelamatan; 2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan; 3. Pelaksanaan lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan yang meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan 4. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan. 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana teknis pemadaman dan penyelamatan. 2. Seksi Pengendalian Sarana Penyelamatan a. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Teknis lingkup pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan. b. Fungsi : a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan; b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan; c. Pelaksanaan pengendalian sarana pemadaman dan penyelamatan yang meliputi perencanaan pengaturan jadwal petugas piket, pengaturan pemakaina kendaraan / sarana penyelamatan; dan
38
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian sarana penyelamatan.
3.4
Metodologi Tugas Akhir Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Menurut
Zulganef (2008:11) : “Metode
deskriptif
yaitu
metode
penelitian
yang
bertujuan
menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilahmilah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.”
3.5
Jenis-jenis Sumber Data Sumber data yang diperoleh dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah
sebagai berikut : a. Data primer Data primer yaitu data-data yang langsung diperoleh dari sumber pertama sebagai objek penelitian. b. Data sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti berupa catatan-catatan, literatur sebagai sumber teori dan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan formal sebagai landasan hukum yang berlaku.
3.6
Teknik Pengumpulan Data Sedangkan teknik pengumpulan data informasi yang dibutuhkan sebagai
bahan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 1. Studi Lapangan (Field Research) Penulis melakukan pengamatan langsung pada tempat yang menjadi objek penelitian. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan untuk mempelajari
39
tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, masyarakat. Penulis melaksanakan Penelitian Lapangan yang meliputi : a. Wawancara (Interview) Teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan oleh penulis dalam mencari data-data atau informasi yang diperlukan di lembaga pemerintah dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dengan pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung. b. Observasi (Observation) Teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian serta ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.
40
BAB IV PEMBAHASAN
4.1
Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Kerja Pada Pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung Pada dasarnya dalam suatu instansi pemerintah maupun perusahaan komersil
memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan disiplin kerja karyawan yang ditujukan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan sehingga kegiatan perusahaan lebih efektif dan efisien. Seperti hal nya pada Dinas Kebakaran Kota Bandung menggunakan disiplin korektif yaitu suatu upaya untuk mengarahkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan agar tetap memenuhi peraturan sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku pada perusahaan, dan bagi yang melanggar disiplin korektif akan dikenakan sangsi sesuai peraturan yang berlaku dan pelanggaran yang dilanggar oleh karyawan. Sehingga dalam hal ini perusahaan dituntut untuk membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap karyawannya. Begitupun halnya pada Dinas Kebakaran Kota Bandung dalam pelaksanaan disiplin kerja menerapakan peraturan bagi pegawai, guna menunjang kedisiplinan pegawai terhadap pekerjaannya. Adapun peraturan-peraturan tersebut meliputi; absensi, jam kerja, tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya dan tingkahlaku dalam bekerja. Pelaksanaan disiplin kerja karyawan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung diantaranya : 1. Mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. Membuat peraturan intern dan tata tertib intern yang harus dilaksanakan oleh semua pegawai; 3. Mentaati ketentuan jam kerja. Senin s/d Kamis
: Masuk Pukul 07.45 WIB
41
Istirahat Pukul 12.30-13.00 WIB Pulang Pukul 16.00 WIB Jum’at
: Masuk Pukul 07.45 WIB Istirahat Pukul 11.30-13.00 WIB Pulang Pukul 16.00 WIB
•
Mentaati ketentuan jam kerja Pelaksana Pemadaman dan penyelamatan Senin s/d selasa
: Masuk 1 x 24 jam Pukul 07.45 WIB s/d 07.45 /peleton (36
Orang). Dinas Kebakaran Kota Bandung memiliki 3 (tiga) peleton petugas pemadam dan penyelamat. •
Setiap pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung harus hadir mulai Pukul 07.45 WIB hingga Pukul 16.00 WIB. Pegawai tidak diperbolehkan keluar kantor pada saat jam kerja, kecuali ada pekerjaan dilapangan, keperluan yang sangat penting seperti sakit, ada keluarga atau kerabat yang tertimpa musibah. Kehadiran pegawai dicatat dengan menggunakan daftar absen sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui kehadiran pegawai.
4. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaikbaiknya. Investaris kendaraan roda dua dan roda empat dan gedung beserta isinya harus dijaga dengan baik. Kendaraan setelah digunakan disimpan kembali pada tempatnya dan dilakukan perawatan secara rutin; 5. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Rahasia negara seperti arsip tidak boleh diberitahukan kepada orang yang tidak berkepentingan; 6. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Perintah atasan harus dilaksanakan selama tidak melanggar; 7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
42
Seperti tidak melakukan perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam bekerja; 8. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya. Setiap pekerjaan harus dikonsultasikan dengan bawahan, agar apabila terjadi hal yang tidak diinginkan ditanggung bersama. Dan atasan tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap bawahannya. Karena tanpa bawahan atasan tidak bisa menjalankan pekerjaan dengan baik; 9. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 10. Berpakaian seragam yang telah ditentukan sesuai peraturan kecuali pada hari tertentu memakai pakaian batik dan bebas (kamis & jum’at) rapih dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan. Salah satu cara yang tepat untuk mengembangkan pegawai adalah menerapkan disiplin kerja yang diberikan secara baik diharapkan dapat membuat pegawai mengerti dan melaksanakannya dengan ketentuanketentuan yang berlaku.
4.1.1
Kewajiban Dan Larangan Setiap karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan harus mentaati peraturan
dan kewajiban. Hal ini berlaku juga pada pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung dimana mereka harus menjalankan kewajiban dan larangan yang berlaku diantaranya : a. Kewajiban Setiap PNS (Pegawai Negeri Sipil ) wajib : 1. Mengucapkan sumpah / janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah / janji jabatan PNS; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
43
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menjungjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan / atau golongan; 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil; 11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya; 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b. Larangan Setiap PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilarang : 1. Menyalahgunakan wewenang; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
44
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan / atau lembaga atau organisasi internasional; 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. Memiliki,
menjual,
membeli,
menggadaikan,
menyewakan,
atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan teman atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya; 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
4.1.2
Tujuan Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Kebakaran Kota Bandung. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan disiplin kerja terdapat
beberapa hal yang perlu dipahami oleh para pegawai, yaitu mengenai tujuan peningkatan disiplin kerja. Hal ini diperlukan untuk kinerja dari para pegawai. Adapun tujuan penyusunan peraturan guna meningkatkan disiplin kerja di Dinas Kebakaran Kota Bandung:
45
1. Mempertegas kebijakan untuk Pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung. Meningkatkan kinerja dari pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung sehingga pegawai dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Kota Bandung pada umumnya dan menunjukkan etos kerja yang tinggi khususnya kepada Dinas Kebakaran Kota Bandung. Sehingga segala pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. 2. Memperbaiki sikap dan perilaku pegawai. Dengan diterapkannya disiplin kerja untuk para pegawai, maka di Dinas Kebakaran Kota Bandung dapat membedakan antara hal-hal yang harus dilakukan atau hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga sifat dan perilaku karyawan akan lebih baik di masa yang akan datang dan tujuan perusahaan yang akan dicapai. 3. Menghargai waktu kerja. Seperti jam masuk kerja dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung. 4. Pegawai dapat memahami peraturan yang ada. Dengan adanya peraturan-peraturan disiplin kerja maka pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung akan lebih mengetahui dengan jelas peraturanperaturan yang berlaku di perusahaan. 5. Menghasilkan prestasi yang lebih baik. Dengan diterapkan disiplin kerja, maka Dinas Kebakaran Kota Bandung berharap para pegawai dapat menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan hal yang tidak mungkin untuk perusahaan memberikan pengharagaan kepada para pegawai yang memiliki prestasi yang baik.
4.1.3
Tingkat dan Jenis Hukuman Setiap ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negri Sipil yang melanggar
ketentuan kewajiaban dan larangan bagi Pegawai Negri Sipil adalah pelanggaran disiplin.
46
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : •
Hukuman disiplin ringan terdiri dari : 1. Teguran lisan Pegawai yang melakukan pelanggaran cukup diberikan peringatan dengan secara lisan oleh pihak yang berwenang, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang atau kepala dinas menghukum kepada pejabat yang mengurus kepegawaian. 2. Teguran tertulis Pegawai yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan berupa Surat Peringatan dari kepala dinas kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja, dalam surat hukuman tertulis harus disebutkan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pegawai yang bersangkutan. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis Pegawai yang dikenakan hukuman berhak membuat surat keberatan, dalam surat hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai secara bersangkutan.
•
Hukuman disiplin sedang terdiri dari : 1. Penundaan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. Yang bersangkutan biasa mendapatkan gaji berkala pada 2 (dua) tahun 1 (satu) kali, akhirnya dia baru mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun ke 3 (tiga). 2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. Gaji yang bersangkutan berkurang karena ada pengurangan dari 1 (satu) kali gaji berkala, contoh terima gaji sebesar Rp. 50.000 karena ada potongan dari gaji berkala sebesar Rp. 10.000, maka yang dia terima hanya sebesar Rp. 40.000 perbulan. Uang tersebut dimasukan kedalam kas kecil atau petty cash perusahaan yang digunakan untuk keperluan yang tidak terduga. 3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
47
Yang seharusnya 4 (empat) tahun sekali naik pangkat akhirnya pada tahun ke 5 (lima) baru bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat. •
Hukuman disiplin berat terdiri dari : 1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. Yang bersangkutan sebenarnya pangkat 3A, karena ada hukuman, pangkatnya diturunkan menjadi 2D tetapi hanya berlaku dalam 1 (satu) tahun, setelah hukuman berakhir maka pangkatnya akan kembali menjadi 3A.
