BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui prosedur hukum, diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang mengatur tentang cara- cara bagaimana menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil tersebut yaitu apa yang disebut hukum perdata formil, atau hukum acara perdata. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwat hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi
sendiri
merupakan
tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang- wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.
Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan. Dalam tahap pendahuluan pemeriksaan perkara perdata terdiri dari tindakan- tindakan yaitu pendaftaran perkara untuk dilakukan pencatatan
2
dalam daftar perkara, yang diatur dalam pasal 121 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran perkara tersebut diikuti pembayaran persekot biaya perkara, sebab ada azas yang menyebutkan berperkara harus dengan biaya, kecuali beracara secara prodeo atau berperkara tanpa biaya sebagaimana diatur di dalam pasal 237 HIR. Setelah dilaksanakan pembayaran persekot
biaya kepada
yang
bersangkutan diberikan kwitansi yang memuat perincian biaya. Selanjutnya setelah perkara didaftar, perkara tersebut oleh panitera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk didistribusikan kepada hakim- hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Kemudian hakim yang ditunjuk membuat surat penetapan untuk menentukan hari sidang, dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap sidang pada hari yang telah ditentukan. Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menggunakan surat panggilan sidang (relaas). Surat panggilan harus disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan ditempat tinggalnya atau tempat diamnya. Orang yang dipanggil harus membubuhkan tanda tangan atau cap jempol sebagai bukti bahwa surat panggilan telah betulbetul disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Apabila pihak yang dipanggil tidak dapat diketemukan dirumahnya, maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk diteruskan (pasal 390 ayat 1 HIR ). Kalau pihak yang dipanggil sudah meninggal dunia, maka surat panggilan itu disampaikan kepada ahli warisnya, jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka surat panggilan disampaikan kepada kepala desa ditempat tinggal terakhir orang yang meninggal tersebut. Apabila pihak yang dipanggil tersebut ternyata juga tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, surat panggilan diserahkan kepada Bupati selanjutnya surat panggilan tersebut ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri. Panggilan kepada para pihak harus dilaksanakan tidak kurang dari tiga hari kerja sebelum sidang (pasal 122 HIR) ( Tresna R. 1998:19 ).
3
Apabila telah dilakukan panggilan terhadap para pihak dan ternyata tidak hadir, maka pasal 126 HIR memberikan kemungkinan untuk sekali lagi memanggil para pihak sebelum perkaranya diputus oleh hakim. Ketentuan ini adalah layak dan bijaksana, sebab di dalam suatu perkara perdata kepentingan para pihak harus sama- sama diperhatikan. Untuk memperhatikan kepentingan para pihak itu, para pihak harus dipanggil secara patut. Dalam pelaksanaan panggilan sidang terhadap para pihak sering kita jumpai kejadian- kejadian seperti misalnya panggilan tidak sampai kepada pihak yang bersangkutan, sehingga pihak yang bersangkutan tidak dapat hadir di muka persidangan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut. Kejadian lain yang dapat menghambat jalannya pemanggilan para pihak adalah apabila terjadi kekeliruan dalam pemanggilan, petugas melakukan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang, dan masih banyak lagi hal- hal lain yang dapat menghambat jalannya pemanggilan para pihak dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. Pendek kata kehadiran para pihak dalam proses pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan adalah sangat penting artinya bagi kedua belah pihak yang berperkara dimuka sidang pengadilan, maupun bagi pihak ketiga yang ikut terganggu haknya. Dari gambaran tersebut di atas, maka penulis perlu untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana prosedur dan keadaan yang sebenarnya, serta bagaimana tanggung jawab para petugas dalam melaksanakan tugasnya, juga untuk
mengetanui
permasalahan
yang
dapat
menghambat
jalannya
pemanggilan para pihak dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar. Berdasar pemikiran tersebut, dalam penulisan hukum ini penulis memilih judul : “Studi Tentang Masalah Panggilan Sidang Terhadap Para Pihak Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Karanganyar”
4
B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini dapat dirumuskan secara sistematik sebagai berikut. 1. Bagaimanakah prosedur panggilan terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar ? 2. Masalah- masalah apa yang timbul dalam proses panggilan terhadap para pihak serta bagaimana cara- cara pemecahannya? 3. Bagaimanakah tanggung jawab petugas apabila terjadi permasalahan dalam proses panggilan terhadap para pihak?
C. Tujuan Penelitian Setiap kegiatan yang dilakukan manusia pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Demikian pula dalam suatu penelitian tentu mempunyai suatu tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang jelas, pasti dan rasional guna menjawab masalah- masalah yang timbul dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1.
