1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pemberitaan media akhir-akhir ini mengangkat kembali maraknya kasus korupsi yang terjadi disejumlah daerah. Korupsisendiri merupakan bagian dari kecurangan akuntansi. Mirisnya, hal itu terjadi ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang kesusahan memenuhi kebutuhun hidupnya akibat melambungnya harga-harga dan serentetan bencana alam. Korupsi seakan-akan selalu hangat untuk diperbincangkan, walaupun hal ini sudah biasa kita dengar dan lihat di media cetak maupun elektronik. Karena biasanya, kita sendiri mungkin menganggap itu hal biasa dan mungkin malah sedang dekat dengan perilaku korupsi. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Kayo, 2013:7).Dalam hal ini kita berfokus pada kecurangan laporan keuangan. Padaumumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan menunjukan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi
1
2
karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan. Soepardi (2007) dalam Adelin (2013). Indonesia menduduki rangking 10% terbawah menurut Control of Corruption (CoC), Corruption Perception Index (CPI), dan International Country Risk Guide (ICRG). (Tuanakotta, 2007). Tingginyaintensitas kejadian praktik korupsi di Indonesia telah dipersepsikan sedemikian parahnya oleh berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang dilaporkan oleh Transparency International (TI, 2008), Indonesia Corruption Watch (ICW, 2008), Global Corruption Barometer (GCB, 2007), dan Bribe Payer’s Index (BPI, 2006) serta Laporan Hasil Penelitian Kompas tanggal 21 Juli 2008, menyimpulkan bahwa korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua (Tuanakotta, 2009). Fraud Triangle yang dijabarkan Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2007), menyatakan bahwa korupsi juga disebabkan karena adanya 3 faktor yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization).Eliza (2015) menyatakan bahwa individu dengan tingkatintegritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untukmelakukan kecurangan cenderung bersikap jujur, sebaliknya individu yang integritaspribadinya kurang, ketika ditempatkan kesempatan
dalam
situasi
cenderung
tekanan melakukan
kebutuhan
meningkatdan
kecurangan
diberikan
asalkankebutuhannya
terpenuhi.Tunggal (2011) menyatakan bahwa Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas
3
perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian fraud triangle yang paling sulit untuk diukur. “Rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur”. Selain faktor rasionalisasi dan tekanan, faktor lain yang menjadi penyebab kecuragan akuntansi adalah faktor peluang. Salah satu penyebab adanya peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya pengendalian internal organisasi.Setiawan, Adiputra, dan Yuniarta (2015) menyatakan bahwa jika sistem pengendalian internal dalam perusahaan lemah maka akan menyebabkan keamanan perusahaan tidak terjamin, informasi akuntansi yang tidak lengkap, dan kurang teliti serta tidak di patuhinya kegiatan manajemen yang ditetapkan. Agency Theory menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau intersection poin bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan diantara kelompok ini (Harahap, 2004). Merujuk pada Agency Theory maka potensi konflik selalu ada antara agent dan principle. Untuk mengatasi masalah ini seharusnya menajemen perusahaan melaksanakan aturan akuntansi dengan benar menurut Wilopo (2006). Aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen bagaimana melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang
4
berkepentingan. IAI (2002). Menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi, untuk mendapatkan kredebilitas informasi tersebut manajamen harus melakukan aturan akuntansi yang berlaku umum. Dengan diberlakukannya undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sangat memberikan dampak terhadap perubahan pada sistem pemerintahan yang pada mulanya menganut pola sentralisasi berlaih pada pola desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki asal dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Bila dihubungkan dengan Agency Theory maka dalam hal ini pemerintah daerah adalah agent, dan DPRD adalah principle. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agent memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak principle. Asimetri informasi muncul ketika agent lebih mengenal informasi internal dan prospek dimana yang akan datang dibandingkan principle dan stake holder lainnya. Anthony dan Govindarajan (2001) dalam Yuli (2013) menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (Agency Theory), yaitu principle (pemilik/atasan)
memberikan
wewenang
kepada
agent
untuk
mengatur
perusahaan yang dimilikinya. Hal ini juga terjadi pada pemerintahan disaat proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Agency Theory berfokus pada persoalan asimetri informasi dimana eksekutif mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual. Asimetri informasi terjadi karena legislatif tidak memiliki informasi yang mencukupi tentang kinerja eksekutif.
5
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1.
Apakah
pengendalian
internal
berpengaruh
terhadap
kecenderungan
kecurangan akuntansi? 2.
Apakah ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3.
Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadapkecenderungan kecurangan akunansi?
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini: 1.
Menguji
secara
empiris
pengaruh
pengendalian
internal
terhadapkecenderungan kecurangan akuntansi. 2.
Menguji
secara
empiris
pengaruh
ketaatan
pada
aturan
akuntansi
terhadapkecenderungan kecurangan akuntansi 3.
Menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat teoris Penelitian ini membantu para mahasiswa yang ingin berkarir di bidang akuntansi untuk dapat mengetahui lebih jauh akan berbagai sekandal akuntansi yang terjadi. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mereka akan
6
lebih sadar terhadap berbagai sekandal yang terjadi di bidang akuntansi, maka mereka dapat menghindari terjadinya krisis etis profesional. 1.4.2 Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pendidik dibidang akuntansi. Pendidik diharapakan dapat mengembangkan konsep pendidikan etika dengan lebih memperhatikan perkembangan moral ataupun perkembangan pertimbangan etis mahasiswa. Dengan demikian, mereka dapat membentuk perilaku etis mahasiswa sebagai calon akuntan sejak dini. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak melebihi topik permasalahan yang ingin diungkapkan. Maka untuk membatasi permasalahan dalam ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada objek penelitian seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang ada di kota Kediri.