2. Pembebasan dari jabatan. Yang bersangkutan jabatannya dicopot, contoh Kasubag Umum dan Kepegawaian. Jabatan tersebut akan digantikan oleh pegawai lain baik dari dalam perusahaan atau merekrut dari luar perusahaan. 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Yang bersangkutan diberhentikan melalui Surat Keputusan yang diberikan oleh Pimpinan atau Kepala Dinas kepada pegawai yang bersangkutan dan masih mendapat gaji. 4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Yang bersangkutan diberhentikan melalui Surat Keputusan yang diberikan oleh pimpinan atau Kepala Dinas kepada pegawai yang bersangkutan dan tidak mendapatkan gaji.
4.2
Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung Dalam Pelaksanakan Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan disiplin kerja Dinas
Kebakaran Kota Bandung pada dasarnya terletak pada beberapa kendala. Adapun
48
beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan disiplin kerja di Dinas Kebakaran Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1.
Kehadiran/ absensi Kehadiran para pegawai dinas kebakaran sudah cukup baik namun masih ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberitahukan dahulu kepada pihak kantor. Selain itu ada juga pegawai yang menitip absensi kepada rekannya.
2.
Jam kerja Dalam hal ini masih juga terdapat pegawai yang tidak mematuhi jam kerja yang telah di tetapkan, baik mengenai jam masuk kerja masih ada yang datang terlambat, jam istirahat yang tidak menentu terkesan seenaknya dan jam pulang yang tidak sebagaimana mestinya.
3. Penerapan peraturan Penerapan peraturan didalam Dinas Kebakaran Kota Bandung belum begitu maksimal. Seperti pemberian hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini juga merupakan masalah mendasar pada Dinas Kebakaran Kota Bandung sehingga masih kurangnya kedisiplinan para pegawai. Pada dasarnya kendala muncul akibat kurangnya pengawasan serta kurang maksimalnya penerapan ketentuan yang berlaku. Tingkat kedisiplinan Dinas Kebakaran Kota Bandung sudah cukup baik, akan tetapi peningkatan kedisiplinan pegawai dapat terwujud apabila sistem kedisiplinan diterapkan serta pelaksananya dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.
4.3
Cara Mengatasi Kendala-kendala Disiplin Kerja di Dinas Kebakaran Kota Bandung Untuk mengatasi kendala dalam menegakkan disiplin kerja Dinas Kebakaran
Kota Bandung, maka usaha-usaha untuk melaksanakan disiplin kerja antara lain : 1.
Kehadiran/ absensi Absensi Yang dilakukan pada Dinas Kebakaran Kota Bandung dengan melaksanakan pengabsenan tiga tahap yaitu absen apel pagi yang dilaksanakan
49
setelah selesai apel pagi, absen bidang yaitu absen yang dilaksanakan pada bidang masing-masing yang fungsinya untuk pengendalian atasan langsung terhadap pegawainya, absen Dinas (absen checkclock) fungsinya untuk mencocokan kedua absen tersebut apakah pegawai tersebut benar-benar mengabsen atau tidak/ masuk kerja atau tidak (sinkronisasi). 2.
Jam kerja Untuk mengetahui keterlambatan atau tidaknya pegawai Pada Dinas Kebakaran Kota Bandung disediakan absen dinas dimana diketahui waktu keterlambatan atau pulang sebelum waktunya.
3.
Penerapan peraturan Pada dasarnya peraturan yang ada di Dinas Kebakaran Kota Bandung sudah cukup baik. Dimana sering dilakukan pembinaan terhadap pegawai yang mangkir kerja dan sering terlambat/ tidak pernah mengikuti apel dan diterapkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 dimana hukuman disiplin tersebut bertahap dari hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan surat peringatan, hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat sampai dengan penurunan pangkat, hukuman disiplin berat berupa pemberhentian secara hormat sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat.
50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 1.
Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Kerja Pada Pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung Setelah penulis melakukan tinjauan mengenai pelaksanaan peningkatan disiplin
kerja pada pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung. Maka penulis dapat menarik kesimpulan, pelaksanaan mengenai kehadiran / absensi, jam kerja dan penerapan peraturan disaat bekerja dilakukan berpedoman pada peraturan disiplin kerja pegawai yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan berlaku untuk semua pegawai Dinas Kebakaran kota Bandung. Jadi sejauh ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peningkatan disiplin kerja pada pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. 2.
Tujuan Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Kebakaran Kota Bandung Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan disiplin kerja terdapat
beberapa hal yang perlu dipahami oleh para pegawai, yaitu mengenai tujuan peningkatan disiplin kerja. Hal ini diperlukan untuk kinerja dari para pegawai. Adapun tujuan penyusunan peraturan guna meningkatkan disiplin kerja di Dinas Kebakaran Kota Bandung: 6. Mempertegas kebijakan untuk Pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung. Meningkatkan kinerja dari pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung sehingga pegawai dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Kota Bandung pada umumnya dan menunjukkan etos kerja yang tinggi khususnya kepada Dinas Kebakaran Kota Bandung. Sehingga segala pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.
51
7. Memperbaiki sikap dan perilaku pegawai. Dengan diterapkannya disiplin kerja untuk para pegawai, maka di Dinas Kebakaran Kota Bandung dapat membedakan antara hal-hal yang harus dilakukan atau hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga sifat dan perilaku karyawan akan lebih baik di masa yang akan datang dan tujuan perusahaan yang akan dicapai. 8. Menghargai waktu kerja. Seperti jam masuk kerja dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung. 9. Pegawai dapat memahami peraturan yang ada. Dengan adanya peraturan-peraturan disiplin kerja maka pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung akan lebih mengetahui dengan jelas peraturanperaturan yang berlaku di perusahaan. 10. Menghasilkan prestasi yang lebih baik. Dengan diterapkan disiplin kerja, maka Dinas Kebakaran Kota Bandung berharap para pegawai dapat menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan hal yang tidak mungkin untuk perusahaan memberikan pengharagaan kepada para pegawai yang memiliki prestasi yang baik. 3.
Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Kebakaran Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan disiplin kerja Dinas
Kebakaran Kota Bandung pada dasarnya terletak pada beberapa kendala. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan disiplin kerja pada Dinas Kebakaran Kota Bandung adalah sebagai berikut : 4.
Kehadiran / absensi Kehadiran para pegawai Dinas Kebakaran Kota Bandung sudah cukup baik namun masih ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberitahukan dahulu kepada pihak kantor. Selain itu ada juga pegawai yang menitip absensi kepada rekannya.
52
5.
Jam kerja Dalam hal ini masih juga terdapat pegawai yang tidak mematuhi jam kerja yang telah di tetapkan, baik mengenai jam masuk kerja masih ada yang datang terlambat, jam istirahat yang tidak menentu terkesan seenaknya dan jam pulang yang tidak sebagaimana mestinya.
6. Penerapan peraturan Penerapan peraturan didalam Dinas Kebakaran Kota Bandung belum begitu maksimal. Seperti pemberian sangsi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini juga merupakan masalah mendasar pada Dinas Kebakaran Kota Bandung sehingga masih kurangnya kedisiplinan para pegawai. Pada dasarnya kendala muncul akibat kurangnya pengawasan serta kurang maksimalnya penerapan ketentuan yang berlaku. Tingkat kedisiplinan Dinas Kebakaran Kota Bandung sudah cukup baik, akan tetapi peningkatan kedisiplinan pegawai dapat terwujud apabila sistem kedisiplinan diterapkan serta pelaksananya dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.
5.2 Saran Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Kebakaran Kota Bandung : 1. Sistem
absensi
lebih
ditingkatkan
lagi
dengan
cara
menggunakan
komputerisasi supaya absensi lebih akurat, dengan akuratnya absensi secara tidak langsung kedisiplinan akan masuk jam kerja dan pulang kerja akan menjadi lebih baik. 2. Pimpinan selalu memberikan arahan kepada bawahan agar mampu bekerja sepenuh hati dan bertanggung jawab guna meningkatkan disiplin kerja para pegawai. 3. Penerapan sangsi-sangsi bagi yang melanggar peraturan supaya lebih meningkatkan disiplin kerja para pegawai.
53
4. Dengan memberikan
insentif berupa bonus, penghargaan pada karyawan
teladan, dan upah pada pegawai untuk memotivasi karyawan agar lebih mendisiplinkan diri sendiri. 5. Pegawai diharapkan lebih bisa meningkatkan disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dinas. 6. Tingkat kedisiplinan Dinas Kebakaran Kota Bandung harus diutamakan karena pelayanannya memerlukan kecepatan sarana dan prasarana yang siap guna.