Untuk mengetahui prosedur pemanggilan terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.
2.
Untuk mengetahui masalah- masalah
yang timbul dalam proses
panggilan terhadap para pihak serta untuk mengetahui pemecahan terhadap masalah tersebut. 3.
Untuk mengetahui tanggung jawab petugas dalam melaksanakan tugasnya kalau terjadi permasalahan dalam pemanggilan terhadap para pihak. D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian Acara Perdata
khususnya penelitian di bidang
Hukum
5
2.
Bagi masyarakat, hasil penelitian ini merupakan bahan pengetahuan sehingga masyarakat memahami berbagai hal tentang pemanggilan sidang dalam perkara perdata
E.
Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto. 2004:10). Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang
prosedur pemanggilan terhadap para pihak
dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, masalah
yang
timbul dalam proses panggilan terhadap para pihak serta pemecahan masalah tersebut, dan tanggung jawab petugas dalam melaksanakan tugasnya kalau terjadi permasalahan dalam pemanggilan terhadap para pihak. 2. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah : a. Dari pra riset yang dilakukan, diketahui adanya sejumlah permasalahan yang muncul dalam melakukan pemanggilan sidang kepada para pihak yang berperkara. b. Selain alasan tersebut karena lokasi penelitian dan tempat tinggal penulis berada dalam satu wilayah, sehingga mempermudah dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan menjadi sangat lengkap dan valid. Kelengkapan dan validitas data akan menjamin kualitas hasil penelitian yang dilakukan. 3. Jenis Data Dalam membahas dan menganalisa permasalahan yang timbul maka digunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :
6
a. Data Primer Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer dalam penulisan hukum ini berupa hasil wawancara secara langsung dengan
Bapak
Djenjem Winarto, Kepala Sub Bagian Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar. b. DataSekunder Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung diperoleh melalui bahan-bahan dokumen.
Data sekunder dalam
penulisan hukum ini diperoleh dari
berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/1989 / PN. Kra. 4. Sumber data Sumber data primer adalah Kepala Sub Bagian Perdata Pengadi;an Negeri Karanganyar. Sedangkan sumber data sekundernya berupa berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/1989 / PN. Kra. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Tehnik Wawancara Wawanara adalah suatu kegiatan dimana seseorang yang dengan tujuan tertentu melakukan percakapan atau tatap muka guna memperoleh baik lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis. Wawancara dilakukan dengan Bapak Djenjem Winarto, Kepala Sub Bagian Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar.
b. Studi Kepustakaan Studi kepastakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku- buku majalah, dokumen, serta sumber lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Dalam hal ini berupa berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/1989 / PN. Kra. Termasuk di dalamnya surat panggilan sidang atau relaas.
7
6. Analisis Data. Metode analisa yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah metode analisa data yang bersifat kualitatif, karena data yang penulis dapatkan adalah berupa kalimat- kalimat yang dikumpulkan melalui, wawancara, tidak bersifat klasifikatoris, karena datanya tidak diklasifikasikan ke dalam suatu tingkatan- tingkatan atau kategori- kategori tertentu. Metode analisa kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responder secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono Soekanto. 2004 : 31 ). Adapun model analisa yang dipakai adalah model analisis interaksi (interactive model of analysis), karena analisis dilakukan secara interaktif dari komponen : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.
Pengumpulan data
Reduksi Data
Penyajian data
Penarikan kesimpulan
Gambar : Interactive Model of Analysis
8
F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika dari penulisan hukum yang penulis susun ini adalah sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang isinya menjelaskan apa yang terkandung di dalam penulisan hukum ini dan sekaligus menghantarkan para pembaca untuk menelaah lebih jauh apa yang tertulis dalam penulisan hukum ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.
Bab II
: Tinjauan Pustaka. Dalam Bab II ini, penulis membahas tentang proses pemeriksaan perkara perdata pada tahap pendahuluan yang meliputi tindakan-tindakan, pencatatan perkara dalam daftar perkara, penetapan persekot biaya perkara, penetapan majelis hakim dan penatapan hari sidang. Dalam bab ini juga akan penulis kemukakan tentang kewenangan badan pengadilan yang meliputi kewenangan mutlak dan kewenangan relatif.
Bab III
: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang peneliti laksanakan di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memuat : panggilan
sidang
terhadap
para
pihak
dalam
proses
pemeriksaan perkara perdata, masalah- masalah yang timbul beserta
pemecahannya
serta
tanggung
jawab
petugas
panggilan apabila terjadi permasalahan. Bab V
: Penutup Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan hukum yang penulis susun, yang berisi simpulan saran- saran.
